DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL NO DIM 1
NASKAH RUU
MASUKAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Tetap
NOMOR...TAHUN...
Tetap
2 3 4
TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 6
Menimbang:
a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional perlu ditumbuhkembangkan semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha baru dengan didorong oleh programprogram kewirausahaan
Tetap Tetap Tetap
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
nasional yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional;
7
8
9
b.
c.
bahwa kewirausahaan nasional merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga Negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar; bahwa pengaturan mengenai kewirausahaan saat ini masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional.
Pemerintah mengusulkan bahwa tujuan pembangunan nasional belum tercapai secara optimal dan daya saing nasional yang rendah karena tingkat kewirausahaan nasional masih rendah
Tetap
Tetap
Bahwa tujuan pembangunan nasional harus tercapai secara Redaksi pada huruf (b) merupakan optimal dan meningkatkan daya definisi sehingga tidak cocok saing, maka kewirausahaan diletakkan sebagai pertimbangan nasional perlu ditingkatkan
NO DIM 10
11
12 13 14
15
16
NASKAH RUU Mengingat: Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
MASUKAN
Tetap
Tetap
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
Tetap
BAB I KETENTUAN UMUM
Tetap
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kewirausahaan Nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan Kewirausahaan Sosial dalam lingkup seluruh wilayah Indonesia. 2. Wirausaha adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi diri dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Tetap
Tetap
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM 17 18
19
20
NASKAH RUU 3. Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha Kewirausahaan Sosial. 4. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha atau Wirausaha Sosial yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha. 5. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia dalam menangani usaha dan/ atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 6. Kewirausahaan Sosial adalah Kewirausahaan yang memiliki visi dan misi untuk menyelesaikan masalah sosial dan/ atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan yang memiliki dampak terukur, dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi tersebut.
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
Tetap Pemerintah mengusulkan perubahan redaksional khususnya penghapusan kata kategori mikro dan kecil
Tetap
Tetap
4. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha atau Wirausaha Sosial yang memulai kegiatan berwirausaha dalam jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar dan atau terdata di lembaga perizinan usaha.
KETERANGAN
NO DIM 21
NASKAH RUU 7. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional yang selanjutnya disebut RIKN adalah pedoman bagi pemerintah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan kewirausahaan nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan kewirausahaan yang dibuat oleh Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional.
MASUKAN
Perubahan Definisi
22
mengusulkan 8. Gerakan Kewirausahaan Nasional adalah Pemerintah keseluruhan program dan kegiatan perubahan definisi baru kewirausahaan yang bersifat terpadu, terstruktur dan sistematis guna mewujudkan kemandirian bangsa.
23
9. Pendidikan Kewirausahaan adalah proses pembentukan nilai, kultur, mental, dan karakter kewirausahaan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal
24
10. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang.
Perubahan Definisi
Perubahan definsi
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
7. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional yang selanjutnya disebut RIKN adalah pedoman bagi pemerintah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan kewirausahaan nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan kewirausahaan. 8. Gerakan Kewirausahaan Nasional adalah upaya pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah pusat dan daerah secara terkoordinasi dan terpadu. 9. Pendidikan Kewirausahaan adalah Upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal 10. Inovasi adalah Perubahan dan/ atau kombinasi perubahan dalam produk, metode, pasar, pasokan, dan organisasi baru yang menghasilkan nilai tambah.
Pertimbangan gerakan ini merupakan upaya membangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat
Lebih terukur
NO DIM 25
26
NASKAH RUU 11. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 12. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi wirausaha dan wirausaha sosial baik berupa materi maupun bentuk lainnya yang diberikan dengan sengaja untuk meningkatkan produktivitas kerja.
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Tetap Perubahan definisi
12. Insentif adalah bentuk dukungan materi maupun bentuk lainnya kepada wirausaha dan wirausaha sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan semangat, perlindungan dan produktifitas usaha.
27
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan kewirausahaan.
Perubahan Definisi
13. Pembiayaan adalah Sesuai dengan UU No.20 Tahun penyediaan dana oleh Pemerintah 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Pusat dan Daerah, dunia usaha, dan Menengah dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha.
28
14. Penjaminan adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penjaminan.
Perubahan Definisi
14. Penjaminan adalah kegiatan Sesuai dengan Undang-Undang pemberian jaminan oleh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjamin atas pemenuhan Penjaminan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan
NO DIM 29
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhkembangan kewirausahaan.
Perubahan Definisi
15. Pemberdayaan adalah upaya Sesuai dengan UU No. 20 Tahun yang dilakukan oleh Pemerintah 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Pusat dan Daerah, dunia usaha, dan Menengah dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha.
30
16. Sistem Informasi Kewirausahaan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai kewirausahaan nasional.
Perubahan Definisi
16. Sistem Informasi Kewirausahaan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kewirausahaan.
31
17. Kemitraan adalah kerja sama antara wirausaha pemula dengan usaha menengah dan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Perubahan Definsi
17. Kemitraan adalah kerja sama Sesuai UU No.20 Tahun 2008 dalam keterkaitan usaha, baik Tentang Usaha Mikro, Kecil dan langsung maupun tidak langsung, Menengah atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku yang melibatkan antar pelaku usaha.
32
mengusulkan 18. Sistem Inovasi Nasional adalah 18. Sistem Inovasi Nasional adalah suatu Pemerintah jaringan rantai antara institusi publik, perubahan definisi sistem inovasi metode dalam upaya untuk melakukan perubahan yang lembaga riset dan teknologi, universitas nasional melibatkan institusi publik, serta sektor swasta dalam suatu lembaga riset dan teknologi, pengaturan kelembagaan yang secara akademisi serta sektor swasta sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan
NO DIM
33
34
35
NASKAH RUU
MASUKAN
menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat. mengusulkan 19. Inkubator Kewirausahaan adalah suatu Pemerintah kalimat Inkubator lembaga intermediasi yang melakukan perubahan proses inkubasi terhadap Peserta Kewirausahaan Inkubasi.
20. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi. 21. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah mengusulkan perubahan definisi inkubasi
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
dalam suatu pengaturan kelembagaan secara sistematik.
19. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
20. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi (Tenant).
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
NO DIM 36
37
38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
NASKAH RUU
MASUKAN
22. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang Tetap kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat Tetap daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. mengusulkan 24. Menteri adalah menteri yang Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan perubahan definisi Menteri urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah. BAB II ASAS DAN TUJUAN Tetap Pasal 2 Kewirausahaan Nasional berasaskan: a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; d. efisiensi berkeadilan; e. kesejahteraan; f. berkelanjutan; g. kemandirian; h. keseimbangan; i. kesatuan ekonomi nasional; j. kreativitas; k. inovasi; l. pendayagunaan; m. pemberdayaaan.
Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
24. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
KETERANGAN
Sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
NO DIM 54
NASKAH RUU
Pasal 3 Pemerintah mengusulkan Kewirausahaan Nasional bertujuan penggantian kata “kewirausahaan menumbuh kembangkan semangat menjadi “berwirausaha”. Kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
55
56
BAB III RENCANA INDUK KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
Pasal 4 Perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana induk kewirausahaan. (2) Rencana induk kewirausahaan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (1)
57
58
MASUKAN
Pasal 5 Penyusunan rencana induk kewirausahaan dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
RUMUSAN PERUBAHAN Pasal 3 Kewirausahaan Nasional bertujuan menumbuhkembangkan semangat berwirausaha yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Tetap
Tetap
Tetap Pasal 5 (1) Penyusunan rencana induk kewirausahaan dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah mengusulkan Pemerintah Daerah sesuai penambahan kata “Pusat” dan dengan kewenangannya penambahan ayat berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut penyusunan rencana induk
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 59
60 61 62
63
64 65
Pasal 6 Pasal 6 mengusulkan (1) Rencana induk kewirausahaan (1) Rencana induk kewirausahaan secara Pemerintah Penambahan kata “Pusat” pada secara nasional disusun oleh nasional disusun oleh Pemerintah. Pemerintah dan penambahan ayat Pemerintah Pusat (2) Rencana induk kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah (2) Rencana induk kewirausahaan di provinsi disusun oleh gubernur. (3) Rencana induk kewirausahaan di kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota. Pasal 7 (1) Rencana induk kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diwujudkan dengan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional. (2) Dalam penyusunan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. (3) Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pasal 8
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 6 Ayat (2) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 6 Ayat (3)
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 7 Ayat (1)
Pemerintah mengusulkan penghapusan 7 Ayat (2)
Pemerintah mengusulkan penghapusan 7 Ayat (3)
Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan diusulkan menjadi satu pasal saja
NO DIM
66
67 68 69
70
71
72
73
NASKAH RUU (1) Rencana Induk ,Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi dasar rencana induk kewirausahaan di provinsi. (2) Perencanaan Pengelolaan Kewirausahaan tingkat daerah provinsi diwujudkan dengan rencana induk kewirausahaan provinsi. (3) Rencana induk kewirausahaan provinsi disusun berdasarkan potensi kewirausahaan provinsi. (4) Rencana induk kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pasal 9 (1) Rencana induk kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar rencana induk kewirausahaan di kabupaten/ kota. (2) Rencana induk ,kewirausahaan di kabupaten/kota diwujudkan dengan rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota. (3) Rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota disusun berdasarkan potensi kewirausahaan di kabupaten/kota. (4) Rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota. BAB IV
MASUKAN Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 8 Ayat (1) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 8 Ayat (2) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 8 Ayat (3) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 8 Ayat (4) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (1) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (2) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (3) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (4)
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL 74
75
76 77
78 79
80
Pasal 10 Kewirausahaan Sosial memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Memiliki visi dan misi sosial untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat dan/atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup; b. Memiliki kegiatan usaha yang sebagian besar keuntungannya digunakan kembali untuk menjalankan visi dan misi sosial; c. Melibatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat atau komunitas yang menjadi fokus kegiatan usahanya; dan d. Menerapkan prinisip-prinsip tata kelola usaha yang baik. Pasal 11 (1) Kewirausahaan Sosial dilakukan oleh Wirausaha Sosial dengan bentuk entitas antara lain Yayasan, perkumpulan, dan koperasi. (2) Bentuk entitas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan karakteristik Kewirausahaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
Tetap
Tetap
Tetap
Tetap Tetap Pemerintah mengusulkan Pasal 11 perubahan kalimat dengan (1) Kewirausahaan Sosial mengganti kalimat entitas antara dilakukan oleh Wirausaha lain Yayasan, perkumpulan dan dengan bentuk badan usaha koperasi menjadi sesuai dengan dan/ atau badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku Ketentuan dan PerundangUndangan yang berlaku. Pemerintah mengusulkan (2) Bentuk badan usaha dan/ atau perubahan kalimat sebagaimana badan hukum scbagaimana Pasal 11 ayat (2) dengan dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan Pasal 11 ayat (1) menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
karakteristik Kewirausahaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10. 81
82
83
84
85
86
Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewirausahaan Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas : a. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan penumbuhkembangan Kewirausahaan Nasional secara berkelanjutan dan berke sinambungan; dan b. membantu ketersediaan infrastruktur Kewirausahaan yang diperlukan untuk menumbuhkembangan Kewirausahaan Nasional. Bagian Kedua Wewenang
Tetap
Tetap
Pemerintah mengusulkan penambahan kata “Pusat”
Tetap
Tetap
Tetap
Pasal 13 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas :
Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan diusulkan menjadi satu pasal saja
NO DIM 87
NASKAH RUU Pasal 14 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88
Bagian Ketiga Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional
89
Pasal 15 (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Kewirausahaan Nasional sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Pemerintah membentuk sebuah gugus tugas Kewirausahaan Nasional sebagai wadah koordinasi. (2) Gugus tugas Kewirausahaan Nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan beranggotakan antara lain Menteri, menteri yang membidangi urusan keuangan, dan menteri teknis terkait. (3) Keanggotaan gugus tugas Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
90
91
92
Pasal 16
MASUKAN
Pemerintah mengusulkan penambahan kata “Pusat”
Pemerintah Mengusulkan perubahan Gugus Tugas menjadi “Kelompok Kerja”
RUMUSAN PERUBAHAN Pasal 14 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Kelompok Kerja Kewirausahaan Nasional
(1) Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 15 Ayat (1)
Pemerintah mengusulkan penghapusan
Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan diusulkan menjadi satu pasal saja
Pasal 15 Dalam hal pengembangan kewirausahaan nasional pemerintah membuat kebijakan tentang kelompok kerja kewirausahaan.
Pemerintah mengusulkan perubahan gugus tugas (2) Kelompok kerja sebagaimana kewirausahaan nasional dimaksud Ayat (1) dikoordinasi oleh menteri dikoordinasi oleh Menteri Pemerintah mengusulkan penyederhanaan pengaturan (pasal)
KETERANGAN
Sesuai dengan hasil kajian naskah akademis halaman 33
(3) Ketentuan keanggotaan,tugas, wewenang dalam kelompok kerja diatur dalam keputusan Menteri Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri
NO DIM 93
94 95
96
97
98
99 100
NASKAH RUU (1)Gugus tugas Kewirausahaan Nasional bertugas untuk: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum Kewirausahaan Nasional melalui Rencana Induk Kewirausahaan Nasional; b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait Kewirausahaan Nasional; c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam hal Kewirausahaan Nasional, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah. (2) Gugus tugas kewirausahaan nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu (3) Ketua gugus tugas kewirausahaan nasional secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Pasal 17 Menteri yang tergabung dalam gugus tugas Kewirausahaan Nasional, bertugas untuk: a. menyusun program tahunan gugus tugas Kewirausahaan Nasional; b.mengajukan program tahunan gugus tugas Kewirausahaan Nasional kepada Menteri Koordinator Bidang
MASUKAN
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri
Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri
Pemerintah mengusulkan penghapusan
Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri
Pemerintah mengusulkan penghapusan
Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri
Pemerintah mengusulkan penghapusan
Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri
Pemerintah mengusulkan penghapusan
Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri
Pemerintah mengusulkan penghapusan
Akan Diatur Secara Teknis Dalam Keputusan Menteri
NO DIM
NASKAH RUU Perekonomian arahan;
101
102
103
104
105
untuk
MASUKAN memperoleh
BAB VI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA Bagian Kesatu Inovasi Pasal 18 (1) Pemerintah mendorong terciptanya inovasi untuk mendukung program Kewirausahaan Nasional. (2) Inovasi sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan dengan menetapkan Sistem Inovasi Nasional yang disusun dalam Rencana Induk Kewirausahaan Nasional. Pasal 19 Dalam melaksanakan Sistem Inovasi Nasional, Menteri melakukan konsultasi, koordinasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta komunitas ilmiah dan universitas, peneliti, pakar teknologi dan inovator dalam rangka keterpaduan penguatan Sistem Inovasi Nasional. Pasal 20 Penguatan Sistem Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) diutamakan meliputi inovasiinovasi di bidang kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan energi, bioteknologi, industri manufaktur, teknologi
Tetap
Tetap
Tetap
Tetap
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
infrastruktur, transportasi dan industri pertahanan, teknologi pemrosesan pertanian dan pemrosesan ikan laut dalam, manajemen bencana alam, serta inovasi lainnya yang berbasis ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan penumbuhkembangan Wirausaha dan Wirausaha Sosial. 106
107
Bagian Kedua Gerakan Kewirausahaan Nasional Pasal 21 Gerakan Kewirausahaan Nasional berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan menumbuhkembangkan mental Kewirausahaan dan meningkatkan jumlah Wirausaha dan Wirausaha Sosial di Indonesia, melalui:
Tetap
Tetap
Perubahan dan penambahan butir 108 109 110 111 112
a. pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan; b. pengembangan Kewirausahaan; c. pembudayaan Kewirausahaan; d. peran serta keluarga dan masyarakat. Pasal 22
Perubahan dan penambahan butir Perubahan dan penambahan butir Perubahan dan penambahan butir Perubahan dan penambahan butir
a. Pemasyarakatan Kewirausahaan b. pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan; c. pengembangan Kewirausahaan; d. pembudayaan Kewirausahaan; e. peran serta keluarga dan masyarakat.
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU Gerakan Kewirausahaan Nasional bertujuan untuk menumbuhkembangkan Wirausaha dan Wirausaha Sosial yang handal untuk menjadi sarana pengembangan produk lokal dan potensi daerah yang berdaya saing global.
113
Bagian Ketiga Pendidikan Kewirausahaan
114
Pasal 23 Pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dan karakter dalam upaya membentuk kepribadian dan keahlian Wirausaha dan Wirausaha Sosial.
115
116 117
Pasal 24 (1) Nilai-nilai Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mencakup :
a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kedisiplinan, keberanian, pantang menyerah, kerja keras, kreatif, dan inovatif;
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Tetap
Pemerintah mengusulkan penambahan kata pelatihan pada kalimat Pendidikan Kewirausahaan
Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
Tetap
Pemerintah mengusulkan ketentuan pasal 24ayat (1) dihapus
Karena sudah tercermin dalam Bab II Azas dan Tujuan (Pasal 2)
NO DIM 118 119 120
121
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
NASKAH RUU
MASUKAN
c. amanah, mandiri, dan tanggung jawab; dan d. kepedulian pada alam dan sesama manusia. (2) Nilai-nilai Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inti kurikulum Pendidikan Kewirausahaan.
Pemerintah mengusulkan ketentuan pasal 24ayat (2) dihapus
Pasal 25 Nilai-nilai dan karakter yang ingin dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah a. Instrumental; b. Prestatif; c. Keluwesan Bergaul; d. Kerja Keras; e. Efikasi Diri; f. Pengambilan Resiko; g. Swakendali; h. Inovatif; dan i. Kemandirian. Pasal 26 (1) Pendidikan Kewirausahaan dapat dituangkan dalam kurikulum pendidikan meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal dan pengembangan diri pada jalur pendidikan formal dan nonformal serta jenis pendidikan khusus lainnya yang memfokuskan pada Kewirausahaan.
RUMUSAN PERUBAHAN
Karena sudah tercermin dalam Bab II Azas dan Tujuan (Pasal 2)
Karena sudah tercermin dalam Bab II Azas dan Tujuan (Pasal 2)
Pemerintah mengusulkan ketentuan pasal 25 dihapus
(1) Pemerintah mengusulkan penambahan kata pelatihan pada kalimat Pendidikan Kewirausahaan
KETERANGAN
Pasal 26 Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dituangkan dalam kurikulum pendidikan meliputi substansi komponen muatan wajib, muatan lokal dan pengembangan diri pada jalur pendidikan formal dan nonformal serta jenis
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
pendidikan khusus lainnya yang memfokuskan pada Kewirausahaan. 132
133
134
135
136
137
(2) Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari tiga muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan Pemerintah secara terpadu dan kontekstual sesuai perubahan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) mengusulkan
Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan standar kurikulum pendidikan yang berlaku
(3) Pendidikan Kewirausahaan Pemerintah mengusulkan (3) Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sejak Pendidikan Anak penambahan kata pelatihan pada Kewirausahaan dilaksanakan Usia Dini hingga Pendidikan Tinggi. kalimat Pendidikan sejak Pendidikan Anak Usia Kewirausahaan Dini hingga Pendidikan Tinggi. Bagian Keempat Pemerintah mengusulkan Sudah diatur pada Peraturan Inkubator Kewirausahaan penghapusan Bagian Keempat Presiden No. 27 Tahun 2013 Inkubator Wirausaha Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Pasal 27 Pemerintah mengusulkan Sudah diatur pada Peraturan Inkubator Kewirausahaan bertujuan penghapusan Pasal 27 Presiden No. 27 Tahun 2013 untuk: Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 27 huruf (a) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 27 huruf (b)
Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013
NO DIM
NASKAH RUU
138
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28 Sasaran pengembangan Inkubator Kewirausahaan adalah:
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 28
a. Penciptaan dan penumbuhan Wirausaha baru dan Wirausaha Sosial baru dan penguatan kapasitas Wirausaha Pemula yang berdaya saing tinggi;
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 28 huruf (a)
b.penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 28 huruf (b)
141
c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 28 huruf (c)
142
d.peningkatan aksesibilitas Wirausaha Pemula untuk mengikuti program inkubasi;
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 28 huruf (d)
139
140
143
144
e. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola Inkubator Kewirausahaan untuk memperkuat kompetensi Inkubator Kewirausahaan; dan f. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
MASUKAN
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 28 huruf (e)
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 28 huruf (f)
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha Sudah diatur pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
Inkubator Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 145
146
147
148
BAB VII PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA Bagian Kesatu Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 29 (1) Wirausaha dan Wirausaha Sosial dapat mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual atas produk, jasa, atau desain yang dihasilkan dari kegiatan usahanya sebagai sarana promosi efektif yang memberikan nilai tambah pada kegiatan usahanya. (2) Menteri bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan terhadap Wirausaha dan Wirausaha Sosial dalam upaya sosialisasi, penyuluhan terhadap kesadaran atas Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 30 (1) Pemerintah melalui kementerian yang terkait mendorong para Wirausaha dan
Tetap
Tetap
Pemerintah mengusulkan perubahan kata non kementerian lainnya
Tetap
Menteri bekerja sama dengan kementerian/lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau unsur masyarakat untuk memberikan bantuan terhadap Wirausaha dan Wirausaha Sosial dalam upaya sosialisasi, penyuluhan terhadap kesadaran atas Hak Kekayaan Intelektual.
KETERANGAN
NO DIM
149
150 151
152
153
154
NASKAH RUU
MASUKAN
Wirausaha Sosial untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya atas produk, jasa, atau desain yang dihasilkan dari kegiatan usahanya; (2) Dukungan Pemerintah dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
a. upaya pendataan produk, jasa, atau desain yang dihasilkan dari Tetap Kewirausahaan; b. memfasilitasi pendaftaran Hak b. Memfasilitasi pendaftaran Hak Pemerintah mengusulkan Kekayaan Intelektual ke Direktorat Kekayaan Intelektual menghapus kata Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan c. pemberian Insentif bagi Wirausaha dan Wirausaha Sosial atas Tetap kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual tersebut; (3) Kegiatan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual didorong agar Kewirausahaan yang berbasis produk, jasa, atau desain dapat memperoleh Tetap perlindungan hukum dan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari eksploitasi atas produk, jasa, atau desain tersebut. Pasal 31 (1) Pemerintah memberikan kemudahan Tetap kepada Wirausaha Pemula dalam
KETERANGAN
NO DIM
155
156 157
158 159 160 161 162
NASKAH RUU
MASUKAN
pengurusan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain berupa fasilitas pembiayaan proses pendaftaran dan pemeliharaan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Bagian Kedua Tetap Infrastruktur Kewirausahaan Pasal 32 (1) Pemerintah berkewajiban mengembangkan Kewirausahaan dengan Pemerintah mengusulkan menciptakan infrastruktur menghapus Pasal 32 Kewirausahaan Nasional yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Informasi usaha; Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (1) huruf (a) b. Sarana dan prasarana; Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (1) huruf (b) c. Pembiayaan; Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (1) huruf (c) d. Perizinan; Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (1) huruf (d) e. Kemitraan; dan Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (1) huruf (e)
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Karena Sudah diatur pada Pasal 10 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
NO DIM 163
NASKAH RUU f. Sosialisasi dan Promosi.
MASUKAN
(2) Informasi usaha sebagaimana dimaksud Pemerintah mengusulkan pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk: penghapusan Pasal 32 Ayat (2)
165
a. membuat dan memberikan kemudahan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha. b. menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan dan pendanaan, penjaminan, serta teknologi. c. memberikan jaminan transparansi akses dana tanpa adanya diskriminasi. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pengadaan prasarana umum yang dapat meningkatkan penumbuhkembangan usaha.
167 168
169 170
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
KETERANGAN
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (1) huruf (f)
164
166
RUMUSAN PERUBAHAN
Karena Sudah diatur pada UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (2) huruf (a) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (2) huruf (b) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (2) huruf (c)
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (3)
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (4)
a. perluasan sumber Pembiayaan Pemerintah mengusulkan dengan memfasilitasi dunia usaha penghapusan Pasal 32 Ayat (4) untuk dapat mengakses kredit huruf (a) perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan sumber pembiayaan lainnya serta pemberian
Karena Sudah diatur pada Pasal 9 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Sudah diatur dalam Pasal 21 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
NO DIM
NASKAH RUU jaminan risiko pemerintah.
171
172
MASUKAN kredit
b. memperbanyak jaringan lembaga Pembiayaan yang dapat diakses oleh dunia usaha dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan. jaminan Pemerintah. c. pemberian kemudahan Pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perizinan usaha dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk:
174
a. menyederhanakan perizinan dan tata cara usaha dengan sistem pelayanan terpadu. b. memberikan keringanan biaya perizinan.
176
177
KETERANGAN
dari
173
175
RUMUSAN PERUBAHAN
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (4) huruf (b)
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 32 Ayat (4) huruf (c) Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 32 Ayat (5)
Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 32 Ayat (5) huruf (a) Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 32 Ayat (5) huruf (b) c. ketentuan lebih lanjut mengenai Pemerintah mengusulkan perizinan usaha sebagaimana menghapus Pasal 32 Ayat (5) dimaksud pada ayat (5) diatur dalam huruf (c) Peraturan Pemerintah. (6) Kemitraan yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengusulkan huruf e dimaksudkan untuk: menghapus Pasal 32 Ayat (6)
Sudah diatur dalam Pasal 12 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Karena Sudah diatur pada Pasal 11 dan 25 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
NO DIM 178
NASKAH RUU antar Pemerintah menghapus huruf (a)
mengusulkan Pasal 32 Ayat (6)
179
b. mewujudkan hubungan yang saling Pemerintah menguntungkan dalam pelaksanaan menghapus transaksi usaha. huruf (b)
mengusulkan Pasal 32 Ayat (6)
180
c. mendorong terbentuknya struktur Pemerintah pasar yang menjamin pertumbuhan menghapus persaingan usaha yang sehat dan huruf (c) perlindungan terhadap konsumen.
mengusulkan Pasal 32 Ayat (6)
181
d. mencegah terjadinya monopoli usaha Pemerintah oleh perorangan atau kelompok- menghapus kelompok tertentu yang merugikan huruf (d) aktivitas usaha.
mengusulkan Pasal 32 Ayat (6)
182
a. mewujudkan wirausaha.
kemitraan
MASUKAN
(7) Sosialisasi dan promosi pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 32 Ayat (7)
183
a. meningkatkan sosialisasi dan Pemerintah promosi produk di dalam dan di luar menghapus negeri. huruf (a)
mengusulkan Pasal 32 Ayat (7)
184
b. memberikan Insentif melalui Pemerintah pembiayaan secara mandiri dalam menghapus kegiatan sosialisasi dan promosi huruf (b) produk di dalam dan di luar negeri.
mengusulkan Pasal 32 Ayat (7)
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Sudah diatur dalam Pasal 14 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
NO DIM 185
NASKAH RUU
MASUKAN
Bagian Ketiga Perizinan bagi Wirausaha Pemula Pemerintah mengusulkan menghapus Bagian Ketiga
186
187
Pasal 33 Perizinan bagi Wirausaha Pemula dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.
Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 33
Pasal 34 Tujuan pengaturan mengenai perizinan bagi Wirausaha Pemula untuk: Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 34
188
a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berwirausaha di lokasi yang telah ditetapkan; Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 34 huruf (a)
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 Tentang IUMK Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 Tentang IUMK Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 Tentang IUMK Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2014 Tentang IUMK
NO DIM 189
NASKAH RUU b. mendapatkan pendampingan pengembangan usaha;
MASUKAN untuk Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 34 huruf (b)
190
191
192
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Sudah diatur dalam Pasal 16 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
c. mendapatkan kemudahan dalam akses pernbiayaan ke lembaga keuangan bank Pemerintah mengusulkan dan non-bank; dan menghapus Pasal 34 huruf (c)
Sudah diatur dalam Pasal 22 UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha
d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga Pemerintah mengusulkan lainnya. menghapus Pasal 34 huruf (d)
Sudah diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, UU No.20 Tahun 2008 Tentang
Pasal 35 (1) Perizinan diberikan kepada Wirausaha Pemerintah mengusulkan Pemula sesuai persyaratan yang menghapus Pasal 35 Ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2015 Tentang IUMK, Permendagri No.83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
Mikro, Kecil dan Menengah
Usaha Mikro, Menengah
Kecil
dan
NO DIM 193
NASKAH RUU
MASUKAN
(2) Perizinan bagi Wirausaha Pemula diberikan dalam bentuk naskah satu lembar. Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 35 Ayat (2)
194
(3) Pemberian perizinan bagi Wirausaha Pemula tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya. Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 35 Ayat (3)
195
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bagi Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 35 Ayat (4)
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2015 Tentang IUMK, Permendagri No.83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2015 Tentang IUMK, Permendagri No.83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, dan Peraturan Presiden No.98 Tahun 2015 Tentang IUMK, Permendagri No.83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
NO DIM 196
NASKAH RUU
MASUKAN
Bagian Keempat Bidang Usaha Yang Dicadangkan Pemerintah mengusulkan menghapus Bagian Keempat
197
198
199
Pasal 36 (1) Untuk menumbuhkan iklim usaha dan kesempatan berusaha, maka disusun daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk Wirausaha Pemula, mikro, dan kecil.
(2) Daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk Wirausaha Pemula, mikro, dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Ketentuan mengenai sektor usaha yang dibatasi diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 36 Ayat (1)
Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 36 Ayat (2)
Pemerintah mengusulkan menghapus Pasal 36 Ayat (3)
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN Sudah diatur pada Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, (Bab VIII Pasal 13 – 15) Sudah diatur pada Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, (Bab VIII Pasal 13 – 15) Sudah diatur pada Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, (Bab VIII Pasal 13 – 15) Sudah diatur pada Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN Bidang Penanaman Modal, (Bab VIII Pasal 13 – 15)
200
BAB VIII PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN
Pasal 37 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi Wirausaha dan Wirausaha Sosial baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bersinergi, mencari dan menggunakan potensi lokal daerah agar menjadi produk unggulan nasional. 202 (2) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
Tetap
201
203 204
a.
pengelolaan Kewirausahaan dengan sistem zonasi berdasarkan potensi dan keunggulan daerah. b. pembentukan etalase bisnis berbasis potensi produk Kewirausahaan.
205
c.
206
d. peningkatan fungsi sebagai lembaga
(1)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi Wirausaha dan Wirausaha Sosial baik di tingkat pusat maupun daerah. (2) Dukungan Pemerintah Pusat Pemerintah mengusulkan dan Pemerintah Daerah penambahan kata “Pusat” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: Pemerintah mengusulkan a. pengelolaan Kewirausahaan penghapusan kata “zonasi berdasarkan potensi dan berdasarkan potensi” keunggulan daerah. b. Pembentukan Pusat Layanan Pemerintah mengusulkan Usaha Terpadu (PLUT) perubahan Pasal 37 Ayat 2 Huruf berbasis produk unggulan (b) daerah Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 37
pemberian dukungan teknis berupa Pemerintah mengusulkan pelatihan, penyuluhan, dan penambahan kegiatan magang pendampingan kepada Wirausaha dan Wirausaha Sosial.
inkubator layanan
Tetap
c. pemberian dukungan teknis berupa pelatihan, penyuluhan, magang dan pendampingan kepada Wirausaha dan Wirausaha Sosial.
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
pengembangan usaha terhadap Wirausaha dan Wirausaha Sosial. 207 (3) Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pemerintah mengusulkan penambahan kata “pusat”
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
(3) Dukungan Pemerintah Pusat Sesuai dengan UU No.23 Tahun dan Pemerintah Daerah 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf (c) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
208
BAB IX INSENTIF Tetap Bagian Kesatu Pembiayaan 209 Pasal 38 Pasal 38 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah (1) Pemerintah Pusat dan/atau Ketentuan ini harus dikonfirmasi Daerah wajib memberikan insentif untuk Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan Pemerintah mengusulkan kegiatan kewirausahaan dalam bentuk memberikan insentif untuk penghapusan kata “wajib” dan pemberian pinjaman, penjaminan, kegiatan kewirausahaan penambahan kata “Pusat” hibah, dan pembiayaan lainnya. dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 210 (2) Dalam memberikan insentif Pemerintah Pemerintah mengusulkan (2) Dalam memberikan insentif dan Pemerintah Daerah dapat penambahan kata “pusat” Pemerintah Pusat dan bekerjasama dengan BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah dapat BUM Desa dan pelaku usaha. bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUM Desa dan pelaku usaha.
211 (3) Pemerintah dan Pemerintah memberikan insentif dalam antara lain:
Daerah bentuk
Pemerintah mengusulkan penambahan kata “pusat”
(3)
Pemerintah Pemerintah
Pusat
dan Daerah
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
memberikan insentif dalam bentuk antara lain: 212
a. kemudahan persyaratan perizinan;
213
b. penyederhanaan tata cara memperoleh pendanaan;
214 215
c. pemberian keringanan jaminan tambahan;
Tetap
dalam Tetap
persyaratan Tetap
d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan, penyelenggaraan pelatihan;
Tetap
216
e. keringanan suku bunga; dan
Tetap
217
f. loket khusus untuk layanan dan informasi kredit kecil.
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 38 Ayat 3 Huruf (f)
Karena terlalu teknis untuk diatur dalam Undang-Undang
218
Bagian Kedua Penjaminan
Pemerintah mengusulkan penghapusan Bagian Kedua
Sudah diatur pada UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
219
Pasal 39 (1) Untuk mewujudkan Kewirausahaan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga Penjamin yang memberikan jaminan
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 39 Ayat (1)
Sudah diatur pada UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
NO DIM
NASKAH RUU
untuk mendapatkan kemudahan permodalan. 220 (2) Pelaksanaan pemberian jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 221 Bagian Ketiga Pendampingan dan Pembinaan 222
223
Pasal 40 (1) Pemerintah melakukan pendampingan dan pembinaan bagi Wirausaha dan Wirausaha,Sosial melalui program konsultasi, pendidikan, pelatihan, Kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
MASUKAN
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 39 Ayat (2)
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Sudah diatur pada UU No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
Tetap
Tetap
Tetap
224
Bagian Keempat Insentif Pajak dan Insentif lainnya
Pemerintah mengusulkan penghapusan Bagian Keempat
225
Pasal 41
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (1)
Sudah diatur pada UU Tentang Pajak
NO DIM
226 227 228 229 230 231 232
NASKAH RUU (1) Insentif pajak dan insentif lainnya diberikan kepada pelaku usaha yang bermitra dengai Wirausaha Pemula dalam melakukan pembinaan yang meliputi soal pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi. (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pengurangan pajak penghasilan; b. pembebasan bea masuk atas impor; c. pembebasan penangguhan pajak impor; d. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan/atau e. keringanan pajak bumi dan bangunan. (3) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengutamaan kesempatan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, memberikan kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil, pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN Sudah diatur pada UU Tentang Pajak
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (2) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (2) huruf (a) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (2) huruf (b) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (2) huruf (c) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (2) huruf (d) Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (2) huruf (e)
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (3)
Sudah diatur pada UU Tentang Pajak
Sudah diatur pada UU Tentang Pajak Sudah diatur pada UU Tentang Pajak Sudah diatur pada UU Tentang Pajak Sudah diatur pada UU Tentang Pajak
Sudah diatur pada UU Tentang Pajak
NO DIM 233
234
235
236
237
NASKAH RUU yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif pajak dan Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 42 Dalam hubungan Kemitraan pelaku usaha dilarang memiliki dan/atau menguasai Wirausaha Pemula sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). Bagian Kelima Sinergi Wirausaha
Pasal 43 Pemerintah memprioritaskan sinergi antar BUMN, BUMD, BUM Desa dengan Wirausaha dan/atau Wirausaha Sosial sepanjang sinergi tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 44
MASUKAN
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 41 Ayat (4)
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 42
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Sudah diatur pada UU Tentang Pajak
Sudah diatur dalam Pasal 35 UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM
Pemerintah mengusulkan penghapusan Bagian Kelima
Harus diberi pengertian atau didefinisikan tentang istilah Sinergi
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 43
Harus diberi pengertian atau didefinisikan tentang istilah Sinergi
NO DIM
238
239
240
241
NASKAH RUU
MASUKAN
Tujuan sinergi BUMN, BUMD, dan BUM Desa dengan Wirausaha dan/atau Wirausaha Sosial adalah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memperhatikan fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 44
Harus diberi pengertian atau didefinisikan tentang istilah Sinergi
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 45
Harus diberi pengertian atau didefinisikan tentang istilah Sinergi
Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut tentang sinergi antara BUMN, BUMD, BUM Desa dengan Wirausaha dan/atau Wirausaha Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB X SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN NASIONAL Pasal 46 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan
RUMUSAN PERUBAHAN
Tetap
Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 46 Ayat 1
Tetap
Pasal 46 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang terintegrasi.
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
untuk kebijakan dan evaluasi tentang Kewirausahaan Nasional 242
243
244
245
Pasal 47 (1) Sistem Informasi Kewirausahaan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang kewirausahaan.
(2) Data dan/atau informasi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai jumlah, jenis usaha, omset dan program inkubasi.
(3) Data dan informasi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 48 (1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan dapat meminta data dan informasi di bidang Kewirausahaan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk
(1) Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 47 Ayat (1)
Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 47 Ayat (2)
Pasal 47 Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
Akan diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 47 Ayat (3) Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 48 Ayat (1)
(1)
Pasal 48 Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan dapat meminta data dan informasi di bidang
NO DIM
246
247
248
249
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.
Kewirausahaan kepada instansi atau lembaga terkait.
(2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.
(2) Instansi atau lembaga terkait baik Pusat maupun Daerah sesuai kewenangannya harus memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
Pasal 49 Data dan informasi Kewirausahaan yang dipublikasikan melalui sistem informasi Kewirausahaan bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh menteri. Pasal 50 Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kewirausahaan sebagaimana dimakud pada Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB XI
Pemerintah mengusulkan perubahan Pasal 48 Ayat (2)
KETERANGAN
Tetap
Tetap Bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan
NO DIM
250
251
252
NASKAH RUU
MASUKAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA Bagian Kesatu Sanksi Administratif
Pemerintah Mengusulkan penghapusan Bab XI
Pasal 51 (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (2) Ketentuan lebil lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diinaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 52 Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Wirausaha Pemula sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, Insentif atau fasilitas yang diperuntukkan bagi Wirausaha Pemula dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Pemerintah Mengusulkan penghapusan Pasal 51 Ayat (1)
Pemerintah Mengusulkan penghapusan Pasal 51 Ayat (2)
Pemerintah Mengusulkan penghapusan Pasal 52
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Telah diatur Pada Pasal 40 UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM
NO DIM 253
254
255
256
NASKAH RUU
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
Bagian Kedua Ketentuan Pidana
Pemerintah mengusulkan perubahan judul bagian kedua “Ketentuan pidana”
Bab XII Ketentuan Peralihan
Pasal 53 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenai Kewirausahaan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Peraturan pelaksanaan dari UndangUndang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhit-ung sejak UndangUndang ini diundangkan.
Tetap
Pemerintah mengusulkan perubahan nomor Bab
Pasal 53 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kewirausahaan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pemerintah mengusulkan Pasal 54 perubahan Pasal 54 jangka waktu Peraturan pelaksanaan dari penetapan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini harus menjadi 2 (dua) Tahun ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhit-ung sejak UndangUndang ini diundangkan.
KETERANGAN
NO DIM 257
NASKAH RUU Pasal 55 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
MASUKAN Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.
258
Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada Tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM 259
NASKAH RUU
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN...
MASUKAN
Tetap
260 TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL 261
I. UMUM Kewirausahaan Merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masingmasing. Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkahlangkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan. Pembudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum negara. Untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas kewirausahaan dan kemitraan
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU berdasarkan manajemen yang terintegrasi. Peran negara dibutuhkan untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik. Negara berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik. Negara juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam reformasi negara kesejahteraan. Manusia Indonesia sebagai subjek dan objek pembangunan memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian dalam proses pembangunan mutlak diperlukan. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan item pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan di bidang skill kewirausahaan pada khususnya.
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM
NASKAH RUU
MASUKAN
Keberadaan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional disusun agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi, pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha. Pengaturan tentang kewirausahaan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Filosofi dan semangat tersebut menjadi landasan dalam penyusunan materi dan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional ini. 262 263
(II.) PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas
Tetap Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM 264
NASKAH RUU
MASUKAN
Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pengambilan keputusan dalam hal penumbuhkembangan wirausaha yang dicapai secara musyawarah. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan wirausaha sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Huruf c Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
Tetap
267
Huruf d Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing
Tetap
268
Huruf e
Tetap
265
266
Tetap
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM
269
270
NASKAH RUU Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat Huruf f Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri Huruf g Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha.
MASUKAN
Tetap
Tetap
271
Huruf h Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah asas yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi nasional yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara
Tetap
272
Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang
Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM
273
274
275
276
277 278 279
NASKAH RUU melandasi pemberdayaan wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional Huruf j Yang dimaksud dengan "asas kreatifitas" adalah asas yang mendorong pembangunan kreatifitas wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi Huruf k Yang dimaksud dengan "asas inovasi" adalah asas yang mendorong munculnya wirausaha baru yang mewarnai perekonomian nasional. Huruf l Yang dimaksud dengan "asas pendayagunaan" adalah asas yang mendorong penggunan potensi dan sumber daya yang ada menjadi sebuah entitas yang menghasilkan keuntungan Huruf m Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah asas yang mendorong pemberdayaan semua pihak yang relevan dalam pengembangan wirausaha nasional Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas
MASUKAN
Tetap
Tetap
Tetap
Tetap
Tetap Tetap Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
292
293
NASKAH RUU Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Instrumental adalah karakter yang bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya dan bisa melihat peluang yang ada Ayat (2)
MASUKAN Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN Karena Pasal 6 dihapus Karena Pasal 7 dihapus Karena Pasal 8 dihapus Karena Pasal 9 dihapus
Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap
Tetap
Karena pasal 16 dihapus Karena Pasal 17 dihapus
NO DIM
294
295
296
NASKAH RUU Prestatif adalah karakter selalu tampil lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang tercapai sebelumnya Ayat (3) Keluwesan Bergaul adalah karakter selalu berusaha untuk cepat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antar manusia. Ayat (4) Kerja Keras adalah karakter yang selalu ingin terlibat dalam situasi kerja, tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai, mengutamakan kerja dan mengisi waktu yang ada dengan perbuatan nyata untuk mencapai tujuan Ayat (5) Efikasi Diri adalah karakter selalu percaya pada kemampuan diri, tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan berkecenderungan untuk melibatkan diri secara langsung dalam berbagai situasi dengan optimisme untuk berhasil
MASUKAN
Tetap
Tetap
Tetap
297
Ayat (6) Pengambilan Resiko adalah karakter yang selalu memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan dalam setiap kegiatannya khususnya untuk mencapai keinginannya
Tetap
298
Ayat (7) Swakendali menghadapi
Tetap adalah berbagai
karakter siap situasi dengan
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
NO DIM
299
300
301 302 303 304 305 306
NASKAH RUU mengacu pada kekuatan dan kelemahan pribadi dan batas-batas kemampuan dalam berusaha sehingga kegiatannya menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuannya Ayat (8) Inovatif adalah karakter yang selalu mendekati berbagai masalah dengan berusaha menggunakan cara-cara baru yang lebih bermanfaat, terbuka terhadap gagasan, pandangan, dan penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya Ayat (9) Kemandirian adalah karakter yang selalu mengembalikan perbuatannya sebagai tanggung jawab pribadi atas Tetap keberhasilan dan kegagalannya yang merupakan konsekuensi pribadi wirausaha
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Tetap
Tetap
Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas
Tetap
Pasal 24 Cukup Jelas
Pemerintah mengusulkan penghapusan
Tetap Tetap Tetap Tetap Karena pasal 24 dihapus
NO DIM 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
NASKAH RUU Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas
MASUKAN
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap
Karena pasal 25 dihapus
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap
Karena pasal 27 dihapus Karena pasal 28 dihapus
Tetap Tetap Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap
Karena pasal 32 dihapus Karena pasal 33 dihapus Karena pasal 34 dihapus Karena pasal 35 dihapus Karena pasal 36 dihapus
Tetap Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap
Karena pasal 39 dihapus
NO DIM 323 324
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337
NASKAH RUU
MASUKAN
Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 yang dimaksud dengan "memiliki dan/atau menguasai" adalah kepemilikan saham mayoritas dari pelaku usaha menengah dan besar terhadap wirausaha pemula. Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas.
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan
Karena pasal 41 dihapus
Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap
Karena pasal 43 dihapus
Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
Karena pasal 42 dihapus
Karena pasal 44 dihapus Karena pasal 45 dihapus
Karena pasal 47 dihapus
Tetap Tetap Pemerintah mengusulkan penghapusan Pemerintah mengusulkan penghapusan Tetap Tetap Tetap
Karena pasal 51 dihapus Karena pasal 52 dihapus
NO DIM 338
NASKAH RUU TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…
MASUKAN Tetap
RUMUSAN PERUBAHAN
KETERANGAN
