DANA INVESTASI IKLIM 7 Juli 2009
DOKUMEN RANCANG UNTUK PROGRAM INVESTASI HUTAN, PROGRAM YANG DITARGETKAN BERDASARKAN DANA PERWALIAN SCF
2 I.
LATAR BELAKANG
1. Semakin meluas konsensus bahwa mengatasi perubahan iklim merupakan inti agenda pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, perlu menggabungkan tindakan penanggulangan dengan tindakan penyesuaian. Apabila penurunan emisi gas rumah kaca terlambat pelaksananaannya, maka secara signifikan hal tersebut akan menghambat kesempatan untuk meraih tingkat stabilisasi yang lebih rendah dan kemungkinan akan meningkatkan resiko dampak perubahan iklim yang lebih parah. Dampak perubahan iklim berpotensi membalikkan hasil pembangunan dan kemajuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium yang telah dicapai dengan susah payah. 2. Deboisasi (penebangan hutan) dan degradasi hutan adalah penyebab utama kedua dari pemanasan global. Deboisasi merupakan penyebab sekitar 18% gas rumah kaca (GRK) dan lebih dari sepertiga emisi yang bersumber dari negara berkembang. Meskipun masih ada beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana penebangan hutan dan degradasi hutan harus dimasukkan dalam program perubahan iklim di masa depan, muncul konsensus bahwa masalah ini harus diatasi secara efektif. Beberapa laporan menunjukkan bahwa penanggulangan kehilangan hutan merupakan kegiatan penting untuk mencapai stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer pada tingkat yang dapat menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim tersebut. 3. Suatu penelitian UNFCCC 2007 terbaru mengenai investasi dan arus keuangan untuk kehutanan melaporkan bahwa diperlukan investasi global tambahan dan arus keuangan untuk menangani potensi penanggulangan yang berkaitan dengan masalah kehutanan. Selain itu, meskipun pendorong langsung dan tidak langsung dari penebangan hutan dan degradasi/penurunan telah dikenal dengan baik, pengetahuan mengenai pemberlakuan pendekatan alternatif untuk membalikkan pendorong tersebut berdasarkan keadaan nasional yang berbeda terbatas. Meskipun selama beberapa dekade investasi dilaksanakan berbagai upaya untuk mengurangi penebangan hutan dan degradasi, masih ada beberapa contoh dari penilaian, pemantauan, dan evaluasi terhadap dampak yang nyata yang akan memberikan hasil yang spesifik terkait dengan intervensi tertentu. Dengan demikian, segera diperlukan rancangan investasi baru dalam manajemen kehutanan yang ditingkatkan untuk memasukan agenda pembelajaran eksplisit untuk menutup kesenjangan pengetahuan. 4. Rencana Tindakan Bali menyerukan adanya: "pertimbangan pendekatan kebijakan dan insentif positif atas masalah-masalah terkait dengan penurunan emisi dari deboisasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang; dan peran pelestarian hutan, manajemen hutan berkelanjutan dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara berkembang.” Menindaklanjuti hal ini, diharapkan agar mekanisme hutan berdasarkan UNFCCC berpotensi dibentuk pada COP 15 di Copenhagen, untuk memastikan insentif jangka panjang untuk memudahkan penanggulangan perubahan iklim terkait dengan hutan di negara berkembang.
3 5. Upaya multilateral yang signifikan untuk mempersiapkan negara-negara berkembang untuk usaha skala besar dengan tujuan untuk mengurangi emisi yang ditimbulkan dari penebangan hutan dan degradasi hutan (REDD)1 sedang dilakukan, pertama dan terutama melalui Bank Dunia yang difasilitasi oleh Fasilitas Rekanan Karbon Hutan (FCPF) dan Program Kolaborasi Persatuan Bangsa-bangsa mengenai Penurunan Emisi dari Penebangan hutan dan Degradasi Hutan di Negara Berkembang (Program REDD PBB). Upaya ini dan lainnya, termasuk program nasional dan bilateral di beberapa negara berkembang, diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan investasi berskala besar yang akan menjadi prasyarat bagi keberhasilan kegiatan REDD di tingkat nasional dan global. 6. Agenda 21 yang diterima pada Konferensi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) menyadari adanya kebutuhan untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional yang berkaitan dengan hutan; untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas kegiatan pengelolaan, konservasi dan pembangunan hutan yang berkelanjutan; dan untuk secara efektif menjamin pemanfaatan dan produksi barang dan jasa hasil hutan baik di negara maju maupun negara berkembang. Tujuan Pembangunan Milenium, Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan dan Rencana Berkelanjutan mengenai Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia atas Pembangunan Berkelanjutan, semua telah mengakui peran penting dari pengelolaan hutan lindung. Juga diakui bahwa Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengadopsi Deklarasi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi. Sejumlah besar perjanjian internasional dan regional, organisasi dan lembaga merupakan inti dari arsitektur pembiayaan hutan, dengan program dan proyek yang dilaksanakan di tingkat sub-nasional, nasional, regional dan internasional. Program dan proyek tersebut akan memberikan kontribusi terhadap konteks dan dasar bagi inisiatif REDD dengan memberikan kemudahan atas kesiapan negara untuk berpartisipasi dalam REDD, termasuk kemampuan mereka untuk mengatasi penebangan hutan dan degradasi hutan serta meningkatkan pengelolaan hutan lindung. Organisasi utama meliputi Bank Pembangunan Multilateral (MDB), Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), anggota Kemitraan Kolaboratif atas Hutan (CPF), program bantuan bilateral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, organisasi filantropi dan sektor swasta. 7. Dana Iklim Strategis (SCF) telah dibentuk dan didirikan untuk memberikan pembiayaan yang mengarah pada pendekatan pembangunan baru atau untuk kegiatan berskala-atas yang ditujukan untuk kesempatan perubahan iklim khusus atau tanggapan sektoral melalui program yang telah ditargetkan. Tujuan penting dari SCF adalah untuk memaksimalkan manfaat bersama dari pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam kaitannya dengan konservasi keanekaragaman hayati, sumber daya alam, jasa ekosistem dan proses ekologis. Suatu Program Investasi Hutan (FIP) akan dibuat sebagai program yang ditargetkan berdasarkan SCF sebagai katalis dari kebijakan dan tindakan serta 1
Untuk kepentingan Program Investasi Hutan, yang dimaksud dengan REDD adalah REDD dan akan ditafsirkan meliputi kegiatan yang sesuai dengan ayat 1 (b) (iii) Rencana Tindakan Bali dan diubah, sebagaimana perlu, sehingga sesuai dengan hasil keputusan yang diambil berdasarkan Konferensi Para Pihak kepada UNFCCC.
4 memobilisasi dana yang mengalami peningkatan secara signifikan untuk memfasilitasi pengurangan penebangan hutan dan degradasi hutan dan mempromosikan pengelolaan hutan yang telah meningkat, untuk mengurangi tingkat emisi dan melindungi cadangan karbon hutan2. FIP tidak memberikan sendiri insentif yang diperlukan saat ini untuk mengurangi emisi GHG hutan terkait secara signifikan, tapi akan memberikan kemudahan bagi negara percontohan untuk memanfaatkan insentif tersebut apabila dibuat berdasarkan mekanisme hutan UNFCCC. 8. Menurut SCF, MDB akan memobilisasi pembiayaan baru dan tambahan untuk program adaptasi dan penanggulangan dengan tujuan untuk mengatasi perubahan iklim yang dialami oleh negara dan dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan yang dibiayai oleh FIP harus diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan yang dimiliki oleh suatu negara, sesuai dengan Deklarasi Paris dan mengingat Konsensus Monterrey dari Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan. 9. FIP harus mengambil definisi yang disepakati dan istilah yang terkait dengan hutan dan perubahan iklim dari IPCC dan Petunjuk Praktik Baik IPCC, sementara mengakui kosakata yang terlibat dalam proses UNFCCC. II.
TUJUAN, MAKSUD DAN LINGKUP FIP
10. Tujuan utama dari FIP adalah untuk mendukung upaya-upaya REDD dari negaranegara berkembang, memberikan dana penyambung di muka untuk reformasi kesiapan dan investasi publik dan swasta sebagaimana telah diidentifikasi melalui upaya pembangunan strategi kesiapan REDD nasional, saat mempertimbangkan kesempatan untuk membantu mereka dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim atas hutan dan memberikan kontribusi terhadap keuntungan seperti konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan hak-hak masyarakat pribumi dan masyarakat lokal3, pengurangan kemiskinan dan peningkatan mata pencaharian pedesaan. FIP akan membiayai upaya untuk mengatasi penyebab utama dari penebangan hutan dan degradasi hutan dan untuk mengatasi hambatan yang telah menghambat upaya masa lalu untuk melakukan hal demikian. 11.
FIP akan disusun untuk meraih empat tujuan khusus sebagai berikut: a) Untuk mengawali dan memfasilitasi langkah-langkah menuju perubahan transformasional di hutan negara berkembang terkait kebijakan dan praktek, melalui: (i) Berfungsi sebagai jalan untuk membiayai investasi dan pembangunan kapasitas yang terkait sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan
2
Kerangka Kerja Pemerintahan untuk Dana Iklim Strategis, ayat 10 (b). Untuk kepentingan masyarakat pribumi dan masyarakat lokal FIP” meliputi masyarakat adat dan memberikan penekanan yang sama dengan hak-halklaki-laki dan wanita. 3
5 kebijakan dan tindakan perbaikan yang muncul dari proses perencanaan REDD multi-pihak inklusif di tingkat nasional; (ii) memperkuat kepemilikan lintas sektoral untuk meningkatkan pelaksanaan strategi REDD di tingkat nasional dan lokal; (iii)mengatasi pendorong langsung utama dan mendasar dari penebangan hutan dan degradasi hutan; (iv) mendukung adanya perubahan dengan sifat dan ruang lingkup yang diperlukan untuk membantu secara signifikan pergeseran jalur pengembangan hutan nasional dan penggunaan tanah; (v) menghubungkan pengelolaan hutan dengan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan; (vi) memfasilitasi investasi swasta skala-atas dalam mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan yang dari waktu ke waktu menghasilkan nilai sendiri; (vii) memperkuat upaya yang sedang berlangsung terhadap konservasi dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, dan (viii) meningkatkan penegakan hukum dan tata kelola undang-undang kehutanan, termasuk undang-undang dan kebijakan kehutanan, administrasi kepemilikan lahan, kemampuan pemantauan dan verifikasi, dan transparansi dan akuntabilitas b) Mempercontohkan model yang dapat diterapkan kembali, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman dan pembelajaran hubungan antara pelaksanaan investasi terkait dengan hutan, kebijakan dan langkah-langkah dan pengurangan emisi dan konservasi jangka panjang, pengelolaan hutan lindung dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara berkembang. Dengan berkomitmen untuk menerapkan penilaian dampak apriori dan ex post (sebelum dan setelah penilaian) terhadap program dan proyek, FIP akan memastikan bahwa hasil dan efektivitas FIP yang didukung oleh intervensi dalam mengurangi penebangan hutan dan degradasi hutan dapat diukur; c) Memberikan kemudahan terhadap pengaruh dari sumber pembiayaan tambahan untuk REDD, termasuk melalui mekanisme hutan UNFCCC yang memungkinkan, yang menyebabkan terjadinya pengurangan yang efektif dan berkelanjutan dari penebangan hutan dan degradasi hutan, dengan demikian meningkatkan pengelolaan hutan lindung, dan d) Memberikan pengalaman dan umpan balik yang berharga dalam konteks pembahasan UNFCCC mengenai REDD. 12. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 11, FIP akan memberikan dukungan dan meningkatkan investasi, antara lain, dalam bidang berikut: a) Kapasitas Kelembagaan, tata kelola hutan dan informasi seperti: pelaksanaan sistem untuk pemantauan hutan, pengelolaan informasi dan persediaan; dukungan untuk pembangunan hukum, keuangan dan kelembagaan termasuk penegakan hukum
6 kehutanan, pemetaan kadaster dan reformasi kepemilikan tanah; penghapusan insentif yang mendorong penebangan hutan dan degradasi; tindak perencanaan lintas sektoral berbasis rona tanah; transfer teknologi ramah lingkungan, dan membangun kapasitas masyarakat pribumi dan masyarakat lokal; b) Investasi dalam langkah-langkah penanggulangan hutan, termasuk layanan ekosistem hutan seperti: kelestarian hutan; mendorong pembayaran jasa lingkungan dan pengaturan bagi hasil lain yang senilai; penyimpanan dan pengelolaan hutan dan dataran yang rusak; penghijauan dan reboisasi pada lahan yang sebelumnya digunduli; restrukturisasi industri kehutanan dan promosi kemitraan masyarakat dan swasta; tindakan perlindungan hutan; praktek manajemen tanah perbaikan, serta mendorong sertifikasi hutan dan rantai kepemilikan; c) Investasi di luar sektor kehutanan yang diperlukan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan seperti: mata pencaharian alternatif dan kesempatan menurunkan tingkat kemiskinan; program energi alternatif; investasi pertanian dalam konteks perencanaan pinjam-pakai yang masuk akal; serta intensifikasi pertanian termasuk agro-kehutanan. III.
DASAR FIP
13. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kerangka Tata Kelola Dana Iklim Strategis (SCF) akan diberlakukan untuk FIP. Selain prinsip-prinsip SCF umum, prinsip-prinsip berikut juga akan berlaku untuk FIP: a) Kepemilikan nasional dan strategi nasional. Program percontohan FIP harus dipimpin dan dimiliki oleh negara, harus membangun, meningkatkan dan memperkuat upaya REDD yang diprioritaskan secara nasional, dan harus menghormati kedaulatan nasional; b) Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. FIP harus memberikan kontribusi terhadap mata pencahariaan dan pengembangan manusia dari masyarakat yang bergantung pada hutan, meliputi pribumi dan masyarakat lokal, dan harus menghasilkan manfaat yang mempertahankan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem; c) Promosi hasil terukur dan hasil berbasis dukungan. FIP harus berbasis hasil dari waktu ke waktu, dan mempromosikan hasil yang terukur mengenai efektivitas investasi FIP dalam REDD, peningkatan tata kelola hutan, mata pencaharian, ketahanan iklim, keanekaragaman hayati dan manfaat hutan lainnya. Ukuran kinerja serta prosedur penilaian kinerja yang transparan harus menjadi bagian dari rancang proyek, serta menjadi dasar untuk perbaikan tujuan selama pelaksanaan dalam kolaborasi erat dengan para pelaku yang bersangkutan di tingkat nasional atau regional;
7 d) Koordinasi dengan upaya REDD lainnya. FIP harus melengkapi, berkoordinasi dengan, serta bekerja sama erat dengan inisiatif demonstrasi dan pelaksanaan REDD lain dan usaha REDD yang sedang berlangsung, seperti FCPF dan Program REDD-PBB, berdasarkan keunggulan komparatif mereka. Apabila diberlakukan, maka FIP harus membangun "kesiapan bekerja" yang didanai oleh FCPF, Program REDD-PBB dan inisiatif lainnya, dan memberikan pengajaran bagi, dan diberitahukan oleh, inisiatif REDD lainnya tentang bagaimana cara memperoleh skala dan dampak perubahan dalam melaksanakan kegiatan REDD; e) Kerjasama dengan pelaku dan proses lainnya. FIP akan melengkapi maksud dan tujuan terkait dengan hutan terhadap konvensi dan proses lingkungan global, seperti sistem Persatuan Bangsa-bangsa, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi, Instrumen Yang tidak Mengikat secara Hukum atas seluruh dan segala jenis hutan UNFF, dan Perjanjian Kayu Tropis Internasional. Kerjasama yang erat akan diadakan oleh badan-badan internasional/bilateral dan kemitraan lainnya, seperti CPF, dan dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk masyarakat pribumi dan masyarakat lokal, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta; f) Upaya Pembelajaran dini, terpadu dan konsisten. Kesempatan belajar akan dipadukan ke dalam program FIP sejak awal, termasuk, jika dapat diberlakukan, identifikasi pendekatan program percontohan nasional atau regional dengan potensi yang signifikan untuk replikasi, serta pembangunan dalam mekanisme proses belajar mengajar, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang bersangkutan. FIP sebaiknya secara proaktif mengkomunikasikan pelajaran ini kepada UNFCCC dan para pemrakarsa bersangkutan lainnya. FIP juga harus berusaha memasukkan ke dalam pelajaran yang telah dipetik dari pemrakarsa bersangkutan lainnya.. IV.
PERSYARATAN NEGARA
14.
Persyaratan Negara FIP akan ditetapkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a) Persyaratan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) (menurut Organisasi Kerjsama dan Pengembangan Perekonomia/Komite Bantuan Pembangunan (OECD/DAC) Panduan); b) Program Negara MDB Aktif. Untuk keperluan dokumen ini, yang dimaksud dengan program “aktif” adalah di mana MDB memiliki program pinjaman dan/atau dialog kebijakan yang sedang berjalan dengan negara tersebut.
V.
KRITERIA PEMILIHAN PERCONTOHAN NEGARA ATAU WILAYAH
8 15. Dampak transformasi melalui sedikit program sebaiknya lebih diutamakan dibanding dampak yang terbatas dari banyak program. Pemilihan negara atau daerah percontohan harus didasarkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) Berpotensi secara signifikan akan menyebabkan berkurangnya emisi gas rumah kaca dari deboisasi/penebangan hutan dan degradasi hutan, atau mengarah pada upaya lebih lanjut untuk melestarikan, mengelola secara berkelanjutan atau meningkatkan pasokan karbon hutan, bersamaan dengan melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung kehidupan pedesaan; b) Berpotensi berkontribusi terhadap tujuan FIP (mohon lihat "Bagian II: Maksud, Tujuan dan Lingkup FIP") dan mematuhi prinsip FIP (lihat "Bagian III: Prinsip FIP"); c) Kesiapan dan kesanggupan negara – baik secara kelembagaan ataupun lainnya – untuk melaksanakan prakarsa REDD dan mengatasi pendorong langsung dan dasar utama dari penebangan hutan dan degradasi hutan, dengan mempertimbangkan upaya pemerintah hingga saat ini dan kebersediaan pemerintah untuk melakukan pendekatan strategis untuk REDD dan memadukan peran hutan ke dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan; d) Distribusi Negara di seluruh wilayah dan bioma, dengan memastikan apakah negara contoh menghasilkan pelajaran tentang bagaimana cara mencapai skala yang ditentukan mengenai: (i) tindakan langsung untuk mengurangi tingginya tingkat penebangan hutan dan degradasi hutan; (ii) pelestarian pasokan karbon hutan yang tersedia di dalam hutan primer (negara-negara dengan jumlah hutan yang tinggi dan penebangan hutan yang rendah); (iii) peningkatan cadangan karbon hutan di lahan terdegradasi; dan (iv) membangun kapasitas efektif untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. VI.
KRITERIA UNTUK STRATEGI, PROGRAM DAN PROYEK INVESTASI FIP
16. FIP akan menggunakan kriteria berikut dan indikator yang tercantum dalam Lampiran II dari dokumen ini dengan tujuan untuk meninjau kembali strategi, program dan proyek investasi, dengan mempertimbangkan dampak transformasi maksimal terhadap sumber daya FIP: a) Potensi Penanggulangan Perubahan Iklim. Strategi, program dan proyek investasi FIP harus mengarah pada penurunan penebangan hutan dan degradasi hutan secara signifikan, serta mendorong kebijakan dan tindakan pencegahan untuk pengelolaan perbaikan hutan yang mengarah pada pengurangan emisi, dan kelestarian dan peningkatan cadangan karbon hutan; b) Konsistensi dengan tujuan dan prinsip FIP. Strategi, program dan proyek investasi FIP harus berkontribusi pada tujuan FIP dan mematuhi prinsip-prinsip FIP;
9 c) Pendorong dari penebangan hutan dan degradasi hutan. Strategi, program dan proyek investasi FIP harus menilai dan menangani pendorong langsung dan pokok dari penebangan hutan dan degradasi hutan di dalam dan di luar sektor kehutanan, menghindari timbulnya insentif yang bersifat negatif dan menjamin pendekatan holistik dan inklusif nasional untuk REDD; d) Proses dan partisipasi yang inklusif dari seluruh pemangku kepentingan kunci, termasuk masyarakat pribumi dan masyarakat lokal. Sesuai dengan instrumentasi internasional, kewajiban dan dan ketentuan hukum nasional, strategi, program dan proyek investasi FIP di tingkat negara atau wilayah akan dirancang dan dilaksanakan berdasarkan proses konsultasi dengan masyarakat, dengan partisipasi penuh dan efektif dari semua pihak yang bersangkutan mengenai hal-hal yang mempengaruhi hak istimewa mereka, termasuk dalam kelompok tertentu yang secara historis cenderung terpinggirkan, seperti masyarakat pribumi, masyarakat lokal dan perempuan; Kegiatan yang dibiayai oleh FIP harus sesuai dengan, dan/atau pelengkap, rencana pembangunan nasional berkelanjutan dan didasarkan pada dukungan masyarakat luas dan kerja sama yang efektif antara masyarakat pribumi dengan masyarakat lokal, departemen pemerintah, sektor swasta dan lembaga keuangan dalam merencanakan dan melaksanakan strategi investasi. FIP juga berusaha melibatkan para pemangku kepentingan utama lainnya, seperti kelompok utama yang diidentifikasi oleh Agenda 21. Pedoman yang disajikan dalam Lampiran III dari dokumen ini harus diikuti agar memudahkan tercapainya partisipasi penuh dan efektif yang dilakukan oleh masyarakat pribumi dan masyarakat lokal, yang kemungkinan dipengaruhi oleh strategi, program, strategi atau proyek yang diusulkan dalam proses konsultasi umum. e) Dampak Demonstrasi. Strategi, program dan proyek investasi FIP harus mendukung program pilot nasional atau wilayah yang dapat direplikasi, untuk menunjukkan bagaimana meningkatkan masyarakat, swasta dan sumber daya lainnya dan kegiatan dalam rangka mencapai perubahan transformasi; f) Tata kelola kehutanan. Strategi, program dan proyek investasi FIP harus memanfaatkan pelajaran tentang perbaikan inklusif dan efektif dalam tata kelola dan peningkatan penegakan hukum di sektor lingkungan lainnya. Investasi FIP harus mendukung perbaikan tersebut sebagai satu kesatuan dari tindakan dan kebijakan yang diperlukan untuk memastikan hasil hutan terkait dengan perubahan iklim. Kriteria dan indikator tata kelola hutan harus diintegrasikan ke dalam rancang proyek serta ke dalam penilaian kinerja untuk memastikan hasil yang terukur; g) Menjaga dan melindungi integritas hutan alam. Sejalan dengan tujuannya, FIP harus melindungi hutan alam dan tidak akan memberikan dukungannya terhadap konversi, penebangan hutan atau degradasi hutan tersebut, antara lain, melalui penebangan industri, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman atau konversi
10 pertanian berskala besar lainnya. Secara khusus, FIP akan menjaga dan melindungi hutan bernilai konservasi tinggi. Pertimbangan khusus akan diberikan sesuai keadaan nasional, termasuk kebutuhan pembangunan negara-negara dengan tutupan hutan yang tinggi dan tingkat penebangan hutan yang rendah; h) Kemitraan dengan sektor swasta. Strategi, program dan proyek investasi FIP, akan mengembangkan dan melaksanakan model untuk bekerja dengan, dan memanfaatkan sumber daya dari sektor swasta, termasuk lembaga keuangan, dalam pelaksanaan yang efektif dari strategi, program dan proyek investasi REDD; i) Kelayakan ekonomi dan keuangan. Strategi, program dan proyek investasi FIP harus bertindak sebagai katalisis model yang menguntungkan secara keuangan dan dapat mempertahankan diri sendiri untuk REDD dalam skala besar, tanpa perlu adanya subsidi berlanjut; j) Pengembangan kapasitas. Strategi, program dan proyek investasi FIP akan membangun kapasitas pelaksanaan lokal dan nasional dan lembaga. VII.
SUB-KOMITE FIP
17. Sesuai dengan Kerangka Kerja Pemerintahan SCF, Komite Dana Perwalian SCF akan membentuk dan mendirikan Sub-Komite untuk FIP (FIP S-C) untuk mengawasi operasi dan kegiatan Program Percontohan. 18.
FIP-SC meliputi sebagai berikut:
a) sampai dengan enam perwakilan dari negara-negara yang memberikan kontribusi kepada FIP, dan diidentifikasi melalui konsultasi di antara kontributor tersebut, dan paling tidak salah satu dari mereka akan menjadi anggota Komite Fund Perwalian SCF; b) sejumlah perwakilan yang sesuai dari negara-negara penerima yang memenuhi syarat bagi FIP, dipilih berdasarkan wilayah dan diidentifikasi melalui konsultasi antara negara-negara tersebut, setidaknya salah satu dari negara tersebut harus merupakan Anggota Komite Dana Perwalian SCF. Untuk tujuan ini, yang dimaksud dengan negara penerima yang memenuhi syarat adalah negara yang memenuhi persyaratan berdasarkan Bagian IV tersebut atas; dengan ketentuan bahwa setiap negara dipilih sebagai negara percontohan untuk FIP pada saat pemilihan perwakilan, negara tersebut harus diberikan prioritas untuk mewakili negara-negara penerima yang memenuhi syarat berdasarkan ayat ini. 19. Seluruh negara pilot berdasarkan program, anggota Komite MDB dan Wali Amanat dapat menghadiri FIP-SC sebagai pengamat aktif. 20.
FIP-SC akan mengundang sebagai pengamat aktif:
11 a) Wakil dari Sekretariat FCPF, Fasilitas Lingkungan Global, UNFCC dan Sekretariat Teknis PBB-REDD; dan b) Perwakilan berikut akan diidentifikasi melalui proses pemilihan terbuka dan inklusif sendiri: i. ii. iii.
2 wakil masyarakat sipil; 2 wakil masyarakat pribumi; dan 2 wakil sektor swasta.
21. Selain 6 pengamat aktif sebagaimana tercantum di atas, masing-masing konstituen yang diidentifikasi dalam sub ayat 20 (b) dapat memilih dua pengganti untuk menemani wakil konstituen di ruang pertemuan selama pertemuan Sub-Komite. Dengan mengakui kepentingan dan kebutuhan khusus masyarakat pribumi, Unit Administrasi CIF akan membiayai, selain pembiayaan yang diberikan untuk perwakilan konstituen dari negara berkembang sebagaimana tercantum dalam sub ayat 20 (b), perjalanan dan subsistensi pengganti dari masyarakat pribumi. 22. Pengambilan keputusan akan dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota FIP-SC sesuai dengan aturan prosedur untuk Komite Dana Perwalian SCF, yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap FIP-SC. Dengan menyadari bahwa proses partisipatif, inklusif, dan transparan akan meningkatkan kualitas kegiatan FIP, maka FIPSC harus berupaya memperoleh pandangan perhatian pengamat aktif dalam pertimbangannya. FIP-SC harus mengundang partisipasi mereka sebagai pengamat aktif dalam kelompok kerja yang dibentuk oleh FIP-SC. Apabila diminta oleh pengamat aktif tersebut, FIP-SC harus meluangkan waktu untuk pertanyaan dan jawaban tentang keputusan yang diambil oleh FIP-SC. 23. Sesuai dengan kebijakan atas pengungkapan dokumen yang disiapkan untuk keperluan Dana Iklim Investasi dan aturan prosedur untuk Komite Dana Perwalian SCF, ringkasan Ketua Bersama dari setiap pertemuan FIP-SC akan disiapkan untuk mencatat kesimpulan, dan keputusan yang diambil pada, setiap pertemuan. Ringkasan Ketua Bersama akan disediakan untuk umum. Segala dokumen kebijakan yang akan disetujui oleh FIP-SC, termasuk, antara lain, dokumen yang dikembangkan untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan ayat 25 (d) dan (f) dari dokumen ini, akan disediakan untuk umum di situs web FIP untuk dikaji dan diberikan saran paling tidak empat minggu sebelum FIP S-C mempertimbangannya. Dokumen kebijakan yang diusulkan dan final, serta seluruh saran atau komentar yang diterima pada dokumen tersebut, akan dikirimkan ke situs web FIP. 24. Diakui bahwa sesuai dengan keputusan Komite Dana Perwalian SCF dan aturan prosedur, para pengamat aktif dapat: a) meminta lantai selama diskusi SC FIP untuk melakukan intervensi secara lisan, b) meminta Ketua Bersama untuk menambahkan item agenda ke dalam agenda sementara, dan
12 c) merekomendasikan SC FIP atau ahli eksternal Ketua Bersama untuk membicarakan item agenda khusus. Fungsi FIP-SC 25.
FIP-SC akan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:
a) menyetujui jumlah program percontohan negara atau daerah; b) menyetujui kerangka acuan untuk, dan komposisi, kelompok ahli; c) menunjuk anggota kelompok ahli; d) menyetujui kriteria yang diuraikan untuk pemilihan negara atau daerah percontohan berdasarkan bagian V "Kriteria Pemilihan Negara atau Daerah Percontohan" dan pedoman yang harus diikuti oleh kelompok ahli tersebut; e) memilih negara pilot dengan mempertimbangkan rekomendasi dari kelompok ahli; f) menyetujui prioritas pemrograman yang telah dijabarkan dan kriteria operasional berdasarkan bagian VI, "Kriteria untuk Strategi, Program dan Proyek Investasi FIP "; g) menyetujui syarat-syarat dan modal pembiayaan untuk FIP, termasuk untuk kegiatan sektor swasta; h) mendorong pengembangan kegiatan lebih lanjut dalam strategi investasi untuk pembiayaan FIP; i) menyetujui pembiayaan FIP untuk program dan proyek; j) memastikan komplementaritas antara kegiatan yang diramalkan untuk FIP dengan kegiatan negara-negara berkembang, organisasi dan prakarsa regional yang bersangkutan serta rekan pembangunan lainnya yang aktif di bidang perubahan iklim dan hutan, termasuk FCPE dan upaya MDB lainnya, Program REDD-PBB and upaya PBB lainnya serta GEF; k) memastikan bahwa program FIP menyiapkan ketentuan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas investasi FIP dan untuk mengembangkan kriteria pelaporan penuh dan kerangka pengukuran kinerja, dengan mempertimbangkan Lampiran II dari dokumen ini; l) secara berkala mengkaji dan mengumumkan efektifitas dan dampak dari program dan kegiatan FIP, dan memastikan bahwa "pelajaran yang dipelajari" diterapkan untuk investasi FIP di kemudian hari dan dikirimkan melalui Komite Dana Perwalian SCF kepada UNFCCC dan para pemangku kepentingan lainnya;
13 m) menjalankan fungsi lainnya sebagaimana dianggap tepat dan layak bagi mereka untuk memenuhi tujuan FIP. VIII. KELOMPOK AHLI 26. Sebuah Kelompok Ahli akan dibentuk dan ditetapkan oleh FIP-SC untuk membuat rekomendasi tentang pemilihan negara atau regional percontohan FIP. FIP-SC akan memberikan Kelompok Ahli tersebut penjelasan kriteria dan petunjuk pemilihan. Kelompok Ahli akan memberikan rekomendasi kepada FIP-SC dalam daftar pendek negara atau daerah percontohan. 27. Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud meliputi orang perseorangan yang bertindak dalam kedudukan pribadi mereka, yang dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman strategis dan operasional mereka, serta keragaman perspektif mereka, termasuk pengetahuan dalam aspek ilmiah, ekonomi, lingkungan dan sosial mengenai pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem hutan dan perubahan iklim, gender dan kehutanan, sektor swasta, pemerintahan dan kelembagaan dan perencanaan pembangunan. Anggota Kelompok Ahli harus dipilih sesuai dengan kriteria yang akan disetujui oleh FIP-SC, dengan mempertimbangkan kualifikasi profesional dari para ahli tersebut. Kelompok ini harus seimbang secara gender, termasuk ahli baik dari negara maju maupun negara berkembang berdasarkan kondisi geografis yang sama, masyarakat pribumi dan masyarakat lokal, dan harus menerima dukungan yang diperlukan untuk memenuhi fungsi mereka dengan benar. IX.
PROSES PEMOGRAMAN FIP4
28. Sebelum membentuk Kelompok Ahli, FIP-SC akan menentukan jumlah negara contoh yang akan dibiayai dan kriteria untuk pilihan negara. 29. Setelah itu Unit Administrasi akan memberitahukan negara-negara yang memenuhi syarat, melalui kantor negara MDB, program dan meminta penyampaian penjelasan singkat mengenai kepentingan oleh pemerintah untuk dipertimbangkan sebagai negara percontohan. 30. Kelompok Ahli, yang menerapkan kriteria yang telah diuraikan untuk pemilihan pilot negara atau wilayah sebagaimana disetujui oleh FIP-SC, akan memberikan rekomendasi dan saran mengenai daftar singkat negara atau wilayah percontohan. 31. FIP-SC akan memilih negara atau daerah percontohan dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Kelompok Ahli. Kemudian, Unit Administrasi akan memberitahukan setiap negara yang telah dipilih, melalui kantor negara MDB, dan menyampaikan kepentingan pemerintah agar turut serta dalam FIP. 32. Untuk setiap negara atau daerah percontohan yang dipilih dan dikonfirmasi, MDB yang bersangkutan, baik unit masyarakat maupun sektor swasta, akan menyelenggarakan 4
Silakan lihat Lampiran I dari Dokumen ini untuk Diagram proses pemograman.
14 misi bersama untuk mendukung pemerintah atau kelompok pemerintah dalam mengembangkan suatu strategi investasi. Pengembangan strategi investasi harus bersifat inklusif, transparan dan partisipatif, dengan melibatkan: departemen sektoral; pemerintah propinsi, negara atau lokal; mitra pembangunan yang bekerja di negara itu, termasuk badan Pembangunan Bangsa-bangsa (PBB) dan badan pembangunan bilateral, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat pribumi, kelompok perempuan dan masyarakat lokal; sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. 33. Proses pemrograman FIP akan sepenuhnya mempertimbangkan rencana pembangunan yang berkelanjutan, upaya perubahan iklim nasional, program yang berkaitan dengan kehutanan, dan operasi MDB yang sedang berlangsung dan direncanakan dalam sektor kehutanan di negara tersebut, dan membangun sumber pendanaan iklim dan hutan lainya dan prakarsa dengan cara saling melengkapi dan memanfaatkan dukungan keuangan selanjutnya. 34. Para anggota dan pengamat aktif FIP-SC akan diberitahukan terlebih dahulu mengenai misi bersama. Hasil dari tindak kolaboratif tersebut akan dijadikan sebagai strategi investasi, yang dikembangkan di bawah kepemimpinan dari, dan diselesaikan, disetujui dan dimiliki oleh pemerintah negara penerima, untuk penggunaan sumber daya FIP melalui program MDB bersama. Konsep dari strategi investasi akan tersedia untuk negara untuk keperluan konsultasi. Strategi investasi akan diserahkan kepada FIP-SC untuk mendapatkan kajian dan dukungan untuk pengembangan kegiatan lebih lanjut sebagaimana terkandung dalam rencana tersebut untuk mendapatkan pendanaan FIP. Strategi investasi akhir akan diumumkan di seluruh negeri dan dapat dilihat di situs FIP pada saat yang sama dengan penyampaiannya kepada FIP-SC, untuk memungkinkan ketersediaan waktu yang cukup untuk pengkajian dan saran masyarakat sebelum memperoleh dukungan dari FIP-SC. 35. Setelah strategi investasi memperoleh dukungan dari FIP-SC, konsep proyek dan program akan dikembangkan melalui proses pemerintahan yang dipimpin oleh negaranegara ke dalam rincian proposal. Dalam mengembangkan proposal tersebut, pemerintah akan menunjukkan apakah program atau proyek tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah nasional, regional, atau daerah, masyarakat pribumi atau organisasinya, organisasi berbasis masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta atau anggota masyarakat sipil lainnya. Dokumen yang terkait dengan program dan proyek yang diusulkan akan disiarkan kepada umum dalam negeri dan dilihat di alamat situs FIP pada saat yang sama sebagaimana hal tersebut disampaikan kepada FIPSC, sehingga memungkinkan adanya waktu yang cukup bagi masyarakat untuk melakukan peninjauan dan memberikan saran sebelum disetujui oleh FIP-SC. 36. Proses Pemrograman, persetujuan dan pengawasan FIP akan dilakukan dengan mengikuti kebijakan dan prosedur MDB, termasuk kebijakan pengungkapan MDB yang bersangkutan.
15 37. Pemerintah dari negara-negara percontohan akan membentuk, atau mengidentifikasi komite pengarah lintas multi pemangku kepentingan tingkat nasional untuk membantu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program, yang akan melibatkan perwakilan dari pemerintah propinsi, negara bagian dan lokal, masyarakat pribumi dan masyarakat lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta dan anggota lain dari masyarakat sipil.
X.
INISIATIF YANG TERDEDIKASI UNTUK MASYARAKAT PRIBUMI DAN MASYARAKAT LOKAL
38. Diperlukan partisipasi penuh, efektif, dan terus menerus dari masyarakat pribumi dan masyarakat lokal dalam rancang dan pelaksanaan strategi investasi FIP. Partisipasi ini akan sangat tergantung pada penguatan kedudukan kelompok-kelompok ini dalam memainkan peran aktif dan terinformasi dalam proses REDD nasional pada umumnya dan proses FIP khususnya, serta pada pengakuan dan dukungan hak kepemilikan mereka, peran pelayanan hutan, dan sistem manajemen hutan tradisional. Mekanisme hibah khusus harus ditetapkan berdasarkan FIP dalam rangka memberikan hibah kepada masyarakat pribumi dan masyarakat lokal di negara atau daerah percontohan untuk mendukung partisipasi mereka dalam pengembangan strategi, program dan proyek investasi FIP. Pada tahap pelaksanaan, hibah yang diberikan kepada masyarakat pribumi dan masyarakat lokal akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari setiap negara percontohan. 39. Ruang lingkup kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendukung mekanisme hibah yang didedikasikan untuk masyarakat pribumi dan masyarakat lokal (dan organisasi pendukung yang ditunjuk) meliputi, antara lain, dukungan untuk mengamankan dan memperkuat penguasaan tanah adat dan hak-hak sumber daya dan sistem pengelolaan hutan tradisional masyarakat pribumi dan masyarakat lokal; dukungan, termasuk pembangunan kapasitas sebagaimana diperlukan, dalam rangka pengembangan proposal proyek percontohan oleh masyarakat pribumi dan masyarakat lokal maupun pelaksanaannya, serta dukungan atas keterlibatan masyarakat pribumi dan masyarakat lokal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan hutan, sesuai dengan peraturan dan perundangan nasional yang bersangkutan. 40. Prinsip-prinsip dan prioritas operasional, modalitas pendanaan dan tata kelola mekanisme hibah terdedikasi akan dikembangkan melalui konsultasi yang luas dan transparan dengan masyarakat pribumi dan masyarakat lokal (dan organisasi mereka yang ditunjuk) di seluruh wilayah hutan, dan berdasarkan pelajaran yang dipetik dari mekanisme yang ada. Kerangka acuan (TOR) untuk pengembangan proposal mekanisme terdedikasi akan disusun oleh perwakilan masyarakat pribumi dan masyarakat sipil yang dipilih untuk ikut serta dalam pertemuan rancang FIP (atau subset daripadanya), melalui konsultasi dengan masyarakat pribumi dan masyarakat lokal, dan seorang konsultan yang berkualitas. Sebuah proposal untuk mekanisme berdedikasi akan diajukan kepada FIPSC untuk diperiksa dan disetujui.
16 XI.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
41. Pemantauan di tingkat negara akan dikoordinasikan melalui komite pengarah pemangku kepentingan multi-level sebagaimana dimaksud dalam ayat 37. Pemantauan di tingkat negara harus bersifat partisipatif (termasuk keterlibatan masyarakat pribumi dan masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat sipil dalam pengumpulan data dan analisis), transparan dan dapat diverifikasi. Sistem pemantauan hutan independen yang dikembangkan selama dekade terakhir akan disesuaikan untuk memasukkan REDD dan dapat dikembangkan apabila tidak ada. Jenis pemantauan ini akan memudahkan penilaian independen dalam aspek hukum sosial, ekonomi, pelaksanaan dan manajemen tata kelola hutan yang bersifat penting bagi keberhasilan jangka panjang dari setiap upaya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penebangan hutan dan degradasi hutan. 42. Para FIP-SC akan memberikan laporan kepada Komite Dana Perwalian SCF mengenai hasil, pengeluaran dan pelajaran yang telah diperoleh dari negara-negara percontohan sebagaimana dicapai pada tingkat program, negara dan proyek, berdasarkan hasil pemantauan MDB dan hasil tinjauan FIP-SC mengenai efektifitas dan dampak dari program dan kegiatan FIP. Sebuah evaluasi independen bersama dari operasi FIP dan kegiatannya, termasuk tata kelola dan proses seleksi sendiri yang dilaksanakannya, akan dilakukan setelah tiga tahun beroperasi oleh departemen evaluasi independen MDB. Pelajaran dan hasil yang dicapai melalui FIP akan dipublikasikan dan tersedia untuk umum. 43. Kriteria pelaporan penuh dan kerangka kerja untuk perencanaan, dampak, pembelajaran dan evaluasi akan ditinjau dan disetujui oleh FIP-SC. Kerangka kerja tersebut akan disusun berdasarkan maksud, prinsip dan kriteria FIP, sebagaimana diatur dalam bagian II, III dan VI tersebut di atas dan Lampiran II dari dokumen ini.
17 Lampiran I: Diagram Alur untuk Pemograman FIP FIP-SC akan menyetujui jumlah negara atau daerah percontohan serta kriteria untuk pemilihan negara
Unit Administrasi, melalui MDB, akan memberitahukan negara mengenai program dan meminta pernyataan minat
Kelompok Ahli akan memberikan rekomendasi dan saran mengenai daftar singkat pilot negara dan daerah dengan memberlakukan kriteria pemilihan yang telah disetujui
Pemilihan negara atau daerah percontohan oleh FIP-SC, negara yang terpilih diminta untuk memberikan penjelasan mengenai ketertarikan mereka untuk ikut serta [ Misi bersama negara-negara yang dipimpin MDB untuk mengembangkan strategi investasi
FIP-SC mendukung strategi investasi untuk pengembangan konsep proyek dan program lebih lanjut
Persiapan proyek dan program investasi FIP
Keputusan Pembiayaan FIP untuk suatu proyek atau program oleh FIP-SC
Pengolahan proyek selanjutnya sesuai dengan prosedur MDB termasuk persetujuan akhir
18 Lampiran II Panduan Awal mengenai Bagaimana Perubahan Trasformasi akan Didefinisikan dan Dikaji berdasarkan Program Investasi Hutani,ii Tujuan dari lampiran ini adalah untuk memberikan panduan tentang bagaimana tujuan keseluruhan FIP, "perubahan transformasi", dapat dipahami dalam konteks keragaman kriteria dan prinsip FIP. Pertimbangan yang tercantum di bawah ini, bersama dengan kriteria yang ditetapkan dalam Bagian VI, akan digunakan dalam penilaian strategi, program dan proyek investasi serta dalam memprioritaskan program atau proyek dengan tujuan untuk memulai dan memudahkan langkah-langkah menuju dampak transformasi. Pertimbangan ini juga akan menginformasikan perkembangan indikator terukur untuk proses penilaian dan kerangka hasil penuh untuk FIP secara keseluruhan. Kriteria FIP untuk memulai Perubahan Transformasi 1. Potensi
Acuan FIP 16 (a)
Pertimbangan Petunjuk untuk Pembangunan Indikator FIP di Kemudian Hari dan kerangka kerja untuk perencanaan, dampak, pembelajaran dan evaluasi untuk FIPiii
Penanggulangan Perubahan Iklim
2. Menujukkan pendorong deboisasi dan degradasi
16 (c)
3. Penetapan ketentuan tata kelola terkait kehutanan
16 (f)
Prestasi atau pencapaian potensi proyeksi penghematan gas rumah kaca yang signifikan dari (i) pencegahan penebangan hutan dan degradasi hutan dan/atau (ii) gas rumah kaca yang dipisahkan, berdasarkan tingkat referensi yang secara jelas diartikulasikan (garis dasar) untuk menilai pengurangan emisi kotor (penghematan). Area Hutan yang dilestarikan, dipulihkan, dan dikelola secara berkelanjutan, dilindungi atau dihutankan/dihutankan kembali. Nilai baik untuk masyarakat dan bukan pasar dari hutan akan diberikan dengan bobot yang sesuai. Penilaian mengidentifikasi penyebab langsung, mendasar, dan pendorong dari deboisasi (penebangan hutan) dan degradasi hutan Kesenjangan, tantangan dan peluang strategis untuk menghentikan terjadinya penebangan hutan dan degradasi diidentifikasi dan langkah-langkah untuk mengatasinya diprioritaskan, dengan memasukkan pelajaran yang diperoleh dari upaya di masa lalu. Langkah-langkah menghasilkan insentif positif dan mengembalikan insentif bermasalah di seluruh sektor dan menyebabkan perubahan yang tetap. Tantangan dan kebutuhan pemerintahan yang relevan secara sistematis dinilai dan ditangani secara praktis. Kriteria dan indikator pemerintahan yang ditetapkan dan garis dasar yang ditetapkan. Tindakan penyelesaian perselisihan akan dilakukan di tempat, secara lokal dan nasional.
19
Kriteria FIP untuk memulai Perubahan Transformasi
Acuan FIP
4. Kepemilikan, kesiapan dan kemampuan Negara dalam menjalankan inisiatif REDD
13 (a), 15 (c)
5. Memanfaatkan sumber daya pembiayaan tambahan, termasuk dari sektor swasta
11 (b)
6. Memadukan pembangunan berkelanjutan (mata pencaharian, keanekaragaman hayati, ekosistem, kelangsungan hidup ekonomi)
13 (b), 16 (i)
7. Inklusivitas proses dan partisipasi dari semua pihak yg berkepentingan, termasuk masyarakat pribumi & masyarakat
16 (d)
Pertimbangan Petunjuk untuk Pembangunan Indikator FIP di Kemudian Hari dan kerangka kerja untuk perencanaan, dampak, pembelajaran dan evaluasi untuk FIPiii
Strategi REDD atau strategi nasional layak lainnya untuk sektor kehutanan yang ditujukan untuk pendekatan nasional yang berkelanjutan dan holistik, termasuk pemangku kepentingan yang beragam, disetujui atau dalam pengembangan Penegasan komitmen politik tingkat tinggi Memfungsikan kerangka kerja kelembagaan dan mekanisme koordinasi lintas sektoral di tempat untuk memberikan REDD dan mengintegrasikan peran hutan ke dalam strategi pembangunan nasional berkelanjutan. Baik lembaga keuangan umum maupun swasta yang terlibat dalam strategi FIP dan pengembangan dan pelaksanaan program, sesuai dengan panduan yang terpisah pada keterlibatan yang akan dikembangkan Rasio swasta terhadap dana pemerintah yang diinvestasikan benar-benar mencerminkan pengaruh yang besar, umumnya paling tidak 4:1, dalam keadaan di mana investasi sektor swasta tepat dilakukan. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dinilai dan ditangani secara transparan dan inklusif Proposal menetapkan bagaimana program akan melakukan katalisasi, memberikan dukungan, dan melakuka pengukuran dan pemantauan terhadap pengiriman, antara lain sebagai berikut (sebagaimana perlu): i. Perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dapat dibuktikan dari masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk pengurangan angka kemiskinan, pembagian keuntungan yang adil, dan pengakuan terhadap hak dan peran masyarakat pribumi dan masyarakat lokal; ii. Perlindungan dan peningkatan keanekaragaman hayati iii. Memperkuat ketahanan ekosistem, sesuai dengan pelayanan ekosistem iv. Kelangsungan hidup perekonomian. Menunjukkan konsultasi berkelanjutan dan partisipasi dari berbagai pihak pemerintahan dan bukan-pemerintah, termasuk masyarakat pribumi dan masyarakat lokal, dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi, program dan proyek.
20
Kriteria FIP untuk memulai Perubahan Transformasi
Acuan FIP
lokal
8. Langkah-langkah peningkatan kapasitas untuk institusi lokal dan nasional yang telah diidentifikasi, termasuk masyarakat pribumi dan masyarakat lokal 9. Mengadakan koordinasi dengan Upaya REDD lainnya
Pertimbangan Petunjuk untuk Pembangunan Indikator FIP di Kemudian Hari dan kerangka kerja untuk perencanaan, dampak, pembelajaran dan evaluasi untuk FIPiii
16 (j), X 38-40
13 (d)
10. Demonstrasi, pembelajaran dan dampak kapasitas
11 (c), 13 (f), 16 (e),
11. Melindungi integritas hutan alam
16(g)
12. Hasil terukur dan hasil berdasarkan pendekatan
13(c)
Sesuai dengan panduan konsultasi yang terkandung dalam Lampiran III dari dokumen rancang FIP. Kapasitas kelembagaan dan pembiayaan lokal dan nasional perlu dinilai, diprioritaskan dan diselesaikan dengan cara yang tetap, sehingga mengakibatkan perubahan struktural. Kapasitas masyarakat pribumi dan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam rancang, pelaksaaan dan pemantauan dinilai dan langkahlangkah prioritas untuk penguatan kapasitas akan diidentifikasi. Kapasitas kelembagaan dan keuangan lokal dan nasional perlu dinilai, diprioritaskan dan dihadapi dengan cara yang langgeng, yang menyebabkan perubahan struktural. Kapasitas masyarakat adat dan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam perancangan, implementasi dan pemantauan dinilai dan prioritas langkahlangkah untuk penguatan kapasitas diidentifikasi. Rencana bertujuan untuk memberikan inovasi sesuai skala dan pendekatan program yang akan mengarah pada perbaikan berkelanjutan pada kapasitas kelembagaan dan manusia dan praktek aktual dari pengelolaan dan konservasi hutan yang berkelanjutan. Stretegi pemantauan dan evaluasi akan memberikan pembuktian terhadap dampaknya dan mengambil pelajaran untuk kelangsungan hidup/keefektifan dari model tersebut. Rencana mencakup strategi pelajaran yang mempelajari dan memberikan baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya persiapan untuk kegiatan Selatan-Selatan. Rencana mengembangkan atau mengusulkan penilaian dan pemetaan terhadap tutupan hutan, jenis hutan dan pola penggunaan, termasuk identifikasi dan pemetaan hutan dengan nilai pelestarian tinggi Sesuai dengan ayat 16 (g) dari dokumen rancang FIP. Pendekatan partisipatif dan independen terhadap pemantauan dan evaluasi, termasuk antara lain perubahan dalam deboisasi (penebangan hutan) dan degradasi hutan, keanekaragaman hayati, ekosistem, tata kelola hutan, dan manfaat ekonomi dan sosial.
21
i
Lampiran ini memberikan pedoman keseluruhan dalam memprioritaskan strategi, program dan proyek FIP dengan mengindahkan perubahan transformasi. Panduan ini diberikan berdasarkan pengembangan lebih lanjut oleh FIP-SC setelah menyelesaikan proses rancang. ii FIP akan memberikan pertimbangan dan apabila perlu, pengaruh, keputusan yang diambil oleh UNFCC mengenai mekanisme hutan; kriteria dan indikator FIP akan diberlakukan dan disesuaikan sesuai keadaan. iii Pertimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap penilaian strategi, proyek dan program FIP yang diajukan. Dengan demikian, pertimbangan tersebut tidak hanya meliputi hal-hal yang terkait dengan hasil menengah dan akhir, namun juga pertimbangan untuk isi kandungan dari proposal FIP.
22 Lampiran III Pedoman Konsultasi yang akan dilakukan sesuai dengan sub ayat 16 (d) dari Dokumen Rancang untuk Program Investasi Hutan 1. Konsultasi dengan masyarakat pribumi dan masyarakat lokal yang mungkin akan dipengaruhi oleh strategi, program dan proyek investasi yang diusulkan, dapat terjadi secara bebas dan sukarela, tanpa adanya manipulasi, campur tangan, atau pemaksaan eksternal. 2. Proses konsultasi mulai diadakan sejak awal dan dengan lead time yang memadai karena pengambilan keputusan di antara masyarakat pribumi dan masyarakat lokal seringkali menjadi proses berulang-ulang, dan memerlukan waktu yang cukup untuk sepenuhnya memahami dan memasukkan kepentingan dan rekomendasi dari masyarakat pribumi dan masyarakat lokal dalam rancang proses, strategi, program dan proyek konsultasi. 3. Masyarakat pribumi dan masyarakat lokal yang mungkin berpengaruh harus terlebih dahulu memiliki akses informasi yang tersedia mengenai maksud, rancang, dan lingkup strategi, program atau program yang diusulkan (termasuk pilihan yang bersangkutan). Informasi tersebut harus disediakan dan disajikan dengan cara, bentuk, dan bahasa yang sesuai dengan budaya dan mudah diakses. 4. Pendekatan Konsultasi dengan masyarakat pribumi dan masyarakat lokal harus: mengenali proses, organisasi dan lembaga masyarakat itu sendiri, termasuk antara lain, dewan tetua, kepala desa, dan pemimpin suku, serta organisasi masyarakat pribumi dan lembaga; menjamin partisipasi masyarakat luas, dan memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan, pemuda, dan orang tua. 5. Harus ada catatan yang berisi tentang proses konsultasi dan laporan mengenai hasil konsultasi publik yang diungkapkan dengan cara, bentuk dan bahasa yang sesuai secara budaya. 6. Suatu kesepakatan yang mencerminkan dukungan masyarakat luas terhadap program, strategi, atau proyek investasi akan diberikan dalam konsultasi tersebut sebelum strategi, program atau proyek tersebut dijalankan. 7. Dalam hal masyarakat pribumi, kesepakatan tersebut meliputi dukungan dari masyarakat yang diungkapkan oleh (para) pemimpin mereka. Selain itu, baik untuk masyarakat pribumi maupun masyarakat lokal, strategi, program atau proyek tidak boleh dilanjutkan apabila tidak memperoleh dukungan dari masyarakat luas, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman FIP ini. 8. Kesimpulan dan rekomendasi yang muncul dari konsultasi tersebut akan dipadukan dalam rancang dan pelaksanaan strategi, program, atau proyek investasi.
