www.parlemen.net DAFTAR INVENTARIS MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK DAN MASALAH KETERWAKILAN PEREMPUAN
POIN FUNGSI PARTAI POLITIK
NO.DIM 70
RUU Pasal 8: Partai politik berfungsi sebagai sarana: e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
FRAKSI USULAN PERUBAHAN Tetap PG
PDIP
PPP PD PAN PKB PKS BPD PBR PDS
Perubahan substansi: e. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara Penambahan substansi dan pasal baru: Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender e. Pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK
24
Pasal 2: (1) Partai politik didirikan dan
PG
(1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 100 orang warga negara
Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris.
dibentuk oleh paling sedikit 250 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. PDIP
PPP PD PAN
PKB PKS BPD
PBR
PDS
(1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Tetap (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 250 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan memperhatikan keterlibatan perempuan sekurang-kurangnya 35% dengan akta notaris. Kembali pada rumusan yang lama dalam UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Tetap (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin dengan akta notaris. (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 100 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
(4) Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
PG
PDIP
PPP
PD PAN
PKB
PKS BPD PBR
Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan pengurus perempuan 30%.
Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan kewajiban memperhatikan keterwakilan dan keadilan gender. Tetap Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan / menempatkan perempuan sekurangkurangnya 35%. Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengakomodasi sekurang-kurangnya 30% perempuan. Tetap Kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (kata ’tingkat pusat’ dihapus)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net PDS KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK
143
Pasal 16 (5) Kepengurusan partai politik disusun dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
PG
PDIP
Tetap (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota disusun dengan menyertakan pengurus perempuan 30%. Kepengurusan partai politik disusun dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Alternatif lain: 1. Kepengurusan partai politik disusun dengan sungguh-sungguh memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. 2. Kepengurusan partai politik disusun dengan sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 15%. 3. Kepengurusan partai politik disusun dengan sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
PPP PD PAN
PKB
PKS
Tetap Kepengurusan partai politik di semua tingkatan disusun dengan menyertakan perempuan sekurang-kurangnya 35% di dalamnya. Kepengurusan partai politik disusun dengan mengkomodasi sekurang-kurangnya 30% perempuan. Tetap
BPD
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
153
Pasal 17: Kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dipilih secara demokratis melalui musyawarah partai sesuai AD dan ART.
PBR
Tetap
PDS
Tetap
PG
Tetap
PDIP
Kepengurusan partai politik di semua tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah partai sesuai AD dan ART.
PPP
Kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan dipilih secara demokratis melalui musyawarah partai sesuai AD dan ART.
PD
Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
KEWAJIBAN PARTAI POLITIK
101
Pasal 10: Partai politik berkewajiban: e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
PAN
Kepengurusan partai politik di semua tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah partai sesuai AD dan ART.
PKB
Tetap
PG
PDIP
e. melakukan pendidikan politik, agregasi politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya dan melakukan rekruitmen untuk mengisi jabatan publik.
Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net PPP
PD
Tetap
PAN
e. melakukan pendidikan politik dengan mengikutsertakan perempuan.
PKB
Tetap
PKS
Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net BPD
BANTUAN KEUANGAN
226
(3) Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan
PBR
Tetap
PDS
Tetap
PG
Tetap
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Penambahan ayat (3b): Partai politik yang dapat memenuhi ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota maka bantuan APBN/APBD-nya diberikan dua kali dari jumlah kursi perempuan yang diperoleh.
PUSKAPOL FISIP UI, Diolah dari naskah persandingan DIM RUU Partai Politik (www.dpr.go.id)
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
