DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN
DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN DASAR-DASAR ILMU PEMERINTAHAN
TUJUAN PROGRAM S2/MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
1. Menguasai Ilmu Pemerintahan 2. Menguasai Metodologi Ilmu Pemerintahan 3. Mampu meneliti masalah-masalah pemerintahan 4.Terbuka, tanggap terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Peka terhadap masalah-masalah pemerintahan 6. Mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah -masalah pemerintahan dengan penalaran ilmiah 7. Seleksi atau persiapan S3 Poin 1, 2, 3 diukur dengan TESIS. Poin 1,2,3,4,5,6 merupakan manifest (harus kongkrit) sementara poin 7 fungsi laten (terselubung, tidak secara langsung).
TUJUAN PROGRAM S3/DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN
1.
2.
3. 4. 5.
Pendalaman dan pengembangan pemahaman terhadap gejalagejala fenomena pemerintahan dengan menggunakan metodologi dan filsafat ilmu. Pendalaman dan pengembangan pemahaman konsep/ teori pemerintahan. Dapat menguji teori, mengembangkan teori dan menciptakan teori pemerintahan. Meningkatkan keampuan analisis dan prediksi terhdap gejalagejala/ fenomena-fenomena pemerintahan yang terjadi. Dalam rangka menguasai Ilmu Pemerintahan dan memecahkan masalah-masalah pemerintahan dengan penalaran ilmiah.
DAFTAR PUSTAKA Iver, MC. I983. Jaring-jaring Pemerintahan., Jakarta, Aksa ra Baru. Surianingrat,Bayu. I980. Mengenal Ilmu Pemerintahan., Jakarta, Aksara Baru Rasyid,Ryaas,Muhammad. 2002. Makna Pemerintahan. Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya. Ndraha,Taliziduhu. Ilmu Pemerintahan (Kybernology) Jilid: I, II, III, IV. Ndraha, Taliziduhu. 2009. Kybernologi dan Kepamongpra jaan. Jakarta, Sirao Credentia Center.
Ndraha, Taliziduhu. 2010. Kybernologi dan Metodologi: Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta,Sirao Credentia Center. Nurmandi,Achmad dkk.(Penyunting). 2006. Mencari Jati di ri Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta, Universitas Muhamadiah. Said,Masud, M (Ed.). 1996. State of The Art Ilmu Politik Pemerintahan. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta, PT Gramedia. Surbakti,Ramlan.1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta, PT Gramedia.
Affandi,Muchtar.1977.Ilmu-ilmu Kenegraan:Suatu Studi Per bandingan, Penerbit Fisip Unpad, Bandung.
Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2007. Public Sphere, Vol. 1. No. 1, Juni 2007.
PENDAHULUAN Pemerintahan sebagai suatu gejala telah muncul sejak dulu kala yaitu sejak ada penguasa dan yang dikuasai dalam masyarakat.Para filsof sebelum abad masehi sepert Socrates, Plato dan Aristoteles telah mencoba berfikir dan memformulasikan gejala-gejala pemerintahan itu secara lebih sistematis, universal dan radikal. Pada masa hidupnya Plato pernah menulis suatu buku yang berjudul Politeia. Kata Politeia ini diturunkan dari kata polis yang berarti kota. Dengan demikian maka buku karya Plato tersebut membahas tentang kota atau kekotaan, namun yang dibicarakan bukan kota secara keseluruhan dalam arti mengenai unsur-unsur negara yang secara tradisional terdiri dari: wilayah,
rakyat, dan pemerintah, melainkan hanya mengenai unsur yang ketiga saja yaitu pemerintah, sehingga politeia akan lebih tepat kalau diterjemahkan dengan “pemerintahan polis”(Surianingrat,1980:16). Namun pemerintahan sebagai ilmu baru muncul pertengahan abad ke-20 misalnya di Belanda pada tahun 1940 an Van Poelje menerbitkan buku tentang Bestuurkunde. Di Indonesia wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru dibentuk pada tahun 1950 an yaitu dengan dibentuknya Jurusan Ilmu Pemerintahan di FHSP Universitas Gadjah Mada.Sementara Jurusan Ilmu Pemerintahan di UNPAD dibentuk tahun 1974. Dan akhirakhir ini sudah banyak dibuka program studi ilmu pemerintahan untuk D3, S1, S2 di berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri,
Bahkan beberapa tahun terakhir ini sudah dibuka program S3 Ilmu Pemerintahan(berawal kerjasama Pascasarjana Unpad dengan IIP),kemudian Pascasarjana Unpad mendirikan sendiri S3 Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu konsentrasi Ilmu Sosial, dan akhirnya pada tahun 2009 FISIP UNPAD mendirikan sendiri S3 Ilmu Pemerintahan. Secara empiris pemerintahan sebagai gejala/fenomena dan sebagai lembaga serta sebagai identitas jurusan yang mempelajari dan menganalisa masalah-masalah pemerintahan eksistensinya tidak dapat diragukan lagi. Namun pemerintahan sebagai suatu ilmu tampaknya masih banyak didiskusikan dan diperdebatkan orang, karena ada kriteria tertentu untuk dapat dinyatakan bahwa pemerintahan itu sebagai suatu ilmu. Artinya harus jelas dulu ontologi, epistemologi dan axiologinya dari ilmu tersebut.
APAKAH PEMERINTAHAN ITU DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI SUATU ILMU ? APA DEFINISI ILMU?
APA ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN? APA EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN ? APA AXIOLOGI ILMU PEMERINTAHAN?
APA YANG DISEBUT DENGAN ILMU ? Ilmu adalah keseluruhan pengetahun yang teratur/sistematis tentang suatu objek tertentu dan mempunyai metode tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Ada 4 syarat atau hal yang harus ditunjukan oleh suatu disiplin atau kajian apabila kajian itu ingin disebut sebagai ilmu: 1. Ada objeknya 2. Ada metode(cara) untuk membahas obyek. 3. Ada sistematikanya 4. Ada tujuannya
Objek atau lapangan ilmu pemerintahan adalah peristiwa atau gejala-gejala pemerintahan. Metode yang digunakan dapat metode induktif atau deduktif dengan pendekatan institusional atau behavioral, sistem dsb Ilmu pemerintahan tersusun secara sistematis karena ilmu pemerintahan terdiri dari konsep-konsep di mana yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Konsep konsep yang diambil dari lapangan empiris ini telah tersusun, oleh karena itu mempunyai sistematika sendiri.
Ilmu pemerintahan mempunyai tujuan, yaitu: 1. Untuk memahami masalah-masalah atau gejala-gejala pemerintahan. 2. Untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa pemerintahan 3.Untuk penerapan/diaplikasikan dalam kehidupan pemerintahan 4.Untuk meramalkan gejala-gejala pemerintahan pada masa yag akan datang 5. Untuk mencari kebenaran pemerintahan 6.Untuk membentuk teori pemerintahan
Jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa ilmu pemerintahan itu dapat dikatakan sebagai suatu ilmu, tetapi harus diakui bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang exist dengan teori yang canggih dan mandiri bisa dianggap masih “remaja” atau belum “dewasa” .
APA ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN? Yang dibahas dalam ontologi ini adalah subject matter, focus interest, hakekat yang dikaji. Artinya apa sebenarnya yang dikaji oleh ilmu pemerintahan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu definisi, batasan atau ruang lingkup ilmu pemerintahan itu sendiri.
APA EPISTEMOLOGI ILMU PEMERINTAHAN ? Bagaimana ilmu pemerintahan itu didapat, metode apa yang digunakan. Ilmu pemerintahan didapat dari data-data empiris lapangan berupa fakta-fakta pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan dapat metode deduktif, induktif, deskriptif, historis atau eksperimen. Pendekatan analisanya dapat pendekatan kelembagaan, prilaku dsb.
APA AKSIOLOGI DARI ILMU PEMERINTAHAN ? Aksiologi berbicara penerapan ilmu, manfaat ilmu, kegunaan ilmu. Penerapan ilmu pemerintahan itu dapat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Manfaatnya dapat berupa kognitif yaitu meningkatnya nalar dan gagasan pemerintahan dan psikomotor yaitu dapat meningkatkan ketrampilan birokrat dalam pelayanan publik, sementara affektif dapat meningkatkan penghayatan dan kesadaran berpemerintahan.
PERKEMBANGAN PARADIGMATIK ILMU PEMERINTAHAN TAHAP I Gejala pemerintahan dikaji oleh ilmu yang ada pa waktu itu. Jadi merupakan salah satu kajian ilmu tertentu, misalnya sosologi, politik, hukum. Jadi di sini gejala-gejala pemerintahan baru menjadi objek ilmu lain. Ilmu yang ada pada waktu itu berkepentingan untuk menyoroti, mengkajinya secara umum. TAHAP II Gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan misalnya tatkala sosiologi mempelajari gejala pemerintahan, maka lahirlah disiplin baru yaitu sosiologi pemerintahan.
Pada tahap ini, suatu ilmu (di luar ilmu pemerintahan) mengkajinya secara specifik dan inten, sehingga gejala pemerintahan menjadi kajian cabang ilmunya. TAHAP III : Terbentuknya kelompok pengetahuan (body of knowledge) yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu tertentu, maka lahirlah ilmu pemerintahan. Pada saat ini ilmu pemerintahan masih bersifat ideografik eklektis(gagasan-gagasan tertulis yang normatif). Ini dianggap sebagai ilmu pemerintahan generasi pertama
Pada saat ini kelompok orang yang mempunyai perhatian terhadap gejala pemerintahan mencoba mengorganisir untuk merumuskan dan mendeskripsikan gejala-gejala pemerintahan dengan meminjam/menggunakan konsep ilmu lain. Jadi di sini baru bestuurkunde yang bersifat ideografik-eklektis, belum bestuurwetenschaap. TAHAP IV : Ilmu Pemerintahan pada tahap ini mempunyai metodologi sendiri (MIP). Ilmu Pemerintahan mempunyai kemampuan untuk melakukan eksplanasi dan prediksi. Tahap ini merupakan tahap awal terbentuknya pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mempunyai persyaratan sebagai suatu ilmu.
TAHAP V : Metodologi Ilmu Pemerintahan digunakan oleh ilmu lain. TAHAP VI : Ilmu Pemerintahan sudah mempunyai cabang ilmu tersendiri misalnya Sosiologi Pemerintahan TAHAP VII : Apabila cabang ilmu pemerintahan ini sudah mempunyai metodologi sendiri misalnya: Metodologi Sosiologi Pemerintahan
CATATAN KAJIAN
SBG SALAH SATU SOSIOLOGI (TAHAP II)
SOSIOLOGI PEMERINTAHAN SEBAGAI SALAH SATU
KAJIAN
ILMU
ILMU (TAHAP VI)
PEM/CAB
Sebenarnya existensi ilmu pemerintahan itu tergantung kepada sejauhmana ilmuwan-ilmuwan pemerintahan atau masyarakat ilmu pemerintahan mampu menumbuhkan dan mengembangkannya. Artinya sejauh mana mereka mampu merumuskannya secara sistematis, sejauhmana mereka mampu memecahkan masalah masalah pemerintahan dengan metode yang digunakannya, sejauh mana mereka mampu menangkap fenomena-fenomena pemerintahan kemudian merumuskannya dalam suatu konsep, generalisasi dan teori, sejauh mana mereka mapu mengadakan penelitian pemerintahan.Teori pemerintahan muncul atau diciptakan oleh manusia lewat penelitian.
CORE SUBJECT ILMU PEMERINTAHAN (PENGERTIAN, SCOPE DAN METODE)
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU PEMERINTAHAN Ada beberapa pengertian dasar/pokok ilmu pemerintahan yang dianggap tidak bisa lepas atau diabaikan sebagai focus of interest dari ilmu pemerintahan yang tentunya nanti akan menyangkut ruang lingkup ilmu pemerintahan, kajian ilmu pemerintahan, objek penelitian ilmu pemerintahan, fokus penelitian/penulisan :skripsi, tesis dan desertasi,metode/pendekatan ilmu pemerintahan dan sekaligus akan menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan, baik untuk: D3, D4, S1, S2 dan S3.
I.
PENGERTIAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
1. Kata Pemerintah dan Pemerintahan(menurut Bayu Surianingrat) secara etimologis berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata perintah tersimpul beberapa unsur: a.Adanya keharusan yang menunjukan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan b.Adanya 2 fihak, yaitu: -pertama yang memberi perintah -kedua yang menerima perintah c.Adanya hubungan fungsional (fungsional relationship) antara yang memberi perintah dan yang menerima perintah d.Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.
Pemerintah berarti : body, badan, lembaga, orang, aparat, penguasa(orang yang diberi amanah memegang kekuasaan untuk periode tertentu). Pemerintahan mengandung arti : proses, mekanisme, berdasarkan aturan formal/Undang-undang. Pemerintah atau Pemerintahan = Government, dari kata to govern.
berasal
Sementara kata perintah(dalam pengertian umum) diterjemahkan ke dalam bahasa inggris menjadi to order, to command (to command tidak diturunkan dari to govern).
To govern(Verb) = to rule, to direct, to guide, to control(to control a country), to regulate by authority, to exercise authority, to administer the law
Example: The country is governed by agroup of military leaders
Governess = women with authority to control and direct Government=act of governing, the system of governing in state or community, the administrative council or body
Government(noun) = way of ruling = controling of country = people want democratic government Governor(noun)=Person who governs a state or province =Ronald Reagen was Governor of California before becoming president.
Makna keharusan yang tersimpul dari kata pemerintah pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan (policy). Adanya wewenang (authority) menunjukan sahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak sah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Dengan demikian, perintah tidak dimiliki daya laku lagi. Memerintah diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. Dengan demikian kata pemerintah berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. Misalnya: Negara memerlukan pemerintah yang kuat dan bijaksana.
Ada beberapa kata dari bahasa Belanda yang biasa diterjemahkan dengan istilah pemerintah: Regering = Pemerintah Negara Bestuur = Pemerintah Wilayah tertentu negara Bestuurkunde = Ilmu Pemerintahan/praktis Bestuurswetenschap= Ilmu Pemerintahan/akdemik Overheid = Pejabat tinggi negara Operbestuur = Pemerintah Tertinggi
PEMERINTAH ITU SIAPA KONGKRITNYA ? Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif Pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif
2. Government (Menurut Ramlan Surbakti) secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nakhoda kapal. Artinya menatap ke depan. Lalu memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Istilah Pemerintah dan Pemerintahan berbeda artinya.Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.
Yang dimaksud dengan tugas ialah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Maksudnya , setiap masyarakat –negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan sifatnya statis, sedangkan tugas sifatnya dinamis. Seseorang untuk melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan, yakni hak untuk melaksanakan tugas. Tugas dan kewenangan negara disebut fungsi negara. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi: 1. kegiatan (dinamika), 2. struktural fungsional, 3. tugas dan kewenangan(fungsi).
Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan,bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pengertian ini sebenarnya diambil dari pengertian negara sebagaimana terlebih dahulu digunakan oleh Mariun. Mariun mendefinisikan pemerintahan itu bertitik tolak dari unsur-unsur negara yaitu: 1. penduduk/rakyat 2.wilayah 3.pemerintah 4.kedaulatan 5.ada tujuan
Pengertian segala kegiatan yang terorganisasikan berarti kegiatan-kegiatan yang memenuhi syarat-syarat organisasi. Artinya, kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama, yang dapat dilakukan dengan bekerja sama. Lalu agar kerja sama itu berjalan dengan baik maka diadakan pembagian kerja di bawah satu pimpinan Pengertian bersumber pada kedaulatan ialah bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, misalnya rakyat yang memegang kedaulatan di Indonesia Pengertian berlandaskan pada dasar negara berarti semua kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara misalnya Pancasila dan UUD 45 di Indonesia.
Pengertian rakyat adalah semua warga negara yang bersangkutan Pengertian wilayah adalah seluruh wilayah negara yang bersangkutan yang mencakup darat, laut dan udara sesuai dengan batas-batas yang diakui dunia internasional. Pengertian tujuan negara adalah bahwa segala kegiatan pemerintahan diarahkan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara yang disepakati bersama, umpamanya Indonesia mempunyai empat tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 45. Yaitu: melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,menciptakan perdamaian dunia..
JADI SEBENARNYA TUJUAN NEGARA ITU IDENTIK DE NGAN TUJUAN PEMERINTAHAN YAITU MEWUJUDKAN:
KETERTIBAN KEAMANAN KESEJAHTERAAN KEMAKMURAN KEADILAN KEBEBASAN
Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
Ditinjau dari segi tugas dan wewenang negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Jadi pemerintahan itu merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara).
3. Government menurut Herman Finer adalah Politics and Administration. Berbicara pemerintahan tidak bisa lepas dari konsep politik dan proses politik. Kegiatan pemerintah banyak menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara. Bahkan dapat dikatakan pemerintahan itu kehusussan dari politik atau wujud kongkrit dari politik. Dalam konteks mengimplementasikan suatu keputusan, administrasi atau minijmen akan berperan sehingga di sini muncul konsep minijmen pemerintahan.
4.Menurut Taliziduhu Ndraha Dengan konsep Kybernology nya yang dianggapnya sebagai ilmu pemerintahan baru, Taliziduhu Ndraha melihat fenomena pemerintahan itu dari sudut/pendekatan manusia, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia,hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah melalui pelayanan publik dan pelayanan civil. JADI FOKUS /SASARAN KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN ITU ADALAH PELAYAN,BAIK PELAYANAN PUBLIK MAUPUN PELAYANAN CIVIL BAGAIMANA PEMERINTAH MELAKUKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT
ILMU PEMERINTAHAN ITU ADALAH ILMU TENTANG BAGAIMANA KEBUTUHAN MASYARAKAT DIPENUHI OLEH PEMERINTAH (EKSEKUTIF,LEGISLATIF, YUDIKATIF)
BAGAIMANA HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN YANG DIPERINTAH MELAHIRKAN KONSEP PELAYANAN PUBLIK DAN HAK SERTA KEWAJIBAN KEDUA BELAH FIHAK
DALAM KONTEKS DEMOKRASI PEMERINTAH ITU MERUPAKAN BAGIAN DARI YANG DIPERINTAH MEMPUNYAI FUNGSI/TUGAS: MELAKUKAN
PELAYANAN PUBLIK DI SAMPING PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN
PRO BONO PUBLICA
JADI PEMERINTAH ITU SEBAGAI PELAYAN (“PRODUSEN”), SEMENTARA RAKYAT (YANG DIPERINTAH) SEBAGAI YANG DILAYANI (“KONSUMEN”)
KONSUMEN ADALAH RAJA KARENA RAKYAT ITU SUMBER (RESOURCES) BAGI PEMERINTAH: RAKYAT ITU PEMBAYAR PAJAK RAKYAT ITU PEMILIK KEKUASAAN/KEDAULATAN
PEMERINTAH DALAM ARTI LUAS MELIPUTI EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF, MAKA PELAYANAN PUBLIKPUN HARUS DILAKUKAN OLEH KETIGA LEMBAGA TERSEBUT SESUAI DENGAN PERAN DAN FUNGSINYA
BAGAIMANA MASYARAKAT BAGAIMANA MASYARAKAT BAGAIMANA MASYARAKAT
EKSEKUTIF
DAPAT
MELAYANI
LEGISLATIF
DAPAT
MELAYANI
YUDIKATIF
DAPAT
MELAYANI
PELAYANAN PUBLIK HARUS DILIHAT DARI: 1. PROSESNYA 2. OUTPUTNYA (HASILNYA) 3. OUTCOME (MANFAATNYA)
DAMPAK DARI HUBUNGAN ANTARA YANG MEMERINTAH DENGAN YANG DIPERINTAH MENIMBULKAN DUA BENTUK PELAYANAN, YAITU: A. PELAYANAN CIVIL, YAITU HAK, KEBUTUHAN DASAR DAN TUNTUTAN SETIAP ORANG LEPAS DARI SUATU KEWAJIBAN.BAYI DALAM KANDUNGAN WAJIB DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH, WALAUPUN SANG BAYI TIDAK (BELUM) DAPAT DIBEBANI SUATU KEWAJIBANNYA. TATKALA IA LAHIR, PEMERINTAH WAJIB MENGAKUI KEHADIRANNYA MELALUI PEMBERIAN AKTE KELAHIRAN, TANPA DIMINTA, DAN SEHARUSNYA TANPA DIBAYAR (NO PRICE) OLEH YANG BERSANGKUTAN. PELAYANAN CIVIL TIDAK DIJUALBELIKAN (DIPERDAGANGKAN) DI PASAR, APALAGI DISERAHKAN KEPADA MEKANISME PASAR. PENYEDIANNYA DIMONOPOLI DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMERINTAH.
ASAL USUL NILAI PELAYANAN CIVIL DAPAT DIURUT SBB: HUMAN RIGHT
CIVIL SOCIETY
CIVIL LIBERTIES
CIVIL RIGHT
CIVIL SERVICE
PELAYANAN CIVIL MEMPUNYAI CONTENT YANG LUAS SEKALI. SEBAGAI CONTOH PELAYANAN CIVIL MENURUT UUD 1945 ADALAH : 1.SEMUA NILAI YANG TERDAPAT DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945. 2.HAK ATAS PEKERJAAN DAN KEHIDUPAN YANG LAYAK (PASAL 27 AYAT 2) 3.KEMERDEKAAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PENDAPAT (PASAL 28 ) 4.KEMERDEKAAN MEMELUK AGAMA (PASAL 29 AYAT 2) 5.HAK MENDAPAT PENGAJARAN/PENDIDIKAN (PASAL 31 AYAT 1) 6.PEMELIHARAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR (PASAL 34)
PELAYANAN CIVIL SEBENARNYA TIDAK BOLEH DIPRIVATISASIKAN. PROVIDER PELAYANAN CIVIL DI ATAS ADALAH SETIAP UNIT KERJA PUBLIK, BAIK YANG TERDAPAT DI JAJARAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MAUPUN YUDIKATIF. B. PELAYANAN PUBLIK, YAITU HAK DAN KEBUTUHAN WARGA NEGARA/MASYARAKAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH PEMERINTAH, NAMUN SIFATNYA TIDAK MERUPAKAN KEBUTUHAN HAK DASAR MANUSIA, SEHINGGA MEMUNGKINKAN MENGGUNAKAN BIAYA/TARIF/HARGA YANG BERVARIASI SESUAI DENGAN TUNTUTAN, KEBUTUHAN,KEMAMPUAN DAN PERKEMBANGAN SERTA MEMUNGKINKAN SEBAGIAN DIPRIVATISASI.MISALNYA: PELAYANAN IMB,
PELAYAN KTP PELAYANAN AKTE KELAHIRAN LAYANAN PEPENDIDIKAN PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN KEAMANAN APAKAH INI TERMASUK KE DALAM KATEGORI PELAYAN CIVIL YANG MERUPAKAN KEBUTUHAN ASASI MANUSIA YANG MAU TIDAK MAU HARUS DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTA WITHOUT PRICE ?
APAKAH ADA HUBUNGAN ANTARA PELAYANAN PUBLIK DENGAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN SUATU BANGSA?
HIPOTESIS “SEMAKIN BAIK PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH SUATU PEMERINTAH MAKA AKAN SEMAKIN SEJAHTERA DAN MAKMUR SUATU BANGSA”
5.Pemerintahan itu dapat dilihat sebagai lembaga
Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang lembaga pemerintah. Yang menjadi sasaran ilmu pemerintahan di sini adalah struktur atau lembaga pemerintah dan fungsinya. Tentunya kajian struktur lembaga pemerintah (bahkan kulturnya) dan fungsinya ini tidak berhenti sampai di sini melainkan harus terus berlanjut kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat atau dengan kata lain harus dikaitkan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
6. Pemerintahan itu dapat dilihat sebagai suatu tindakan atau perbuatan pemerintah Dengan demikian secara sederhana ilmu pemerintahan itu merupakan ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan pemerintah. Apa yang diperbuat oleh pemerintah itu? Menurut Ramlan Surbakti(1992:168) pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan dan berdasarkan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Bahasa lainnya untuk tindakan atau perbuatan pemerintah ini adalah PUBLIC POLICY. Oleh karena itu Lineberry dalam bukunya government in America(1983:11) mengemukakan bahwa pemerintah itu sebagai lembaga dan proses melalui mana kebijakan
Publik dibuat untuk suatu masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik itu merupakan dinamikanya pemerintahan 7. Pemerintahan itu sebagai proses interaksi Pemerintahan itu menunjukan suatu proses interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah, hubungan antara penguaa dengan yang dikuasai(relationship between powerfull and powerless). Tentunya dalam konteks demokrasi dan civil society, konteks ini berubah menjadi hubungan antara pemerintah yang mendapat mandat kekuasaan(dari rakyat) dengan rakyat itu sendiri (sebagai pemberi mandat), atau dengan kata lain hubungan antara yang mempunyai otoritas dengan masyarakat (yang menyerahkan otori-
tas kepada pemerintah) ini akan melahirkan berbagai aktivitas yang nyata, yaitu antara lain berupa pelayanan publik, birokrasi pemerintahan, aktivitas politik masyarakat yang berdampak atau berkaitan langsung dengan pemerintah atau pemerintahan sebagai proses. Proses penyerahan otoritas pemberian mandat dari rakyat terhadap seseorang yang dipercaya (pemerintah) itu melalui kontrak sosial. Kontrak sosial pada saat ini dapat dilaksanakan melalui pemilu yang luber dan jurdil. Dalam pemilu itulah akan ditentukan siapa yang berhak dan dipercaya untuk memegang kekuasaan atau untuk memerintah. Dalam konteks ini rakyat bukanlah menjadi objek dari pemegang kekuasaan, melainkan ia menjadi subjek dari pemerintahan. Apa yang ditetapkan oleh pemerintah (public policy) mau tidak mau harus diketahui, difahami dan disetujui oleh yang diperintah.
Rakyat harus dapat merasakan hasil dari apa yang diproduk oleh pemerintah, yaitu berupa kesejahteraan, kemakmuran, ketertban,keamanan, keadilan dan kebebasan. Jadi konsep pemerintahan tidak dapat dilepaskan atau melarikan diri dari konsep demokrasi, karena pemerintahan sekarang dan yang akan datang trendnya ke demokratisasi, sehingga kontrak sosial antara pemerintah dengan yang diperintah melalui pemilu tidak bisa diabaikan. Perkembangan selanjutnya konsep government mengalami pergeseran menjadi governance. Dalam konsep governance penyelenggaraan pemerintahan itu tidak hanya diperankan oleh pemerintah atau negara saja, tetapi merupakan perpaduan atau interaksi yang saling mempengaruhi antara negara/pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/pasar.
Dimensi masyarakat (society) ini mulai mengemuka dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintah bahkan cenderung mendominasi di samping dimensi swasta/pengusaha sehingga mau tidak mau harus menjadi sorotan ilmu pemerintahan. Hal ini seiring dengan munculnya THE WAVE OF DEMOCRATISATION AND CIVIL SOCIETY. Dengan demikian hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah sebagai objek kajian ilmu pemerintahan semakin berkembang dan semakin komplek.
HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN IlMU POLITIK DAN ADMINISTRASI NEGARA Pada awalnya masalah-masalah pemerintahan, baik nasional government, regional government maupun local government menjadi sasaran kajian Ilmu Politik. Hal ini dapat dilihat dalam scope dan lapangan Ilmu Politik yang meliputi:
SCOPE DAN LAPANGAN ILMU POLITIK 1.Political Theory, yang terdiri dari bagian-bagian: a) Political Theori (dalam arti sempit, mengenai bentuk dan tujuan negara) b) History of political ideas (sejarah faham-faham politik)
2. Political Institutions, terdiri dari bagian-bagian: a) The Constitution b) National Government c) Regional Government and Local Government d) Public Administration e) Comparative Political Institution 3. Parties, Groups And Public Opinion, terdiri dari bagian bagian: a) Political Parties b) Groups And Asociations c) Participations of The Citizen in The Government And The Administration d.Public Opinion
4.International Relation, terdiri dari bagian-bagian: a) International Politics b) International Organization and Administration c) International Law
Jadi dengan demikian terlihat pada awalnya baik pemerintahan, administrasi publik, hubungan internasional merupakan focus kajian ilmu politik. Namun karena perkembangan jaman dan tuntutan maka akhirnya baik pemerintahan, administrasi publik maupun hubungan internasional memisahkan diri dari ilmu politik dan mendirikan ilmu sendiri.
JADI BASIC ILMU PEMERINTAHAN ITU ADALAH ILMU POLITIK
Jadi sasaran ilmu pemerintahan itu adalah bertitik tolak dari hubungan pemerintah(Eksekutif, legislatif, yudikatif) dengan yang “diperintah”(masyarakat/society, swasta/pasar).
Hubungan itu bisa berupa Melayani Melindungi Mengembangkan masyarakat Memberdayakan masyarakat dsb.
Ilmu Pemerintahan harus berbeda dengan ilmu lain(khususnya berbeda dengan Adm Negara, Ilmu Politik, Kebijakan Publik) dan mempunyai ciri khas dalam: 1.Objek forma 2.Metode baik dalam analisis maupun penelitian.
Jadi kalau kita mengkaji Kebijakan publik, maka yang dikaji itu baik pada formulasi, inplementasi, evaluasi itu dikaitkan dengan masyarakat atau target groupnya. Kalau kita misalnya mengkaji suatu lembaga(Badan,Dinas,Kantor dsb), maka kajiannya itu dikaitkan dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat. Kalau kita misalnya mengkaji parpol, maka kajiannya itu dikaitkan dengan kebutuhan/aspirasi masyarakat dan pemerintah sebagai baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dsb. Kalau kita mengkaji suatu APBD, maka kajiannya bagaimana APBD itu dialokasikan untuk kepentingan rakyat, siapa yang diuntungkan apakah rakyat/penguasa
Hubungan itu implementasinya dalam skripsi, tesis dan desertasi harus terlihat dalam : 1.Judul 2.Latar belakang 3.Rumusan masalah 4.Pembahasan 5.Kesimpulan
HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN HUKUM TATA NEGARA
Negara merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai elemen/organ. Organ-organ itu berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara. Organ-organ ini membutuhkan wewenang, membutuhkan pengaturan hubungan antara organ-organ satu sama lain, hubungan dengan orang orang dalam masyarakat serta bagaimana organ-organ itu bekerja melaksanakan tugasnya. JADI ILMU HUKUM TATA NEGARA ITU ADALAH ILMU YANG MENGATUR KETENTUAN HUBUNGAN, WEWENANG ORGAN-ORGAN NEGARA SATU SAMA LAIN
Hukum tata negara dalam arti luas terdiri dari dua bagian yaitu: 1.Hukum tatanegara (dalam arti sempit) 2.Hukum tatausaha negara Hukum tata negara dalam arti sempit mengatur dan menetapkan organisasi dan bentuk negara, bentuk dan susunan pemerintah, wewenang dan imbangan kekuasaan organ negara serta juga hubungan antara organ-organ itu satu sama lain. DI SINI TERLIHAT BAHWA HUKUM TATA NEGARA DALAM ARTI SEMPIT ADALAH MERUPAKAN KUMPULAN PERATURAN HUKUM YANG MENGATUR NEGARA DALAM KEADAAN “DIAM” ATAU “BERHENTI” (DE STAAT IN RUST)
HUKUM TATANEGARA INI DISEBUT JUGA HUKUM KONSTITUSIONIL, YAITU MENGIKUTI ISTILAH “CONSTITUTIONAL LAW” DALAM BAHASA INGGRIS, “CONSTITUTIONEL” DALAM BAHASA PERANCIS. Menurut Logemann hukum tata negara itu dibedakan dalam: 1) Sistem formilnya yang mempersoalkan organ-organ negara, susunan organ-organ itu dan tugasnya masing masing berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku 2) Sistem materiil yang membahas tipe pemerintahan negara dan cita-cita kenegaraan yang menjadi landasan dari organisasi kenegaraan itu.
Hukukun tatausaha negara adalah semua ketentuan hukum yang mengatur cara bekerjanya organ-organ negara, yang mengatur bagaimana organ organ negara itu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Hukum tatausaha negara merupakan kumpulan dari ketentuan-ketentuan yang mengikat organ-organ atasan maupun organ-organ rendahan, apabila mereka menggunakan wewenang ketatanegaraan yang telah ditetapkan baginya OLEH KARENA ITU MENURUT OPPENHEIM, HUKUM TATAUSAHA NEGARA TERDIRI DARI KETENTUANKETENTUAN YANG MENGATUR NEGARA DALAM KEADAAN BERGERAK ATAU DALAM KEADAAN BEKERJA (DE STAAT IN BEWEGING)
HUBUNGAN ILMU PEMERINTAHAN DENGAN SOSIOLOGI
Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu pemerintahan dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu pemerintahan dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh suatu kebijakan publik. Bagaimana hubungan perubahan sosial dengan dinamika pemerintahan
OLEH SEBAB ITU TEORI SOSIAL KLASIK DAN MODERN HARUS MENJADI MATAKULIAH DASAR PRODI ILMU PEMERINTAHAN
METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN Salah satu ciri suatu ilmu /scientific adalah adanya metodologi. Masalah-masalah pemerintahan yang muncul kepermukaan perlu difahami dan dipecahkan dengan menggunakan suatu metode ilmiah, bukan dengan kepentingan atau kekuasaan.Jadi eksistensi dan konsekwensi suatu ilmu adalah harus memiliki metodologi ilmu tersendiri yang spesifik. Maka dengan demikian pemerintahan sebagai suatu ilmu perlu mengembangkan metodologi sendiri, yang mungkin berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Metodologi ini penting dalam mengembangkan suatu ilmu, karena suatu teori yang diambil dari gejala-gejala empiris tidak akan muncul apabila tidak menggunakan penelitian dan metodologi.
Ilmu Pemerintahan mencoba mengembangkan metodologi sendiri sebagai ciri khasnya di dalam mengembangkan pemerintahan sebagai suatu ilmu. Dengan demikian Metodologi Ilmu Pemerintahan merupakan matakuliah yang khas di jurusan Ilmu Pemerintahan/Magister Ilmu Pemerintahan. Untuk program Magister Sains (M.Si.), matakuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan ini sangat vital, berbeda dengan magister jalur non tesis. Tesis ini merupakan salah satu wujud karya ilmiah yang diperoleh melalui analisa dan penelitian yang menggunakan metodologi ilmu. Tanpa metodologi, penulisan tesis dan penulisan ilmiah tidak akan tepat sasaran dan akan kesasar.
Metodologi Ilmu Pemerintahan memberikan analisa tentang pendekatan, konsep, generalisasi, teori, paradigma atau preposisi preposisi yang melatar belakangi setiap langkah dan prosedur yang biasa ditempuh dalam kegiatan analisa atau interpretasi terhadap masalah-masalah pemerintahan; memberikan alternatif dan petunjuk dalam memilih pendekatan itu dan membandingkan unsur-unsur yang penting dalam rangkaian kegiatan memahami, menganalisa dan menginterpretasikan masalah atau gejalagejala pemerintahan.
Metodologi Ilmu Pemerintahan memberikan analisa tentang pendekatan, konsep, generalisasi, teori, paradigma atau preposisi preposisi yang melatar belakangi setiap langkah dan prosedur yang biasa ditempuh dalam kegiatan analisa atau interpretasi terhadap masalah-masalah pemerintahan; memberikan alternatif dan petunjuk dalam memilih pendekatan itu dan membandingkan unsur-unsur yang penting dalam rangkaian kegiatan memahami, menganalisa dan menginterpretasikan masalah atau gejalagejala pemerintahan.
Metodologi Ilmu Pemerintahan membahas konsep-konsep teoritik berbagai metode/pendekatan dalam memahami gejalagejala atau masalah-masalah pemerintahan, kelebihan dan kekurangannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan pendekatan yang dianggap paling tepat untuk digunakan.
Belajar Metodologi Ilmu Pemerintahan antara lain adalah belajar tentang bagaimana melakukan penelitian pemerintahan, yaitu belajar tentang prosedur logika dan konseptualisasi yang mendasari proses penelitian pemerintahan, misal nya belajar memahami cara bagaimana mendeskripsikan, menganalisa dan menilai prosedur konseptualisasi, generalisasi, teorisasi, eksplanasi, dsb.; menjabarkan asumsi yang mendasari upaya teorisasi dan menilai kekuatan dan kelemahan upaya-upaya teoritis itu.
Dalam metodologi ilmu pemerintahan ini juga dibahas bagaimana ilmuwan membangun pengetahuan tentang pemerintahan, membahas tahap-tahap penting dalam proses pembentukan pengetahuan secara sistematis, yaitu perumusan konsep untuk mendeskripsikan fenomena, perumusan generalisasi dengan menghubungkan konsep dan pembentukan teori yang merangkum dan memberi makna pada generalisasi itu.
Metodologi Ilmu Pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari metodologi penelitian. Bahkan metodologi penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mempelajari, memahami dan menganalisa gejala atau masalah-masalah pemerintahan. Maka dengan demikian dalam mempelajari metodologi ilmu pemerintahan harus memahami prinsip-prinsip dasar penelitian, konsep-konsep pemerintahan, Filsafat Ilmu dan bahkan Statistik terutama untuk Analisis Pendekatan Kuantitatif.
MPIS
Filsafat Ilmu
MIP
Statistik
Materi Ilmu Pemerintahan
PENDEKATAN- PENDEKATAN DALAM ANALISA PEMERINTAHAN 1.Pendekatan Kelembagaan (Institutionalism) 2. Pendekatan Perilaku (behavioralism) 3. Pendekatan Sistem 4. Pendekatan Struktural Fungsional 5. Dsb.
METODE-METODE DALAM PENELITIAN PEMERINTAHAN A.METODE KUANTITATIF, bentuknya dapat: 1.Content analysis 2.Metode explanasi 3.Metode Survei 4.Uji korelasi/hubungan 5.Uji pengaruh dsb. B. METODE KUALITATIF, bentuknya dapat 1. Explorasi, Grounded Research 2. Biography 3. PENDEKATAN ETNOGRAFI 4. PENDEKATAN FENOMENOLOGI 5. PENDEKATAN STUDI KASUS 6. PENDEKATAN STUDI KOMPARATIF DSB
CONTOH JUDUL TESIS DAN DESERTASI ILMU PEMERINTAHAN PENDEKATAN KELEMBAGAAN
1. Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Otonomi Khusus Pada Propinsi Nangroe Aceh Darussalam) 2. Imolementasi Kebijakan Otonomi Daerah ( Studi Kasus di…….) 3. Perbandingan sistem Pemerintahan Nagari Dengan Dengan Sistem Pemerintahan Desa. 4. Efektivitas Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat (Studi Deskriptif Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan…)
5. Kemampuan PAD Dalam Penyelenggaraan Rumah Tangga Daerah (Studi Kasus di ……)
Urusan
6. Kemampuan PAD Dalam Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah ( Studi Perbandingan antara Kabupaten A denggan Kabupaten B) 7.Pengaruh PAD Terhadap Kemampuan Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Kasus di …..) 8.Tingkatan Daerah Otonom Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 Implikasi dan Prospeknya. 9. Pergeseran Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD di Indonesia
10. Dampak Pergeseran Hubungan Kepala Dengan DPRD ( Studi Kasus di ………..)
Daerah
PENDEKATAN PRILAKU 1. Pengaruh Prilaku Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi di …..) 2. Akses Komunikasi Politik dan Sikap Politik Masyarakat Dalam Pilkada Langsung (Studi di ………) 3. Pengaruh Kompetensi Aparat Teknis Terhadap Kualitas Pelayanan (Studi di ……) 4. Pengaruh Kemampuan dan Prilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Pelayanan ( Studi di …….) 5. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja ( Studi di …………..)
