LAMPIRAN
DAFTAR PERTANYAAN 1.
Daftar Pertanyaan untuk Pelaku Usaha a.
Mengapa harga barang yang ditetapkan tidak sesuai dengan nominal pecahan mata uang yang beredar dalam masyarakat? Sebenarnya faktorfaktor apa sajakah yang memengaruhi penetapan harga barang di pasaran (masyarakat)?
b.
Bagaimana cara Anda gunakan apabila ada transaksi yang dilakukan sementara jumlah nominalnya tidak memiliki pecahan mata uang?
c.
Apabila menggunakan sistem permen, mengapa Anda memilih menggunakan sistem permen sebagai pengganti alat tukar?
d.
Apabila
menggunakan
sistem
permen,
bagaimanakah
bentuk
pertanggungjawaban Anda kepada Konsumen? e.
Menurut Anda, apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan Anda menggunakan permen sebagai pengganti alat tukar dan bagaimana penyelesaian yang Anda lakukan apabila ada konsumen yang tidak mau menerima permen sebagai pengganti uang nominal kecil?
f.
Bagaimana bila keadaannya dibalik, untuk transaksi-transaksi dengan nominal kecil, justru konsumen-lah yang menggunakan permen sebagai alat pembayarannya?
g.
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penggunaan permen sebagai pengganti alat tukar merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut?
h.
Bagaimana pembelaan yang mungkin Anda lakukan apabila ada konsumen yang mengadukan masalah ini ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)?
i.
Berbicara mengenai ketentuan pidana, menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (poin a) atau penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang (poin b)
wajib menggunakan rupiah dan apabila tidak menggunakan rupiah, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bagaimana tanggapan Anda mengenai pasal ini? 2.
Daftar Pertanyaan untuk Konsumen a.
Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap penggunaan permen sebgai pengganti alat tukar yang seringkali dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam setiap transaksi jual beli?
b.
Pernakah Anda mencoba memperingatkan atau mengadukan Pelaku Usaha terkait dengan tindakannya memberi kembalian dalam bentuk permen kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)?
c.
Menurut Anda, cara apa yang sebaiknya dipakai oleh Pelaku Usaha untuk mengatasi transaksi-transaksi dalam jual beli yang melibatkan uang nominal kecil apabila secara tidak disengaja Pelaku Usaha tidak memiliki stock uang dengan pecahan nominal kecil?
d.
Tahukah Anda bahwa ada ketentuan pidana terkait dengan penggunaan permen sebagai pengganti alat tukar yang sah, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyebutkan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (poin a) atau penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang (poin b) wajib menggunakan rupiah dan apabila tidak menggunakan rupiah, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bagaimana tanggapan Anda mengenai pasal ini?
3.
Daftar Pertanyaan untuk Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) – Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang a.
Praktek penggunaan permen sebagai pengganti alat tukar yang marak terjadi di kalangan Pelaku Usaha ini sudah berlangsung sangat lama. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?
b.
Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pelaku Usaha menggunakan permen sebagai pengganti alat tukar?
c.
Selama ini, pernahkah ada konsumen yang mengadukan atau melaporkan tindakan Pelaku Usaha terkait dengan penggunaan permen sebagai pengganti alat tukar?
d.
Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang dirugikan akibat tindakan Pelaku Usaha menggunakan permen sebagai pengganti alat tukar dalam setiap transaksi jual beli? Mengingat
Undang-undang
Perlindungan
Konsumen
masih
menyebutkan secara tersirat mengenai hal ini. e.
Penggunaan
permen
sebagai
pengganti
alat
tukar
merupakan
pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen. Lalu, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh LPKSM untuk masalah ini apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha? f.
Tahukah Anda bahwa ada ketentuan pidana terkait dengan penggunaan permen sebagai pengganti alat tukar yang sah, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyebutkan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (poin a) atau penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang (poin b) wajib menggunakan rupiah dan apabila tidak menggunakan rupiah, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bagaimana tanggapan Anda mengenai pasal ini?
4.
Daftar Pertanyaan untuk Bank Indonesia a.
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa uang merupakan nilai tukar yang disepakati dan sah. Lalu, menurut Anda bagaimana pertanggungjawabannya apabila permen digunakan sebagai pengganti alat tukar dalam transaksi jual beli?
b.
Menurut Anda, bagaimana tanggapan Anda terhadap tindakan Pelaku Usaha yang menggunakan permen sebagai pengganti alat tukar dengan alasan bahwa uang dengan nominal kecil yang beredar di masyarakat sangat sulit untuk ditemukan?
c.
Bagaimana Anda selaku pihak yang mengontrol dan mengawasi peredaran uang di masyarakat melakukan pengontrolan dengan menjamin bahwa uang yang beredar di masyarakat, khususnya uang dengan nominal kecil sudah beredar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat?
d.
Berbicara mengenai ketentuan pidana, menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran (poin a) atau penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang (poin b) wajib menggunakan rupiah dan apabila tidak menggunakan rupiah, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bagaimana tanggapan Anda mengenai pasal ini? Sejauh mana pasal ini sudah diterapkan?
5.
Daftar Pertanyaan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah a.
Praktek penggunaan permen sebagai pengganti alat tukar sering terjadi di kalangan Pelaku Usaha dan sudah berlangsung sangat lama. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?
b.
Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pelaku Usaha menggunakan permen sebagai pengganti alat tukar?
c.
Bagaimana cara yang Anda selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya?
d.
Menurut Anda mengapa harga barang yang ditetapkan tidak sesuai dengan nominal pecahan mata uang yang beredar dalam masyarakat? Sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi penetapan harga barang di pasaran (masyarakat)?
