DAFTAR KEPUSTAKAAN 1. Buku A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia,Yogyakarta: Kanisius, 1990. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lungkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008. Ahmad Zaenal Fanani, Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender), Yogyakarta: UII Press, 2015. Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000. Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 2013.
Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005. H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Jakarta: Gramata Publishing, 2010. Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990. Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008. Jaih Mubarok (Editor.), Peradilan Agama di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Lili Rasyjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991. Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009. M.
Natsir
Asnawi,
Multidisipliner
Hermeneutika dalam
Memahami
Yogyakarta: UII Press, 2014.
Putusan Putusan
Hakim:
Pendekatan
Peradilan
Perdata,
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. ________________, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Mahkamah Agung RI, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, 2012. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998. Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi kritis terhadap hukum, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011. Muhamad Isna Wahyudi, Pembaharuan Hukum Perdata Islam, Pendekatan dan Penerapan, Bandung: Mandar Maju, 2014. Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan, 2003. Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011. Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Prenada Media, 2005. Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2002. Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983. ________________ dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermas, 2003. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006. Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia,
Suatu
Penelitian
Pertanggungjawaban
Segi-Segi
Teoritik
dan
Kekuasaan, Surabaya: Universitas
Yuridis
Airlangga,
1990. Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2010. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
2. Jurnal, Makalah, Majalah dan Kamus A. Mukti Arto, “Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama)”, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXI No.253, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2006. Ahmad Mujahidin, Deskripsi Tentang Putusan dan Penetapan di Lingkungan Peradilan Agama, Makalah pada Acara Diklat II Program PPC Terpadu Lingkungan Peradilan Agama, Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI, 2011. Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000. H. Muchsin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No. 301, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2010. Hosianna M Sidabalok, “Sengketa Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Negeri Limboto”, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI No.362, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2016. Komari, Format Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama, Bahan Pengajaran Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu II, disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan VI di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, pada tanggal 2 s/d 3 November 2011. M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Matheus Samiaji, “Sekitar Yuridiksi Voulentair dari Pengadilan”, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXI No. 359, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2015. Syamsuhadi Irsyad, “Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006”, Kumpulan Makalah Ekonomi Syariah, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, 2007. 3. Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara R.I. Tahun 1987 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3327. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 34 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4379.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4611. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5077. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5078. 4. Putusan dan Penetapan Pengadilan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0590/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang Cerai Gugat. Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0095/Pdt.P/2012/PA.Sm tentang Hak Asuh Anak. Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0145/Pdt.P/2012/PA.Sm tentang Hak Hadhonah Pengganti. Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0149/Pdt.P/2012/PA.Smg tentang Hak Asuh Anak. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 114/Pdt/P/2013/PN.Smg tentang Perwalian.
5. Website http://kbbi.web.id/objek, diakses pada 03 Maret 2016 dan tanggal 25 April 2016. http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/teori-kewenangan.html,
diakses
pada 03 Maret 2016. Jaih Mubarak, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Indonesia, www.badilag.net, diakses pada tanggal 16 April 2016. Zain Al Ahmad, dalam http://catatansangpengadil.blogspot.co.id/p/zain-alahmad.html, diakses tanggal 5 Mei 2016.
