dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar BAG.lAN HUKUM:PIDANA

SKRI'PSf

Dlajuklll1 UntukMelengkapi Tugas-tugas

dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM

Oleh

ILHAM PRASETYAGULTOM NIM: 980200068

BAG.lAN HUKUM :PIDANA

,

, FAKVLTAS HUKUM UNIVERSITAS StJ!'¥iAl'ERA UfARA MEI)AN 2005

Ilham Prasetya Gultom : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Lingkup Hukum Pidana Indonesia, 2005 USU e-Repository © 2008






ABSTRAK Skripsi ini beJjudul: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Lingkup Hukum Pidana Indonesia. Pennasalahan yangdiangkal dalam Skripsi ini ada\ah: (I) Bagaimana model yang diterapkan dalam meminta pertanggungjawaban korporasi ketika melakukan tindak pidana. (2) Mekanisme penempan model pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi. Metode penelitian daIam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif,

data primer diperoleh dan hasil penelitian Undang-undang tertulis khususnya Undang-undang Hukum Pidana, ditambah dengan data skunder yakni data-data yangdiperoleh dan hahan kepustakaan. Mengenai subyek atau pelaku perbnatan pidana secara umum hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan. yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembnat delik, disamping harns memenuhi unsurnnsur rumusan delikjuga hams ada kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Secam tooritis, dalam membuktikan apakah seseorang dapar dijaluhi pidana ada dna sistem yang dianut Sistem yang pertama memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dapat dipidana kalau perbnatannnya itu telah memenulti unsur-unsur rumusan delik tanpa hams melihat apakah dia mernpunyai kesalahan atau tidak. Sistern itu disebut sistem monoisme. Sistern kedna disebut sistern dna1isme, yaitu mernandang bahwa untuk menjatulti pidana, ada dua tahap yang periu dilaknkan. Pertama, hams dilihat terlebilt dahulu apakah perbuatan yang ditudultkan itu telah memenulti unsurunsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi, barn menuju kepada tahap kedua yaitu me1i1tat apakah ada kesaiahan dan apakah pelaku dapat dipenanggungjawabkan. Sistem pertanggungjawaban pidana pada umurnnya masih menganut asas ke&alahan. Namun. dengan adanya perl(ernbangan ilmu pengetahuan dan

teknologi diperlukan adanya penyimpangan atau pengecualian dati asas kesalahan, yaitu mengalrui asas Strict liability, Vicarious liability, Enterprise liability. Asas yang menyimpang dati asas kesalahan itu hanya diterpakan pada perbnatan pidana yang tertentu dan terbatas. Apabila pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur delik, ia hams dilepaskan dati segala tuntutan hukum. Berdasarkan Undang-undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku delik tidak mampu bertanggungjawab misalnya dibawah umur, sakit ingatan, daya paksa, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pads pelaku delik, Uodang-undang memaatkan pelakusehingga in lepas dati segala tuntutan

iv



























































































dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar BAG.lAN HUKUM:PIDANA

Recommend Documents