DAFTAR PUSTAKA Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik, UII Press, Yogyakarta Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta. Abdul Halim, Yanuar E. Restianto, dan I Wayan Karman. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Pramono Hariadi, Yanuar E. Restianto, dan Icuk Rangga Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta. Mohamad Mahsun, Firma Sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2010. Akuntansi Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
43
Lampiran 1
FORMULIR IDENTIFIKASI KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 Nama Pemda : Kabupaten Garut NO 1 2 3 4 5
TAHAPAN Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD Serta Raperkada Penjabaran APBD
OUTPUT
KETENTUAN TANGGAL SELESAI (OUTPUT)
REALISASI TANGGAL SELESAI (OUTPUT)
TW/ TTW
RKPD Kab/Kota
31 Mei 2012
01 Mei 2012
TW
Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Raperda APBD ke DPRD Persetujuan bersama Raperda APBD Perda APBD
31 Juli 2012
06 Agustus 2012
TTW
07 Oktober 2012
05 Oktober 2012
TW
30 Nopember 2012
18 Desember 2012
TTW
31 Desember 2012
16 Januari 2013
TTW
REALISASI TANGGAL SELESAI (OUTPUT)
TW/ TTW
14 Mei 2012
TW
31 Juli 2012
31 Agustus 2012
TTW
07 Oktober 2012
15 Oktober 2012
TTW
30 Nopember 2012
21 Desember 2012
TTW
31 Desember 2012
29 Januari 2013
TTW
REALISASI TANGGAL SELESAI (OUTPUT)
TW/ TTW
28 Mei 2012
TW
31 Juli 2012
02 Nopember 2012
TTW
07 Oktober 2012
13 Nopember 2012
TTW
30 Nopember 2012
26 Desember 2012
TTW
31 Desember 2012
31 Januari 2013
TTW
REALISASI TANGGAL SELESAI (OUTPUT)
TW/ TTW
14 Juni 2012
TTW
31 Juli 2012
07 Nopember 2012
TTW
07 Oktober 2012
21 Nopember 2012
TTW
30 Nopember 2012
10 Desember 2012
TTW
31 Desember 2012
11 Januari 2013
TTW
Nama Pemda : Kabupaten Kuningan NO 1 2 3 4 5
TAHAPAN Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD Serta Raperkada Penjabaran APBD
OUTPUT RKPD Kab/Kota Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Raperda APBD ke DPRD Persetujuan bersama Raperda APBD Perda APBD
KETENTUAN TANGGAL SELESAI (OUTPUT) 31 Mei 2012
Nama Pemda : Kabupaten Purwakarta NO 1 2 3 4 5
TAHAPAN Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD Serta Raperkada Penjabaran APBD
OUTPUT RKPD Kab/Kota Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Raperda APBD ke DPRD Persetujuan bersama Raperda APBD Perda APBD
KETENTUAN TANGGAL SELESAI (OUTPUT) 31 Mei 2012
Nama Pemda : Kabupaten Subang NO 1 2 3 4 5
TAHAPAN Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD Serta Raperkada Penjabaran APBD
OUTPUT RKPD Kab/Kota Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Raperda APBD ke DPRD Persetujuan bersama Raperda APBD Perda APBD
KETENTUAN TANGGAL SELESAI (OUTPUT) 31 Mei 2012
Lampiran 1
Nama Pemda : Kota Bandung NO 1 2 3 4 5
TAHAPAN Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD Serta Raperkada Penjabaran APBD
OUTPUT RKPD Kab/Kota Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Raperda APBD ke DPRD Persetujuan bersama Raperda APBD Perda APBD
KETENTUAN TANGGAL SELESAI (OUTPUT) 31 Mei 2012
REALISASI TANGGAL SELESAI (OUTPUT)
TW/ TTW
13 Juni 2012
TTW
31 Juli 2012
26 Desember 2012
TTW
07 Oktober 2012
27 Desember 2012
TTW
30 Nopember 2012
31 Desember 2012
TTW
31 Desember 2012
06 Februari 2013
TTW
REALISASI TANGGAL SELESAI (OUTPUT)
TW/ TTW
31 Mei 2012
TW
31 Juli 2012
30 Juli 2012
TW
07 Oktober 2012
15 Oktober 2012
TTW
30 Nopember 2012
13 Desember 2012
TTW
31 Desember 2012
18 Januari 2013
TTW
REALISASI TANGGAL SELESAI (OUTPUT)
TW/ TTW
29 Mei 2012
TTW
31 Juli 2012
07 Desember 2012
TTW
07 Oktober 2012
20 Desember 2012
TTW
30 Nopember 2012
26 Januari 2013
TTW
31 Desember 2012
25 Februari 2013
TTW
Nama Pemda : Kota Cirebon NO 1 2 3 4 5
TAHAPAN Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD Serta Raperkada Penjabaran APBD
OUTPUT RKPD Kab/Kota Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Raperda APBD ke DPRD Persetujuan bersama Raperda APBD Perda APBD
KETENTUAN TANGGAL SELESAI (OUTPUT) 31 Mei 2012
Nama Pemda : Provinsi DKI Jakarta NO 1 2 3 4 5
TAHAPAN Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan RKA-SKPD dan Penyampaian Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD di DPRD Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD Serta Raperkada Penjabaran APBD
OUTPUT RKPD Kab/Kota Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Raperda APBD ke DPRD Persetujuan bersama Raperda APBD Perda APBD
KETENTUAN TANGGAL SELESAI (OUTPUT) 31 Mei 2012
Lampiran 2
FORMULIR KENDALA PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 Nama Pemda : Provinsi DKI Jakarta Nama Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan Daerah NO
URAIAN PENYEBAB
1
Belum sinkronnya program dan kegiatan dalam renja SKPD dengan RPJMD, sehingga diperlukan tambahan waktu untuk melakukan sinkronisasi tersebut
2
TAPD terlambat menyusun rancangan KUA dan PPAS karena adanya proses penyusunan APBD-P tahun berjalan Kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada panitia anggaran DPRD karena transisi pergantian kepala daerah Kepala daerah terlambat menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD karena transisi pergantian kepala daerah Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena masih menggunakan cara manual belum menggunakan aplikasi komputer
3 4 5
Nama Pemda : Kabupaten Kuningan Nama Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah NO
URAIAN PENYEBAB
1
TAPD tidak mentaati jadwal pembahasan KUA dan PPAS seperti yang telah ditetapkan karena antara lain ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas
2
Panitia anggaran DPRD tidak mentaati jadwal pembahasan KUA dan PPAS seperti yang telah ditetapkan (misalnya karena tidak memenuhi kuorum, sedang dalam masa reses) SDM yang kurang memadai pada TAPD untuk menyusun rancangan pedoman penyusunan RKA-SKPD, baik secara kualitas maupun kuantitas Proses pembahasan dalam sidang DPRD yang berlarut-larut disebabkan karena DPRD menambahkan substansi ke dalam raperda APBD diluar nota kesepakatan KUA-PPAS Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan DPRD mengalami kendala karena terjadi tarik ulur dengan pihak eksekutif dalam pembahasan hasil koreksi
3 4
5
6
Penyampaian hasil evaluasi atas raperda APBD persetujuan bersama dan raperkada Penjabaran APBD belum mempertimbangkan lamanya waktu perjalanan
Lampiran 2
Nama Pemda : Kabupaten Garut Nama Unit Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset NO
1 2
URAIAN PENYEBAB
Realisasi jadwal sidang pembahasan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan APBD karena banyaknya agenda kegiatan DPRD Penyampaian raperda APBD persetujuan bersama dan raperkada penjabaran APBD oleh TAPD belum mempertimbangkan lamanya waktu perjalanan
Nama Pemda : Kabupaten Purwakarta Nama Unit Organisasi : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah NO
URAIAN PENYEBAB
1
Data terkait penyusunan KUA PPAS selain yang ada dalam RKPD tidak disediakan oleh SKPD dengan cepat/tepat TAPD belum menyusun jadwal pembahasan dengan panitia anggaran untuk membahas rancangan KUA dan PPAS Panitia anggaran DPRD tidak mentaati jadwal pembahasan KUA dan PPAS seperti yang telah ditetapkan (misalnya karena tidak memenuhi kuorum, sedang dalam masa reses) Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena terdapat agenda kegiatan yang lain Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena banyaknya perbaikanPerbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena banyaknya perbaikan Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan DPRD mengalami kendala karena banyaknya agenda kegiatan DPRD
2 3
4 5
6
Nama Pemda : Kabupaten Subang Nama Unit Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah NO
URAIAN PENYEBAB
1
SDM yang kurang memadai pada Bappeda untuk menyusun RKPD, baik secara kualitas maupun kuantitas (misalnya dalam pelaksanaan musrenbang; menjadwalkan pelaksanaan evaluasi; melakukan evaluasi; dan menginformasikan kepada SKP, dll) SDM yang kurang memadai pada TAPD untuk menyusun rancangan KUAPPAS, baik secara kualitas maupun kuantitas (misalnya kurang memahami peraturan; kurang kapabel) Penyampaian raperda APBD persetujuan bersama dan raperkada penjabaran APBD oleh TAPD belum mempertimbangkan lamanya waktu perjalanan
2
3
Lampiran 2
Nama Pemda : Kota Bandung Nama Unit Organisasi : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NO
URAIAN PENYEBAB
1
Bappeda tidak mentaati jadwal penyusunan RKPD seperti yang telah ditetapkan karena antara lain ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas Bappeda tidak mentaati jadwal musrenbang kecamatan seperti yang telah ditetapkan karena antara lain ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas TAPD tidak mentaati jadwal pembahasan KUA dan PPAS seperti yang telah ditetapkan karena antara lain ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas
2 3
4 5
6
Kurangnya pengawasan dari Sekda selaku koordinator TAPD dalam rangka proses penyusunan KUA-PPAS Panitia anggaran DPRD tidak mentaati jadwal pembahasan KUA dan PPAS seperti yang telah ditetapkan (misalnya karena tidak memenuhi kuorum, sedang dalam masa reses) Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena banyaknya perbaikan
Nama Pemda : Kota Cirebon Nama Unit Organisasi : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah NO
URAIAN PENYEBAB
1
Kepala daerah terlambat menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD karena terjadi proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Realisasi jadwal sidang pembahasan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan APBD karena banyaknya agenda kegiatan DPRD Proses pembahasan dalam sidang DPRD yang berlarut-larut disebabkan karena DPRD menambahkan substansi ke dalam raperda APBD diluar nota kesepakatan KUA-PPAS untuk mengakomodir aspirasi DPRD sehingga terjadi tarik ulur dengan pihak eksekutif dalam pembahasan Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan DPRD mengalami kendala karena banyaknya agenda kegiatan DPRD
2 3
4