www.parlemen.net DAFTAR INVENTARIS MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN MASALAH KETERWAKILAN PEREMPUAN POIN SISTEM PEMILU
NO.DIM 59
RUU (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
FRAKSI USULAN PERUBAHAN (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD PG provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas. PDIP
Tetap Keterangan: •Anggota parlemen, selain berperan sebagai wakil rakyat juga adalah merupakan wakil partai. Oleh sebab itu khususnya untuk Pemilu 2009, pemahaman Fraksi PDIP atas Sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka adalah sistem proporsional terbuka terbatas, dalam arti adanya nomor urut calon sehingga partai dapat menentukan kader-kader terbaiknya untuk duduk di parlemen. •Sistem proporsional terbuka murni mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelaksanaannya maupun bagi rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya.
PPP PD
Tetap Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Terbuka terbatas Terbuka murni PERSYARATAN PARPOL IKUT PEMILU
PAN
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dengan mempertimbangkan alokasi suara untuk partai.
PKB PKS BPD PBR PDS
Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap
PG (129) + PDIP (109) = 238 PPP (58) + PD (57) + PAN (53) + PKB (52) + PKS (45) + PBR (14) + PDS (13) + BPD (20) = 312 77
Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: d. memperhatikan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus)
PG
PDIP
PPP PD
Tetap
e. memperhatikan dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Tetap Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net PAN
PKB PKS BPD PBR PDS
mengupayakan dengan sungguh-sungguh keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima perseratus) mengakomodasi keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai sekurang-kurangnya 30% Tetap Tetap Tetap
AKLAMASI: Semua fraksi sepakat dengan naskah RUU
141
(1) Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: d. Surat pernyataan keterwakilan perempuan oleh pengurus parpol;
PG
PDIP PPP PD
PAN PKB
PKS BPD PBR PDS
Tetap Keterangan: Sinkronisasi dengan RUU Parpol dalam Pasal Peralihan
Tetap d. Surat pernyataan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh perseratus) oleh pengurus parpol; Dihapus d. Surat pernyataan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) oleh pengurus parpol. Tetap Tetap Tetap Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net Sebut 30% perempuan Tidak sebut 30% perempuan Dihapus ELECTORAL TRESHOLD
82
PD (57) + PKB (52) = 109 PG (129) + PDIP (109) + PKS (45) + BPD (20) + PBR (14) + PDS (13) + PPP (58) = 388 PAN (53) a. memperoleh sekurang-kurangnya 5% ( lima perseratus) jumlah kursi DPR
PG
PDIP PPP PD PAN PKB
PKS BPD PBR PDS
DAERAH PEMILIHAN
181
Pasal 25 (2) Setiap daerah pemilihan anggota DPR mendapatkan alokasi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi
PG
Tetap
a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR Tetap a. memperoleh sekurang-kurangnya 5% ( lima perseratus) jumlah kursi DPR a. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPR a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR Dihapus a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR a. memperoleh sekurang-kurangnya 2% (dua perseratus) jumlah kursi DPR (2) Alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan untuk DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 6 (enam).
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
BPD PBR
Tambahan ayat baru: (3) Penetapan daerah pemilihan dengan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU (2) Setiap daerah pemilihan anggota DPR mendapatkan alokasi antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) kursi. Tambahan ayat baru: (3) Penetapan daerah pemilihan dengan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan KPU (Diperlukan exercise terkait masalah magnitude alokasi kursi) Tetap Tetap (2) Setiap daerah pemilihan anggota DPR mendapatkan alokasi 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Tetap Tetap
PDS
Tetap
PG
(1) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 harus memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada akumulasi daftar calon di setiap provinsi.
PDIP
PPP PD PAN PKB
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF
367
Pasal 62: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 harus memperhatikan keterwakilan bakal calon perempuan paling sedikit 30%.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net Tambahan ayat baru: (2) Daftar calon disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan cara selang-seling 2:1 PDIP PPP PD PAN
PKB
PKS BPD PBR
PDS PENETAPAN CALON TERPILIH
1051
Pasal 207: (1) Calon terpilih anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU.
PG
PDIP PPP PD PAN PKB PKS
Tetap Tetap Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 61 harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh paling sedikit 35%. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dengan memperhatikan keterwakilan bakal calon perempuan paling sedikit 30%. Tetap Tetap Daftar calon sebagaimana dimaksud pada pasal 59 harus memperhatikan keterwakilan bakal calon perempuan paling sedikit 30%. Tetap (1) Calon terpilih anggota DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU dengan ketentuan calon minimal memperoleh prosentase tertentu dari BPP atau bilangan calon terpilih. Tetap
Tetap Tetap Tetap Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net BPD PBR PDS 1056
Pasal 208: (1) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan.
PG
Tetap Tetap Tetap (1) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara calon sekurangkurangnya (25% sampai 50%) BPP dari satu partai politik dalam satu daerah pemilihan. (menunggu arahan DPP)
Tambah ayat baru: (2) Jika tidak ada calon yang mencapai perolehan suara (25% sampai 50%) dari BPP maka caleg terpilih ditetapkan sesuai nomor urut pada daftar calon. PDIP
(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan, dengan ketentuan: a. nama calon yang mencapai 25% angka BPP untuk DPR, 50% angka BPP untuk DPRD provinsi, 75% angka BPP untuk DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai bakal calon terpilih; b. apabila bakal calon terpilih sebagaimana
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net dimaksud pada butir a lebih dari satu orang yang sama atau lebih besar dari 25% BPP, maka penentuan calon terpilih dikembalikan kepada nomor urut daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan; c. apabila tidak ada calon terpilih yang memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan pad huruf a, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan; d. apabila bakal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada butir a memenuhi sama atau lebih dari 25% BPP lebih dari jumlah perolehan kursi yang diperoleh oleh partai bersangkutan maka calon terpilih untuk mengisi kelebihan kursi tersebut ditetapkan berdasar nomor urut.
PPP
PD PAN PKB PKS
Calon terpilih anggota legislatif ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak masingmasing calon anggota legislatif dalam satu partai politik pada satu daerah pemilihan. Tetap Tetap Tetap Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net BPD
(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan: a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih; b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak sekurang-kurangnya 15% dari angka BPP yang diperoleh calon di daerah pemilihan yang bersangkutan; c. nama calon yang tidak mencapai perolehan suara terbanyak sekurang-kurangnya 15% dari angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.
PBR
Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Poliltik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: a. nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih; b. nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan yang bersangkutan.
PUSKAPOL FISIP UI, Diolah dari naskah persandingan DIM RUU Pemilu (www.dpr.go.id)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
