DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

NO

RINGKASAN ISI INFORMASI

PEJABAT/UNIT/SATUAN KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI

WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI

FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA

JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP

PROFIL DAN STRUKTUR ORGANISASI 1

Profil Biro Keuangan dan Perlengkapan

Bagian Kearsipan dan Administrasi

PPID Pelaksana Sekretariat Jenderal

Setiap Tahun di Jakarta

Buku/Hardcopy

5 (Lima) Tahun

2

Struktur Organisasi




Hardcopy

Selama Tidak Ada Pergantian Struktur Organisasi




5 (Lima) Tahun

Bagian Perbendaharaan dan PNBP, Bagian Perlengkapan, Bagian Akuntansi dan Verifikasi, Bagian Kearsipan dan Administrasi



5 (Lima) Tahun

Bagian Akuntansi dan Verifikasi



5 (Lima) Tahun


5 (Lima) Tahun

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 3

Laporan Kegiatan Bulanan Biro Keuangan dan Perlengkapan

4

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

5

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian (Audited)

6

Laporan BMN Kementerian Pertanian (Audited)

Bagian Perlengkapan


7

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Audited)




5 (Lima) Tahun

8

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian (Audited)




5 (Lima) Tahun

9

Laporan BMN Tingkat UAPPB-E1 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Audited)




5 (Lima) Tahun

10

Laporan Keuangan Tingkat UAKPB Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian (Audited)




5 (Lima) Tahun

11

LAKIP Biro Keuangan dan Perlengkapan Tahun




5 (Lima) Tahun

12

Daftar Arsip pada Unit Kearsipan I Sekretariat Jenderal Kementan



SOP DAN PEDOMAN 13

Penyusunan Laporan Keuangan UAKPB

Bagian Perlengkapan


14

Penyusunan Laporan Keuangan UAPPB tingkat Eselon 1

Bagian Perlengkapan


15

Penyusunan Laporan Keuangan UAPPB/Wilayah

Bagian Perlengkapan


16

Penyusunan Laporan Konsolidasi Laporan BMN tingkat UAPB

Bagian Perlengkapan


17

Usul pinjam pakai barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai tanah berdasarkan NJOP lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Bagian Perlengkapan


18

Penetapan persetujuan pinjam pakai barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai tanah berdasarkan NJOP lebih dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar) dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Bagian Perlengkapan


19

Usul Sewa Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bagian Perlengkapan


20

Penetapan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,(lima miliar rupiah) dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bagian Perlengkapan


21

Usul persetujuan kerjasama pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai tanah berdasarkan NJOP lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) da selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah)

Bagian Perlengkapan


22

Penetapan peretujuan kerjasama pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai tanah berdasarkan NJOP lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) da selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bagian Perlengkapan


23

Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna Barang Milik Negara

Bagian Perlengkapan


5 (Lima) Tahun



24

Usul penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bagian Perlengkapan


25

Penetapan surat keputusan penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bagian Perlengkapan


26

Usul pemindahtanganan BMN dengan tindaklanjut penjualan berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bagian Perlengkapan


27

Penetapan surat keputusan pemindahtanganan dengan tindaklanjut penjualan berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bagian Perlengkapan


28

Usul persetujuan penghapusan BMN Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemindahtanganan Berupa Hibah BMN atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Dan BMN Selaian Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp.1.000.000.000.000,(satu miliar rupiah)

Bagian Perlengkapan


29

Penetapan surat keputusan penghapusan BMN Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemindahtanganan Berupa Hibah BMN atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Dan BMN Selaian Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp.1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bagian Perlengkapan


30

Usul penghapusan BMN Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemindahtanganan Berupa Hibah BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Merupakan Satu Kesatuan / Hamparan

Bagian Perlengkapan


31

Penetapan surat keputusan penghapusan BMN Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemindahtanganan Berupa Hibah BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Merupakan Satu Kesatuan / Hamparan

Bagian Perlengkapan


32

Usul pesetujuan/ijin prinsip Tukar Menukar barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bagian Perlengkapan


33

Penetapan surat keputusan penghapusan BMN dengan tindaklanjut Tukar Menukar barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan perolehan lebih dari Rp.1.000.000.000,(satu miliar rupiah)

Bagian Perlengkapan


34

Usul pesetujuan/ijin pelaksanaan Tukar Menukar barang milik negara berupa Tanah dan/atau Bangunan Yang Masih Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Perlengkapan


35

Penetapan surat keputusan penghapusan Penghapusan BMN Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemindahtanganan Berupa Tukar Menukar Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Masih Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Perlengkapan


36

Usul persetujuan Penghapusan BMN Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemindahtanganan Berupa Penyertaan Modal Pemerintah

Bagian Perlengkapan


37

Penetapan surat keputusan penghapusan dengan tindaklanjut penyertaan modal pemerintah

Bagian Perlengkapan


38

Usul alih Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang yang lain (Kementeriaan dan Lembaga Negara yang lain)

Bagian Perlengkapan


39

Penetapan surat keputusan penghapusan alih Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang yang lain (Kementeriaan dan Lembaga Negara yang lain)

Bagian Perlengkapan


40

Penetapan Kembali Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Yang Tidak Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Pokok dang Fungsi Kementerian Pertanian

Bagian Perlengkapan


41

Sewa BMN pada tingkat UAKPB Biro Keuangan dan Perlengkapan sesuai PP Tarif PNBP Lingkup Kementerian Pertanian

Bagian Perlengkapan


NO





NO




42

Penghapusan BMN Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemindahtanganan Berupa Tukar Menukar Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Masih Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Perlengkapan


43

Penghapusan BMN Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemindahtanganan Dengan Cara Dijual Melalui Kantor Lelang Negara

Bagian Perlengkapan


44

Penerbitan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara

Bagian Perlengkapan


45

Penetapan Alih Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Gol. III

Bagian Perlengkapan


46

Penetapan Status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II

Bagian Perlengkapan


47

Penetapan Kembali Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Yang Tidak Dipergunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas Pokok dang Fungsi Kementerian Pertanian

Bagian Perlengkapan


48

Usul Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit diatas Rp. 25 juta

Bagian Perlengkapan


49

Penetapan Status Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp. 25 juta rupiah

Bagian Perlengkapan


50

Alih Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang yang lain (Kementeriaan dan Lembaga Negara yang lain)

Bagian Perlengkapan


51

Pinjam Pakai Kendaraan Dinas

Bagian Perlengkapan


52

Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah

Bagian Perlengkapan


53

Pelayanan penerbitan SK Penghapusan BMN Tingkat Pengguna Barang/Kementerian

Bagian Perlengkapan


54

Pelayanan Penerbitan SK Penghapusan BMN Tingkat Pengguna Barang Eselon I

Bagian Perlengkapan


55

Penyusunan Usul Penerbitan SK Penghapusan BMN

Bagian Perlengkapan


56

Penyusunan Usul Persetujuan Penghapusan BMN

Bagian Perlengkapan


57

Penyusunan Laporan BMN Tingkat KPB

Bagian Perlengkapan


58

Penyusunan Laporan BMN Tingkat PPB-W

Bagian Perlengkapan


59

Penyusunan Laporan BMN Tingkat Eselon I

Bagian Perlengkapan


60

Penyusunan Laporan BMN Tingkat Kementerian

Bagian Perlengkapan


61

Penyusunan Laporan Barang Persediaan (Habis Pakai) Tingkat KPB

Bagian Perlengkapan


62

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN oleh Kuasa Pengguna Barang

Bagian Perlengkapan


63

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN oleh Pengguna Barang

Bagian Perlengkapan


64

Pelaksanaan Anggaran

Bagian Perbendaharaan dan PNBP

65

Proses Pencairan Dana lingkup Setjen


66

Dokumentasi Arsip Keuangan lingkup Setjen


67

Pembinaan Keuangan (Pelaksanaan Anggaran bagi Satker UPT Vertikal dan Pengelola Dana TP dan Dekonsentrasi


68

Penertiban SK Penetapan Pengelola Keuangan Satker Pusat dan UPT Vertikal


69

Penyelesaian Kerugian Negara lingkup Kementerian Pertanian


70

Penertiban SK Penetapan Pengelola Keuangan Dana TP


71

Penertiban Rekening Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian


72

Tindak Lanjut Temuan Aparat Pengawas Fungsional atas Hasil Audit Kinerja


73

Penyusunan Target PNBP lingkup Kementerian Pertanian


74

Penyusunan Laporan Realisasi PNBP lingkup Kementerian Pertanian


75

Penyusunan Usulan Revisi PP Tarif PNBP


76

Penyusunan Nota Hasil Verifikasi PNBP


77

Pengelolaan Hibah


78

Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian TA. 2013





NO



79

Tindak Lanjut Temuan Aparat Fungsional atas Hasil Audit Kinerja


80

Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan


81

Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah kepada seluruh Satker


82

Pembinaan Verifikasi dan Akuntansi terhadap Eselon I Wilayah dan Satker


83

Rekonsiliasi Laporan Keuangan antara Satker dan SIMAK BMN


84

Rekonsiliasi Pagu dan Realisasi Anggaran dengan Kementerian Keuangan


85

Pembinaan Sekretariat UAPPA/B-W


86

Penerimaan Data melalui Intradata


87

Pengembangan Profesi di Bidang SAI


88

Update dan Uji Coba Aplikasi serta Pengunduhan Peraturan Pelaporan Keuangan Terbaru


89

Proses Pengolahan Data Laporan Keuangan Tingkat UAPA


90

Verifikasi atas Laporan Keuangan tingkat Satker


91

Verifikasi atas Laporan Keuangan tingkat Wilayah


92

Verifikasi atas Laporan Keuangan tingkat Eselon I


93

Tindak Lanjut Review Itjen Kementerian Pertanian atas Laporan Keuangan


94

Penyusunan Laporan Serapan DIPA tingkat Kementerian Pertanian


95

Penerimaan Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan Wilayah


96

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Satker/Wilayah


97

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian


98

Kegiatan Penataan Arsip Dinamis Inaktif


99

Kegiatan Penyusutan Arsip Dinamis Inaktif


100

Kegiatan Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Kerja ke Unit Kearsipan


101

Pembayaran Gaji Pegawai Biro Lingkup Setjen


Pembayaran Uang Makan Pegawai Biro 102 lingkup Setjen


Pembayaran Uang Lembur Pegawai Biro 103 lingkup Setjen


Mekanisme Penghentian Pembayaran 104 Berdasarkan Pindah/Mutasi atau Pensiun


Penyusunan RKA-KL Berdasarkan Pagu 105 Indikatif


Penelaahan dan Penyusunan DIPA Biro 106 KP


Penyusunan POK Satker Biro Keuangan 107 dan Perlengkapan


Penyusunan ROK Biro Keuangan dan 108 Perlengkapan


109

Penyusunan RKA-KL Biro KP Berdasarkan Pagu Definitif


110

Revisi DIPA/Pencairan Tanda Bintang Satker Biro Keuangan dan Perlengkapan


111

Revisi POK Satker Biro Keuangan dan Perlengkapan


112 Mekanisme Pencairan Dana Melalui UP


113 Mekanisme Pembayaran LS


114 Mekanisme Permintaan Dispensasi TUP


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 115 tingkat Satuan Kerja Biro Keuangan dan Perlengkapan


Penyusunan Laporan Keuangan 116 Semesteran tingkat Satuan Kerja Biro Keuangan dan Perlengkapan


117

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan tingkat Eselon I Setjen


118

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tingkat Eselon I Setjen


Usulan Kenaikan Pangkat/Kenaikan Gaji 119 Berkala (KP/KGB) Pegawai Biro Keuangan dan Perlengkapan


120 Penyusunan Rencana Kerja Biro


121 Penyusunan LAKIP Biro






NO



122 Penyusunan Laporan Mingguan Biro


123 Penanganan Surat Masuk Biro


124

Penerbitan Surat Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan


125 Peminjaman Kendaraan Operasional Biro


126 Penyediaan Rapat Biro


127 Pengajuan Usulan Cuti


128 Penetapan Surat Persetujuan Cuti


129 Penyununan Laporan Rekapitulasi Arsip


Update Website Biro Keuangan dan 130 Perlengkapan


131 Pengajuan Ijin Belajar


132 Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai


Pedoman Retensi Arsip Sektor 133 Perekonomian Urusan Pertanian


134

Pedoman Klasifikasi Arsip Kementerian Pertanian.


RENCANA KERJA 135

Rencana Strategis Biro Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2009-2014


Rencana Kerja Tahunan Biro Keuangan 136 dan Perlengkapan


Sasaran Kerja Pegawai Biro Keuangan dan 137 Perlengkapan Tahun 2014


Hasil Analisis Jabatan Biro Keuangan dan 138 Perlengkapan


Hasil Evaluasi Jabatan Biro Keuangan dan 139 Perlengkapan


Daftar Pejabat Fungsional Arsiparis 140 Kementerian Pertanian


Daftar Arsip pada Unit Kearsipan I 141 Sekretariat Jenderal Kementan


142 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

143 TOR (Term of Reference)

144 Target PNBP Kementerian Pertanian

Bagian Kearsipan dan Administrasi Bagian Kearsipan dan Administrasi; Bagian Perlengkapan; Bagian Akuntansi dan Verifikasi; Bagian Perbendaharaan dan PNBP Bagian Perbendaharaan dan PNBP

KEPEGAWAIAN 145

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Biro Keuangan dan Perlengkapan


Sasaran Kerja Pegawai Biro Keuangan dan 146 Perlengkapan Tahun 2014


Hasil Analisis Jabatan Biro Keuangan dan 147 Perlngkapan


148

Hasil Evaluasi Jabatan Biro Keuangan dan Perlengkapan


149

Daftar Pejabat Fungsional Arsiparis Kementerian Pertanian.


DOKUMENTASI HUKUM 150

Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan

Keputusan Menteri Pertanian tentang 151 Penghapusan Barang Milik Negara

Bagian Perbendaharaan dan PNBP Bagian Perlengkapan





DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Recommend Documents