DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN

DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN OLEH :

RENDY SUEZTRA CANALDHY,SIP.,MPA

TUJUAN PEMBELAJARAN TEORI PEMERINTAHAN 1. 2. 3. 4. 5.

Memahami dan Menguasai Ilmu Pemerintahan. Menguasai Ontologi Ilmu Pemerintahan. Menguasai Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Menguasai Aksiologis Ilmu Pemerintahan. Mampu memotret dan meneliti masalahmasalah pemerintahan. 6. Memahami perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pemerintahan. 7. Mampu memahami dan memecahkan masalahmasalah pemerintahan. 8. Mampu mengembangkan ilmu pemerintahan.

LITERATURE WAJIB 1. Poelje, CH, Van., 1942, Algemene Inleiding tot de Bestuurkunde, Alphen aan de Rijn N. Samson. 2. McIver, Robert M., 1947, The Web of Government, The Macmillan Company. 3. Finer, Herman., 1949, Theory and Practice of Modern Government, Henry Holt and Company, New York.

4. C. F. Strong, 1960, Modern Political Constitutional, Sidgwick and Jackson, Ltd., London. 5. Braasz, H.A. cs., 1962, Inleinding tot de Bestuurwetenschap: Den Haag. 6. Samuel Edward Finer, 1974, Comparative Government, Penguin Books, Ltd., Harmonds Worth, Middlesex, England.

7. Rosenthal U., Schendelen, M.P.C.M. Van., 1987, Rengeling, H.B. Openbaar Bestuur: Alphen aan de Rijn N. Samson. 8. Hoogerwerf, 1987, A De Beleidstheori, P.B. Lehning and J.B.D. Simonis Handboek beleidswethenschap: Amsterdam. 9. Bayu Surianingrat, 1980, Mengenal Ilmu Pemerintahan: Aksara Baru, Jakarta.

10. S. Pamudji, 1983, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta. 11. Soewargono, 1996, Jatidiri Ilmu Pemerintahan, IIP Pres. 12. M. Ryaas Rasyid , 1996, Makna Pemerinatahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarsif Watampone. 13. Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Bina Aksara.

ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI DARI ILMU PEMERINTAHAN

APA ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN? Ontologi adalah subject matter, focus interest, hakekat yang dikaji. Artinya apa sebenarnya yang dikaji oleh ilmu pemerintahan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu definisi, batasan atau ruang lingkup ilmu pemerintahan itu sendiri.

APA EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN? Bagaimana ilmu pemerintahan itu didapat, metode apa yang digunakan. Ilmu pemerintahan didapat dari data-data empiris lapangan berupa fakta-fakta pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan dapat metode deduktif, induktif, deskriptif, historis atau eksperimen. Pendekatan analisanya dapat berupa pendekatan kelembagaan, prilaku dsb.

APA AKSIOLOGI DARI ILMU PEMERINTAHAN? Aksiologi berbicara penerapan ilmu, manfaat ilmu, kegunaan ilmu. Penerapan ilmu pemerintahan itu dapat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Manfaatnya dapat berupa kognitif yaitu meningkatnya nalar dan gagasan pemerintahan dan psikomotor yaitu dapat meningkatkan keterampilan birokrat dalam pelayanan publik, sementara affektif dapat meningkatkan penghayatan dan kesadaran berpemerintahan.

MAKNA ILMU PEMERINTAHAN

PENGERTIAN ILMU (SCIENCE) ILMU = SEPERANGKAT PENGETAHUAN YANG :

1. TERSUSUN SECARA SISTEMATIS DAN LOGIS; 2. MEMPUNYAI OBYEK/SASARAN TERTENTU YANG MENJADI MATERI POKOK PEMBAHASAN; 3. ADANYA PUSAT PERHATIAN TERTENTU SEBAGAI SUDUT PANDANG DALAM MEMBAHAS OBYEKNYA; 4. MENGGUNAKAN METODE-METODE ILMIAH TERTENTU; 5. MEMILIKI KEBENARAN YANG OBYEKTIF; DAN 6. MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.

MAKNA PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) SEGALA SESUATU YANG KITA TAHU MELALUI PENANGKAPAN PANCA INDERA : • MELALUI LIHAT (MATA). • MELALUI RABA (TANGAN). • MELALUI RASA (LIDAH). • MELALUI DENGAR (TELINGA). • MELALUI CIUM (HIDUNG).

APA ITU TEORI (THEORY) 1. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubunganhubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan meprediksikan suatu gejala, (Fred N. Kerlinger, 1973). 2. Teori adalah alat dari ilmu (tool of science) sebagai formulasi dari fakta-fakta, (Moh Nazir, 1988).

KONSEPTUALISASI TEORI PEMERINTAHAN TEORI/HUKUM/DALIL

induktif

deduktif

RAMALAN & PENJELASAN

FAKTA & OBSERVASI (A. F. Chalmers, 1976)

HUBUNGAN TEORI DENGAN FAKTA PEM Meramalkan Memperkecil jangkauan

Memformulasikan fakta

deduktif

Meringkaskan fakta Memperjelas celah pengetahuan

TEORI

FAKTA Sumber lahirnya menolak

induktif

Merubah orientasi Mendefinisikan kembali

Memberi jalan mengubah

Ilmu pemerintahan tersusun secara sistematis karena ilmu pemerintahan terdiri dari konsep-konsep dimana konsep yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Konsep-konsep yang diambil dari lapangan empirik ini telah tersusun, oleh karena itu ilmu pemerintahan mempunyai sistematika sendiri.

WHAT IS GOVERNMENT ? GOVERNMENT IS POLITICS PLUS ADMINISTRATION. (PEMERINTAHAN ADALAH POLITIK TAMBAH ADMINISTRASI) (Herman Finer-University Chicago, Theory and Practice of Modern Government,1949:7)

Government menurut pendapat Finer sebagai Politics and Administration • Pemerintahan terkait dengan proses politik yakni menyangkut pembuatan kebijakan dan perumusan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang mencakup kegiatan-kegiatan politik. • Pemerintahan terkait dengan kemampuan melaksanakan atau mengimplementasikan keputusan politik dengan menggunakan cara kerja manajemen pemerintahan yang efektif dan dinamakan administrasi.

WHAT IS GOVERNMENT (C. F. STRONG, 1960:6) Government is there fore, that organization in which is vested the right to exercise sovereign powers. Government in the broad sense, is something bigger than a special body of ministers a sense in which we colloquially use it to day, when ... Govenment, in the broader sense, is charged with and without. Is must, there fore, have, first military power, or the control of making laws; thirdly, financial power, or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state’s behalf.

TERJEMAHANNYA SINGKAT PEMERINTAHAN ADALAH ORGANISASI DALAM MANA DILETAKAN HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEKUASAAN BERDAULAT ATAU TERTINGGI. PEMERINTAHAN DALAM ARTI LUAS MENCAKUP SELURUH CABANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA (LEGISLATIF, EKSEKUTIF, YUDIKATIF, ATAU KESELURUHAN LEMBAGA NEGARA), DAN PEMERINTAHAN DALAM ARTI SEMPIT HANYA BADAN EKSEKUTIF.

EMPAT MAKNA PEMERINTAHAN (SAMUEL EDWARD FINER,1974:3-4) 1. THE ACTIVITY OR THE PROCESS OF GOVERNING (MENUNJUKKAN KEGIATAN ATAU PROSES MEMERINTAH YAITU MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN). 2. STATE OF AFFAIRS (MENUNJUKAN MASALAHMASALAH/HAL IKHWAL NEGARA DALAM MANA KEGIATAN DAN PROSES DI ATAS DIJUMPAI DAN SISELENGGARAKAN).

3. PEOPLE CHARGED WITH THE DUTY OF GOVERNMENT (MENUNJUKKAN ORANGORANG MAKSUDNYA PEJABAT-PEJABAT) YANG MEMILIKI TUGAS-TUGAS UNTUK MEMERINTAH). 4. THE MANNER, METHOD OR SYSTEM BY WHICH A PARTICULAR SOCIETY IS GOVERNED (MENUNJUKAN CARA, METODE ATAU SISTEM DENGAN MANA SUATU MASYARAKAT TERTENTU DIPERINTAH).

MAKNA PEMERINTAHAN (S. PAMUDJI, 1987:23) SECARA ETIMOLOGIS PEMERINTAHAN BERASAL DARI KATA PEMERINTAH, SEDANGKAN PEMERINTAH BERASAL DARI KATA PERINTAH.

PERINTAH ADALAH PERKATAAN YANG BERMAKSUD MENYURUH MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN.

PEMERINTAH ADALAH KEKUASAAN MEMERINTAH SUATU NEGARA (DAERAH NEGARA) ATAU BADAN YANG TERTINGGI YANG MEMERINTAH SESUATU NEGARA (SEPERTI KABINET MERUPAKAN SUATU PEMERINTAH). PEMERINTAHAN ADALAH PERBUATAN (CARA, HAL URUSAN DAN SEBAGAINYA) MEMERINTAH.

BAYU SURIANINGRAT (1980) PEMERINTAHAN ADALAH ORANG ATAU BADAN ATAU PERANGKAT YANG MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN ATAU YANG MEMERINTAH.

TUGAS PEMERINTAH 1. MENGHADIRKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT (PUBLIC WELFARE). 2. MELINDUNG DAN MENGAYOMI MASYARAKAT. 3. MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. 4. PENGENDALIAN ATAS KESELURUHAN TINDAKAN WARGA (WNI DAN WNA). 5. MENGATUR KEHIDUPAN BERSAMA WARGA AGAR TERCIPTA KETERATURAN.

FUNGSI POKOK PEMERINTAH 1. PENGATURAN (REGULATION) YAKNI MELAKUKAN PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN) AGAR TERCIPTA KETERATURAN DALAM MASYARAKAT. 2. PEMBANGUNAN (DEVELOPMENT) YAKNI FUNGSI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN AGAR TERCIPTA SUATU KONDISI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.

3. PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT) YAKNI FUNGSI MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT AGAR TERCIPTA SUATU KONDISI MASYARAKAT YANG MANDIRI. 4. PELAYANAN (SERVICES) YAKNI MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT AGAR TERCIPTA KEADILAN DALAM MASYARAKAT.

TUGAS PEMERINTAH RI ADALAH MEWUJUDKAN TUJUAN PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA MENURUT PEMBUKAAN UUD 1945 1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA (NATIONAL PROTECTION: URUSAN PERLINDUNGAN). 2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM (PUBLIC WELWARE: URUSAN MENSEJAHTERAKAN). 3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (NATION EDUCATION: URUSAN PENDIDIKAN). 4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL (INTERNATIONAL RELATIONSHIP FREE: URUSAN INTERNASIONAL).

PENGERTIAN ILMU PEMERINTAHAN

G. A. VAN POELJE (1942) BAPAK ILMU PEMERINTAHAN ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN UMUM SECARA SAH BAGI KESELURUHAN WARGA.

KERAGUAN ILMU PEMERINTAHAN (ROBERT MCIVER,1947:6) When we speak of a science of government we are not raising doubts concerning the feasibility of political science, as that expression is commonly used. (apabila kita berbicara tentang ilmu pemerintahan, jangan diragukan lagi bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu pengetahuan)

SYARAT SUATU NEGARA 1. 2. 3. 4.

ADA PEMERINTAHAN, ADA PENDUDUK, ADA WILAYAH, ADA PENGAKUAN NEGARA LAIN.

DENGAN DEMIKIAN SECARA AKADEMIK DAN EMPIRIK BAHWA : ILMU YANG MENGELOLA PEMERINTAHAN NEGARA YAITU ILMU PEMERINTAHAN

BAYU SURIANINGRAT (1980) ILMU PEMERINTAHAN ADALAH SALAH SATU DARI ILMU-ILMU SOSIAL …DENGAN SASARANNYA BERUPA GEJALA SOSIAL YANG ADA KAITANNYA ATAU YANG MENGANDUNG SIFAT PEMERINTAHAN.

SASARAN ILMU PEMERINTAHAN MENCAKUP SEGALA MACAM DAN SELURUH PERBUATAN DAN PERILAKU PEMERINTAHAN ATAU SEMUA GEJALA SOSIAL YANG BERSIFAT PEMERINTAHAN.

U. ROSENTAL (1986) ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG SECARA OTONOM MEMPELAJARI BEKERJANYA STRUKTUR-STRUKTUR DAN PROSESPROSES PEMERINTAHAN UMUM, BAIK SECARA INTERNAL MAUPUN SECARA EKSTERNAL.

SEMENTARA ITU PEMERINTAHAN UMUM DIRUMUSKAN SEBAGAI KESELURUHAN STRUKTUR DAN PROSES-PROSES YANG MELIBATKAN KEBIJAKSANAAN DAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN ATAS NAMA BAGI KESELURUHAN KEHIDUPAN BERSAMA WARGA.

H.A. BRAASZ (1986) ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG MEMPELAJARI CARA BAGAIMANA LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN UMUM DISUSUN DAN DIFUNGSIKAN TERHADAP WARGA NEGARA, BAIK SECARA INTERNAL MAUPUN SECARA EKSTERNAL.

AFAN GAFFAR (1992:4) ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG MEMPELAJARI PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM SUATU NEGARA. PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SEBAGAI OBYEK UTAMA DARI STUDI ILMU PEMERINTAHAN.

TALIZIDUHU NDRAHA (2003) ILMU PEMERINTAHAN ADALAH ILMU YANG MEMPELAJARI BAGAIMANA MEMENUHI DAN MELINDUNGI KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN TIAP ORANG AKAN JASA-PUBLIK DAN LAYANAN CIVIL, DALAM HUBUNGAN PEMERINTAHAN, (SEHINGGA DAPAT DITERIMA) PADA SAAT DIBUTUHKAN OLEH BERSANGKUTAN.

OBYEK ILMU PEMERINTAHAN 1. 2. 3. 4.

PERISTIWA PEMERINTAHAN. FENOMENA PEMERINTAHAN. GEJALA-GEJALA PEMERINTAHAN. PRAKTEK PEMERINTAHAN.

METODE ILMU PEMERINTAHAN METODE ILMU PEMERINTAHAN YANG DIGUNAKAN DAPAT BERUPA METODE INDUKTIF ATAU DEDUKTIF DENGAN PENDEKATAN INSTITUSIONAL , BEHAVIORAL, SISTEM, KOMPREHENSIF, HOLISTIK, INTEGRATIF, FUNGSIONAL, STRUKTURAL, POLITIK, YURIDIS, EKONOMI, SOSIOLOGIS, PSIKOLOGIS, PELAYANAN, DSB.

TUJUAN DARI ILMU PEMERINTAHAN

TUJUAN ILMU PEMERINTAHAN 1. Untuk memahami masalah-masalah atau gejala-gejala pemerintahan. 2. Untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa pemerintahan. 3. Untuk penerapan atau aplikasi dalam kehidupan pemerintahan. 4. Untuk meramalkan gejala-gejala pemerintahan pada masa yag akan datang. 5. Untuk mencari kebenaran pemerintahan. 6. Untuk membentuk teori pemerintahan.

Dengan demikian dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa ilmu pemerintahan itu dapat dikatakan sebagai suatu ilmu, tetapi harus diakui bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang exist dengan teori yang canggih dan mandiri bisa dianggap masih “remaja” atau belum “dewasa” .

LAHIRNYA PEMERINTAHAN: PEMERINTAHAN SEBAGAI GEJALA SOSIAL

GEJALA PEMERINTAHAN • Pemerintahan sebagai suatu gejala sosial telah muncul sejak lahirnya manusia di muka bumi yaitu sejak ada penguasa dan yang dikuasai dalam masyarakat. • Lahirnya penguasa atau kelompok yang berkuasa untuk mencegah “bellum omnium contra omnes and homo homini lupus” (manusia yang kuat menjadi srigala bagi yang lemah).

• Para filsof sebelum abad Masehi seperti Socrates, Plato dan Aristoteles telah mencoba berfikir dan memformulasikan gejala-gejala pemerintahan itu secara lebih sistematis, universal dan radikal. • Aristoteles, manusia sebagai “Zoon Politicon” bahwa setiap manusia berperan ganda sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkawan dan saling membutuhkan.

• Pada masa hidupnya, Plato pernah menulis suatu buku yang berjudul Politeia. Kata Politeia ini dari kata polis yang berarti kota. • Dengan demikian maka buku karya Plato tersebut membahas tentang kota atau kekotaan, namun yang dibicarakan bukan kota secara keseluruhan dalam arti mengenai unsur-unsur negara yang secara tradisional terdiri dari Wilayah, Rakyat dan Pemerintah, tetapi kota sebagai pemerintah.

• Melainkan hanya mengenai unsur yang ketiga yaitu pemerintah, sehingga politeia akan lebih tepat kalau diterjemahkan dengan “pemerintahan polis” (Surianingrat,1980:16).

• Pemerintahan sebagai ilmu (Science) baru muncul pada pertengahan abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya karya Van Poelje tentang Bestuurkunde di Negeri Belanda pada tahun 1940 an.

SEJARAH LAHIRNYA PEMERINTAHAN SEBAGAI ILMU

• Ilmu Pemerintahan berciri modern pertama kali lahir di Prusia dan Austria pada abad 17. • Pada masa itu, ilmu pemerintahan dikenal dengan nama Kameralwissenchaften. • Landasan pemikiran adalah pada masa itu diperlukan sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan fungsi pejabat pemerintah.

• Pada masa pemerintahan Raja Frederik Willem I (1713-1749) mata kuliah Kameralistik diajarkan di Universitas Frankfurt dan Universitas Hale. • Mata kuliah Kameralistik pada masa itu lebih didekatkan pada analisis pengelolaan pemerintahan negara secara efisien sehingga lebih berciri muatan ekonomi pemerintahan yang membahas tentang masalah keuangan pemerintahan, pajak, kepolisian, administrasi pemerintahan, struktur pemerintahan.

• Pada abad 18 perkembangan studi kameralistik seiring dengan kebutuhan pemerintahan kerajaan untuk kebutuhan pemerintahan kerajaan yang kuat, sehingga obyek kameralistik bergeser pada studi masalah hukum pada spirit negara yang didasarkan pada hukum.

• Menurut Carl Friedrich (1963) bahwa faktor penyebab studi kameralistik bergeser pada studi hukum karena berkembangnya spirit pemerintahan negara pada masa itu tentang negara yang berdasarkan pada konstitusi dan legalisme yang mengatur hubungan-hubungan antara penguasa dengan rakyat dan melindungi kebebasan dan hak milik individu ketika Napoleon berkuasa.

• Pada zaman awal abad 18 studi hukum mendapat porsi yang utama dalam upaya menegakan hukum dalam negara yang tepat, adil dan benar. • Semenjak akhir abad 18, Kameralistik kurang berkembang di eropa. Kurang lebih 100 tahun kemudian, di Amerika Serikat tumbuh ilmu sejenis yang dirintis oleh para ilmuwan Amerika yang belajar di Jerman.

• Ketika Andrew Jackson terpilih sebagai Presiden Amerika tahun 1878, menjadikan filsafat egaliterian dalam sistem pemerintahan oleh rakyat yang dilaksanakan dengan pemilihan umum yang bebas. Kemudian dibentuklan pejabat pemerintahan yang mewakili rakyat dalam norma-norma aristokrasi.

• Presiden Andrew Jackson, setelah melakukan pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan perwakilan rakyat, langkah selanjutnya melakukan rekrutmen pegawai pemerintahan berdasarkan spoil sistem yang akhirnya menimbulkan berbagai ekses.

• Puncak amarah rakyat terhadap praktek spoil sistem dengan terbunuhnya Presiden Garfield pada tahun 1883 yang membuka jalan bagi penyusunan Undang-Undang Pendleton (Pendleton Act) pada tahun 1883 yang mengawali pemberlakuan merit sistem dalam merekrut para jabatan pemerintahan, (Leonard D. White, 1958).

• Woodrow Wilson seorang maha guru berhasil menyakinkan rakyat bahwa sistem rekrutmen pegawai pemerintahan dengan cara merit sistem adalah sistem rekrutmen dalam lingkungan pemerintahan yang tidak anti demokrasi bahkan memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi.

• Pandangan Wilson ini dikemukakan pada waktu yang tepat ketika munculnya gerakan yang dinamakan Scientific Management Movement bersamaan dengan munculnya ajaran Max Weber tentang The Idea Type Bureaucracy, dimana organisasi pemerintahan dikelola secara ekonomis yang melahirkan ilmu public administration, ilmu pemerintahan versi Amerika, (Leonard D. White, 1958).

• Pada awal abad 19 di Eropa terdapat kecenderungan untuk menghidupkan lagi pendekatan studi kameralistik bagi mereka yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan. • Atas dasar itu, dibutuhkan sehimpunan ilmu tertentu untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan negara secara efisien dan efektif.

• Pada tahun 1903, pemerintahan Kerajaan Belanda menerapkan Kebijakan Decentralizatie Wett 1903, yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di Hindia Belanda dengan menganut pemerintahan lokal yang diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahan sendiri dalam pembinaan dan pengawasan kolonial.

• Pada tahun 1920 di Negeri Belanda, dibentuklah program studi Indologie di Universitas Laiden pada Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, dan Fakultas Filsafat untuk mempersiapkan tenaga yang bertugas dan mengurus pemerintahan di Hindia Belanda.

• Tahun 1920 di Hindia Belanda (Indonesia) dibentuk Pendidikan Pamong Praja “Opleidings School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA)”. Lulusan MOSVIA dipergunakan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh kelompok (Binnenlands Bestuur Corps).

• Dengan dibukanya program Indologie, keluarlah keputusan pemerintah yang mengatur pendidikan para pegawai pemerintahan di Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Besluit op de Indische Bestuursopleiding 1922.

• Berdasarkan besluit IB 1922, para pejabat Binnenlands Bestuur mulai pangkat Administratif Ambtenar, Aspirant Controleur, Controleur, Gewestelijk Secretaris, Assistent Resident, Resident, sampai Gouverneur adalah lulusan program Indologie.

• Pembelajaran Indologie berkembang pesat dan timbul kesadaran para ilmuwan Eropa khususnya Belanda untuk mengembangkan ilmu untuk memerintah (bestuurkunde). • Pada tahun 1942 muncul karya Van Poelje tentang Bestuurkunde yang membahas pemerintahan sebagai ilmu (Science).

• Bestuurkunde (Ilmu Pemerintahan) berkembang menjadi Bestuurschap (Ilmu-Ilmu Pemerintahan), dan Bestuurwetenschapen (Ilmu-Ilmu Pembantu Ilmu Pemerintahan). • Bestuurkunde (Ilmu Pemerintahan) berkembang lebih lanjut dari Belanda ke negara-negara di Eropa, Inggris, Amerika, Asia dan Afrika.

PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN AMERIKA

INGGRIS EROPA (BELANDA) YUNANI INDIA 1903 DECENTRALIZATIE WETT

SINGAPURA

MALAYSIA

INDONESIA

1942 PD II

(KONSTITUSI)

AUSTRALIA

PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA • Pada tahun 1948 Kementerian Dalam Negeri membuka Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.

• Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri membuka Kursus Dinas Cadangan (KDC) di Malang Jawa Timur dengan tujuan untuk mendidik pegawai golongan DD untuk ditempatkan pada struktur pemerintahan dan siap pakai. KDC pada tahun 1954 dibuka di Jakarta, Medan, Bukit Tinggi, Makassar, Palangka Raya, Pontianak dan Mataram.

• Pada tahun 1950 Universitas Gadjah Mada membuka Jurusan Ilmu Pemerintahan (S1) di FHSP. Pembukaan jurusan ilmu pemerintahan pada UGM ini didasarkan pada kebutuhan akan tenaga pemerintahan yang bertugas mengawal kemerdekaan Indonesia. Ilmu Pemerintahan di UGM sebagai bagian dari studi Ilmu Politik.

• Pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri menetapkan keputusan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) program Diploma D-III Ilmu Pemerintahan dan lulusannya menyandang gelar Bachelor of Art (BA) dan bertugas pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

• Pada tahun 1967, dibentuknya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dengan Program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, sebagai lembaga kelanjutan dari APDN. Perbedaan mendasar Ilmu Pemerintahan yang dikembangkan di IIP dan UGM adalah bahwa Ilmu Politik sebagai bagian dari cabang studi Ilmu Pemerintahan.

• Pada tahun 1974 dibentuknya Jurusan Ilmu Pemerintahan (S1) di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Ilmu Pemerintahan yang dipelajari dan dikembangkan di UNPAD sebagai cabang dari ilmu-ilmu sosial khususnya cabang dari studi Ilmu Administrasi.

• Pada tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri meningkatkan status Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang semula hanya Program Diploma III Pemerintahan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan Program Studi Diploma IV Pemerintahan.

• Pada dekade tahun 2000-an telah banyak dibuka Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk jenjang pendidikan D3, S1, dan S2, di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

• Pada awal tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri dengan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemdagri yang membekali Ilmu Pemerintahan bagi para birokrat agar terbentuk Birokrat yang llmuwan dan llmuwan yang Birokrat.

OBYEK KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN

G. A VAN POELJE (1942:5) Pusat Perhatian Ilmu Pemerintahan : 1. Unsur-unsur dinas umum (openbare dienst). 2. Keserasian dinas umum ke dalam dan hubungannya dengan luar yaitu kepada masyarakat yang kepentingannya diwakili dalam dinas umum. Bentuk organisasi terbaik dinas umum. 3. Hubungan antar alat kepengkapan yang bersama-sama merupakan dinas umum sebagai suatu kebutuhan.

4. Sentralisasi dan desentralisasi. 5. Koordinasi serta pengawasan ke dalam dan ke luar. 6. Hubungan antar pemerintah dengan yang diperintah. 7. Mengusahakan terjaminnya keserasian dan daya tindak yang dari pemerintah. 8. Unsur manusia dalam pemerintahan. 9. Pembentukan, pendidikan, peraturan dinas, dan gaji pegawai. 10 Jaminan-jaminan bagi pemerintahan yang baik dan serasi.

PROF. SOEWARGONO, (1980) Sasaran studi ilmu pemerintahan adalah pekerjaan pemerintahan dengan ciri utama : 1. Memberikan arah; 2. Menetapkan nilai; 3. Mengatur; 4. Membuat keputusan.

PEKERJAAN PEMERINTAH 1. Pekerjaan pemerintahan yang menjadi sasaran studi ilmu pemerintahan adalah bentuk kehidupan sosial yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai politik yang berarti kehidupan negara pelaksanaan kekuasaan negara. 2. Kemudian lahirlah pemerintahan negara, pemerintahan yang berciri publik, atau pemerintahan umum (openbaar berstuur). Pemerintahan negara bertindak sebagai negara yang menegakan hukum (rachtsstaat) dan negara penjaga malam (nachtwakerstaat).

SUJAMTO (1982) Isi dan Ruang Lingkup Studi Ilmu Pemerintahan : 1. Teori pemerintahan. 2. Lembaga-lembaga pemerintahan. 3. Hubungan antar pemerintah. 4. Cabang-cabang ilmu pemerintahan. 5. Bagaimana melayani dan mengendalikan masyarakat. 6. Bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 7. Bagaimana menegakan peraturan. 8. Bagaimana menangkal bahaya dan ancaman dari luar maupun dari dalam. 9. Bagaimana mengetahui dan menyerap serta memenuhi perasaan dan hasrat-hasrat masyarakat.

BAYU SURYANINGRAT (1985) Lingkup Studi Ilmu Pemerintahan adalah : 1). Asas-asas pemerintahan. 2). Sistem-sistem pemerintahan. 3). Teori-teori pemerintahan. 4). Kepentingan umum. 5). Fungsi-fungsi pemerintahan. 6). Pembagian kekuasaan pemerintahan. 7). Bidang kepegawaian pemerintahan. 8). Freies ermessen. 9). Detournement de pourvoir.

10). Bentuk-bentuk pemerintahan. 11). Aktivitas administrasi pemerintahan. 12). Perkembangan pemerintahan. 13). Sejarah pemerintahan. 14). Filsafat pemerintahan. 15). Etika pemerintahan. 16). Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. 17). Pemerintahan yang patut. 18). Administrasi pemerintahan. 19). Pemerintahan pusat, daerah dan desa. 20). Berbagai tahap dan jenis pemerintahan. 21). Kebijaksanaan publik, urusan publik, dan kepentingan publik.

TALIZIDUHU NDRAHA (2003) A. STUDI INTRODUKTIF : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Negara. Tujuan nasional. Pemerintah dan yang diperintah. Kepemimpinan pemerintahan. Ideologi dan doktrin pemerintahan. Asas-asas pemerintahan. Sistem pemerintahan. Teknik pemerintahan. Perilaku pemerintahan (an) budaya pemerintahan.

10. Tindakan pemerintahan, perbuatan pemerintah. 11.Pemerintahan nasional dan hubungan dengan pemerintahan negara lain. 12. Pemerintahan wilayah. 13. Pemerintahan daerah. 14. Pemerintahan desa. 15. Hubungan pemerintahan. 16. Metodologi ilmu pemerintahan. 17. Pembangunan pemerintahan. 18. Pembinaan aparatur pemerintahan. 19. Pendidikan ilmu pemerintahan.

B. STUDI PARADIGMATIK : Metodologi Ilmu.

C. STUDI DISIPLINER : Dilakukan untuk menemukan teori-teori yang diperlukan dalam mempelajari aspek-aspek studi pemerintahan.

D. STUDI KASUS : 1. Seni pemerintahan. 2. Perbandingan pemerintahan. 3. Sejarah pemerintahan.

PENDEKATAN ILMU PEMERINTAHAN

PENDEKATAN ILMU PEMERINTAHAN 1. PENDEKATAN KUALITATIF (INDUKTIF). 2. PENDEKATAN KUANTITATIF (DEDUKTIF). 3. PENDEKATAN KOMBINASI (MIXED). 4. PENDEKATAN KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL). 5. PENDEKATAN PERILAKU (BEHAVIORAL). 6. PENDEKATAN SISTEM. 7. PENDEKATAN KOMPREHENSIF. 8. PENDEKATAN HOLISTIK. 9. PENDEKATAN INTEGRATIF. 10.PENDEKATAN STRUKTURAL. 11.PENDEKATAN FUNGSIONAL.

PENDEKATAN PEMERINTAHAN Meramalkan Memperkecil jangkauan

Memformulasikan fakta

deduktif

Meringkaskan fakta Memperjelas celah pengetahuan

TEORI

FAKTA Sumber lahirnya menolak

induktif

Merubah orientasi Mendefinisikan kembali

Memberi jalan mengubah

HUBUNGAN ILMU PEMERINTAH DENGAN ILMU LAINNYA

HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU POLITIK ILMU PEMERINTAHAN MEMILIKI KAITAN ERAT DENGAN ILMU POLITIK KARENA PEMERINTAHAN SELALU TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS. UNTUK ITU DALAM MENJALANKAN KEKUASAAN MEMERINTAH, PEMERINTAH SELALU MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI, ROTASI KEKUASAAN PEMERINTAHAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA PUBLIK YANG MERUPAKAN FOKUS STUDI DARI ILMU POLITIK.

HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA ILMU PEMERINTAHAN MEMPUNYAI KAITAN ERAT DENGAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA DALAM HAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DIMANA ADMINISTRASI ADALAH PEKERJAAN PEMERINTAH. DENGAN DEMIKIAN FOKUS KAJIAN ILMU ADMINISTRASI MENCAKUP : EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN EKONOMIS YANG MENJADI PRINSIP UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.

HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU HUKUM ILMU PEMERINTAHAN MEMILIKI KAITAN YANG ERAT DENGAN ILMU HUKUM, KARENA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BAIK HARUS DIDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP HUKUM. DIMANA SEGALA PERBUATAN PEMERINTAHAN HARUS DIDASARKAN ATAS HUKUM. UNTUK ITU PEMERINTAHAN PERLU DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI DAN PERATURAN, PEMBATASAN KEKUASAAN, SANKSI HUKUM BAGI YANG MELANGGAR, YANG MERUPAKAN KAJIAN UTAMA DARI ILMU HUKUM.

CABANG STUDI ILMU PEMERINTAHAN

CABANG-CABANG ILMU PEMERINTAHAN Ilmu Pemerintahan dalam pertumbuhannya mengalami perkembangan dan sehingga berdampak terhadap pendekatan lintas disiplin ilmu yang menyababkan peminjaman konsep ilmu lain untuk menjelaskan peristiwa dan fenomena pemerintahan.

Bahan dasar untuk memahami cabang-cabang llmu Pemerintahan pada Pohon Ilmu Pemerintahan (Scientree of Government Science)

Baca Buku Kybernologi: (Taliziduhu Ndraha, 2003:XXXVI)

ILMU HUKUM

ILMU POLITIK

ILMU NEGARA

ILMU KEUA NGAN

ILMU ADMINIS TRASI

ILMU SOSIOLO GI

ILMU PEMERINTAHAN

ILMU EKONOMI

ILMU MANAJE MEN

ILMU HUMANI ORA

ILMU ANTRO POLOGI ILMU FILSAFAT

ILMU ALAMIA

HYBRIDA SCIENCE OF GOVERNMENT SCIENCE SCIENCE

ILMU PEMERINTAHAN

NO

SCIENCE

HYBRIDA SCIENCE

1

FILSAFAT

FILSAFAT PEMERINTAHAN

2

POLITIK

POLITIK PEMERINTAHAN

3

ADMINISTRASI

ADMINISTRASI PEMERINTAH

4

HUKUM

HUKUM PEMERINTAHAN

5

SOSIOLOGI

SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

6

ANTROPOLOGI

ANTROPOLOGI PEMERINTAH

7

MANAJEMEN

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

8

KEUANGAN

KEUANGAN PEMERINTAHAN

9

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

SCIENCE

ILMU PEMERINTAHAN

NO

SCIENCE

HYBRIDA SCIENCE

11

SEJARAH

SEJARAH PEMERINTAHAN

12

PSIKOLOGI

PSIKOLOGI PEMERINTAHAN

13

EKOLOGI

EKOLOGI PEMERINTAHAN

14

KEPEMIMPINAN

KEPEMIMPINAN PEMERINTA

15

ETIKA

ETIKA PEMERINTAHAN

16

BAHASA

BAHASA PEMERINTAHAN

17

SENI

SENI PEMERINTAHAN

18

GEOGRAFI

GEOGRAFI PEMERINTAHAN

19

TEKNIK

TEKNIK PEMERINTAHAN

SCIENCE

ILMU PEMERINTAHAN

NO

SCIENCE

HYBRIDA SCIENCE

20

ORGANISASI

ORGANISASI PEMERINTAHAN

21

BIROKRASI

BIROKRASI PEMERINTAHAN

22

PERTANIAN

PERTANIAN PEMERINTAHAN

23

KOMUNIKASI

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

24

KOORDINASI

KOORDINASI PEMERINTAHAN

25

TEKNIK

TEKNIK PEMERINTAHAN

26

BUDAYA

BUDAYA PEMERINTAHAN

27

TEOLOGI

TEOLOGI PEMERINTAHAN

28

DLL

DLL

PEMERINTAH

PEMERINTAH

RAKYAT

RAKYAT

RAKYAT

TEORI POSISI PEMERINTAH DAN RAKYAT

PEMERINTAH

PEMERINTAH

TEORI PERAN PEMERINTAH DAN RAKYAT

PEMERINTAH

PEMERINTAH

RAKYAT

RAKYAT

ASAS-ASAS ILMU PEMERINTAHAN

MAKNA ASAS PEMERINTAHAN Asas bermakna kata Principle atau Foundation bahasa Ingris dan melahirkan enam istilah antara lain :

1. Basic knowledge (Freedman et al, 1956). 2. Conceptual foundations (Tousley at al, 1962). 3. Fundametal concepts (Maynard & Beckman, 1946). 4. Underlying philosophy (Huntington, 1949). 5. Essential (Monroe, 1949), 6. Beginsel (Belanda, 1942).

Dengan demikian, Asas Pemerintahan merupakan prinsip dasar dari pemerintahan baik bersifat normatif maupun sebagai sistem nilai pemerintahan dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan.

TALIZIDUHU NDRAHA (2003:681) Secara umum, asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan sebagai pegangan pemerintahan yang secara obyektif diperlukan untuk memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah.

ASAS-ASAS PEMERINTAHAN 1. ASAS MEMANDANG JAUH KE DEPAN.

Pemerintahan yang memiliki visioner dalam arti yang memiliki kemampuan memandang jauh kedepan. Untuk mencapainya maka diperlukan perencanaan strategis.

2.ASAS BERPIKIR PANJANG.

Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, demikian bunyi pribahasa. Melakukan sesuatu terlebih dahulu mempertimbangkan segala resiko secara rasional dan obyektif.

3. ASAS BELAJAR DARI SEJARAH. Pemerintahan itu adalah suatu proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan, yang menyadari bahwa : pemerintahan adalah mata rantai sebabakibat; setiap kejadian atau peristiwa pemerintahan tidak ada yang terjadi secara kebetulan yang jelas adanya aktor pemerintahan; pemerintah bisa berkaca pada semua kejadian; setiap kejadian itu bersifat unik.

4.ASAS KEPASTIAN DAN PERUBAHAN.

Kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Bingkai adalah hukum positif. Perubahan adalah suatu hal yang pasti. Dengan demikian, manajemen perubahan oleh pemerintah.

5. ASAS KESERASIAN TUJUAN DENGAN MOTIF, CARA DAN ALAT. Motif sebagai input, cara/alat sebagai proses, hasil dan manfaat sebagai tujuan.

6. ASAS PROFESSIONALISME. Profesionalisme adalah konsep ilmu administrasi dan manajemen khususnya MSDM. Profesional artinya suatu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dan dilaksanakan secara benar.

7. ASAS TANGGUNG JAWAB. Suatu sikap untuk menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab lebih pada pelaksanaan kewajiban dan hak.

8. ASAS KEPATUHAN. Kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan disesuaikan dengan norma hukum dan prosedur yang ada dalam organisasi.

9. ASAS NOBLESSE OBLIGE. Lebih pada makna moral obligasi dimana penghargaan kepada seseorang yang berjasa khususnya di bidang pemerintahan.

10. ASAS KEBERSAMAAN. Asas yang memperlakukan semua orang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

11. ASAS GOOD GOVERNANCE. Asas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencakup nilai : transparansi, keadilan, pelayanan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dsb).

12. ASAS AKTIF. Sikap untuk melakukan sesuatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada yang melahirkan kreasi.

13. ASAS OMNIPRESENCE. Pemerintahan serba hadir dimana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat.

14. ASAS DENGAN SENDIRINYA. Kegiatan tanpa pengurus, dan tanpa aturan untuk menyelesaikan sesuatu.

15. ASAS SISA RESIDU -SISA. Urusan sisa sebagai ampas yang menjadi sampah bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan.

16. ASAS DISCRETION. Hak dan kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan keputusan dan bertindak sesuai dengan pertimbangan sendiri.

17. ASAS FREIES ERMESEN. Dalam kondisi yang tidak menentu, perlu dilakukan tindakan yang tepat.

18. ASAS KETERBUKAAN. Keterbukaan dalam hal mengelola input tertentu menjadi output tertentu.

19. ASAS KEUTAMAAN. Mendahuklukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

20. ASAS PERSATUAN DAN PERBEDAAN. Bhineka Tunggal Ika, perbedaan diciptakan dan persatuan sebagai rahasia ilahi dalam penciptaan.

21. ASAS KEPERCAYAAN, PENGHARAPAN DAN KEKECEWAAN. Rakyat percaya pada pemerintah, rakyat berharap kepada pemerintah, dan rakyat kecewa kepada pemerintah.

PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA

STRATEGI PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN 1. STRATEGI KELEMBAGAAN. 2. STRATEGI KELOMPOK. 3. STRATEGI KEMASYARAKATAN.

STRATEGI KELEMBAGAAN • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PERGURUAN TINGGI NEGERI. • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PERGURUAN TINGGI SWASTA. • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PERGURUAN KEMENTERIAN LAIN. • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI LEMBAGA PEMERINTAHAN DI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

STRATEGI KELOMPOK • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI ORGANISASI PRROFESI. • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI KELOMPOK SOSIAL. • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PELAKU PEMERINTAHAN.

STRATEGI KEMASYARAKATAN • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI SOSIALASASI KE MASYARAKAT. • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PENGORGANISASIAN KEMASYARAKATAN. • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT. • PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN MELALUI PENJAGAAN BUKTI SEJARAH.

PENGEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA UNTUK MENCIPTAKAN SPIRIT TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERDASARKAN DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN SUATU KULTUR PEMERINTAHAN YANG BAIK

TIGA SUB KULTUR ILMU PEMERINTAHAN SUB KULTUR KEKUASAAN

ILMU PEMERINTAHAN SUB KULTUR EKONOMI

SUBKULTUR SOSIAL

KULTUR ILMU PEMERINTAHAN

SUB KULTUR KEKUASAAN

•PENGATURAN, •PEMBINAAN, •PENGAWASAN

SUB KULTUR EKONOMI

•PEMBANGUNAN •PEMBERDAYAAN

SUB KULTUR SOSIAL

•PELAYANAN, •FASILITASI, •SOSIALISASI

TIGA PILAR PEMERINTAHAN MODERN

PEMERINTAH

RELASI SWASTA

MASYARAKAT

SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES MENJADI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN DAN BERPERAN MENGEMBANGKAN ILMU PEMERINTAHAN DI INDONESIA