PUTUSAN NOMOR : 115/Pdt/2014/PT.Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :
MUHAMMAD, YAHYA ( Yahya Husein Saleh ), NY. LATIPAH ( Latifah Binti Umar Annahdi ), NY. HIKMAH. NY. SURAYA, NY. FIRDAUS, SALEH, FAWAZ ( FAWAZ HUSEIN, SE ), kesemuanya beralamat di Jalan Pledang No.18 (d/h No.12A. Pav) Rt.001/01, Kelurahan Pledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABDUL MUIS, SH dan FARUK B, SH, LLM, Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum ABDUL MUIS &, PARTNERS beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No.23, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai Para PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ; LAWAN SUBANDI, beralamat di Jalan Paledang No.20, Rt 01. Rw.01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya : PERDINAND MONTORORING, SH, MA, dkk, Para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Ampera Jakarta, beralamat di Jalan Cipinang Besar No.26, Rt.08 Rw.06, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Desember 2012 dengan Register perkara Nomor : 150/Pdt.G/2012/PN.Bgr, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ; 1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas sebuah bangunan rumah berikut hak atas tanahnya yang terletak di Jalan Paledang No.20 (d/h No.21) Rt.001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, halaman 1 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
Kotamadya Bogor, diatas sebagai tanah Sertifikat Hak Milik No.703/Pledang tertulis a..n Para Penggugat (Penggugat) berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.373/Pledang a.n Husein Saleh ; 2. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas rumah tinggal yang terletak di Jalan Paledang No.20 (d/h No.21) Rt.001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik No.703/Pledang merupakan harta peninggalan / warisan dari suami dan orang tua Para Penggugat yang bernama Husein Saleh ; 3. Bahwa rumah milik Para Penggugat tersebut ditempati dan dihuni oleh Tergugat semula didasarkan pada sewa-menyewa sebagaimana Surat Idzin Penghunian (SIP) No.5/B/II/1978 tanggal 7 Pebruari 1978 Kantor Urusan Perumahan Pemda Kotamadya Bogor ; 4. Bahwa di dalam Surat Idzin Penghunian (SIP) No.5/B/II/1978 tanggal 7 Pebruari 1978 Kantor Urusan Perumahan Pemda Kotamadya Bogor ditegaskan bahwa rumah yang dimaksudkan dan dihuni Tergugat yang terletak di Jalan Pledang No.12 (kini No.20) tersebut, adalah milik Husein Saleh (suami dan orang tua Para Penggugat) ; 5. Bahwa ternyata Tergugat dalam kedudukannya selaku penyewa atas rumah di Jalan Pledang No.20 (d/h No.12) milik Para Penggugat (peninggalan / warisan dari Husein Saleh) tersebut sejak tahun 1995 hingga saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sewa kepada Para Penggugat selaku pemilik rumah, dan bahkan dengan itikad tidak baik Tergugat ingin menguasai rumah milik Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum, dan juga berusaha untuk memiliki rumah milik Para Penggugat tersebut dengan cara melawan hukum ; 6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (6) Undang-Undang No.4/1992 jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.44/1994, “sewa Menyewa rumah dengan tanpa batas waktu TELAH BERAKHIR DEMI HUKUM, dan karena itu SIP - SIP yang diterbitkan dengan TANPA BATAS WAKTU dengan sendirinya juga telah berakhir dan menjadi BATAL DEMI HUKUM” ; Selanjutnya pasal 12 UU No.4 tahun 1992 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1994 ditegaskan sebagai berikut : Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 1992 : (1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik ; (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghunian rumah tanpa persetujuan atau izin pemilik, dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum ; Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1994 berbunyi sebagai berikut : “Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau
izin pemilik dinyatakan sebagai
penghunian tanpa hak atau tidak sah ; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 UU No.4 tahun 1992 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1994, maka sewa -menyewa atas rumah milik Para Penggugat tersebut demi hukum telah berakhir, dan karena itu setelah berlakunya UU No.4 tahun 1992 jo PP No.44 tahun 1994 secara halaman 2 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
efektif maka penghunian Tergugat atas rumah milik Para Penggugat tersebut menjadi penghunian tanpa hak ; 8. Bahwa oleh karena penghunian Tergugat atas rumah milik Para Penggugat tersebut adalah penghunian dengan tanpa hak, maka sudah seharusnya Tergugat menyerahkan rumah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong, dan karena itu Para Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali rumah tersebut dalam keadaan kosong ; 9. Bahwa berdasarkan
penjelasan
Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bogor melalui surat
No.648/1686-Hukum tertanggal 11 Juli 2008, dijelaskan bahwa Surat Idzin Penghunian (SIP) No.5/B/II/1978 tanggal 7 Pebruari 1978 Kantor Urusan Perumahan Pemda Kotamadya Bogor atas rumah di Jalan Pledang No.20 (d/h No.12 ) milik Para Penggugat ( peninggalan / warisan dari Husein Saleh) telah berakhir demi hukum berdasarkan pasal 12 ayat (6) Undang-Undang No.4/1992 jo pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.44/1994 ; 10.
Bahwa mengingat Tergugat sejak tahun 1995 tidak lagi mau membayar uang sewa rumah milik Para Penggugat hingga saat diajukannya gugatan ini, maka Para Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi kompensasi uang pembayaran sewa yang layak dan patut menurut perhitungan saat ini yaitu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
pertahun dikalikan dengan lamanya Tergugat
menempati tidak membayar sewa hingga dilaksanakan putusan ; 11.
Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali rumah tersebut kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau menyerahkan rumah milik Para Penggugat, dan bahkan telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dan melawan hukum untuk menguasai dan berusaha untuk memiliki rumah milik Para Penggugat tersebut dengan tanpa hak ;
12.
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ditegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dapat dituntut membayar ganti rugi, dan k arena itu sangat beralasan hukum Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, maupun ganti rugi / kompensasi atas penggunaan rumah dengan tanpa hak sebagai berikut : a. Tuntutan ganti rugi kepada Tergugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang layak sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupi ) ; b. Tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat menggunakan dan menempati rumah milik Para Penggugat sejak tahun 1995 sebesar Rp.20.000.000,- pertahun dikalikan lamanya waktu hingga putusan ini, yang hingga diajukan gugatan ini telah berlangsung ( 13 tahun ) yaitu sebesar 13 x Rp.20.000.000,- = Rp.260.000.000,- ;
13.
Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat atas rumah miliknya tersebut, dan juga adanya kekhawatiran dari tindakan-tindakan Tergugat lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian Para halaman 3 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
penggugat, maka Para Penggugat menganggap perlu untuk mohon agar dilakukan penyitaan pendahuluan dengan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat ; 14.
Bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan hukum yang kuat dengan bukti-bukti yang benar dan otentik, maka cukup alasan Para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad) ; Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas seluruhnya, maka Para
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor ataupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; 2. Meletakkan Sita Jaminan, dan menyatakan sah atas harta kekayaan Tergugat ; 3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya, terletak di Jalan Paledang No.20 ( d/h No .21) Rt.001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor ; 4. Menyatakan bahwa sewa- menyewa antara Tergugat dengan suami / orang tua Para Penggugat atas rumah di Jalan Paledang No .20 (d/h No.21) Rt.001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, telah berakhir demi hukum ; 5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menempati rumah milik Para Penggugat di Jalan Paledang No.20 (d/h No.21) Rt.001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ; 6. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yanag mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah tinggal milik Penggugat di Jalan Paledang No.20 (d/h No.21) Rt.001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong ; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, maupun ganti rugi atas penggunaan rumah dengan tanpa hak dengan rincian sebagai berikut : - Ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang layak sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus ; - Sebagai kompensasi harga sewa rumah selama ini sebesar Rp.20.000.000,- pertahun dikalikan lamanya Tergugat menempati dan tidak membayar uang sewa sejak tahun 1995 hingga dilaksanakannya putusan ini, yang hingga saat ini
telah berlangsung 13 tahun (13 x
Rp.20.000.000,- = Rp.260.000.000,-) ; halaman 4 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
8.
Menyatakan putusan dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun verzet ( uitvorbaar bij voorraad ) ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
SUBSIDAIR : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Hakim (Ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya seagai berikut ;
DALAM EKSEPSI ; 1. Gugatan Obscuur Libel ; Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscuur Libel karena tidak dengan jelas menunjukkan letak dan batas-batas objek sengketa serta luas objek sengketa, sebab dalam objek sengketa suatu gugatan harus jelas sehingga tidak menimbulkan error in objekto, maka karena gugatan tidak jelas dan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima ; 2. Gugatan Kurang Pihak ; Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Tergugat mendasari kepenghuniannya berdasarkan Izin Penempatan Rumah ( SIP ) yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kota Bogor (dahulu Kotamadya Bogor), sementara Dinas Perumahan sebagai Instansi yang menerbitkan Izin Penghunian Perumahan, tidak disertakan selaku pihak dalam gugatan, jelas gugatan Penggugat cacat juridis dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ; 3. Gugatan Prematur atau harus dihentikan sementara ; Bahwa apa yang dipakai sebagai dasar oleh Penggugat untuk mengklaim alas hak kepemilikannya yakni Sertifikat Hak Milik No.703/Paledang yang terbit tanggal 17 Mei 2000, Surat Ukur No.34/PLD/2000 tanggal 09-05-2000, NIB : 10.09.03.04.00063 luas 1.404 M2, atas nama : 1. Latifah, 2. Soraya, 3.Nadiyah, 4.Muhamad, 5.Yahya, 6.Hikmah, 7.Firdaus, 8.Abdullah, 9.Saleh, 10.Fawaz, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor selaku Pejabat Tata Usaha Negara, riwayatnya adalah dari Konversi Ex Hak Barat Eigendom Verponding No.90 atas nama Dr. Khouw Keng Liem menjadi HGB No.153/Paledang yang telah berakhir pada tanggal 23-09-1980 ; Saat ini baik Sertifikat Hak Milik No.703/Paledang maupun proses konversinya sedang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dimana Kantor Pertanahan Kota Bogor menjadi pihak Tergugat, karena gugatan ini terlalu prematur untuk disidangkan, setidak-tidaknya harus ditunda sampai adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berkekuatan hukum tetap ; halaman 5 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
DALAM POKOK PERKARA ; 1. Mohon apa yang telah disampaikan dalam materi Eksepsi dianggap merupakan bagian dalam materi jawaban ini untuk mencegah pengulangan kata yang tidak perlu ; 2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang dengan tegas telah diakuinya ; 3. Bahwa Penggugat tidak benar merupakan pemilik atas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat, karena bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah Tanah Negara ex hak Barat Eigendom Verponding No.90 atas nama Dr. Khouw Keng Liem menjadi HGB No.153/Paledang, Surat Ukur 16 Nopember 1971 No.198 seluas 1.687 M2 yang telah berakhir pada tanggal 23-09-1980, sedangkan diatas bidang tanah negara itu terdapat penghuni lain yakni Abdullah Bajened yang telah menghuni bidang tanah itu sejak sebelum 1958, dan Tergugat sendiri telah menghuni sejak 1971 dan meneruskan kepenghunian dari Sdr.Tarsia yang sudah menempati sejak tahun 1950-an yang membayar sewa kepada Dr. Khouw Keng Liem melalui Kantor NV.VersLois ; 4. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Husen Saleh sendiri merupakan sesama Okupan yang menempati sebahagian kecil bidang tanah Tanah Negara ex Hak Barat Eigendom Verponding No.90 atas nama Dr.Khouw Keng Liem menjadi HGB No.153/Paledang Surat Ukur tanggal 16 Nopember 1971 No.198 seluas 1.687 M2 dimana pemiliki asalnya warganegara Belanda dan telah menetap di Suriname serta telah meninggalkan Indonesia sejak sebelum 1960 ; 5. Bahwa memang benar Tergugat adalah Okupan yang mendasari kepenghuniannya pada mulanya berdasarkan Surat Izin Perumahan yang dikeluarkan Kantor Dinas Perumahan Kota Bogor yang melanjutkan / mengover alih kepenghunian Sdr.Tasria berdasarkan perjanjian over hak / jual beli, namun Tergugat dalam okupasi atas tanah negara tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ; 6. Bahwa bagaimana mungkin bidang tanah ex Hak Barat Eigendom Verponding No.90 atas nama Dr Khouw Keng Liem yang konversinya sendiri telah melanggar ketentuan UU No.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria juncto PP No.10/1961, sebagaimana telah diubah dengan PP No.24/1997 juncto PMA No.2/1962 yang telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Kepala BPN RI No.3/1997 dan karena proses konversi atas tanah ex Hak Barat Eigendom Verponding No.90 atas nama Dr.Khouw Keng Liem yang turunannya menjadi apa yang di klaim oleh Penggugat sebagai Hak Milik No.703/Paledang, yang terbit tanggal 17 Mei 2000, Surat Ukur No.34/PLD/2000 tanggal 09-05-2000, NIB : 10.09.03.04.00063 luas 1.404 M2 atas nama : 1. .Latifah, 2. Suraya, 3..Nadiyah, 4..Muhamad, 5. Yahya, 6. Hikmah, 7..Firdaus, 8..Abdulah, 9. Saleh, 10. Fawaz, saat ini sedang menjadi sengketa di halaman 6 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
Pengadilan Tata Usaha Negara maka klaim tersebut masih terlalu prematur untuk dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat ; 7. Bahwa Penggugat bukan merupakan pemegang Hak Milik atas bidang atas tersebut diatas sebagai pemilik yang beritikad baik (te goege trouw ) karena ketika proses pengalihan haknya terjadi dilakukan secara tertututp, dimana penghuni / okupan yang ada tidak pernah diikut sertakan padahal Penggugat sendiri merupakan sesama okupan yang menghuni tanah ex Hak Barat Eigendom Verponding No.90 atas nama Dr.Khouw Keng Liem tersebut ; 8. Bahwa prinsip dasar pokok-pokok hukum pertanahan kita sebagaimana diatur dalam UU No.5/1960 tanah memiliki fungsi sosial bukan untuk tujuan akumulasi, dan proses pensertifikatan tanah harus memenuhi stelsel positif dan stelsel negatif, yakni jelas subjek hukumnya siapa dan objek hukum apa dan dimana, dan ketika diterbitkan Sertifikat No.703/Paledang, yang terbit tanggal 17 Mei 2000, Surat Ukur No.34/PLD/2000 tanggal 09-05-2000, NIB : 10.09.03.04.00063 luas 1.404 M2 atas nama : 1..Latifah, 2. Suraya, 3.Nadiyah, 4. Muhamad, 5. Yahya, 6. Hikmah, 7. Firdaus, 8 ..Abdulah, 9. Saleh, 10. Fawaz, telah melanggar prosedur tersebut, karena tidak ada pengukuran ulang apakah bidang tanah yang di sertifikasi jelas objeknya dan apakah objeknya dikuasai atau dihuni, dan apakah batas-batasnya jelas, hal ini harus dibuktikan dengan penguasaan phisis atau ada sporadiknya, dan hal ini tidak dilakukan, oleh karena itu apa yang menjadi dasar kalim Penggugat Sertifikat No.703/Paledang, yang terbit tanggal 17 Mei 2000, Surat Ukur No.34/PLD/2000 tanggal 09-05-2000, NIB : 10.09.03.04.00063 luas 1.404 M2 atas nama : 1.Latifah, 2.Suraya, 3.Nadiyah, 4.Muhamad, 5.Yahya, 6.Hikmah, 7.Firdaus, 8.Abdulah, 9.Saleh, 10.Fawaz, saat ini menjadi objek sengketa penerbitannya sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di PTUN Bandung Reg No.26/G/2013/PTUN-BDG ; --9. Bahwa karena objek sengketa masih dalam proses PTUN Bandung dan belum ada kepastian hukumnya, maka gugatan ini harus dinyatakan prematur dan terlalu dini untuk diputuskan, maka gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvantkelijk verklaard ) ; 10.
Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa kepenghunian Tergugat diatas objek yang didudukinya bukan lagi didasai oleh Surat Izin Perumahan, tetapi Tergugat menempati objek tanah yang merupakan Tanah Negara ex Hak Barat yang telah berakhir hak-hak yang melekat padanya berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32/1979 dan Tergugat telah memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) ;
Bahwa dengan alasan-alasan yang disebutkan diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk menolak gugatan Penggugat dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Obscuur Libel atau tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ) ;
halaman 7 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
Mengutip serta memperhatikan uraian tentang duduk perkara sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 150/Pdt.G/2012/PN.Bgr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI ; -
Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk sebagian ;
DALAM POKOK PERKARA ; -
Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Para Pengggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.751.000,- ( tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Membaca
risalah
pernyataan
permohonan
banding
150/Pdt.G/2012/PN.Bgr. dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Nomor Bogor
: yang
menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 18 Nopember 2013 Nomor : 150/Pdt.G/2012/PN.Bgr, agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, relaas pemberitahuan banding Nomor :150/Pdt.G/2012/PN.Bgr, dibuat jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 ; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para pembanding semula para penggugat tertanggal 30 Desember 2013 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 Desember 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 Pebruari 2014 ; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum terbanding semula tergugat bertanggal 19 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Pebruari 2014 ; Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor bertanggal 19 Pebruari 2014 nomor : W11-U2/287/HT.02.02/II/2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal permohonan bantuan pemberitahuan dan penyerahan
halaman 8 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
kontra memori banding perkara perdata nomor : 150/Pdt.G/2012/PN.Bgr, kepada Kuasa hukum para pembanding semula para penggugat ; Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) Nomor :150/Pdt.G/2012/PN.Bgr. dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara perdata ( inzage ) dari Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Januari 2014 No.W11.U2.148.HT.02.02/1/2014, yang menerangkan bawa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 telah memberitahukan kepada kuasa para Pembanding semula para penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ), perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) Nomor : 150/Pdt.G/2012/PN.Bgr, dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara perdata ( Inzage ) dari Pengadilan Negeri Bogor tanggal 02 Januari 2014 No.W11U2/39/HT.02.02/I/2014, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 telah memberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ) yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 150/Pdt.G/2012/PN.Bgr. tanggal 18 Nopember 2013 serta telah pula memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat / Pembanding dan
halaman 9 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Paledang No. 20 (d/h No.21) RT 001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, ( selanjutnya disebut objek sengketa ) ; Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan dalil gugatan yang pada pokoknya : -
Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.703/Pledang, objek sengketa adalah atas nama Para Penggugat/Pembanding yang berasal dari peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Husein Saleh (almarhum) yang merupakan suami dan orang tua Para Penggugat/Pembanding ;
- Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah meminta kepada Tergugat /Terbanding untuk menyerahkan objek sengketa, namun ditolak, sehingga akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat /Terbanding tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat/Pembanding; Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding telah mengajukan jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -
Bahwa Tergugat /Terbanding menempati objek sengketa bukan lagi didasarkan pada Surat Ijin Perumahan (SIP), melainkan oleh karena objek sengketa merupakan tanah negara ex Hak Barat (Eigendom Verponding) atas nama Dr.Khouw Keng Liem;
-
Bahwa proses peralihan hak (konversi) atas objek sengketa yang berasal dari Hak Barat menjadi Hak Milik dilakukan secara tertutup, dimana Tergugat /Terbanding sebagai sesama penghuni berdasarkan Surat Ijin Perumahan (SIP) tidak diikut sertakan; Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan disangkal, maka Para
Penggugat/Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil pokok gugatannya; Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak tersebut, telah terdapat hal-hal yang menjadi tetap yaitu :
halaman 10 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
-
Bahwa atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No.703/Pledang atas nama Para Penggugat/Pembanding;
-
Bahwa Tergugat /Terbanding menempati objek sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat/Pembanding;
-
Bahwa Tergugat /Terbanding semula menempati objek sengketa berdasarkan sewa menyewa perumahan yang jangka waktunya telah berakhir, dan saat ini telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.703/Pledang atas nama Para Penggugat/Pembanding ; Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan
diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dapat mengakibatkan hak Para Penggugat/Pembanding atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.703/Pledang menjadi tertunda; Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) antara lain mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; pendaftaran tersebut meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; Menimbang, bahwa sertipikat tanah merupakan alat pembuktian yang kuat telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dimuat dalam putusan tanggal 19-04-1990 No.3176 K/Pdt/1988 dan tanggal 30-05-1996 No.3045 K/Pdt/1991; Menimbang, bahwa dari hal yang telah menjadi tetap tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 UUPA dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI maka menurut hukum objek sengketa berdasarkan SHM No.703/Pledang adalah milik Para Penggugat/Pembanding; Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat/Terbanding menguasai objek sengketa semula berdasarkan sewa menyewa perumahan ( Surat Ijin Perumahan ) dan selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya SHM No.703/Pledang ;
halaman 11 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
Menimbang, bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat/Terbanding tanpa bukti adanya alas hak (rechts titel) belum dapat membuktikan Tergugat/Terbanding sebagai pemilik; (bandingkan putusan Mahkamah Agung RI. No.10 K/Sip/1983, tanggal 07 Mei 1984) ; Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum atas penerbitan SHM No.703/Pledang, maka Para Penggugat/Pembanding patut dilindungi sebagai pemilik sah dari objek sengketa, namun hal tersebut tidaklah mengurangi hak Tergugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; dengan perkataan lain dengan diajukannya gugatan atas SHM No.703/Pledang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menghalangi atau menunda Para Penggugat/Pembanding selaku pemilik untuk menikmati objek sengketa; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan ; Menimbang,
bahwa
Tergugat/Terbanding
dalam
dalil
pokok
jawaban
mengemukakan bahwa penguasaan atas objek sengketa tidak berdasarkan sewa menyewa perumahan (SIP), maka petitum angka 4 harus dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3 dikabulkan maka petitum gugatan pada angka 5 dan 6 patut dikabulkan; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 2 harus ditolak; Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi dan kompensasi harga sewa rumah yang tanpa didukung alat bukti dan lagi pula putusan ini dapat dilaksanakan secara langsung (executie riel), maka petitum gugatan angka 7 harus ditolak; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad), oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR/ RBg., maka petitum gugatan angka 8 harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor No.150/Pdt.G/2012/PN.Bgr. tanggal 18 Nopember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini; halaman 12 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan untuk sebagian, maka Tergugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No.150/Pdt.G/2012/PN.Bgr. tanggal 18 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ada diatasnya, terletak di Jalan Paledang No.20 (d/h No.21) RT 001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor ; 3. Menyatakan bahwa sewa menyewa antara Tergugat dengan suami/orang tua Para Penggugat atas rumah di Jalan Paledang No.20 (d/h No.21) RT 001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor telah berakhir demi hukum; 4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menempati rumah milik Para Penggugat di Jalan Paledang No.20 (d/h No.21) RT 001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor adalah tanpa hak dan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah tinggal milik Penggugat di Jalan Paledang No.20 (d/h No.21) RT 001/01, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnyahalaman 13 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : JUMAT, tanggal 25 April 2014 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, S.H.M.H. dan H.SJOFIAN MOCHAMMAD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 Maret 2014 nomor : 115/PEN/PDT/2014/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari : RABU, tanggal 30 April 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : TATA KURNIA SAR ADIWIJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
T.T.D.
T.T.D.
Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, S.H., M.H.
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H.
T.T.D. H.SJOFIAN MOCHAMMAD, S.H. PANITERA PENGGANTI T.T.D. TATA KURNIA S.A., S.H.
Rincian biaya perkara : - Redaksi
: Rp.
5.000,-
- Materai
: Rp.
6.000,-
- Pemberkasan
: Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
halaman 14 dari 14 halaman, Perkara No.115/Pdt/2014/PT.Bdg
