Interim Report Studi Peradilan Pilkada 2015
Darurat Keadilan Pilkada, Jokowi Perlu Keluarkan Perppu! Jakarta, 4 Januari 2016
1. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penepatan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 1/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan elektoral pada perselisihan sengketa hasil pilkada serentak 2015. 2. Pasal 158 UU 8/2015 menentukan bahwa permohonan dianggap memenuhi syarat jika selisih maksimal dengan pemenang yang memperoleh suara terbanyak tidak melampaui batas 0,5%-2%, tergantung jumlah penduduk di daerah pemilihan masing-masing. Ketentuan selisih maksimal sebagai syarat formil sengketa pilkada, di lapangan telah menjadi pemicu kecurangan yang serius. Sejumlah kandidat menggunakan segala cara untuk memenangi Pilkada dengan target melampaui selisih maksimal sebagaimana ditentukan Pasal 158. Pilihan berbuat curang adalah yang paling efektif untuk memenangi pilkada, apalagi sebagaimana dinyatakan oleh Ketua MK, bahwa MK tidak lagi memeriksa kecurangan pilkada, sekalipun terdapat kecurangan yang memenuhi syarat terstruktur, sistematis, dan massif. 3. MK sudah pernah menguji Pasal 158 terkait batas maksimal selisih sebagai syarat formil dan menyatakan bahwa Pasal a quo, sebagaimana dalam Putusan No. 51/PUU-XIII/2015 adalah konstitusional, meski tanpa argumen konstitusional memadai. Dengan demikian, tidak ada ruang yang bisa menjadi argumen MK untuk kembali membuka kran lebar bagi sengketa pilkada tanpa batasan selisih yang rigid.Jika, MK mengabaikan Pasal 158 maka MK akan dianggap tidak konsisten dan bahkan melanggar hukum, karena tidak mematuhi UU dan tidak mematuhi putusan yang dibuatnya sendiri saat menguji Pasal 158. 4. Mahkamah Konstitusi telah menerima 147 permohonan sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berasal dari 132 daerah terdiri dari:117 kabupaten, 9 kota, dan 6 provinsi. Terdapat 3 kabupaten dengan 3 Pemohon yang berbeda, yakni: Kabupaten Waropen, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Nabire. Sementara, terdapat 8 kabupaten dan 1 kota dengan 2 Pemohon yang berbeda, yakni: Maluku Barat Daya, Kaimana, Gorontalo, Banggai, Boven Digoel, Teuk Bintuni, Halmahera Barat, Pemalang dan Kota Tangerang Selatan.
5. Dari 147 permohonan tersebut, mengacu pada Pasal 158 UU 8/2015, MK diperkirakan hanya akan memeriksa pokok permohonan dari 24 Permohon. Sisanya, 123 permohonan, termasuk 6 permohonan perselisihan gubernur dari 6 provinsi, akan terhenti pada tahap sidang pendahuluan atau perbaikan permohonan, karena MK akan menyatakan tidak dapat diterimakarena tidak memenuhi syarat formil Pasal 158 UU 8/2015. Sejumlah 6 (enam) permohonan sengketa pemilihan gubernur dari 6 (enam) propinsi, dipastikan tidak diterima oleh MK. Tabel 1: 24Permohonan yang Memenuhi Syarat Formil Berdasarkan Pasal 158 UU 8/2015 No .
Nomor Permohonan
Kab/Kota/Prov
1 2 3 4 5 6 7 8
21/PAN/PHP/BUP/2015 23/PAN/PHP/BUP/2015 28/PAN/PHP-BUP/2015 29/PAN/PHP-BUP/2015 37/PAN/PHP-BUP/2015 42/PAN/PHP-BUP/2015 49/PAN/PHP-BUP/2015 54/PAN/PHP-BUP/2015
Pelalawan Kuantan Singingi Pesisir Barat Mahakam Ulu Banggai Laut Wakatobi Batanghari Barru
9 10 11 12 13 14
56/PAN/PHP-BUP/2015 57/PAN/PHP-BUP/2015 59/PAN/PHP-BUP/2015 63/PAN/PHP-BUP/2015 67/PAN/PHP-BUP/2015 72/PAN/PHP-BUP/2015
Rokan Hulu Kapuas Hulu Gorontalo Buton Utara Gorontalo Kepulauan Sula
15 16 17 18 19 20
73/PAN/PHP-BUP/2015 76/PAN/PHP-BUP/2015 82/PAN/PHP-BUP/2015 83/PAN/PHP-BUP/2015 114/PAN/PHP-BUP/2015 115/PAN/PHP-BUP/2015
Bangka Barat Musi Rawas Pekalongan Solok Selatan Manggarai Muna
21 22
116/PAN/PHP-BUP/2015 119/PAN/PHP-BUP/2015
Halmahera Barat Teluk Bintuni
23 24
123/PAN/PHP-BUP/2015 131/PAN/PHP-BUP/2015
Maluku Barat Daya Waropen
Batas Selisih Maksimal
Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
1,5%
1,14%
1,5% 2%
0,21% 1,34%
2% 2% 2% 1,5% 2% 1% 2% 1,5% 2% 1,5% 2% 2% 1,5% 1% 2% 1,5% 2% 2% 2% 2% 2%
1,62% 1,55% 1,38% 1,33% 0,81% 0,58% 1,46% 0,5% 1,97% 0,66% 0,35% 0,3% 1,11% 1% 0,66% 1,28% 0,25% 0,85% 0,54% 1,38% 1,75%
6.
Selain itu, terdapat 6permohonan yang memiliki seisih tipis dengan antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan pasangan calon kedua, yaitu: Kabupaten Halmahera Selatan (2,07%), Pegunungan Bintang (2,88), Kotabaru (3,27), Sorong Selatan (3,48%), Halmahera Utara (3,8), dan Nias Selatan (5%). Tabel 2: 6 Permohonan dengan Selisih <5%
No.
1 2 3 4 5 6
Nomor Permohonan
Kab/Kota/Prov
20/PAN/PHP/BUP/2015 66/PAN/PHP-BUP/2015 92/PAN/PHP-BUP/2015 97/PAN/PHP-BUP/2015 120/PAN/PHP-BUP/2015 122/PAN/PHP-BUP/2015
Kotabaru Nias Selatan Pegunungan Bintang Halmahera Selatan Halmahera Utara Sorong Selatan
Batas Selisih Maksimal 1,5% 1,5% 2% 2% 2% 2%
Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II 3,27% 5% 2,88% 2,07% 3,80% 3,48%
7. Dalam situasi yang demikian, untuk memastikan hak konstitusional warga dan terbitnya keadilan elektoral,ada dua pilihan yang bisa ditempuh untuk mengatasi kebuntuan akses keadilan elektoral, yaitu: a.
MK didorong untuk mengabaikan ketentuan batas selisih maksimal dan menjadikan variabel adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) sebagai penentu formil dapat atau tidaknya permohonan diterima. Sebaliknya, sepanjang indikasi kecurangan TSM itu tidak mengemuka, maka MK dapat mengabaikan permohonan sengketa. Namun, pilihan MK ini juga mengandung risiko, karena MK akan dianggap melakukan pelanggaran Pasal 158 UU 8/2015. Dengan konstruksi peradilan Pilkada sebagaimana UU 8/2015, proses Pilkada sesungguhnya hanya mengutamakan aspek formil yang dipastikan gagal memperoleh kebenaran materiil yang dapat menciptakan keadilan elektoral. Mahkamah Konstitusi diingatkan untuk melihat kembali Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 yang memutus sengketa hasil Pilkada di Jawa Timur 2008, yang pada intinya adalah bahwa MK melakukan penafsiran ekstensif sehingga bisa memeriksa berbagai kecurangan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara. Setara Institute mendorong MK untuk kembali membuat
terobosan sehingga tidak menjadi bagian institusi yang melembagakan ketidakadilan Pilkada. Terobosan MK akan menjawab darurat keadilan pilkada, pelanggaran hak konstitusional warga, dan memperkuat integritas pilkada. b. Pilihan kedua adalah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Permerintah (Perppu) yang pada intinya menghapus syarat formil pada Pasal 158 UU 8/2015. Dan, MK tinggal mematuhi Perppu tersebut tanpa melakukan pelanggaran hukum. Dasar penerbitan Perppu yang utama adalah potensi hilangnya keadilan elektoral di 123 daerah pemilihan kepala daerah. Jokowi masih mempunyai waktu untuk mengambil langkah penyelematan darurat peradilan pilkada. 8.
Konstruksi sistem peradilan pilkada sebagaimana diatur dalam UU 8/2015 dipastikan gagal memberikan keadilan elektoral, tidak memperkuat legitimasi kepemimpinan hasil pilkada, dan tidak meyakinkan publik sebagai pemangku hak dalam berdemokrasi. Publik di daerah pemilihan tidak teryakinkan oleh hasil pilkada yang tidak bisa diobyektivikasi sepenuhnya oleh sistem peradilan Pilkada.
Kontak Person: Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute & Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 08111884787. Inggrit Ifani, Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, 081281803303
Tabel 3: Daftar Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nomor Permohonan
Kab/Kota/Prov
1/PAN/PHP-BUP/2015 2/PAN/PHP/KOT/2015 3/PAN/PHP/BUP/2015 4/PAN/PHP/BUP/2015 5/PAN/PHP/BUP/2015 6/PAN/PHP/KOT/2015 7/PAN/PHP/BUP/2015 8/PAN/PHP/BUP/2015 9/PAN/PHP/BUP/2015 10/PAN/PHP/KOT/2015 11/PAN/PHP/BUP/2015 12/PAN/PHP/BUP/2015 13/PAN/PHP/BUP/2015 14/PAN/PHP/BUP/2015 15/PAN/PHP/BUP/2015 16/PAN/PHP/BUP/2015 17/PAN/PHP/KOT/2015 18/PAN/PHP/BUP/2015 19/PAN/PHP/BUP/2015 20/PAN/PHP/BUP/2015 21/PAN/PHP/BUP/2015 22/PAN/PHP/BUP/2015 23/PAN/PHP/BUP/2015 24/PAN/PHP/KOT/2015 25/PAN/PHP/KOT/2015 26/PAN/PHP-BUP/2015 27/PAN/PHP-BUP/2015 28/PAN/PHP-BUP/2015 29/PAN/PHP-BUP/2015 30/PAN/PHP-BUP/2015 31/PAN/PHP-BUP/2015 32/PAN/PHP-BUP/2015
Labuhan Batu Selatan Medan Ogan Komering Hulu Tana Tidung Konawe Utara Gunungsitoli Labuhanbatu Tanah Bumbu Serdang Bedagai Sibolga Mamuju Bungo Nias Lima Puluh Kota Ogan Ilir Berau Balikpapan Indragiri Hulu Kota Waringin Timur Kotabaru Pelalawan Rejang Lebong Kuantan Singingi Tangerang Selatan Bandar Lampung Toba Samosir Kutai Timur Pesisir Barat Mahakam Ulu Gresik Malang Samosir
Batas Selisih Maksimal
Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
1,5%
23,51%
0,50% 1,5% 2% 2% 2% 1% 1,5% 1% 2% 1,5% 1,5% 2% 1,5% 1,5% 2% 1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,5% 0,5% 2% 1,5% 2% 2% 0,5% 0,5% 2%
43,36% 21,78% 14,7% 2,12% 11,28% 2,25 59,40% 25,5% 10,24% 22,33% 17,88% 12,6% 8,26% 6,06% 15,12% 9,61% 16,42% 36,11% 3,27% 1,14% 3,43% 0,21% 27,44% 75,33% 9,01% 5,63% 1,34% 1,62% 42,98% 7,14% 9,01%
No.
Nomor Permohonan
Kab/Kota/Prov
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
33/PAN/PHP-BUP/2015 34/PAN/PHP-BUP/2015 35/PAN/PHP-BUP/2015 36/PAN/PHP-BUP/2015 37/PAN/PHP-BUP/2015 38/PAN/PHP-BUP/2015 39/PAN/PHP-BUP/2015 40/PAN/PHP-BUP/2015 41/PAN/PHP-BUP/2015 42/PAN/PHP-BUP/2015 43/PAN/PHP-BUP/2015 44/PAN/PHP-BUP/2015 45/PAN/PHP-BUP/2015
Bengkulu Selatan Ponorogo Supiori Tanah Datar Banggai Laut Boven Digoel Lebong Pemalang Muko Muko Wakatobi Karangasem Bengkalis Pulau Taliabu Humbang Hasundutan Toli Toli Sragen Batanghari Sumenep Sungai Penuh Pandeglang Merauke Barru Nias Rokan Hulu Kapuas Hulu Karimun Gorontalo Ketapang Ternate Situbondo Buton Utara Banggai Pangkajene Kepulauan
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
46/PAN/PHP-BUP/2015 47/PAN/PHP-BUP/2015 48/PAN/PHP-BUP/2015 49/PAN/PHP-BUP/2015 50/PAN/PHP-BUP/2015 51/PAN/PHP-KOT/2015 52/PAN/PHP-BUP/2015 53/PAN/PHP-BUP/2015 54/PAN/PHP-BUP/2015 55/PAN/PHP-BUP/2015 56/PAN/PHP-BUP/2015 57/PAN/PHP-BUP/2015 58/PAN/PHP-BUP/2015 59/PAN/PHP-BUP/2015 60/PAN/PHP-BUP/2015 61/PAN/PHP-KOT/2015 62/PAN/PHP-BUP/2015 63/PAN/PHP-BUP/2015 64/PAN/PHP-BUP/2015 65/PAN/PHP-BUP/2015
Batas Selisih Maksimal
Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
2% 1% 2% 1,5% 2% 2% 2% 0,5% 2% 2% 1,5% 1% 2%
3,92% 2,57% 4,68% 9,48% 1,55% 14,59 4,07% 10,51% 15,7% 1,38% 10,82% 18,37% 11,96%
2%
2,7
2% 1% 1,5% 0,5% 2% 0,5% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1,5% 1% 2% 1% 2% 1,5%
6,5% 2,92% 1,33% 1,64% 13,14% 49,9% 21% 0,81% 12,6% 0,58% 1,46% 62,44% 0,5% 1,21% 5,68% 9,58% 1,97% 4,44%
1,5%
3,84%
No.
Nomor Permohonan
Kab/Kota/Prov
66 67
66/PAN/PHP-BUP/2015 67/PAN/PHP-BUP/2015
Nias Selatan Gorontalo Humbang Hasundutan Banggai Kepulauan Meranti Jember Kepulauan Sula Bangka Barat Siak Manggarai Barat Musi Rawas Tangerang Selatan Nabire Cianjur Nabire Boven Digoel Pekalongan Solok Selatan Poso Indramayu Hulu Sungai Tengah Rokan Hilir Mamberamo Raya Nabire Raja Ampat Bulukumba Pegunungan Bintang Sigi Konawe Kepulauan Wonosobo Pahuwato Halmahera Selatan Seram Bagian Timur Kalimantan Utara
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
68/PAN/PHP-BUP/2015 69/PAN/PHP-BUP/2015 70/PAN/PHP-BUP/2015 71/PAN/PHP-BUP/2015 72/PAN/PHP-BUP/2015 73/PAN/PHP-BUP/2015 74/PAN/PHP-BUP/2015 75/PAN/PHP-BUP/2015 76/PAN/PHP-BUP/2015 77/PAN/PHP-KOT/2015 78/PAN/PHP-BUP/2015 79/PAN/PHP-BUP/2015 80/PAN/PHP-BUP/2015 81/PAN/PHP-BUP/2015 82/PAN/PHP-BUP/2015 83/PAN/PHP-BUP/2015 84/PAN/PHP-BUP/2015 85/PAN/PHP-BUP/2015 86/PAN/PHP-BUP/2015 87/PAN/PHP-BUP/2015 88/PAN/PHP-BUP/2015 89/PAN/PHP-BUP/2015 89/PAN/PHP-BUP/2015 91/PAN/PHP-BUP/2015 92/PAN/PHP-BUP/2015 93/PAN/PHP-BUP/2015 94/PAN/PHP-BUP/2015 95/PAN/PHP-BUP/2015 96/PAN/PHP-BUP/2015 97/PAN/PHP-BUP/2015 98/PAN/PHP-BUP/2015 99/PAN/PHP-GUB/2015
Batas Selisih Maksimal
Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
1,5% 1,5%
5% 0,66%
2%
2,7
1,5% 2% 0,5% 2% 2% 1,5% 1,5% 1,5% 0,5% 2% 0,5% 2% 2% 1% 2% 2% 0,50% 2% 1% 2% 2% 2% 1,5% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2%
4,44% `12,18% 7,52% 0,35% 0,3% 19,2% 3,81 1,11% 27,44% 2,8% 3,3% 2,8% 14,59 1% 0,66% 7,24% 11,90% 25,54% 10,71% 3,13 2,8% 10% 2,47% 2,88% 3,77% 15,5% 19,18% 35,64% 2,07% 10,22% 6,54
No.
Nomor Permohonan
Kab/Kota/Prov
100 101 102 103
100/PAN/PHP-BUP/2015 101/PAN/PHP-BUP/2015 102/PAN/PHP-BUP/2015 103/PAN/PHP-BUP/2015
Yalimo Tasikmalaya Keerom Manokwari Selatan Humbang Hasundutan Minahasa Selatan Tomohon Minahasa Utara Morowali Utara Pemalang Kutai Barat Teluk Bintuni Bengkulu Kepulauan Riau Manggarai Muna Halmahera Barat Melawi Kepulauan Selayar Teluk Bintuni Halmahera Utara Waropen Sorong Selatan Maluku Barat Daya Halmahera Barat Gowa Asmat Kaimana Tapanuli Selatan Sumatera Barat Waropen Waropen Sulawesi Tengah Sumba Timur
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
104/PAN/PHP-BUP/2015 105/PAN/PHP-BUP/2015 106/PAN/PHP-KOT/2015 107/PAN/PHP-BUP/2015 108/PAN/PHP-BUP/2015 109/PAN/PHP-BUP/2015 110/PAN/PHP-BUP/2015 111/PAN/PHP-BUP/2015 112/PAN/PHP-GUB/2015 113/PAN/PHP-GUB/2015 114/PAN/PHP-BUP/2015 115/PAN/PHP-BUP/2015 116/PAN/PHP-BUP/2015 117/PAN/PHP-BUP/2015 118/PAN/PHP-BUP/2015 119/PAN/PHP-BUP/2015 120/PAN/PHP-BUP/2015 121/PAN/PHP-BUP/2015 122/PAN/PHP-BUP/2015 123/PAN/PHP-BUP/2015 124/PAN/PHP-BUP/2015 125/PAN/PHP-BUP/2015 126/PAN/PHP-BUP/2015 127/PAN/PHP-BUP/2015 128/PAN/PHP-BUP/2015 129/PAN/PHP-GUB/2015 130/PAN/PHP-BUP/2015 131/PAN/PHP-BUP/2015 132/PAN/PHP-GUB/2015 133/PAN/PHP-BUP/2015
Batas Selisih Maksimal
Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II
2% 0,5% 2% 2%
BLM 34,7% 5,65% 41,22%
2%
2,7
2% 2% 2% 2% 0,5% 2% 2% 2% 2% 1,5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1,5% 1,50% 2% 2% 1,50% 2%
37,23% 7,11% 2,54% 4,13% 10,51% 8,3% 0,54% 14,70% 6,48% 1,28% 0,25% 0,85% 11,6% 9,02% 0,54% 3,80% 1,75% 3,48% 1,38% 0,85% 14,84% BLM BLM 38,45% 17,14% 1,75% 1,75% 9,04% 9,7%
No.
Nomor Permohonan
Kab/Kota/Prov
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
134/PAN/PHP-GUB/2015 135/PAN/PHP-BUP/2015 136/PAN/PHP-BUP/2015 137/PAN/PHP-BUP/2015 138/PAN/PHP-BUP/2015 139/PAN/PHP-BUP/2015 140/PAN/PHP-BUP/2015 141/PAN/PHP-BUP/2015 142/PAN/PHP-BUP/2015 143/PAN/PHP-BUP/2015 144/PAN/PHP-BUP/2015 145/PAN/PHP-BUP/2015 146/PAN/PHP-BUP/2015 147/PAN/PHP-BUP/2015
Sulawesi Utara Yahukimo Pasaman Buru Selatan Mamuju Utara Maluku Barat Daya Kaimana Kepulauan Aru Solok Sekadau Bone Bolango Dompu Manokwari Tidore Kepulauan
Sumber Data: KPU dan Mahkamah Konstitusi
Batas Selisih Maksimal 1,50% 1,50% 2% 2% 2% 2% 2% 1,50% 2% 2% 2% 2% 2%
Selisih Perolehan Suara Pemenang I & II 20,40% belum masuk 0,98% 19,74% 22,33% 1,38% belum masuk 13,64 9,65 5,37 7,1 9,44 14,4 8,93
