Definisi dan Batasan Wilayah Pesisir “Daerah peralihan (interface area) antara ekosistem daratan dan laut”.
Batas ke arah darat:
Ekologis: kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut dan percikan air gelombang Administratif: batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif (2 km, 20 km, dst dari garis pantai) Perencanaan: bergantung pada permasalahan yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir a. Pencemaran dan sedimentasi: suatu kawasan darat dimana pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini berdampak pada kawasan pesisir b. Hutan mangrove: batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove
Batas ke arah laut :
Ekologis: kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, seperti aliran air sungai, limpasan air permukaan, sedimen dan bahan pencemar Administratif: 4 mil, 12 mil, dst dari garis pantai Perencanaan: bergantung pada permasalahan (kawasan yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran atau sedimentasi, atau proses-proses ekologis…)
Ilustrasi Wilayah Pesisir Sebagai Daerah Peralihan antara Daratan dan Laut
12 mil laut
Kecamatan Pesisir
Ilustrasi Wilayah Pesisir Sebagai Daerah Peralihan antara Daratan dan Laut Pulau Kecil
KJA
KJA
Pesisir
Wisata Pantai Wisata Bahari KJA KJA
Rumput Laut Daerah Penagkapan Tambak
Potensi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil
Peran Wilayah Pesisir dan PPK Sebagai Penyedia Sumberdaya Alam
Peran Wilayah Pesisir dan PPK Dalam Mitigasi Bencana
Peran Wilayah Pesisir dan PPK Sebagai Penyedia Jasa Pendukung Kehidupan & Kenyamanan Pulau Kecil
KJA
KJA
Pesisir
Wisata Pantai Wisata Bahari KJA KJA
Rumput Laut Daerah Penagkapan Tambak
Keterkaitan antara Daratan (DAS) dan Pesisir
• Penghubung antara daratan di hulu dan wilayah pesisir • Penghantar bahan pencemar dari hulu ke pesisir • Dampak yang terjadi di hulu juga dirasakan di pesisir karena peran DAS
Keterkaitan Berbagai Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Industri
Pertanian Wisata
Perumahan
Perikanan
Apa itu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir & PPK?
Mineral
SD Ikan
PENGELOLAAN SDA & JASLING Kehutanan
Tergantung kepada siapa ditanyakan • Nelayan: ijin aksesibilitas pada stok ikan yang memisahkan perikanan tradisional dan komersial. • Pengembang utk Wisata: pencegahan erosi terhadap hotel/resort yang dibangun • Pemerintah lokal: cara untuk meniadakan konflik antar pengguna sd, optimalisasi pembangunan dll. • Konservasionis: alat untuk perlindungan habitat atau spesies penting. • Peneliti: suatu stimulus untuk penelitian lanjut.
Apa Itu Pengelolaan WP-PPK? •
Suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Memerlukan Pengelolaan Terpadu • Wilayah pesisir memiliki keterkaitan fungsional yang erat antara daratan dan laut • Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang beragam (dapat menimbulkan berbagai konflik) • Wilayah pesisir dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda; • Adanya sifat common property dan rejim open access dari sumberdaya pesisir dan laut
Mengapa Dibutuhkan Pengelolaan WP-PPK Terpadu? • • • • •
Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya dan perlindungan lingkungan pesisir dan ppk Untuk meminimalisir dan meresolusi konflik beragam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan ppk Untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor/bidang dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan ppk Untuk mengedepankan keterpaduan kebijakan fungsional Untuk mereduksi resiko terhadap masyarakat dan kesehatan ekosistem
KONDISI DAN POTENSI
KERANGKA PENGELOLAAN PESISIR DAN PPK TERPADU TUJUAN
1. Aspek biofisik, lingkungan dan teknologi
Sistem Alam
2. Aspek SOSBUDEK
3. Aspek Hukum dan kelembagaan
PERMASALAHAN
Sistem Sosial
1. Efisiensi Ekonomi - Peningkatan pendapatan - Perluasan lapangan kerja 2. Keadilan Sosial - Pemerataan kesempatan kerja dan kemakmuran 3. Daya dukung dan kelestarian lingkungan terjaga
Target Pengelolaan WP-PPK Terpadu • Mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumberdaya dan lingkungan pesisir • Meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir
Siklus Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu
3
3
4
2
4
2
5
1
5
1
Tahapan Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu ♦ Mengidentifikasi stakeholder utama dan kepentingannya. ♦ Menilik potensi dan kondisi sumberdaya dan lingkungan pesisir ♦ Mengkaji isu-isu pesisir dan kelembagaan serta implikasinya.
1
♦ Mengidentifikasi hubungan sebabakibat antara kegiatan manusia, proses alamiah dan kerusakan sumberdaya pesisir. ♦ Memilih isu-isu penting yang akan menjadi fokus utama pengelolaan ♦ Merumuskan dan menyusun tujuan pengelolaan pesisir.
Tahapan Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu ATLAS WP3
RENCANA STRATEGIS PENG. WILAYAH PESISIR
• POTENSI DAN KONDISI SUMBERDAYA ALAM & LINGKUNGAN • DIMENSI SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT • RAGAM AKTIVITAS EKONOMI
RENCANA ZONASI
• ISU-ISU PENGELOLAAN • ARAHAN STRATEGI PENGELOLAAN
RENCANA PENGELOLAAN
RENCANA AKSI
Perencanaan Hierarki Pengelolaan WP3K SUMBER : UU NO. 27/2007
Tahapan Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu ♦ Melaksanakan penelitian ilmiah terhadap berbagai isu yang dipilih pada langkah pertama.
2
♦ Mendokumentasikan kondisi awal wpppk yang akan dikelola. ♦ Menyusun perencanaan pengelolaan wp-ppk dan kerangka kerja kelembagaan yang akan melaksanakan program. ♦ Mempersiapkan SDM dan kelembagaan pelaksanaan program. ♦ Menguji strategi pelaksanaan program dalam skala kecil. ♦ Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat (umum) dan stakeholder.
Tahapan Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu 3
♦ Mendapatkan persetujuan pemerintah terhadap suatu perencanaan dan proses penyusunan kebijakan. ♦ Memperoleh pengesahan resmi terhadap kebijakan ataupun rencana yang disusun ♦ Memperoleh pendanaan yang dibutuhkan bagi implementasi program.
Tahapan Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu ATLAS WP3
• ISU, VISI, MISI • TARGET KINERJA
RENCANA STRATEGIS PENG. WILAYAH PESISIR
• ORGANISASI/ LEMBAGA • RENCANA KERJA • KOORDINASI • ALOKASI RUANG
RENCANA ZONASI
• • • •
RENCANA KERJA PENGATURAN KOORDINASI PAKET TERPADU KEGIATAN PUBLIC CAMPAIGN • TUJUAN • CAKUPAN KEGIATAN • TATANAN PELAKSANAAN
• PEMILIHAN & PENEMPATAN KEGIATAN • ALOKASI SDA
RENCANA PENGELOLAAN
RENCANA AKSI
• DAMPAK & MANFAAT
Perencanaan Hierarki Pengelolaan WP3K SUMBER : UU NO. 27/2007
Tahapan Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu Penyusunan Rencana Strategis WP3K
Penyusunan Rencana Zonasi WP3K
Tahapan Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu ♦ Pelaksanaan mekanisme koordinasi antar lembaga dan prosedur-prosedur resolusi konflik. ♦ Pelaksanaan peraturan dan prosedur pengambilan keputusan. ♦ Penguatan kapasitas pengelolaan program ♦ Membangkitkan, mendorong atau meningkatkan partisipasi kelompok stakeholder utama. ♦ Menjaga agar prioritas program tetap berada dalam agenda publik. ♦ Memantau kinerja program dan kecenderungan yang terjadi pada lingkungan sosial.
4
Tahapan Proses Pengelolaan WP-PPK Terpadu
Melakukan evaluasi dan mengambil pelajaran untuk perbaikan program pengelolaan berikutnya
5
Pendekatan dan Mekanisme Keterpaduan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian NGO (Lokal, Swasta Kolaborasi Nasional Internasional) Horizontal Antar-Dept/Dinas Pakar Koordinasi
Vertikal Pusat-Daerah
3K Konsultasi Legislatif
Publik
Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Pembangunan Berkelanjutan A. EKONOMI * Pertumbuhan yang berkesinambungan * Efisiensi ekonomi (modal)
C. SOSIAL * * * *
Pemerataan Mobilitas sosial Partisipasi Pemberdayaan
B. EKOLOGI * * * *
Integritas ekosistem Sumberdaya alam Keanekaragaman hayati Daya dukung lingkungan
Kerangka Pikir dalam Penyusunan RZWP3K
Pengumpulan Data Sekunder dan Analisis
Hasil Analisis Data Sekunder
Survey Lapang
Hasil Analisis Data Sekunder dan Survey Lapang
Hasil Akhir
Data Biofisik: Peta Oseanography Peta Kualitas Air Peta Geomorfologi Peta Landuse Peta Tanah Peta Hydrologi Data Potensi SD Pesisir: Peta Perikanan Peta Karang Peta Mangrove Peta Lamun dan Rumput Laut Data Kebijakan: Tata Ruang, Status KKLD, cagar alam, taman laut, perijinan dan peraturan Data Sosial Ekonomi: Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir
Peta Kesesuaian Lahan Berdasarkan Data Sekunder: 1 Perikanan Budidaya - Rumput Laut - KJA - Tambak 2 Perikanan Tangkap - Rumpon - Penangkapan Ikan Pelagis - Penangkapan Ikan Karang 3 Wisata Bahari - Wisata Pantai - Wisata Laut - Wisata mangrove 4 Kawasan Konservasi 5 Pelabuhan 6 Pemukiman 7 Industri
Survey: 1 Kondisi Oseanography 2 Kualitas Air 3 Geomorfologi 4 Penggunaan Lahan 5 Kondisi Tanah 6 Hydrologi 7 Perikanan 8 Karang 9 Mangrove 10. Lamun dan Rumput Laut 11. Kondisi Sosial Ekonomi
Peta Kesesuaian Lahan Berdasarkan Data Sekunder dan Survey: 1 Perikanan Budidaya -Rumput Laut -KJA -Tambak 2 Perikanan Tangkap -Rumpon -Penangkapan Ikan Pelagis -Penangkapan Ikan Karang 3 Wisata Bahari -Wisata Pantai -Wisata Laut -Wisata mangrove 4 Kawasan Konservasi 5 Pelabuhan 6 Pemukiman 7 Industri
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3-K)
Contoh Peta RZWP3K Kabupaten Berau
Contoh Peta RZWP3K Kabupaten Sumenep
CRITICAL REVIEW:
Topik: “Kritik Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia” (sertai contoh studi kasus terbaru 2015) 3000 kata, tidak termasuk abstrak dan daftar pustaka. Kertas A4 1,5 spasi font bebas. Isi mencakup: Pendahuluan Pertanyaan penelitian Pembahasan Kesimpulan Daftar Pustaka Kutipan sumber Deadline: Jumat, 25 Nopember 2014 jam 13.00 (diserahkan ke saya via koordinator) dalam bentuk softcopy (1 CD untuk 1 kelas).
Tugas Baca: 1. UU no 1 tahun 2014 ttg Pengelolaan Pesisir dan
