DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Nomor :316/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. IWAN SUGIARTO, yang beralamat di Dusun Kliwon Rt. 001 Rw. 012

Kelurahan/ Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebagai Ketua/ Bendahara, dan;

2. RATNA ANJARSARI, yang beralamat di Dusun Kliwon RBt. 001 Rw. 012 Kelurahan/ Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebagai Sekertaris;Di KOPERASI MAAL WAT

TAMWIL

(KBMT)

Desa

Andir

Kecamatan

MISBAHUSSALAM,

yang

beralamat di Jl. Raya Jatiwangi - Majalengka Km. 02 Jatiwangi

Majalengka,

berdasarkan AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KBMT) MISBAHUSSALAM No. 4, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.

MASITOH, S.H., M.H.;

3.

PATAR WALDEMAR SITEPU, S.H.

2.

HAMIDAH, S.H.;

Advokat & Konsultan Hukum pada PUSAT BANTUAN HUKUM BANDUNG

yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 34/64 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2014, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Tbk, beralamat di Jl. Siliwangi No. 60 Kota Cirebon 45121;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

1. MOHAMMAD ZAKARIA;

5. MUHAMMAD ADAM KHATAMI

2. DARYANA;

3. MOHAMAD HENDRA ATMAJAYA; 4. FAISAL SADALI;

6. KARDONO HARDI; 7. SYAMSUL HUDA;

Ketujuhnya adalah para karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Muamalat Indonesia,

Tbk.,

berdasarkan

Surat

Tugas

Nomor

:51/STK/BMI/C-

CRB/V/2015, tanggal 16 Nopember 2015, dan Surat Kuasa Khusus Nomor :05.A/SKK BMI/C-CRB/XI/2015, tanggal 3 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT; Pengadilan Tinggi Tersebut : Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 30

Juni 2016 Nomor.316/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal05 Mei 2015

yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal

08 Mei 2015 dengan register Nomor.35/Pdt.G/2015/PN.Cbn., yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur telah

terjalin hubungan keperdataan dalam hal Pinjaman Kredit sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor : 123/OL/C-CRB/VI/2013, dengan struktur fasilitas mudharabah (baru), dengan plafond Rp. 390.000.000,- (tiga ratus

sembilan

puluh

juta

rupiah),

dengan

angsuran

sebesar

Rp.

14.295.847,8,- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan

ratus empat puluh tujuh koma delapan rupiah)/bulan selama 39 (tiga puluh

sembilan) bulan serta dilekatkan jaminan berupa hak milik atas sebidang tanah berikut bangunan beserta segala turutannya sebagaimana : -

Sertifikat Hak Milik No. 70/Desa Dukuh, dengan luas tanah 298 M2 dan

rumah 1 Luas bangunan 70 M2, rumah 2 luas bangunan 55 M2, rumah 3 luas bangunan 75 M2 yang terletak di Jl. Raya Pekandangan Indramayu Halaman 2 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

No. 24-25-26 Desa Dukuh kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atas nama Walimah; -

-

Sertifikat Hak Milik No. 385/Desa Gandu, dengan luas tanah 150 M2 dan

rumah luas bangunan 92 M2 yang terletak di Blok Senen Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atas nama Lili Seciati;

Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Balagedog, dengan luas tanah 520 M2 dan

rumah 1 luas bangunan 70 M2 yang terletak di Blok Desa Balagodog Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atas nama Sastrakaria;

-

Sertifikat Hak Milik No. 00332/Desa Leuwilaja, dengan luas tanah 256 M2

dan rumah luas tanah 108 M2 yang terletak di Blok Senin Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atas nama Muin;

2. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit a quo serta telah pula

melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat yang sampai saat ini

menurut penghitungan Penggugat sebesar Rp. 59.582.098,- (lima puluh sembilam juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan

rupiah), atas hal tersebut telah nyata bahwa perjanjian Pinjaman Kredit

sebagaimana Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 123/OL/CCRB/VI/2013 beserta segala turunannya telah dilaksanakan oleh para pihak dengan dilandasi itikad baik selaku demikian patutlah secarahukum oleh hakimyang memeriksa perkara a quo dinyatakan sahdan memiliki kekuatan hukum;

3. Bahwa setelah dihitung dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat

kepada Tergugat, maka menurut Penggugat hutang Penggugat kepada

Tergugat yang pantas/wajar dibayarkan yakni hanya sisa sebesar Rp.

330.417.902,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah);

4. Bahwa Penggugat keberatan dengan surat dan Tergugat yang pada pokoknya menegur Penggugat untuk membayar atau melunasi hutang sebesar Rp.

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jelaslah tidak benar dan tidak adil, karena senyatanya ada perselisihan jumlah hutang yang seharusnya

dibayar olehPenggugat kepada Tergugat, yang menurut penghitungan

Penggugat sisa hutang hanyalah sebesar Rp. 330.417.902,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah) bukan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Halaman 3 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

terurai dalam Surat Pemberitahuan Tergugat sehingga demi hukum dan

keadilan Penggugat mohon agar ditetapkan jumlah kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat;

5. Bahwa, penghitungan dan penetapan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat

telah dilakukan melalui cara-cara yang menurut Penggugat tidak benar, penuh

dengan siasat ataupun rekayasa, serta melanggar asas kepatutan dan

keadilan, halmana Penggugat yang mengalami kemerosotan kondisi finansial

maupun kesehatan masih dibebankan oleh Tergugat dengan bunga yang tinggi, serta biaya-biaya lainnya yang tidak dimengerti oleh Penggugat;

6. Bahwa terhadap jaminan yang diberikan Penggugat kepada TergugaT dijamin

dengan Nilai jual tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

sementara hutang Penggugat kepada Tergugat baik pokok maupun bunga hanya sisa sebesar Rp. 330.417.902,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah), masih jauh dan jaminan yang

diberikan oleh Penggugat, namun senyatanyaTergugat terus berupaya untuk

melakukan penjualan atas obyek jaminan tesebut dengan pelelangan yang beresiko obyek tersebut akan dihargai rendah, tentu hal ini melanggar asas KEPATUTAN dan KEADILAN;

7. Bahwa berdasarkan posita-posita tersebut diatas, telah diterangkan adanya JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut Penggugat sisa seluruh hutangnya adalah Rp. 330.417.902,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah) sedangkan menurut Tergugat

adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mengacu pada Surat Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 2010 No. 02/WK.MA.Y/I/2010

point b yang menyatakan "...tetapi apabila obyek yang akan dieksekusi bukan merupakan hak tanggungan, maka untuk melakukan eksekusi tersebut

haruslah dilakukan dengan melalui gugatan biasa (Stbl 1938-523), BEGITU PULA APABILA GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG JUMLAH HUTANGNYA TIDAK PASTI;" maka in casuPenggugat yang melakukan

pengikatan kredit dengan Tergugat tidak pernah ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenamya SISA HUTANG/kewajiban Penggugat yang

harus dibayarkan kepada pihak kreditur/Tergugat, selaku demikian Tergugat

yang mengajukan 'lelang eksekusi" TIDAKLAH dapat dilaksanakan mengingat

Tergugat seharusnya mengajukan upaya hukum melalui GUGATAN BIASA karena

senyatanya

TIDAK

ADA

KEPASTIAN

MENGENAI

JUMLAH


HUTANGNYA,

mohon

kepada

Majelis

hakim

pemeriksa

menyatakan

menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.

330.417.902,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah);

8. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Tergugat yang terus menerus berupaya menjual lelang obyek jaminan a quo, hal mana Penggugat sangat bergantung

pada obyek jaminan tersebut sebagai tempat usaha dan pencarian nafkahnya, jika tidak benar-benar cermat dipertimbangkan secara seksama,dapat

menimbulkan kerugian bagiPenggugat yang bertambah-tambah besar di

kemudian hari, dan karena sifatnya sangat urgen maka Penggugat memohon

kepada Majelis Hakim pemeriksa memberikan putusan provisi yakni Melarang pihak TergugaT ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak jual-beli/lelang, hibah dan atau dalam

bentuk lain terhadap obyek jaminan alas sebidang tanah berikut bangunan beserta segala turutannya sebagaimana :

- Sertifikat Hak Milik No. 70/Desa Dukuh, dengan luas tanah 298 M2 dan rumah 1 Luas bangunan 70 M2, rumah 2 luas bangunan 55 M2, rumah 3 luas bangunan 75 M2 yang terletak di Jl.. Raya Pekandangan Indramayu No. 2425-26 Desa Dukuh kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atas nama Walimah;

- Sertifikat Hak Milik No. 385/Desa Gandu, dengan luas tanah 150 M2 dan rumah luas bangunan 92 M2 yang terlatak di Blok Senen Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atas nama Lili Sedati;

- Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Balagedog, dengan luas tanah 520 M2 dan rumah

1luas

bangunan70M2yang

terletakdi

Blok

Desa

Balagodog

Kecamatan Rajagaluh Kabupten Majalengka atas nama Sastrakaria;

- Sertifikat Hak Milik No. 00332/Desa Leuwilaja, dengan luas tanah 256 M2 dan rumah luas tanah 108 M2 yang terletak di Blok Senin Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atas nama Muin.

Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakan sita jaminan/ sita persamaan atas obyek jaminan a quo;


"Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan obyek jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan besertasegala turutannya Sertifikat Hak sebagaimana :

- Sertifikat Hak Milik No. 70/Desa Dukuh, dengan luas tanah 298 M2 dan rumah 1 Luas bangunan 70 M2, rumah 2 luas bangunan 55 M2, rumah 3 luas bangunan 75 M2 yang terletak di Jl. Raya Pekandangan Indramayu No. 2425-26 Desa Dukuh kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atas nama Walimah;

- Sertifikat Hak Milik No. 385/Desa Gandu, dengan luas tanah 150 M2 dan rumah luas bangunan 92 M2 yang terletak di Blok Senen Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atas nama Lili Seciati;

- Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Balagedog, dengan luas tanah 520 M2 dan

rumah 1 luasbangunan 70 M2 yang terletak di Blok Desa Balagodog Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atas nama Sastrakaria;


Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakan sita jaminan/sita persamaan atas obyek jaminan a quo; 9. Bahwa

perbuatan

Tergugatyang

tidak

mengindahkan

permohonan

penjadwalan ulang hutang dan penetapan sisa hutang Penggugat serta perbuatan Tergugat dalam hal terus menerus berupauntuk menjual lelang

obyek jaminan tanpa persetujuan dan Penggugat, hal mana senyatanya

Penggugatselalu menunjukkan itikad baiknya untuk membayar hutanghutangnyasertadisisilain adanya selisih mengenai jumlah hutang yang harus dibayar, adalah bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan, selaku

demikian mohon kepada Hakim pemeriksa menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat merasa dirugikan baik material berupa biaya yang telah dikeluarkan

Penggugat dalam memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial berupa kesalahan

penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat serta penekanan pshikis atas upaya lelang eksekusi yang dilakukan Tergugat yang sulit diukur namun dalam Halaman 6 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

perkara

a

quo

mohon

dipersamakan

dengan

uang

sejumlah

Rp.

1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), selaku demikian mohon kepada hakim

pemeriksa menghukum Tergugatmembayar ganti rugi tersebut secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

11. Bahwa atas dasar itikad baik Penggugat I tentu haruslah ada kepastian hukum,

Keadilan dan Kemanfaatan hukum karenanya dalam kesempatan ini Penggugat

memohon

BERLANDASKAN

ASAS

kepada

Majelis

KEPATUTAN

Hakim

dan

pemeriksa

KEADILAN

dengan

berdasarkan

KETUHANAN YANG MAHA ESA sudilah kiranya menetapkan sisa hutang Penggugatkepada Tergugatsebesar Rp. 330.417.902,- (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah), serta menghukum

dan memerintahkan Tergugat selaku KREDITUR untuk menjadwalkan sisa hutang Penggugatbaik pokok dan bunganya tersebut dengan cara diangsur perbulannya

Rp.

1.000.000,-(satu

juta

rupiah)

sampai

dengan

lunas

dibayarsejumlah hutangnyatersebut. Dalam hal petitum penjadwalan hutang atas dasar asas kepatutan dan keadilan tersebut mohon bandingkan:

a. Pertimbangan dan amar putusan dalam perkara gugatan antara IRWAN

KAHFI, S.E.dkk (DEBITUR), VS. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR) sebagaimana Putusan Pengadilan NegeriKelasIA Bandung

No. 210/Pdt/G/2008/PN.Bdg tanggal 23 Desember 2008, putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap.Dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 yang menyatakan: "....bahwa Majelis berpendapat bahwaSESUAI

RASA

KEADILANdanKEPATUTAN

gugatan

Penggugatuntuk PENJADWALAN KREDIT..nya cukupberalasan dan dapat

dikabulkan DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN Penggugat../Dalam

Amar putusannya hal 20 baris 1 s/d 4 : "- menghukum Tergugat untuk

menjadwalkan HUTANG Penggugat sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)"; b. Putusan

Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Bale

Bandung

No.

148/PDT/G/2010/PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG

SETIAWAN (DEBITUR) VS RUYANTO / CV. ANUGERAH JAYA LAMA (KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap

Pertimbangan hukumnya pada hal 21 : "dengan memperhatikan asas Halaman 7 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukan

mengenai sistem pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut bahwa hutang Penggugat sebesar Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat rates sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib

dibayarkan kepadaTergugatdengansistem diangsur atau dicicil dengan

jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang Penggugat

sebagaimana diatas dibayar lunas". Amar putusannya hal 22: Mengabulkan gugatan

Penggugat

...;-

Menyatakan

bahwajumlahhutang

Penggugatkepada Tergugat adalah sejumlah Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);Menghukum Penggugat untuk membayar jumlah hutang tersebut diatas

dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap

bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan

dibayar

lunas

seluruh

hutang

Penggugattersebut

diatas;-

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)..."; c. Putusan

Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Bandung

No.

351/PDT.G/2012/PN.BDG tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak Penggugat HERRY SUHERMAN

(debitur) VS pihak

(KREDITUR),

55

TergugatPT

BANK

PERKREDITAN

pertimbangan

RAKYATMANGUN

hukumnya

halaman

penjadwalan

ulang

PUNDIYASA

menyatakan

:

"...Bahwa Majells Hakim memandangpatut dan adil untuk dikabulkan petitumPenggugatmengenai

pembayaran

hutang

Penggugat kepada Tergugatdan dengan memperhatikan azas keadilan dan

kepatutan.., kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai

berikut:

"Mengabulkan

gugatan

Penggugat

untuk

sebagian;Menyatakan bahwa Penggugat sampai saat ini telah membayar

hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 47.295.000,- (empat puluh tujuh

juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu

rupiah);

Menghukum

dan

memerintahkan

Tergugat

untuk

menjadwalkan hutang Penggugat dengan cara diangsur perbulannya Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah,…”;


d. Bahwa agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindamya kerugian yang dapat muncul

dikemudian hari dirasakan oleh Penggugat, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadapputusan a quodapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat mengajukan upaya hukum (banding, verset kasasi;

e. Bahwa gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan

dikabulkan seluruhnya, tentunya PIHAK Tergugatpatutlah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, peraturan perundan-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

seta ASAS KEADILAN dan KEPATISTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka Penggugat selaku subyek hukum, PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Cirebon yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI “ Melarang pihak Tergugat ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa

atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak jual-beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain terhadap obyek jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan beserta segala turutannya Sertifikat Hak Milik sebagaimana :

- Sertifikat Hak Milik No. 70/DesaDukuh, dengan luas tanah 298 M2 dan rumah 1 Luas bangunan 70 M2, rumah2 luas bangunan 55 M2,rumah 3 luas

bangunan 75 M2 yang terletak di JL. Raya Pekandangan Indramayu No. 242526 Desa Dukuh kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atas nama Walimah;

- Sertifikat Hak Milik No. 385/Desa Gandu, dengan luas tanah 150 M2 dan

rumah luas bangunan 92 M2 yang terletak di Blok Senen Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atas nama Lili Seciati;


rumah 1 luas bangunan 70 M2 yang terletajk di Blok Desa Balagodog Kecamatan Rajagaluh Kabupten Majalengka atas nama Sastrakaria; Sertifikat

Hak Milik No. 00332/Desa Leuwilaja,dengan luas tanah 256 M2 dan rumah luas tanah 108 M2 yang terletak di Blok Senin Desa Leuwilaja Kecamatan Sandangwangi Kabupaten Majalengka atas nama Muin.


Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakan sita jaminan/ sita persamaan atas obyek jaminan a quo;

" Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebidang tanah dan

bangunan dengan obyek jaminan atas sebidangtanah berikutbangunan beserta segala turutannya Sertifikat Hak Milik sebagaimana : -


rumah1 Luas bangunan70 M2, rumah 2luas bangunan55 M2, rumah 3 luas

bangunan 75 M2 yang terletak di JL. Raya Pekandangan Indramayu No. 2425-26Desa Dukuhkecamatan Indramayu KabupatenIndramayu atas nama Walimah; -


rumah luas bangunan 92 M2 yang terlatak di Biok Senen Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atas nama Lili Seciati;

-

Sertifikat Hak Milik No 3/Desa Balagedog, dengan luas tanah 520 M2 dan

rumah 1 luas bangunan 70 M2 yang terletak di Blok Desa Balagodog Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atas nama Sastrakaria;

-

Sertifikat Hak Milik No. 00332/Desa Leuwilaja, dengan luas tanah 256 M2 dan

rumah luas tanah 108 M2 yang terletak di Blok Senin Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atas nama Muin;

Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakan sita jaminan/ sita persamaan atas obyek jaminan a quo; DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. 2.

3.

4.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan perjanjian Pinjaman Kredit sebagaimana Surat Pemberitahuan

Persetujuan Kredit Nomor.123/01./C-CRB/VI/2013beserta segala turunannya sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sisa Rp. 330.417.902,(tiga ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah);

Menghukum dan memerintahkan Tergugat (KREDITUR) untuk menjadwalkan hutang

Penggugat

tersebut dengan

cara

diangsur

perbulannya

Rp.


1.000.000,-(satu juta rupiah), sampai dengan Iunasnya dibayar sejumlah

hutangnya tersebut yakni dari sisa hutang Rp. 330.417.902,- (tiga ratus tiga 5. 6.

puluh juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah);

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi

materialsebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dankerugian

immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada 7.

Penggugat secara tunai dan seketika;

Meletakkan Sita Jaminan/ Sitapersamaan atas obyekjaminanatas sebidang tanah berikut bangunan beserta segala turutannya Sertifikat Hak Milik sebagai berikut : -


rumah 1 Luas bangunan 70 M2, rumah 2 luas bangunan 55 M2, rumah 3

Was bangunan 75 M2 yang terletak di JL. Raya Pekandangan Indramayu

No. 2425-26 Desa Dukuh kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atas nama Walimah; -


rumah luas bangunan 92 M2 yang terlatak di Blok Senen Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atas nama Lili Seciati;

-

Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Balagedog, dengan luas tanah 520 M2

dan rumah 1 luas bangunan 70 M2 yang terletak di Blok Desa Balagodog Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atas nama Sastrakaria;

-

Sertifikat Hak Milik No. 00332/Desa Leuwilaja, dengan luas tanah 256 M2

dan rumah luas tanah 108 M2 yang terletak di Blok Senin Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atas nama Muin.

Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam

perkara a quo serta meletakan sita jaminan / sita persamaan atas obyek jaminan a quo. 8.

Melarang pihak Tergugat ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam halmelakukan pengalihan hak, jual beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain terhadap Sertifikat Hak Milik sebagai berikut : -


rumah 1 Luas bangunan 70 M2, rumah 2 luas bangunan 55 M2, rumah 3 Halaman 11 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

Was bangunan 75 M2 yang terletak di JL. Raya Pekandangan Indramayu

No. 2425-26 Desa Dukuh kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atas nama Walimah; -

Sertifikat Hak Milik No. 385/Desa Gandu,dengan luas tanah 150 M2 dan

rumah luas bangunan 92 M2 yang terlatak di Blok Senen Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atas nama Lili Seciati;

-

Sertifikat Hak Milik No. 3/Desa Balagedog, dengan luas tanah 520 M2

dan rumah 1 luas bangunan 70 M2 yang terletak di Blok Desa Balagodog Kecamatan Rajagaluh Kabupten Majalengka atas nama Sastrakaria;

-

Sertifikat Hak Milik No. 00332/Desa Leuwilaja, denganluas tanah 256 M2

dan rumah luas tanah 108 M2 yang terletak di Blok Senin Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka atas nama Muin.


perkara a quo serta meletakan sita jaminan / sita persamaan atas obyek jaminan a quo.

Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan obyek jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan terhadap Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. 70/Desa Dukuh, dengan luas tanah 298 M2 dan rumah 1 Luas bangunan 70 M2, rumah 2 luas bangunan 55 M2, rumah 3 luas bangunan 75 M2 yang terletak di JL. Raya Pekandangan Indramayu No. 24-25-26 Desa Dukuh kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atas nama Walimah;

- Sertifikat Hak Milik No. 385/Desa Gandu, dengan luas tanah 150 M2 dan rumah luas bangunan 92 M2 yang terletak di Blok Senen Desa Gandu Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atas nama Lili Seciati;


rumah 1 luas bangunan 70 M2 yang terletaak di Blok Desa Balagodog Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atas nama Sastrakaria;




perkara a quo serta meletakan sita jaminan/ sita persamaan atas obyek jaminan a quo. 9.

Menyatakan atas putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat melakukan upaya hukum lainnya (banding, verset, kasasi);

10. Membebankan biaya perkara kepada TergugaT untuk seluruhnya; SUBSIDAIR Jika Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadiladilnya, Ex Aquo Et Bono.

Membaca Surat Jawaban Tergugat/Terbanding tertanggal 31 Juli 2015 yang

uraian selengkapnya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NEGERI CIREBON TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, DAN YANG BERWENANG ADALAH BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

Bahwa dapat dipahami dalil pokok gugatan a quo adalah terkait erat dengan

adanya perbedaan sisa hutang/kewajiban Penggugat kepada Tergugat, hal ini jelas merupakan pelaksanaan dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang telah diatur dalam Akad Pembiayaan

1. Mudharabah Nomor. 238 Tanggal 13 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Notaris

Solichin,

Mudharabah”).

SH,Mkn,

Notaris

Kabupaten

Cirebon

(“Akad

2. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan(2) Akad Mudharabah, telah

disepakati bahwa untuk penyelesaian perselisihan dan domisili hukum, Penggugat dan Tergugat bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri menyelesaikan

(BASYARNAS).

melalui

forum

Badan

Arbitrase

Syariah

Nasional

Bunyi Pasal 17 ayat (1) dan(2) : Ayat (1) :“Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad atau terjadi


perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat”

Ayat (2) : “dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud

ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji

serta

mengikatkan

menyelesaikannya

melalui

diri

satu

Badan

terhadap

Arbitrase

yang

Syariah

lain,

untuk

Nasional

(BASYARNAS)menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS), telah sebagai berikut : Bunyi Pasal 3 UUAPS : “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase” Bunyi Pasal 11 UUAPS: 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di

dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Dengan demikian, karena pokokpermasalahan gugatana quo merupakan

perselisihan atas pelaksanaanAkad Mudharabah,dimana telah disepakati dalam Pasal 17 ayat (2), untuk menyelesaikan melalui forum BASYARNAS,

maka Pengadilan Negeri Cirebon tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara/sengketa a quo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cirebon harus menolak gugatan a quo karena tidak berwenang secara absolut. DALAM POKOK PERKARA 1. BahwaTergugat dengan ini secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil,

alasan-alasan,

argumen-argumen

dan

atau

permohonan-


permohonan yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat, kecuali atas halhal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

2. BahwaTergugatmohon atas dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

HAL-HAL YANG MENURUT HUKUM DIAKUI OLEH PENGGUGAT DAN TIDAK PERLU DIBUKTIKAN KEMBALI DALAM PERSIDANGAN;

Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugattelah mengakui hal-hal menurut hukum, oleh karenanya Tergugat tidak perlu lagi membuktikan adanya peristiwa-peristiwa sebagai berikut : 3.

Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). (vide Posita Penggugat Poin 1 halaman 1).

4.

Bahwa kewajiban Penggugat tersebut dalam poin 3 (tiga), dijamin dengan

SHM Nomor. 70/Desa Dukuh; SHM Nomor. 385/Desa Gandu; SHM Nomor.

3/Desa Balagedog; dan SHM Nomor. 00332/Desa Leuwilaja, yang seluruhnya telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut : (vide Posita Penggugat Poin 1 halaman 1-2).

No

1

Jaminan

SHM Nomor. 70/Desa Dukuh, SHT Peringkat Pertama Nomor. beralamat

di

Kecamatan 2

Desa

Indramayu

Indramayu

Dukuh, 2241/2014

diterbitkan

oleh

Kab. Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu.

SHM Nomor. 385/Desa Gandu, SHT Peringkat Pertama Nomor. beralamat

Kecamatan 3

Hak Tanggungan

di

Majalengka.

Desa

Dawuan,

Gandu, 1063/2013

diterbitkan

oleh

Kab Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.

SHM Nomor. 3/Desa Balagedog, SHT Peringkat Pertama Nomor. beralamat di Desa Balagedog, 1052/2013 Kec.

Rajagaluh,

Kab. Kantor

diterbitkan

Petanahan

oleh

Kabupaten


4

Majalengka. SHM

Nomor.

Leuwilaja,

Majalengka

00332/Desa SHT Peringkat Pertama Nomor.

beralamat

di

Desa 1050/2013

Leuwilajah, Kec. Sindangwangi, Kantor Kab Majalengka 5.

diterbitkan

Petanahan

Majalengka

oleh

Kabupaten

Bahwa Penggugat telah terbukti melakukanwanprestasi/ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat,

sehingga Tergugat telah memberikan Surat Peringatan Ke-I Nomor. 2114/CCRB/BMI/XI/2013, tanggal 13 Nopember 2013; Surat Peringatan Ke-II Nomor.

2202/C-CRB/BMI/XII/2013 tanggal 29 Nopember 2013; dan Surat Peringatan

Ke-III Nomor. 2292/C-CRB/BMI/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, ditujukan kepadaPenggugatagar melaksanakan kewajibannya tersebut. (vide Posita Penggugat Poin 4 halaman 2).

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengugat berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama; 6.

Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatan Poin 4, menyampaikan bahwa

terdapat selisih perbedaan kewajiban, dimana Penggugat merasa mempunyai

kewajiban sebesar Rp.330.417.902-, (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus

tujuh belas ribu sembilan ratus dua rupiah), sedangkan menurut Tergugat adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 7.

Bahwa dalil Penggugat tersebut semata-mata merupakan perhitungan Penggugat sendiri, tanpa didasarkan atau disesuaikan dengan hal-hal yang

telah disepakati dan disetujui bersama. Sebaliknya perhitungan Tergugat

mengenaijumlah kewajibanPenggugat didasarkan pada Akad Mudharabah

dan Jadwal Angsuran total sebesar Rp 514.650.600,- (lima ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : a) Angsuran Pokok

sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan b) Bagi Hasil/Margin sebesar Rp. 124.650.600,-. (seratus dua puluh empat juta enam

ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) Selanjutnya Penggugat baru membayarkan kewajibannya untuk angsuran pokok Rp. 36.561.754,20.- (tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat

koma dua puluh rupiah) dan untuk bagi hasil/margin sebesar Rp. 23.920.344,(dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) seluruhnya sebesar Rp. 60.482.098,- (enam puluh juta empat Halaman 16 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah), sehingga total

yang masih menjadi kewajiban Penggugat adalah sisa angsuran pokok Rp. 353.438.245,80,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh

delapan ribu dua ratus empat puluh lima koma delapan puluh rupiah) dan sisa bagi hasil/margin belum dibayar sebesar Rp. 100.730.177,19,- (seratus juta

tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh tujuhkoma sembilan belas rupiah) seluruhnya total Rp. 454.168.423,- (empat ratus lima puluh empat juta

seratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). (lebih rinci akan diuraikan di tabel di bawah). 8.

Bahwa Tergugatmenolak dalil Gugatan PenggugatPoin 4, 5, 6 dan 7, karena

landasan pembayaran kewajiban Penggugat adalah merujuk pada Akad

Mudharabah serta lampiran Jadwal Angsuranyang pasti dan telah ditanda

tangani oleh Penggugat sendiri, dimana dari histori jadwal angsur terlihat fakta bahwa Penggugat baru melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :


No

1 2 3

4

Outstanding

390.000.000 381.879.150 373.629.720

365.249.674

Angsuran

14.295.850 14.295.850 14.295.850

14.295.850

Pokok

8.120.850 8.249.430 8.380.046

8.512.730

Margin

6.175.000 6.046.420 5.915.804

5.783.120

BMI

BagiHasil

89,47%

BMT

10,53%

5.525.000 5.409.954 5.293.087

5.174.370

650.000 636.466 622.716

608.750

Kewajiban BMT 13.645.850 13.659.384 13.673.134

13.687.100

Jatuh Tempo 13-Jul-13

13-Aug-13 13-Sep-13

13-Oct-13

PembayaranOl eh BMT 14.295.848

16-Aug-2013

8.380.043,84

1-Oct-2013

985.402,40

4.930.401,56 689.554,60

468.565,34

26-Nov-2013

1.350.000 1.000.000

8.647.515

5.648.335

5.053.773

594.562

13.701.288

13-Nov-13

3.431.293,20 1.098.706,80 1.300.000

900.000

6

348.089.429

14.295.850

8.784.434

5.511.416

4.931.267

580.149

13.715.701

13-Dec-13

7

339.304.995

14.295.850

8.923.521

5.372.329

4.806.821

565.509

13.730.341

13-Jan-14

8

330.381.474

14.295.850

9.064.810

5.231.040

4.680.404

550.636

13.745.214

13-Feb-14

9

321.316.664

14.295.850

9.208.336

5.087.514

4.551.986

535.528

13.760.322

13-Mar-14

10

312.108.327

14.295.850

9.354.135

4.941.715

4.421.534

520.181

13.775.669

13-Apr-14

11

302.754.193

14.295.850

9.502.242

4.793.608

4.289.018

504.591

13.791.259

13-May-14

12

293.251.951

14.295.850

9.652.694

4.643.156

4.154.402

488.753

13.807.097

13-Jun-14

13

283.599.257

14.295.850

9.805.528

4.490.322

4.017.656

472.666

13.823.184

13-Jul-14

14

273.793.728

14.295.850

9.960.783

4.335.067

3.878.744

456.323

13.839.527

13-Aug-14

15

263.832.945

14.295.850

10.118.495

4.177.355

3.737.633

439.722

13.856.128

13-Sep-14

16

253.714.450

14.295.850

10.278.705

4.017.145

3.594.288

422.858

13.872.992

13-Oct-14

17

243.435.746

14.295.850

10.441.451

3.854.399

3.448.673

405.726

13.890.124

13-Nov-14

18

232.994.295

14.295.850

10.606.774

3.689.076

3.300.752

388.324

13.907.526

13-Dec-14

19

222.387.522

14.295.850

10.774.714

3.521.136

3.150.490

370.646

13.925.204

13-Jan-15

20

211.612.807

14.295.850

10.945.314

3.350.536

2.997.848

352.688

13.943.162

13-Feb-15

21

200.667.493

14.295.850

11.118.615

3.177.235

2.842.789

334.446

13.961.404

13-Mar-15

22

189.548.879

14.295.850

11.294.659

3.001.191

2.685.276

315.915

13.979.935

13-Apr-15

23

178.254.219

14.295.850

11.473.492

2.822.358

2.525.268

297.090

13.998.760

13-May-15

24

166.780.728

14.295.850

11.655.155

2.640.695

2.362.727

277.968

14.017.882

13-Jun-15

25

155.125.573

14.295.850

11.839.695

2.456.155

2.197.612

258.543

14.037.307

13-Jul-15

26

143.285.878

14.295.850

12.027.157

2.268.693

2.029.883

238.810

14.057.040

13-Aug-15

27

131.258.721

14.295.850

12.217.587

2.078.263

1.859.498

218.765

14.077.085

13-Sep-15

28

119.041.134

14.295.850

12.411.032

1.884.818

1.686.416

198.402

14.097.448

13-Oct-15

29

106.630.102

14.295.850

12.607.540

1.688.310

1.510.593

177.717

14.118.133

13-Nov-15

30

94.022.562

14.295.850

12.807.159

1.488.691

1.331.986

156.704

14.139.146

13-Dec-15

31

81.215.402

14.295.850

13.009.939

1.285.911

1.150.551

135.359

14.160.491

13-Jan-16

32

68.205.463

14.295.850

13.215.930

1.079.920

966.244

113.676

14.182.174

13-Feb-16

1-Oct-2013

17-Oct-2013

19-Nov-2013

1.300.000

14.295.850

17-Sep-2013

4.625.000

700.000

356.736.944

17-Jul-2013

14.295.848

731.434,66

5

Keterangan

Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran

26-Nov-2013 17-Dec-2013 19-Dec-2013 27-Dec-2013 30-Dec-2013 31-Dec-2013 28-Feb-2014 25-Mar-2014

15-Aug-2014


-

33

54.989.532

14.295.850

13.425.182

870.668

779.018

91.649

14.204.201

13-Mar-16

34

41.564.350

14.295.850

13.637.748

658.102

588.828

69.274

14.226.576

13-Apr-16

35

27.926.602

14.295.850

13.853.679

442.171

395.627

46.544

14.249.306

13-May-16

36

14.072.923

14.295.850

14.072.923

222.927

199.461

23.466

14.272.384

13-Jun-16

514.650.600

390.000.000

124.650.600

111.529.479

13.121.121

501.529.479

Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran Tidak ada angsuran

60.482.098

Dengan demikian, berdasarkan Jadwal Angsuran tersebut di atas, tampak jelas bahwa Penggugat sendiri yang sejak awal tidak mempunyai itikad baik, karena tidak menjalankan kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo sebagaimana Jadwal Angsuran yang telah disepakati, dan hingga saat ini kewajiban

Penggugat adalah sisa angsuran pokok Rp. 353.438.245,80,- dan sisa bagi hasil/margin belum dibayar sebesar Rp. 100.730.177,19,- seluruhnya total Rp. 454.168.423,- (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). (lebih rinci akan diuraikan di tabel). 9. Bahwa

dalil

Poin

5

Gugatan,

yang

menyatakan

pada

pokoknya

penghitungan dan penetapan sisa hutang Penggugat dilakukan menurut

cara-cara yang tidak benar, penuh dengan siasat ataupun rekayasa, serta melanggar kepatutan dan keadilan, adalah DALIL YANG TIDAK BENAR, karena

Tergugat

dalam

Akad

pada

dasarnya

hanyalah

menjalankan

seluruh

kesepakatan Para Pihak (Penggugatdan Tergugat), sebagaimana diatur Mudharabah,Offering

Letter

(Persetujuan

Fasilitas

PembiayaanMudharabah) serta rincian jadwal angsuran yang selanjutnya akan disampaikan sebagai bukti pada tahap pembuktian.

Penggugattidak mempunyai itikad baik menjalankan kewajibannya kepada Tergugat;

10. Bahwa pencairan pembiayaan dilakukan pada bulan Juli 2013, namun baru

berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat sudah menunjukan itikad buruk dan mulai

menghindar dari kewajibannya, oleh karenanya pada tanggal 13 Nopember

2013, Tergugat mengirimkan kepada Pengugat surat nomor. 2114/CCRB/BMI/XI/2013, Perihal : Surat Peringatan I, dan tanggal 29 Nopember 2013 Surat Nomor. 2202/C-CRB/BMI/XI/2013, Perihal : Surat Peringatan II,

selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 Surat Nomor. 2292/CCRB/BMI/XII/2013 Perihal ; Surat Peringatan III, dimana status pembiayaan Pengugat /Nasabah masuk dalam kolektibilitas 3 (kurang lancar). 11. Bahwa

Tergugat

pernah

menawarkan

untuk

melakukan

restruktur

pembiayaan Mudharabah, tetapi justru Penggugat sendiri yang menolak untuk dilakukan restruktur dengan mengirimkan surat Nomor. 18/KBMTHalaman 19 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

-

MS/PKP/IV/2014 tanggal 25 April 2014, yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan masih sanggup untuk membayar dan minta waktu hingga tanggal 25 Mei 2014. Dengan demikian dalil Poin 9 Gugatan a quo sangat tidak berdasar dan cenderung memutar balikkan fakta sebenarnya saja;

12. Bahwa demikian juga halnya dengandalil Penggugat yang menyatakan

“bunga yang tinggi” (vide dalil gugatan point 5) membuktikan itikad buruk Penggugat, yang dengan sengaja mencari alasan untuk menghindar dari

apa yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat, karena tidak pernah penghitungan bunga yang dikenakan Tergugat kepada Penggugat. Mohon

menjadi perhatian dan perkenan menjadi periksa, Tergugat adalah lembaga perbankan syariah dan sudah sangat jelas bahwa dalam perbankan syariah tidak ada pengenaan bunga kepada Nasabahnya.

Dengan demikian, untuk dalil-dalil Penggugat yang tidak beralasan pada

gugatan a quo, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengabaikannya dan menolaknya;

Tergugat sebagai pihak yang beritikad baik dan pemegang hak tanggungan harus dilindungi oleh hukum;

13. Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), telah mengatur suatu lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri, sebagai berikut :

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya;

b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu berada;

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat

pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 14. Bahwa mengingat karakter Penggugat yang tidak baik, dan hingga

kolektibilitas Penggugat menjadi macet, maka Tergugat mengambil jalan penyelesaian penjualan Obyek Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UUHT yang menyatakan :


“bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji”

Dengan demikian, karena SHM Nomor. 70/Desa Dukuh; SHM Nomor. 385/Desa Gandu; SHM Nomor. 3/Desa Balagedog; dan SHM Nomor.

00332/Desa Leuwilaja, telah diikat dengan Hak Tanggungan secara

sempurna, serta diterbitkan secara resmi oleh Pejabat Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Majalengka dan Pejabat Kantor Badan

Pertanahan Negara Kabupaten Indramayu, maka asas sebagaimana dalam UUHT, serta dasar hukum yang telahTergugat sampaikan di atas haruslah ditegakkan untuk melindungi para pemegang Hak Tanggungan, terutama dari upaya Penggugat dalam gugatan a quo.

15. Bahwa Tergugat menolak tegas posita gugatan Penggugat point 8 jo. Petitum dalam provisi dan dalam pokok perkara point 8 dan 9, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Cirebon untuk melarang pengalihan dan menunda pelaksanaan eksekusi jaminan, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut, patut untuk ditolak karena

Penggugat telah wan prestasi dan sesuai ketentuan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata, maka wan prestasi Penggugat itu menimbulkan hak kepada Tergugat selaku kreditur untuk menuntut penggantian biaya dan

kerugian serta meminta seluruh harta benda Penggugat untuk digunakan melunasi hutang Penggugat kepada Tergugat. Namun karena kewajiban

Penggugat telah dijamin dengan Hak Tanggungan, berdasarkan Sertifikat Hak

Tanggungan

yang

berirah-irah

“Demi

Keadilan

Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa“ yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka

Tergugat sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak

untuk melaksanakan penjualan objek jaminan Hak Tanggungan melalui pelelangan umum (vide Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan).

17. Bahwa satu-satunya alasan yang tepat dan dibenarkan oleh hukum untuk menghentikan

hak

Tergugatmelaksanakan

lelang

eksekusi

Hak

Tanggungan, adalah dengan dilunasinya kewajiban Penggugat kepada


Tergugat dan sampai dengan diajukannya gugatan aquo, Penggugat belum

melunasi kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuduhan dari Penggugat

18. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan

perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dalil yang tidak benar, hal

tersebut karena seluruh proses pembiayaan dan pengikatan SHM Nomor. 70/Desa Dukuh; SHM Nomor. 385/Desa Gandu; SHM Nomor. 3/Desa Balagedog; dan SHM Nomor. 00332/Desa Leuwilaja telah dilakukan

dengan sempurna dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun. 19. Bahwa

perbuatan

melawan

hukum

dituduhkan

oleh

Penggugat

sebagaimana dalil dalam gugatan a quo sangatlah tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dan akan Tergugat

buktikan pada tahap pembuktian nantinya. Tidak pernah ada perbuatan Tergugat

yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

hukum

Tuntutan sita jaminan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

20. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum gugatan Penggugat point

7, yang meminta peletakan Sita Jaminan/ Sita Persamaan atas tanah dan bangunan yang menjadi jaminan atas kewajiban Penggugat.

21. Bahwa objek yang dimohonkan sita oleh Penggugat tersebut adalah

merupakan jaminan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat

yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan, dan terhadap obyek yang

telah dibebani dengan Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu:

1) Putusan No.1850K/Pdt/2011 tanggal 9 Juli 2012, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“Bahwa tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan sita jaminan.”


2) Putusan

No.419K/Pdt/2002

tanggal

pertimbangan hukumnya menyebutkan:

18

Oktober

2006,

yang

“Bahwa karena objek sita jaminan adalah objek yang sebelumnya

sudah terpasang hak tanggungan, maka sita jaminan itu berstatus sita

persamaan. Barang-barang yang sudah dibebani hak-hak kebendaan hanya dapat dikenakan sita persamaan.”

3) Putusan No.394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan:

“Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank

Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag.”

22. Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, jelas permohonan

Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak berlandaskan hukum,

sehingga sangat tepat dan beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku

23. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak petitum Penggugat point 12 yang menyatakan agar putusan dapat dijalankan secara serta merta meskipun

ada perlawanan, banding dan kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg jo. Pasal 54-57 Rv;

24. Bahwa disamping itu permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun

kasasi haruslah ditolak karena tidak terdapat jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sesuai dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil (“SEMA

3/2000”), angka 7 yang mensyaratkan untuk adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak

menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

25. Bahwa sejalan dengan itu Mahkamah Agung juga telah menegaskan agar permohonan putusan serta merta harus sungguh-sungguh memperhatikan Halaman 23 dari 30 halaman Putusan. Nomor : 316/Pdt/2016/PT.Bdg

dan berpedoman kepada SEMA 3/2000, sebagaimana ditegaskan dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)

dan Provisionil (”SEMA 4/2001”). Tanpa adanya uang jaminan maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

26. Bahwa dengan tidak dipenuhinya deposit uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek yang hendak dieksekusi oleh Para Penggugat, maka permintaan Para Penggugat mengenai putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) harus ditolak dan dikesampingkan.

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon

dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat. 2. Menyatakan

gugatan

Penggugat

ditolak

untuk

seluruhnya

karena

Pengadilan Negeri Klas IB Cirebon tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa gugatan Penggugat.

DALAM PROVISI 1. Menolak seluruh dalil Penggugat dalam provisi atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan

terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9

September 2015 Nomor.35/Pdt.G/2015/PN.Cbn yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :


1.

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

2.

Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon tidak berwenang mengadili

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat

perkara ini ;

ini diperhitungkan sejumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal19

Oktober 2015 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebontanggal 9 September 2015 Nomor.35/Pdt.G/2015/PN.Cbn diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh

Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada

tanggal

22

Oktober

2015

permohonan

banding

tersebut

telah

disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pihak Tergugat/Terbanding ; Membaca

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Kuasa

Penggugat/Pembanding pada tertanggal19 Oktober 2015 dan memori banding

tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2015; Membaca

Kontra

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Kuasa

Tergugat/Terbanding pada tertanggal 16 November 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 24 Mei 2016 kepada pihak Penggugat/Pembanding ,

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor.35/Pdt.G/2015/PN.Cbn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat/Terbanding

pada

tanggal

19

November

Penggugat/Pembanding pada tangga 24 Mei 2016;

2015

dan

kepada


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding melalui

Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingtertanggal 19 Oktober 2015 pada pokoknya:

1. Penggugat / Pembanding menilai senyatanya putusan hakim tingkat

pertama a quo telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, hal mana

Hakim

tingkat

pertama

telah

memutus

didasarkan

pada

pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan tidak memeriksa dengan

teliti dan seksama seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

2. Bahwa, putusan hakim tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum, penerapan hukum, dan tidak cukup

memberikan pertimbangan yang adil, selaku demikian dalam kesempatan

ini beralasan bagi hakim tinggi yang mulia untuk memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan membatalkan putusan hakim tingkat pertama a quo;

3. Penggugat/ Pembanding mohon kepada hakim tinggi yang memeriksa membandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9K/SIP/1972 yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa ”Majelis Hakim

harus memberi pertimbangan hukum yang cukup bagi para pihak dan tidak diperkenankan untuk tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (onvoeldoende gemotiverd)”;(sumber:

rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbit Mahkamah Agung RI, cet.Kedua 1993, hal 338 No.256 IX V.6); Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 : “Mahkamah Agung mengganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup

dipertimbangkan

(onvoldoende

gemotiveerd)”.

(sumber

:


Yurisprudensi tahun 1970, Buku No. 4, hal 525-537); Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 :”..Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan

karena

kurang

cukup

pertimbangannya

(onvoldoende

gemotiveerd)yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa

memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai

soal

penerapan

Pengadilan Negeri begitu saja.

hukumnya

terus

menguatkan

putusan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding;

2. Membatalkan

Putusan

35/PDT.G/2015/PN.BDG;

Pengadilan

Negeri

Cirebon

No.

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Cirebon berwenang mengadili perkara ini

Menimbang,bahwa

terhadap

Memori

banding

dari

Penggugat/

Pembanding tersebut Kuasa Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya:

- Bahwa Terbanding sependapat dengan putusanPengadilan Negeri Cirebon

No.35/Pdt.G/2015/PN.Cbntertanggal 09 September 2015,baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena

sudah selayaknya dan sepatutnya pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dikuatkan dan dipertahankan.

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding yang dinyatakan dalam Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2015.

- Adapun dasar dan alasan Tergugat/Terbanding yang akan dikemukakan dalam Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

 Pertimbangan Judex Factie terhadap kompetensiAbsolut sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan.

 Dalil keberatan pembanding kontradiktif dalam memahami pelaksanaan Pasal 53 ayat(3) UU NO. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.


Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati

keberatan-keberatan tersebut ternyata merupakan pengulangan dari Surat

Gugatan dan Replikpara Penggugat/Pembanding serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan,oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan saksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Cirebon

tanggal

9

September

2015

Nomor.

35/Pdt.G/2015/PN.Cbn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan

kontra

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Tergugat/Terbanding,yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru

Kuasa

yang perlu

dipertimbangkan,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama,oleh karena pertimbangan-

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang,bahwa dengan demikian,maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih pertimbangan-pertimbangan putusan

Pengadilan

putusan

Negeri

Pengadilan

Cirebontanggal

dan dijadikan dasar

Tinggi 9

sendiri,sehingga

September

2015

Nomor.35/Pdt.G/2015/PN.Cbn dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat

dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas,dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama,maka dengan

demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Penggugattetap

dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;


Mengingat ,Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9 September

-

2015 Nomor.35/Pdt.G/2015/PN.Cbn yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat

banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh kami SIR JOHAN, SH., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan H. SULAIMAN.,

SH., MH dan FIRZAL ARZY., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakimhakim anggota serta dibantu oleh YANA HEDIYANA, SH Panitera Pengganti

Pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

H. SULAIMAN, SH., MH

SIR JOHAN, SH., MH

Ttd FIRZAL ARZY, SH., MH

PANITERA PENGGANTI Ttd YANA HEDIYANA, SH


Perincian Biaya perkara : 1. Biaya Materai ........................................ Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi putusan ......................... Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan .............................. Rp. 139.000,Jumlah .............................................. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents