SALINAN
P U T U S A N Nomor : 509/Pdt.G/2013/PA.SUB. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai
Penggugat; MELAWAN Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir : SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 509/Pdt.G/2013/PA.SUB. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa Nomor : 25/08/III/2009 tanggal 30 Maret 2009; 2. Bahwa setelah nikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih tiga bulan; 3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2009 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : a. tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain dan tergugat telah mengucapkan kata talak terhadap penggugat; b. tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga; 5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara penggugat dan tergugat telah telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat; 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat; 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila
gugatan
penggugat
dikabulkan,
maka
penggugat
mohon
agar
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; 8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan Sumbawaan/dalil dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan thalak satu ba’in sughra tergugat atas penggugat; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut; 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR : Hal. 2 dari 5 Put. No. 509/Pdt.G/2013/PA.SUB.
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di muka sidang meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran penggugat dan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar; Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang serta tidak memberikan alasan secara sah sebab ketidak hadirannya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada para pihak berperkara dengan menentukan persidangan sebanyak dua kali, akan tetapi pihak penggugat tetap tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya maupun memberitahukan alasan ketidak hadirannya; Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran penggugat di persidangan serta tidak memberitahukan sesuatu tentang alasannya, meskipun telah diberikan kesempatan dengan ditentukan sidang selanjutnya serta dipanggil lagi, maka majelis hakim berpendapat penggugat tidak serius dengan perkara yang diajukannya, Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, bila penggugat telah dipanggil sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;
Hal. 3 dari 5 Put. No. 509/Pdt.G/2013/PA.SUB.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg tersebut di atas majelis berpenpadat perkara yang diajukan penggugat memenuhi kriteria untuk digugurkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus digugurkan; Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkara ini, maka dianggap penggugat tidak pernah mengajukan perkara serta penggugat berhak mengajukan perkaranya kembali; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan gugatan penggugat gugur; 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,- (enamt ratus satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa’dah 1434 H dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh KARTIKA SRI ROHANA, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.
Hakim Anggota
Hakim Ketua,
T ttd.
ttd.
Drs. MUH. ZAINI
MANSUR, S.H
Hal. 4 dari 5 Put. No. 509/Pdt.G/2013/PA.SUB.
Hakim Anggota ttd. ttd. H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I Panitera Pengganti,
ttd. KARTIKA SRI ROHANA, S.H
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran Perkara
Rp.
30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara
Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan
Rp. 510.000,-
4. Redaksi
Rp.
5.000,-
5. Meterai Putusan
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 601.000,-
Salinan sesuai dengan aslinya, Oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar
LALU MURTAJAL, S.H
(enam ratus satu ribu rupiah) Salinan sesuai dengan aslinya Oleh : Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar
H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H, M.H
Hal. 5 dari 5 Put. No. 509/Pdt.G/2013/PA.SUB.
