D E P U T I B I D A N G P E N G E M B A N G A N K A W A SBuku A N Panduan K E M E N T E R I A N P E R U M A H A N R A K Y A T

D E P U T I B I D A N G P E N G E M B A N G A N K A W A SBuku A N Panduan KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jl.

Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012

0

Buku Panduan

Kata Pengantar Pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi, tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh. Pertumbuhan lingkungan permukiman kumuh secara nasional cukup signifikan yaitu sekitar 1,37% per tahun (BPS) dan diperkirakan, secara total, luas permukiman kumuh pada tahun 2025 akan mencapai 71.860 ha. Untuk itu, perlu upaya penanganan secara terkoordinasi antar sektor melalui integrasi lingkungan permukiman kumuh terhadap sistem kegiatan kota dengan pelaksanaan berbasis kawasan sehingga penanganan dapat berkelanjutan, serta pada gilirannya akan dapat mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur. Sehubungan dengan hal di atas, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) mulai TA 2010 bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Untuk itu, telah disusun Buku Panduan PLP2K-BK yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pihak. Buku Panduan ini terutama berisikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan, kriteria lokasi yang ditangani, serta jadwal pelaksanaan, yang dapat juga diakses melalui situs www.kemenpera.go.id. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas dukungan yang telah diberikan, sehingga Buku Panduan PLP2K-BK TA 2012 ini dapat tersusun dan disajikan. Besar harapan kami, Buku Panduan PLP2K-BK TA 2012 ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan. Jakarta, Oktober 2011 Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

Dr. Hazaddin TS


1

Buku Panduan

1.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Jumlah penduduk perkotaan saat ini sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia. Pesatnya perkembangan penduduk perkotaan tersebut, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga telah berakibat pada semakin meluasnya perumahan dan permukiman kumuh. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui fakta bahwa luas perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2004 yang tadinya sebesar 54.000 ha telah berkembang menjadi sebesar 59.000 ha pada tahun 2009. Bahkan diperkirakan apabila tidak dilakukan penanganan maka luas perumahan dan permukiman kumuh akan tumbuh menjadi 71.860 ha pada tahun 2025 dengan pertumbuhan 1,37% pertahun. Meluasnya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan telah menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman, dan lain sebagainya. Perumahan dan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu segera ditangani, sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Pada Sidang Umum PBB, yang diselenggarakan tahun 2000 tercapai kesepakatan tujuan pembangunan global yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu targetnya adalah peningkatan kualitas hidup 100 juta masyarakat dunia di perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2020. Selanjutnya, Kongres Perumahan dan Permukiman II yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2009 yang lalu juga menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 dalam Agenda Menyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia. Sejak TA 2004-2009, Kementerian Perumahan Rakyat telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan tersebut antara lain adalah Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), Pembangunan Rusunawa dan Rusunami, Bantuan Stimulan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman dan Penyaluran KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi. Program-program penanganan tesebut sangat perlu untuk disinerjikan dan diintegrasikan dalam skenario pengembangan kawasan. Dalam hal ini, dibutuhkan penanganan yang bersifat multisektoral dan berkelanjutan dengan menekankan pada Pendekatan Tridaya (pembangunan manusia, lingkungan dan ekonomi), pengembangan prasarana dan sarana yang memadai, mengintegrasikan seluruh kondisi dan aktivitas di perumahan dan permukiman kumuh dengan kegiatan kota, mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaku utama penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2010 mulai melaksanakan program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Karakteristik PLP2K-BK tersebut antara lain: 1) mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman terintegrasi dengan tata ruang dan sistem kota, 2) menggunakan Pendekatan Tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi), 3) melengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkungan perrmukiman yang layak, dan 4) mengintegrasikan pendekatan sektor dan pelaku lainnya.


2

Buku Panduan

1.2. Maksud Maksud program PLP2K-BK adalah untuk mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak melalui efektivitas dan efesiensi perencanaan dan penanganan serta sinergi tindak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 1.3. Tujuan Tujuan program PLP2K-BK adalah: 1. Mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan efektivitas penanganan perumahan dan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan berkelanjutan; 3. Mendorong terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah dan dilaksanakan berdasarkan pendekatan tridaya (manusia, lingkungan dan ekonomi); 4. Mengintegrasikan pendekatan sektor dan stakeholder lainnya; 5. Mendorong terpenuhinya kebutuhan PSU secara memadai. 1.4. Sasaran Sasaran kegiatan PLP2K-BK antara lain: 1. Teridentifikasinya karakteristik lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan tipologi penanganan; 2. Terdeliniasinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditangani dengan pendekatan berbasis kawasan; 3. Teridentifikasinya dan tertingkatkannya kerjasama dan koordinasi antara pihakpihak yang terkait dengan upaya penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; 4. Terlaksananya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 5. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh dan perilaku peningkatan hidup sehat masyarakat; 6. Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, harmonis dan berkelanjutan.

2.

Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan PLP2K-BK meliputi: 1. 2. 3. 4.

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten; 5. Permenpera No.22/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat; 6. Beberapa Permenpera lainnya yang terkait dengan penanganan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.


3

Buku Panduan

3.

Objek Penanganan

Objek PLP2K-BK adalah lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, bukan merupakan perumahan dan permukiman liar (squatter). Lingkungan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan peruntukkannya sebagai perumahan dalam rencana tata ruang kota/kabupaten setempat. Berikut ini pengertian dari perumahan dan permukiman kumuh serta perumahan dan permukiman liar (squatter). 1. Kumuh, merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, dan budaya, dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota/Kabupaten. 2. Squatter, merupakan permukiman liar yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota/Kabupaten, dan menghuni suatu lahan yang bukan miliknya/haknya atau tanpa izin dari pemiliknya. Program PLP2K-BK yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat sementara diprioritaskan pada lingkungan permukiman KUMUH. Penanganan terhadap SQUATTER dapat dilakukan setelah pemerintah kota/kabupaten melaksanakan pemutihan yang dilengkapi dengan rencana penanganan yang komprehensif.


4

Buku Panduan

4.

Prinsip PLP2K – BK

Penanganan berbasis kawasan dalam penanganan kumuh pada prinsipnya adalah suatu upaya untuk menata dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui perbaikan dan pembangunan perumahan serta penyediaan PSU yang mamadai untuk mendukung penghidupan dan kehidupan lingkungan menjadi layak dan produktif, yang keseluruhannya disusun berdasarkan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah yang mengintegrasikan konsep penanganannya dengan potensi kegiatan kota disekitarnya. Rencana penanganan berbasis kawasan terhadap lingkungan perumahan dan permukiman kumuh selanjutnya disebut dengan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).


5

Buku Panduan

5.

Lingkup Penanganan

Sesuai dengan UU No. 1/2011, lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuh mencakup hal-hal berikut di bawah ini. 1.

Pemugaran Secara konseptual, implementasi prinsip pemugaran meliputi 1) Revitalisasi, 2) Rehabilitasi, 3) Renovasi, 4) Rekonstruksi, dan 5) Preservasi. 1) Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota. 2) Rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi. 3) Renovasi melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman. 4) Rekonstruksi merupakan upaya mengembalikan suatu lingkungan permukiman sedekat mungkin dari asalnya yang diketahui, dengan menggunakan komponen-komponen baru maupun lama. 5) Preservasi merupakan upaya mempertahankan suatu lingkungan permukiman dari penurunan kualitas atau kerusakan. Penanganan ini bertujuan untuk memelihara komponen yang berfungsi baik dan mencegah dari proses penyusutan dini (kerusakan), misalnya dengan menggunakan instrumen: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ketentuan atau pengaturan tentang: Koefesien Lantai Bangunan, Koefesien Dasar Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Sungai, dan lain sebagainya.

2.

Peremajaan Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai pemanfaatan lahan yang optimal sesuai dengan potensi lahannya. Di samping itu, diharapkan mampu memberikan nilai tambah secara ekonomis dan memberi vitalitas baru dari lahan permukiman yang diremajakan. Pada umumnya, peremajaan ini memberikan konsekuensi bentuk teknis penanganan seperti halnya: land consolidation, land re-adjustment dan land sharing.

3.

Pengelolaan dan Permukiman Kembali Pengelolaan adalah upaya-upaya untuk mempertahankan, mengendalikan atau mengurangi dampak negatif yang timbul, serta meningkatkan dampak positif yang timbul terhadap lingkungan hunian. Sedangkan permukiman kembali dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat dengan memindahkan lokasi hunian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pada Tahun Anggaran 2012 ini, lingkup penanganan program PLP2K-BK difokuskan pada pemugaran.


6

Buku Panduan

6.

Komponen Kegiatan Utama

1. Penetapan dan Pelatihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) Pemilihan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dilakukan oleh masyarakat setempat. TPM berasal dari masyarakat yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakat, berdedikasi tinggi, bisa berkomunikasi dengan baik, dan punya kemauan serta pekerja keras. Penetapan TPM pada setiap lokasi yang ditangani dilakukan oleh pemerintah Kota/Kabupaten terkait berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat. Jumlah TPM bisa disesuaikan dengan besaran wilayah dan jumlah masyarakat yang didampingi. Pelatihan TPM dan sepanjang pelaksanaan PLP2K-BK 2012 akan difasilitasi oleh Konsultan Pelaksana. Selama masa kegiatan PLP2K-BK, TPM akan bertanggung jawab dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat agar dapat mendukung proses penanganan permukiman kumuh di lokasi tempat tinggal mereka, baik pada tahap perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan, maupun tahap monitoring dan evaluasi. Untuk itu, TPM antara lain akan bertanggung jawab dalam hal i) membantu mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK kepada masyarakat, ii) membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), iii) bersama-sama dengan masyarakat, melaksanakan Survey Kampung Sendiri (SKS) dan rembug warga, iv) membantu masyarakat dalam penyusunan CAP (Community Action Plan), v) mendukung dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan penanganan lingkungan permukiman mereka sesuai dengan arahan dan rekomendasi rencana PLP2K-BK dan CAP, dll sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lokasi. Selama masa tugasnya, TPM akan bertanggung jawab terhadap Tim Koordinasi Tingkat Kota/Kabupaten. Panduan Pembentukan dan Lingkup Kerja Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) disajikan terpisah. 2. Penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Perumahan

dan

Rencana PLP2K-BK, sebagai dokumen perencanaan penanganan lingkungan permukiman kumuh, merupakan rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek, dengan skala ketelitian 1:2.000. Sebuah dokumen Rencana PLP2K-BK harus memuat antara lain mengenai 1) Identifikasi daya dukung lingkungan pengembangan kawasan, 2) Pendataan perumahan dan lingkungannya, khususnya yang mengalami kerusakan, 3) Rencana pengembangan kelembagaan sosial kemasyarakatan, 4) Rencana Struktur dan Pola Tata Ruang Kawasan, 5) Rencana rinci program, lokasi, target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing masing sektor terkait dalam mendukung pengembangan kawasan, 6) Indikasi tipe dan jumlah rumah yang akan dikembangkan, 7) Rincian rencana pembiayaan dan sumber pendanaannya serta pola-pola kredit yang akan dikembangkan, 8) Mekanisme keterpaduan pelaksanaan pengembangan kawasan dan keterpaduan dalam penyediaan sarana dan prasarananya, 9) Mekanisme pemantauan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman, 10) Rencana pengembangan kawasan-kawasan produksi, 11) Rencana rinci penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, 12) Rencana pembangunan fisik (Detail Engineering Design) pada wilayah-wilayah prioritas di dalam kawasan, 13) Rencana kegiatan rinci kedeputian di lingkungan Kemenpera serta instansi lainnya dalam 10 (sepuluh) tahun ke depan.


7

Buku Panduan

Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Rencana PLP2K-BK ini antara lain adalah: 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), yang terdiri dari: a. Pembentukan anggota tim pelaksana, yang terdiri dari Tenaga Ahli dan Tim Teknis b. Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan penanggung jawab masingmasing kegiatan c. Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) 2. Pengumpulan data-data sekunder untuk mendukung pelaksanaan survey maupun kegiatan-kegiatan lanjutannya 3. Pelaksanaan survey dan pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Identifikasi terutama akan dilakukan terhadap: a. Identifikasi batasan luas dan besaran unit lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan ditangani, yang dilanjutkan dengan pengukuran terhadap keseluruhan area penanganan dengan kedalaman peta 1:2.000 untuk menghasilkan peta dasar yang menjadi landasan perencanaan; b. Identifikasi daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman kumuh beserta kawasan yang menaunginya; c. Identifikasi kegiatan-kegiatan pokok di dalam lingkungan perumahan dan permukiman kumuh maupun kegiatan-kegiatan pokok pada kawasan yang menaunginya; d. Identifikasi potensi, masalah, dan peluang penanganan kawasan yang lebih luas serta potensi, masalah, dan peluang lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; e. Identifikasi jenis stimulan fisik dan non-fisik yang dapat dibangun atau dilaksanakan dalam penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh berbasis kawasan, beserta penentuan pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya; f.

Identifikasi bentuk keterlibatan atau tindak lanjut penanganan yang dapat dilaksanakan oleh Deputi Perumahan Formal dan Deputi Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat serta Departemen Pekerjaan Umum.

4. Pelaksanaan serangkaian kegiatan analisis, berdasarkan hasil identifikasi dan kajian terhadap data sekunder. Analisis yang dilakukan terutam akan mencakup: a. Analisis kedudukan dan peran lokasi dalam sistem tata ruang kota/kabupaten (analisis terhadap struktur tata ruang); b. Analisis mengenai karakteristik permukiman kumuh;

lokasi

lingkungan

perumahan

dan

c. Analisis kependudukan, kondisi topografi, geografi, dan daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; d. Analisis mengenai karakteristik kawasan yang menaungi perumahan dan permukiman kumuh secara lebih luas;

lingkungan

e. Analisis potensi, peluang, dan permasalahan pengembangan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;


8

Buku Panduan

f.

Analisis proyeksi kebutuhan pengembangan lokasi berdasarkan analisis potensi, peluang, dan permasalahan seperti yang diutarakan dalam poin (e);

g. Analisis makro (analisis eksternal) untuk mengidentifikasi potensi dan peluang kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh lingkungan perumahan dan permukiman yang ditangani. Pada tahap ini, perlu ditangkap sejumlah potensi kawasan yang menaungi lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki peluang untuk dapat dikembangkan di lingkungan perumahan dan permukiman, khususnya potensi-potensi strategis yang terkait dengan peluang pengembangan ekonomi masyarakat; h. Analisis mikro (analisis internal) untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan ekonomi, sosial, lingkungan, dan prasarana di dalam lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. Potensi dan permasalahan yang diidentifikasi tersebut juga merupakan potensi dan permasalahan lingkungan perumahan dan permukiman terkait kesiapannya untuk menangkap peluang potensi kawasan di sekitarnya seperti yang disampaikan pada poin (e); i.

Analisis potensi dan peluang transformasi pengembangan masyarakat menuju perbaikan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;

j.

Analisis potensi dan peluang keterlibatan stakeholder;

k. Analisis penanganan yang berkelanjutan dengan menekankan pada pendekatan tridaya, yaitu adanya keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi; l.

Analisis potensi dan peluang pembiayaan, seperti melalui identifikasi affordability index dan analisis peluang pelaksanaan housing queue dan contractual housing scheme.

5. Penyusunan arahan makro berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Arahan makro ini selanjutnya disinergikan dengan rumusan aspirasi masyarakat setempat, yang secara paralel disusun oleh TPM bersama dengan masyarakat untuk menghasilkan CAP. 6. Penyusunan dokumen Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dokumen rencana ini harus juga mengakomodasi hasil CAP, dan akan terdiri dari beberapa rencana sebagai berikut: a. Rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) terpilih yang berskala kawasan serta pembangunan rumah bagi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagai pemicu tumbuhnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat penghuni permukiman kumuh yang ditangani; b. Rencana dan strategi sosial kemasyarakatan (termasuk kelembagaan) dalam mendukung penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan/desa, dimana di dalamnya juga terdapat rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder; c. Rencana struktur dan pola tata ruang di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang ditata; d. Rencana rinci pengelolaan lahan bagi permukiman kumuh yang akan ditangani;

lingkungan

perumahan

dan

e. Rencana pengembangan kawasan-kawasan produksi pendukung kawasan perumahan dan permukiman agar terwujud keberlanjutan pengembangan kawasan;


9

Buku Panduan

f.

Rencana rinci indikasi program penanganan berbasis kawasan, lokasi, target, dan sasaran yang akan dicapai oleh masing masing sektor terkait;

g. Rincian rencana tahapan pembiayaan dan sumber pendanaannya; h. Rencana Penataan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); i.

Mekanisme keterpaduan antara lingkungan perumahan dan permukiman yang akan ditangani dengan kawasan yang menaunginya serta kawasan di sekitarnya maupun keterpaduan dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU);

j.

Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;

k. Bentuk koordinasi dengan pemerintah daerah/stakeholders terkait melalui kegiatan observasi lapangan, pendataan, rapat, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), dan diskusi; baik dalam kerangka kesepakatan maupun sosialisasi; l.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Penyusunan Rencana Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) ini merupakan kegiatan kontraktual. Untuk itu, sebelumnya akan dilakukan proses lelang untuk menetapkan Konsultan Penyedia Jasa yang sekaligus akan menjadi Konsultan Pendamping Masyarakat melalui kerjasama dengan BKM. 3. Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan) Tujuan pelaksanaan penyusunan Rencana Tindak Komunitas (RTK) atau yang dikenal dengan Community Action Plan (CAP) adalah agar masyarakat dapat secara mandiri merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka, serta memiliki kesadaran untuk memeliharanya secara terus menerus. Selain itu, pemerintah daerah setempat, terutama tingkat kota/kabupaten sampai dengan kelurahan/desa juga dapat memberikan dorongan dalam penciptaan lingkungan permukiman yang layak huni. Substansi CAP harus merupakan hasil sinergisasi antara arahan-arahan makro Rencana PLP2K-BK dengan hasil rembug warga. Dalam hal ini, CAP akan berisikan antara lain tentang rincian kegiatan, bentuk-bentuk penanganan, penanggung jawab kegiatan, waktu pelaksanaan, pembiayaan kegiatan, dll. Ada beberapa tahapan perencanaan yang dapat dilakukan dalam rangka penyusunan rencana tindak komunitas, yaitu 1) Tahapan sosialisasi dalam rangka pemberian muatan detil langsung ke masyarakat melalui berbagai forum baik formal maupun informal, 2) Tahapan pengumpulan aspirasi masyarakat, yang terdiri dari kegiatan i) rembug warga I, ii) survey kampung sendiri, iii) rembug warga II, 3) Tahapan menterjemahkan daftar kebutuhan menjadi daftar yang berbahasa program. Pada Tahun Anggaran 2012 ini, proses penyusunan CAP difasilitasi oleh Konsultan Penyusun Rencana PLP2K-BK, dan masyarakat didampingi oleh Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM). Keluaran dari penyusunan rencana tindak komunitas ini adalah matriks program lima tahunan. Setiap lokasi yang akan ditangani akan membuat program jangka menengah yang diwujudkan dalam matriks program termasuk pelaku serta sumber pendanaan.


10

Buku Panduan

4. Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Penyusunan DED dilakukan setelah Rencana PLP2K-BK menghasilkan arahan terhadap bentuk-bentuk stimulan fisik skala kawasan. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan DED dalam PLP2K-BK ini adalah sebagai acuan teknis bagi pelaksanaan stimulan fisik PSU berskala kawasan sehingga pembangunan infrastruktur dapat memicu terciptanya kegiatan produktif di dalam lingkungan permukiman kumuh dan menciptakan keterpaduan sistem kegiatan maupun jaringan infrastruktur dengan kawasan di sekitarnya. Kegiatan yang akan dilakukan pada penyusunan DED adalah 1) pengumpulan data lapangan, yang terdiri atas i) survey sekunder, ii) pengukuran topografi, iii) survey geoteknik dan hidrologi jalan, 2) perencanaan teknis, yang terdiri atas kegiatankegiatan i) perencanaan geometrik, ii) perencanaan perkerasan, iii) penggambaran, iv) perhitungan kuantitas pekerjaan, serta v) perhitungan biaya pelaksanaan, dan yang terakhir adalah 3) pelaporan dan penyiapan dokumen lelang. Kegiatan Penyusunan DED merupakan kegiatan kontraktual. Untuk itu, sebelumnya akan dilakukan proses lelang untuk menetapkan Konsultan Pelaksana. 5. Pelaksanaan Stimulan Fisik dan NonFisik Stimulan fisik dan nonfisik yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi terpilih akan mengacu pada rekomendasi Rencana PLP2K-BK, Rencana Tindak Komunitas dan DED. Namun hal ini pada dasarnya akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan di lokasi dan ketersediaan anggaran penanganan. Stimulan fisik dan nonfisik yang akan diberikan berupa program-program pada masing-masing kedeputian di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Berikut ini pelaksanaan stimulan fisik dan nonfisik yang ada pada lingkungan kedeputian di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat: 1) Stimulan Fisik Pengembangan Kawasan, berupa mencakup jalan, drainase, dll;

PSU kawasan antara lain

2) Stimulan Fisik dan NonFisik Perumahan Swadaya, berupa Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP); 3) Stimulan Fisik Perumahan Formal, berupa Pembangunan Rusunawa, Pembangunan Rusunami dan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman; 4) Subsidi Pembiayaan.

7.

Perbedaan Rencana PLP2K-BK dan RTK

Rencana PLP2K-BK yang akan dilaksanakan selama 10 tahun didasari pada sistem kegiatan kota yang diharapkan dapat mendukung lingkungan permukiman kumuh yang ditangani. Selanjutnya, berdasarkan arahan-arahan makro yang telah disusun dalam Rencana PLP2K-BK, masyarakat dengan didampingi oleh TPM, melalui pendekatan tridaya, menyusun Rencana Tindak Komunitas (RTK/Community Action Plan) dengan difasilitasi oleh Konsultan Penyusun Rencana PLP2K-BK. Salah satu keluaran dari Rencana Tindak Komunitas adalah daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh secara berkelanjutan.


11

Buku Panduan

Dengan demikian, pada tahap awal perlu difasilitasi penyusunan perencanaan penanganan lingkungan kumuh berbasis kawasan. Selanjutnya ditugaskan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) untuk membantu masyarakat menyusun Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan). Atas dasar ini, maka PLP2K-BK akan dilaksanakan secara bertahap, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

8.

Stimulan Fisik Kawasan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan, maka bentuk-bentuk stimulan fisik dalam skala kawasan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan adalah stimulan PSU yang antara lain adalah stimulan jalan poros, drainase, air bersih, air limbah, jaringan listrik, penerangan jalan umum, sarana sosial ekonomi. Pada dasarnya, bentuk stimulan fisik yang akan diberikan, akan disesuaikan dengan arahan dan rekomendasi dari Rencana PLP2K-BK dan RTK/CAP.

9.

Stimulan Perumahan Swadaya

Sesuai dengan tupoksinya, program dan kegiatan Deputi Bidang Perumahan Swadaya yang akan mendukung pelaksanaan PLP2K-BK adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Permenpera Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Lingkup BSPS terdiri dari pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK).


12

Buku Panduan

1. Tujuan Tujuan BSPS untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. 2. Kriteria Obyek Bantuan 1)

Kriteria PB a. berada di atas tanah yang: 1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya; 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi; 3. tidak dalam status sengketa; dan 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang b. luas lantai bangunan paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi c. merupakan rumah pertama atau satu-satunya rumah yang dimiliki dengan kondisi: 1. rusak berat 2. rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 (sembilan) meter persegi 3. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah 4. bahan lantai, dinding, dan atap tidak layak huni; atau 5. terkena kegiatan konsolidasi tanah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan perumahan swadaya

2) Kriteria PK a. satu-satunya rumah yang dimiliki; b. dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang dengan luas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi c. bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni denganluas lantai paling rendah 36 (tiga puluh enam) meter persegi dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) meter persegi d. luas lantai kurang dari 36 (tiga puluh enam) meter persegi; atau e. tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi, cuci dan kakus (MCK) 3) Kriteria Pembangunan PSU a. mendukung PB yang mendapat bantuan stimulan sebagaimana dimaksud huruf a yang dibangun dalam satu hamparan (cluster) dengan jumlah paling rendah 20 (dua puluh) unit yang berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan;


13

Buku Panduan

b. mendukung PK dengan jumlah paling rendah 20 (dua puluh) unit yang berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan; atau c. mendukung gabungan PB dan PK dengan jumlah paling rendah 20 (dua puluh) unit yang berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan. Pembangunan PSU dapat berupa jalan lingkungan, jalan setapak, saluran air hujan (drainage), sarana MCK umum, penerangan jalan umum, sumber dan jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramah lingkungan, jaringan listrik, dan/atau saran sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

10.

Stimulan Fisik Perumahan Formal

Sesuai dengan tupoksinya, program dan kegiatan Deputi Bidang Perumahan Formal yang akan mendukung pelaksanaan PLP2K-BK yaitu Pembangunan Rusunawa, Pembangunan Rusunami dan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman. 1.

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pembangunan Rusunawa sementara difokuskan pada penyediaan rumah untuk mahasiswa dan penyediaan rumah untuk para pekerja. Persyaratan teknis dan nonteknis pembangunan rusunawa untuk perguruan tinggi diatur dalam Permenpera Nomor: 09/Permen/M/2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama. a. Persyaratan Teknis Persyaratan teknis meliputi kriteria lokasi dan lahan. § Lokasi 1) Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/kabupaten dengan disertai surat keterangan dari satuan kerja pemerintah daerah/dinas teknis terkait; 2) Lokasi siap bangun, bebas dari tanaman dan bangunan; 3) Lokasi memiliki jalan minimal selebar 6 meter; 4) Lokasi memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. § Lahan a. b. c. d. e.

Kejelasan status hukum kepemilikan tanah; Didukung dengan kesiapan infrastruktur kawasan; Kemiringan tanah yang sesuai; Luas lahan minimal 3.000 m² dengan lebar sekurang-kurangnya 15m; Dilengkapi dengan Detail Engineering Design/DED (disiapkan oleh Kemenpera atau dinas terkait).

b. Persyaratan NonTeknis Persyaratan NonTeknis melipui administrasi dan kesiapan pengelola, dengan ketentuan sebagai berikut: § Didukung dengan kelengkapan administrasi berupa surat permohonan, surat dukungan, surat pernyataan, surat kesanggupan pernyataan dari Pemerintah daerah setempat;


14

Buku Panduan

§ Melalui tahapan verifikasi di tingkat Kementerian Perumahan Rakyat; § Kesiapan penerima aset (pemerintah daerah) untuk membentuk Badan Pengelola Rusunawa (sesuai dengan Permenpera Nomor: 14/Permen/M/2007 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa); § Perhitungan tarif sewa mengacu Permenpera Nomor: 18/Permen/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rusuna yang dibiayai APBN dan APBD. 2. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) a. Persyaratan Teknis Persyaratan teknis meliputi kriteria lokasi dan lahan. § Lokasi 1) Terletak di kawasan perkotaan, lokasi strategis, tidak berada pada lokasi bencana; 2) Memiliki luas minimal 5.000 m²; 3) Memiliki akses masuk kendaraan dengan lebar jalan minimal 8 m; 4) Memiliki kesiapan infrastruktur yang terhubung dengan kawasan sekitarnya à jaringan jalan, moda transportasi publik, jaringan listrik, air bersih, persampahan, dll; 5) Tersedia rencana zonasi lingkungan. § Lahan 1) Status kepemilikan lahan clean and clear; 2) Sesuai dengan peruntukan RTRW (fungsi peruntukan guna lahan). § Rancang Bangun 1) Memiliki rencana site plan kawasan dan DED yang lengkap; 2) Memenuhi kaedah rancang bangun yang sesuai dengan Permen PU No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Rancang Bangun Rusuna Bertingkat Tinggi. b. Persyaratan NonTeknis (kelengkapan administrasi) Persyaratan NonTeknis meliputi kelengkapan dokumen administrasi, berupa IMB dan Dokumen Kajian AMDAL. 3. Bantuan Stimulan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman Sesuai Permenpera Nomor: 10/Permen/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain yaitu: a. Sasaran PSU yang dibangun ditujukan untuk masyarakat menengah bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); b. Lokasi sesuai RTRW dengan peruntukan untuk perumahan dan permukiman; c. Status tanah clean and clear, tidak dalam sengketa; d. Adanya usulan/permintaan dari daerah; e. Komponen PSU meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalan lingkungan perumahan, drainase, air bersih, air limbah, pembuangan sampah, penerangan jalan umum, ground reservoir dan rumah pompa, tempat parkir dan bantuan stimulan PSU rusuna; f. Adanya insentif/kemudahan perizinan dan sharing dari pemerintah daerah;


15

Buku Panduan

g. Persyaratan teknis, siteplan dan DED PSU disahkan (ditandatangani Pemda), terintegrasi dengan jaringan infrastruktur skala kawasan dan kota; h. Khusus jalan lingkungan dan tempat parkir, sudah terbentuk badan jalan dan/atau lapisan sub base dan tidak digunakan sebagai jalan proyek; i. Melalui tahapan verifikasi di tingkat pusat (Kementerian Perumahan RakyatDeputi Bidang Perumahan Formal).

11.

Subsidi Pembiayaan

Fasilitas likuiditas merupakan subsidi yang dipindahkan ke pos pembiayaan akan dikelola oleh Special Purpose Vehicle (SPV) yang di-blended dengan dana dari perbankan dan sumber lainnya. Sehingga diharapkan suku bunga akan berada di bawah 10 persen atau bisa satu digit. Subsidi ini akan berlangsung selama masa tenor atau kurun waktu tertentu. Diharapkan dengan pola yang baru ini, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah akan lebih diuntungkan. Perbandingan Skim Lama dan Skim Fasilitas Likuiditas PERIHAL

SKIM LAMA

SKIM FASILITAS LIKUIDITAS

Masa Subsidi

Terbatas, jangka waktu tertentu

Sepanjang masa pinjaman

Suku Bunga

Bunga bersubsidi dalam jangka waktu tertentu dan dilanjutkan bunga komersial (bank yang bersangkutan)

Bunga yang ditetapkan satu digit sepanjang masa pinjaman (fixed rate)

Angsuran

Selama masa subsidi ≤ 1/3 penghasilan, dan selanjutnya dimungkinkan ≥ 1/3 penghasilan tergantung bunga komersial

Selama masa pinjaman ≤ 1/3 penghasilan

Dana APBN

Belanja Subsidi, hibah tidak kembali

Pos Pembiayaan, investasi dan dapat dimanfaatkan dalam tahap berikutnya

Alokasi APBN

Terus menerus

Pada periode tertentu dapat diupayakan semakin berkurang

Sumber Dana

APBN

Dapat menarik sumber dana lain

Manfaat yang diterima Masyarakat

Setara dengan 8,5 juta rupiah

Setara dengan 19 juta rupiah

12.

Keterlibatan Instansi & Kemitraan

Dalam rangka pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan pada Rencana Tindak Komunitas dan Rencana PLP2K-BK serta DED, diperlukan keterlibatan seluruh instansi terkait di luar Kemenpera. Instansi yang terlibat antara lain adalah Kementerian PU berupa pembangunan PSDPU jalan menuju kawasan perencanaan, Kementerian Sosial berupa pelatihan keterampilan, serta instansi lainnya yang relevan dengan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.


16

Buku Panduan

Selain dengan instansi pemerintah terkait, kegiatan PLP2K-BK juga dilaksanakan melalui kemitraan dengan lembaga nonpemerintah. Berbagai program peningkatan kualitas permukiman yang telah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah diharapkan dapat menjadi embrio penciptaan program baru yang berkelanjutan. Beberapa lembaga non pemerintah yang diidentifikasi memiliki kegiatan yang mendukung PLP2K-BK antara lain yaitu BAZNas (Badan Amil Zakat Nasional) melalui Program Bedah Kampung, Badan Wakaf dan Yayasan Damandiri melalui Program Pembiayaan Perumahan, serta lembaga nonpemerintah lainnya yang terkait dengan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh terutama Lembaga Keuangan Lokal (LKL). Beberapa alternatif bentuk kemitraan dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga nonpemerintah, antara lain melalui MoU dengan pihak ketiga tersebut atau Cooperate Social Responsibility (CSR).

13.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan TAHAP PERENCANAAN 2

1

3

Penetapan Lokasi Survey dan Jadwal Kunjungan Lapangan

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi

Pembentukan Tim Kerja

TAHAP PEMROGRAMAN

4

Penetapan Lokasi 5

Siap untuk Ditangani pada TA 2011 atau TA berikutnya

Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Koordinasi Tim dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) - Kepastian Lokasi Penanganan - Kerjasama Kegiatan - Kerjasama Pendanaan

TAHAP PELAKSANAAN 6 - Pembentukan Tim Kerja, TPM, Tim Teknis Rencana PLP2K-BK, DED, Supervisi Stimulan Fisik - Pembentukan Kelompok Masyarakat

11

7

Penyusunan Rencana PLP2K-BK

10 9 Daftar Kegiatan Stimulan Fisik dan Penyusunan DED

8 Penyusunan CAP

Pelaksanaan Stimulan Fisik dan Keberlanjutan PLP2K-BK di Daerah

Monitoring dan Evaluasi

PENJELASAN KERANGKA TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 1) TAHAP PERENCANAAN 1.

Pembentukan Tim Kerja Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Tim Kerja PLP2K-BK terdiri dari Tim Pelindung, Tim Pengarah, Tim Verifikasi, dan Sekretariat. Tim Pelindung terdiri atas Menteri Perumahan dan Sekretaris


17

Buku Panduan

Kementerian Perumahan Rakyat, sedangkan Tim Pengarah adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Tim Verifikasi terdiri atas Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. 2.

3.

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota mengusulkan lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan. Usulan tersebut wajib melampirkan kuesioner dan data pendukung lainnya. Selanjutnya, pemerintah provinsi mengusulkan lokasi penanganan kepada Kemenpera dengan melampirkan usulan pemerintah Kota/Kabupaten. Surat usulan dari pemerintah provinsi ditandatangani oleh Gubernur/Sekda/Kepala Bappeda, dan ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat, c.q Deputi Menpera Bidang Pengembangan Kawasan. Penetapan Lokasi Survey Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi terhadap usulan dan data pendukung yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, selanjutnya Kementerian Perumahan Rakyat menentukan lokasi-lokasi yang akan disurvey/verifikasi lapangan.

2) TAHAP PEMROGRAMAN 4.

Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Koordinasi Tim dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten) Kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim Survey Pusat. Tugas utama dari Tim Survey Pusat ini adalah a) menjelaskan dan mensosialisasikan kegiatan PLP2KBK; b) melaksanakan tinjauan singkat ke lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten terhadap kesiapan pelaksanaan TA 2012; c) berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kota/kabupaten untuk kesiapan pelaksanaan TA 2012 dan rencana pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya; d)mempresentasikan hasil kunjungan lapangan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pusat.

5.

Penetapan lokasi PLP2K-BK TA 2012 Berdasarkan usulan pemerintah provinsi dan hasil kunjungan lapangan, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat a/n Menteri Perumahan Rakyat selaku Ketua Tim Pengarah akan menetapkan lokasi PLP2K-BK yang siap ditangani pada TA 2012 dan pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

3) TAHAP PELAKSANAAN 6.

Pembentukan Tim Gabungan PLP2K-BK, Tim Teknis Rencana PLP2K-BK, DED, Supervisi Stimulan Fisik, Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan keseluruhan penanganan maka dibentuk Tim Gabungan PLP2K-BK yang terdiri dari Kemenpera, Instansi lainnya, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kota/Kabupaten. Dalam rangka koordinasi yang intensif dan untuk pengawasan dan pengendalian kegiatankegiatan fisik maupun nonfisik, perlu dibentuk 1 (satu) Tim Teknis Rencana PLP2K-BK, DED, Supervisi Stimulan Fisik yang mencakup seluruh wilayah


18

Buku Panduan

penanganan. Selanjutnya, perlu dibentuk juga Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), yang penjelasannya dapat dilihat pada butir 1) Komponen Kegiatan Utama. Guna terwujudnya keberlanjutan pelaksanaan kegiatan, masyarakat perlu membentuk kelompok yang sedapatnya memanfaatkan organisasi yang sudah ada dan relevan dengan kegiatan penanganan kumuh, seperti kelompok masyarakat dalam pelaksanaan P2KP, NUSSP dll. 7.

Penyusunan Rencana PLP2K-BK Setelah Tim Teknis terbentuk, tahap berikutnya adalah Penyusunan Rencana PLP2K-BK pada lokasi yang akan ditangani. Penjelasannya dapat dilihat pada Komponen Kegiatan Utama (6). Pada saat penyusunan rencana PLP2K-BK, diharapkan TPM telah bekerja untuk mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK di masyarakat, sebagai langkah awal dalam penyusunan rencana tindak masyarakat.

8.

Penyusunan Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan) Rencana Tindak Komunitas pada dasarnya merupakan perumusan pemecahanpemecahan masalah yang kemudian diformulasikan dalam suatu bentuk rencana tindak jangka menengah atau jangka panjang. Rencana Tindak Komunitas ini harus dapat menjawab pertanyaan siapa melakukan apa, bagaimana, dan kapan dilaksanakan, serta sumber pembiayaannya. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Komponen Kegiatan Utama (6).

9.

Daftar Kegiatan Stimulan Fisik, NonFisik dan Penyusunan DED Salah satu keluaran dari Rencana Tindak Komunitas adalah daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk perbaikan kualitas lingkungan permukimannya. Daftar kegiatan stimulan fisik dan nonfisik ini juga diharapkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip makro yang menjadi rekomendasi rencana PLP2K-BK. Selanjutnya, dilakukan penyusunan DED sebagai dokumen rencana membangun stimulan fisik.

10. Pelaksanaan Stimulan Fisik dan NonFisik serta Keberlanjutan Pelaksanaan TA Berikutnya Pelaksanaan stimulan fisik dan nonfisik pada setiap lokasi terpilih akan mengacu kepada rekomendasi rencana PLP2K-BK, rencana tindak komunitas dan DED. Stimulan fisik yang diberikan adalah PSU kawasan antara lain mencakup jalan, sarana sosial ekonomi, pembangunan prasarana jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, dll. Bantuan nonfisik antara lain dapat berupa subsidi pembiayaan, seperti kemudahan penyaluran kredit pembangunan atau perbaikan rumah, bantuan kredit usaha mikro untuk peningkatan industri rumah tangga serta pelatihan keterampilan, dst, yang diselenggarakan oleh instansi lainnya. 4) TAHAP MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan/umpan balik terhadap penyempurnaan kebijakan maupun pelaksanaan PLP2K-BK pada tahun anggaran berikutnya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah rekomendasi serah terima aset kepada pemerintah daerah.


19

Buku Panduan

14. 1)

Kriteria Lokasi Penanganan Kriteria Umum § Berada atau tidak berada pada peruntukan perumahan dalam RTRW kota/kabupaten § Kepadatan penduduk > 400 jiwa per ha, > 500 jiwa/ha untuk kota besar dan sedang, dan >750 jiwa/ha untuk kota metropolitan § >60% rumah tidak/kurang layak huni, dengan angka penyakit akibat buruknya lingkungan permukiman cukup tinggi (demam berdarah, diare, ISPA, dll) § Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi (urban crime, keresahan serta kesenjangan yang tajam, dll) § Daerah terbangun melebihi 80% dari luas satuan wilayah § Kondisi bangunan tidak layak huni sekitar 80% § Penghasilan penghuni rata-rata di bawah UMR § Sarana dan prasarana lingkungan di bawah standar pelayanan minimal § Rawan bencana

2) Kriteria Wajib § Lokasi diperuntukkan sebagai perumahan sesuai dengan RTRW Kota/Kabupaten dan pengaturan pemanfaatan sesuai dengan RP4D/RP3KP § Lokasi lingkungan kumuh mengelompok (cluster), dengan luas wilayah yang mampu menciptakan interaksi dengan sistem perkotaan § Ditetapkan oleh Pemda sebagai bagian kebijakan dan program penanganan lingkungan permukiman kumuh § Teralokasinya dana APBD Kota/Kabupaten dan Provinsi untuk sinergi kegiatan dan keberlanjutan penanganan ke depan sesuai dengan hasil Rencana PLP2K-BK dan Rencana Tindak Komunitas (RTK/CAP) 3) Kriteria Kompetitif § Partisipasi masyarakat § Intensitas kekumuhan § Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan § Proporsi alokasi APBD untuk keberlanjutan kegiatan

15.

Prioritas Lokasi PLP2K-BK

Disamping harus memenuhi kriteria wajib, lokasi PLP2K-BK TA 2012 diprioritaskan pada: 1) Kota/Kabupaten Pemenang Penghargaan Adiupaya Puritama Tahun 2011; 2) Kota/Kabupaten Nominasi Penghargaan Adiupaya Puritama Tahun 2011 yang diusulkan oleh pemerintah provinsi; 3) Kota/kabupaten yang telah mengusulkan kegiatan PLP2K-BK/sejenis ke Kementerian Perumahan Rakyat.


20

Buku Panduan

16.

Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan terdiri dari: 1. APBN, 2. APBD Provinsi, 3. APBD Kota/Kabupaten dan 4. Lembaga Non Pemerintah. Berikut ini kegiatan penanganan dan sumber pembiayaannya. Kegiatan Penanganan dan Sumber Pembiayaan SUMBER DANA* NO.

KEGIATAN PENANGANAN

1.

Pembentukan Tim Gabungan Pelaksanaan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

√

√

2.

Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana PLPK-BK, DED dan Supervisi Stimulan Fisik

√

√

3.

Fasilitasi Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM)

√

√

4.

Penyusunan Rencana PLPK-BK

√

√

5.

Penyusunan RTK/CAP

6.

Penyusunan DED Kawasan

7.

APBN

APBD Provinsi

APBD Kota/Kab.

Lembaga NonPemerintah

√

√

√

√

√

Pelaksanaan Stimulan Fisik

√

√

√

8.

Pelaksanaan Stimulan Non Fisik

√

√

√

√

9.

Pemberdayaan Masyarakat

√

√

√

√

17.

Struktur Organisasi

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK ini, maka dibutuhkan koordinasi antara pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/ kabupaten dan masyarakat. Tim ini akan melakukan monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan serta menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil pelaksanaan PLP2K-BK.


21

Buku Panduan

18.

Tugas Pokok Masing-Masing Pihak

Maksud dari penjelasan tugas pokok ini adalah agar setiap pihak yang terlibat (pemerintah kota/kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) dapat mengetahui secara singkat tugas dan kegiatan yang perlu dipersiapkan mulai dari tahap perencanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi.

1) Pemerintah Kota/Kabupaten a. Mengikuti Sosialisasi PLP2K-BK TA 2012 yang dilakukan oleh Tim Kerja Kemenpera. b. Mengusulkan minimal 3 (tiga) lokasi PLP2K-BK, dengan mengisi kuesioner (form 1A) PLP2K-BK TA 2012 yang kemudian disampaikan ke pemerintah provinsi. c. Menetapkan lokasi PLP2K-BK melalui surat keputusan kepala daerah (Form 2C). d. Mengusulkan anggota Tim Koordinasi Tingkat Kota/Kabupaten untuk masuk ke dalam Tim Gabungan dan Tim Teknis PLP2K/DED/Supervisi Stimulan Fisik. e. Merekrut dan memfasilitasi Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM). f.

Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun Rencana Tindak Masyarakat (RTM)/CAP.

g. Melakukan survey lapangan bersama dengan Tim Kerja Kemenpera dan tokoh masyarakat. h. Mengalokasikan dana APBD untuk mendukung rangkaian kegiatan penanganan, khususnya dalam rangka keberlanjutan PLP2K-BK ke depan sesuai dengan lingkup perencanaan dan hasil RTM/CAP. i.

Berperan aktif untuk mendukung PLP2K-BK.

j.

Menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil PLP2K-BK.

k. Membuat surat pernyataan tentang dukungan dan kesertaan pemerintah kota/kabupaten dalam kegiatan PLP2K–BK termasuk kesiapan alokasi APBD. l.

Memfasilitasi dan mengawasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik pada lokasi penanganan.

2) Pemerintah Provinsi a. Membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi buku panduan PLP2KBK kepada pemerintah kota/kabupaten sampai dengan perekrutan anggota TPM. b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota/Kabupaten untuk usulan lokasi PLP2K-BK, pengisian kuesioner dan pelengkapan data pendukung. c. Melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kota/Kabupaten di wilayahnya untuk menyusun daftar lokasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan maupun daftar lokasi dan kegiatan yang sudah siap dilaksanakan penanganannya pada TA 2012. d. Mengusulkan lokasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disampaikan dalam buku panduan kepada Kemenpera. e. Menyampaikan usulan anggota Tim Koordinasi Tingkat Provinsi untuk masuk ke dalam Tim Gabungan dan Tim Teknis PLP2K/DED/Supervisi Stimulan Fisik


22

Buku Panduan

f.

Memfasilitasi pembuatan surat pernyataan dari pemerintah Kota/Kabupaten yang lokasinya terpilih tentang kesediaan penyediaan dana.

g. Menyampaikan kesediaan memberikan sharing pendanaan bagi kegiatan PLP2KBK kepada Kemenpera. h. Memfasilitasi dan mengawasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik pada lokasi penanganan. i.

Mengikuti koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penanganan lingkungan permukiman kumuh antar Tim Koordinasi di Pusat dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten.

j.

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan permukiman kumuh baik yang dilakukan melalui pemerintah Kota/Kabupaten maupun langsung kepada TPM.

k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan keberlanjutan penanganan PLP2K-BK sebagaimana yang telah direncanakan dalam skenario PLP2K-BK, DED maupun CAP. 3) Tim Kerja Kemenpera a. Menyelenggarakan sosialisasi PLP2K-BK baik melalui website maupun sosialisasi sebelum dilakukan survey lapangan, kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perihal program PLP2K-BK serta menginformasikan agar pemerintah provinsi mengusulkan lokasi PLP2K-BK berdasarkan masukan dari pemerintah kota/kabupaten. c. Mengevaluasi dan melakukan verifikasi administrasi usulan lokasi yang disampaikan oleh pemerintah provinsi terhadap kriteria lokasi penanganan serta kesesuaian isi kuesioner dengan data-data pendukung yang dilampirkan, langkah ini akan menghasilkan usulan lokasi yang masuk daftar pendek sebagai lokasi survey lapangan. d. Mengusulkan lokasi PLP2K-BK yang siap ditangani pada TA 2012 maupun lokasi yang akan ditangani pada TA berikutnya kepada Tim Pengarah, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan lokasi PLP2K-BK TA 2012 oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat. e. Mengirim surat permintaan usulan anggota Tim Koordinasi Gabungan PLP2K-BK dan Tim Teknis PLP2K, DED dan Supervisi Stimulasi Fisik kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten yang wilayahnya menjadi lokasi PLP2KBK TA 2012. f.

Menyusun Tim Koordinasi Gabungan PLP2K-BK untuk pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK tahun 2012.

g. Memfasilitasi penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik dan nonfisik pada lokasi penanganan yang telah ditetapkan. h. Melaksanakan perekrutan pihak ketiga sebagai pelaksana penyusunan rencana PLP2K-BK, DED dan Supervisi Stimulasi fisik dan nonfisik. i.

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh antar Tim Provinsi dan Tim Kota/Kabupaten.


23

Buku Panduan

j.

Menetapkan rencana kerja yang terpadu antara pusat, provinsi dan kota/kabupaten dalam program kerja yang berkelanjutan sesuai dengan hasil rencana PLP2K-BK yang telah disusun oleh pihak ke 3.

k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh baik yang dilakukan melalui pemerintah Kota/Kabupaten maupun TPM.

19.

Pokok-Pokok Rencana Kerja Tim Survey Usulan Lokasi Pemkot/Pemkab (3 lokasi)

Sosialisasi dan Rencana Survey PLP2K-BK Kunjungan Lapangan oleh Tim Survey Pusat

survey lapangan tidak terbuka

Dilengkapi dengan Kuesioner dan dokumen pendukung (termasuk kesiapan alokasi kegiatan/dana APBD TA 2012)

Dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten serta tokoh masyarakat setempat Dilakukan bersama pemda dan tokoh masyarakat

Rapat Konsolidasi Hasil Survey Lapangan

Presentasi Hasil Survey & Kesiapan Pelaksanaan PLP2KBK oleh Tim

Survey Pusat

Siap dilaksanakan TA 2012

Dilaksanakan TA berikutnya

Pemprov mengusulkan prioritas lokasi penanganan kepada Kemenpera

Pokok-pokok Rencana Kerja Tim Survey Pusat: a)

b)

Pemerintah Kota/Kabupaten menyampaikan 3 (tiga) usulan lokasi penanganan kepada pemerintah provinsi yang dilengkapi dengan pengisian kuesioner dan data pendukung dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Bidang Pengembangan Kawasan; Pemerintah provinsi menyampaikan surat usulan prioritas lokasi penanganan dari pemerintah kota/kabupaten;


24

Buku Panduan

c)

d)

Tugas Tim Survey Pusat yaitu: · Menjelaskan dan mensosialisasikan kegiatan PLP2K-BK; · Melaksanakan tinjauan singkat ke lokasi terhadap kesiapan pelaksanaan TA 2012; · Koordinasi dengan pemerintah provinsi/kota/kabupaten untuk kesiapan pelaksanaan TA 2012 dan rencana pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya; · Presentasi hasil kunjungan lapangan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pusat. Berdasarkan surat usulan dari provinsi dan hasil presentasi tim survey pusat, diusulkan penetapan lokasi yang siap ditangani TA 2012 oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat.


25

Buku Panduan

Lampiran

1. LAMPIRAN 1

: Kuesioner Penilaian untuk Pemerintah Kota/Kabupaten

2. LAMPIRAN 2

: Surat

§ Form 2A

: Surat Usulan Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) oleh Pemerintah Provinsi

§ Form 2B

: Surat Usulan Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) oleh Pemerintah Kota/Kabupaten

§ Form 2C

: Surat Keputusan Penetapan Lingkungan Permukiman Kumuh oleh Walikota/Bupati

§ Form 2D

: Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama Penanganan Pelaksanaan oleh Gubernur/Walikota/Bupati

Perumahan


dan

26

Buku Panduan

Untuk Pemerintah Kota/Kabupaten PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK) TA 2012 1) NO. LOKASI* 2) KABUPATEN/KOTA 3) PROVINSI Keterangan: * Diharapkan masing-masing kabupaten/kota mengusulkan 3 lokasi calon PLP2K-BK TA 2012

ð Diisi dengan √ Unit analisis adalah wilayah perencanaan seluas 10 ha

....................................................,.............. 2012

DIISI OLEH,

DIKETAHUI OLEH,

(…………………………………………)

(…………………………………………)

PEJABAT ESELON III

SEKRETARIS DAERAH KOTA/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KEPALA BAPPEDA/KEPALA BAPPEKO/KEPALA DINAS TERKAIT


27

Buku Panduan

I. 1.1.

DATA LOKASI ADMINISTRASI a. KELURAHAN (dapat diisi lebih dari 1 kelurahan)

1) 2) 3)

b. KECAMATAN (dapat diisi lebih dari 1 kecamatan)

1) 2) 3)

c. KABUPATEN/KOTA (dicoret salah satu) d. PROVINSI e. STATUS KEPEMILIKAN TANAH

1.2.

ð

1) MILIK PERSEORANGAN

ð

2) DIKUASAI PEMERINTAH

ð

3) LAINNYA,…………………………..……… …………………………....

UMUM a. LUAS

HEKTAR

b. JUMLAH RUMAH

UNIT

c. JUMLAH PENDUDUK

JIWA

d. JUMLAH KEPALA KELUARGA

KK

e. DOMINASI PERMUKIMAN

(tipologi berdasarkan mata pencaharian)

ð

1 ) PERMUKIMAN PEKERJA

ð

2) PERMUKIMAN NELAYAN

ð

3) LAINNYA,…………………………………… …………………………….


28

Buku Panduan

II. 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

KRITERIA WAJIB BENTUK LOKASI

KLASIFIKASI

ð

1 ) MENGELOMPOK (CLUSTER)

ð

2) TERPENCAR (SCATTERED)

ð

1) HUNIAN

ð

2) LAINNYA,…………………………

BAGIAN DARI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH (PENETAPAN PERDA)

ð

1) YA

ð

2) DALAM PROSES

ð

3) LAINNYA,…………………………

APAKAH ADA KETERSEDIAAN DANA APBD UNTUK MENGALOKASIKAN KEGIATAN INI?

ð

1) YA

ð

2) DALAM PROSES

ð

3) LAINNYA,…………………………

PERUNTUKAN DALAM RTRW KAB./KOTA

III.

KRITERIA KOMPETITIF

3.1.

APAKAH PERNAH ADA PROGRAM SERUPA DALAM RANGKA PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH?

ð

1) YA, KEGIATAN…………………………

ð

2) LAINNYA,…………………………

DALAM PENANGANAN SEJENIS, APAKAH ADA KETERLIBATAN MASYARAKAT?

ð

1) YA, KEGIATAN…………………………

ð

2) LAINNYA,……………….…………

KESEDIAAN UNTUK MENGALOKASIKAN APBD UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM (PASCA STIMULAN)?

ð

1) YA, DENGAN PROPORSI…………..…………%

ð

2) LAINNYA,…………………………

3.2.

3.3.

KLASIFIKASI

KETERANGAN

KETERANGAN


29

Buku Panduan

III. 3.4.

KRITERIA KOMPETITIF

KLASIFIKASI

KETERANGAN

INTENSITAS KEKUMUHAN

A.

KEPENDUDUKAN

1.

TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK 1.1. KOTA METROPOLITAN

1.2. KOTA BESAR

1.3. KOTA SEDANG

1.4. KOTA KECIL

ð

a. > 750 jiwa/ha

ð

b. 700 - 750 jiwa/ha

ð

c.

ð

d. 500 - 600 jiwa/ha

ð

e. 250 - 500 jiwa/ha

ð

a. > 500 jiwa/ha

ð

b. 450 - 500 jiwa/ha

ð

c.

ð

d. 250 - 350 jiwa/ha

ð

e. 150 - 250 jiwa/ha

ð

a. > 250 jiwa/ha

ð

b. 225 - 250 jiwa/ha

ð

c.

ð

d. 150 - 200 jiwa/ha

ð

e. 100 - 150 jiwa/ha

ð

a. > 150 jiwa/ha

ð

b. 100 - 150 jiwa/ha

ð

c.

ð

d. 50 - 75 jiwa/ha

600 - 700 jiwa/ha

350 - 450 jiwa/ha

200 - 225 jiwa/ha

75 - 100 jiwa/ha


30

Buku Panduan

III.

2.

3.

KRITERIA KOMPETITIF

JUMLAH RATA-RATA KK PERRUMAH

TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK

KLASIFIKASI

ð

e. 25 - 50 jiwa/ha

ð

a. > 4 KK/rumah

ð

b. 4 KK/rumah

ð

c.

ð

d. 2 KK/rumah

ð

e. 1 KK/rumah

ð

a. > 2,5%

ð

b. 2,1 - 2,5%

ð

c.

ð

d. 1,0 - 1,5%

ð

e. < 1,0%

3 KK/rumah

1,6 - 2,0%

B.

KONDISI BANGUNAN

1.

TINGKAT KUALITAS STRUKTUR BANGUNAN

ð

a.

> 70%

(Persentase jumlah rumah semi atau tidak permanen terhadap jumlah rumah total)

ð

b.

51 - 70%

ð

c.

ð

d.

ð

e. < 10%

ð

a. > 200 unit/ha

ð

b. 151 - 200 unit/ha

ð

c.

ð

d. 51 - 100 unit/ha

2.

TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN

KETERANGAN

31 - 50% 11 - 30%

101 - 150 unit/ha


31

Buku Panduan

3.

ð

e. < 50 unit/ha

TINGKAT KERUSAKAN RUMAH

ð

a. 51 - 70%

(Persentase jumlah rumah yang rusak terhadap jumlah rumah total)

ð

b. 31 - 50%

ð

c.

ð

d. < 10%

ð

e. 51 - 70%

11 - 30%

C.

KONDISI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

1.

TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH

ð

a. > 70%

(Persentase jumlah KK yang tidak terlayani air bersih terhadap jumlah KK total)

ð

b. 51 - 70%

ð

c.

ð

d. 11 - 30%

ð

e. < 10%

KONDISI SANITASI LINGKUNGAN

ð

a. > 70%

(Persentase jumlah KK yang tidak menggunakan jamban terhadap jumlah KK total)

ð

b. 51 - 70%

ð

c.

ð

d. 11 - 30%

ð

e. < 10%

KONDISI PELAYANAN PERSAMPAHAN

ð

a. > 70%

(Persentase jumlah KK yang sampahnya belum terlayani terhadap jumlah KK total)

ð

b. 51 - 70%

ð

c.

ð

d. 11 - 30%

ð

e. < 10%

2.

3.

31 - 50%

31 - 50%

31 - 50%


32

Buku Panduan

4.

5.a.

5.b.

5.c.

6.

KONDISI SALURAN AIR HUJAN/DRAINASE

ð

a. > 70%

- Jika memiliki drainase, persentase panjang drainase yang tidak lancar atau tersumbat terhadap panjang drainase total - Jika tidak memiliki drainase, persentase luasan air limpasan (run off) terhadap panjang drainase total

ð

b. 51 - 70%

ð

c.

ð

d. 11 - 30%

ð

e. < 10%

KONDISI JALAN RUSAK BERAT

ð

a. > 70%

(Presentase panjang jalan rusak berat terhadap panjang jalan total)

ð

b. 51 - 70%

ð

c.

ð

d. < 30%

KONDISI JALAN RUSAK SEDANG

ð

a. > 70%

(Presentase panjang jalan rusak sedang terhadap panjang jalan total)

ð

b. 51 - 70%

ð

c.

ð

d. < 30%

KONDISI JALAN RUSAK RINGAN

ð

a. > 70%

(Presentase panjang jalan rusak ringan terhadap panjang jalan total)

ð

b. 51 - 70%

ð

c.

ð

d. < 30%

ð

a. < 2,5%

ð

b. 2,5 - 5%

ð

c.

ð

d. 7,5 - 10%

ð

e. > 10%

JUMLAH RUANG TERBUKA (Persentase luas ruang terbuka terhadap luas seluruh kawasan perumahan dan permukiman)

31 - 50%

31 - 50%

31 - 50%

31 - 50%

5 - 7,5%


33

Buku Panduan

3.5. 1.

INTENSITAS PERMASALAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN TINGKAT PENDAPATAN

ð

a. > 35%

ð

b. 26 - 35%

ð

c.

ð

d. 6 - 15%

ð

e. < 6%

ð

a. > 15%

ð

b. 11 - 15%

ð

c.

ð

d. 1 - 5%

ð

e. 0%

TINGKAT KERAWANAN KRIMINAL

ð

a. > 6 kali/tahun

(Jumlah tindakan kriminal dalam 1 tahun)

ð

b. 5 - 6 kali/tahun

ð

c.

ð

d. 1 - 3 kali/tahun

ð

e. 0 kali/tahun

ð

a.

ð

b. 51 - 70%

ð

c.

ð

d.

ð

e. < 10%

(Persentase jumlah penduduk berpenghasilan di bawah upah minimum terhadap jumlah penduduk)

2.

TINGKAT PENDIDIKAN (Persentase jumlah penduduk yang tidak tamat wajib belajar 9 tahun terhadap jumlah penduduk)

3.

4.

STATUS GIZI BALITA (Presentase jumlah balita yang kurang gizi terhadap jumlah keseluruhan balita)

16 - 25%

6 - 10%

3 - 4 kali/tahun

> 70%

31 - 50% 11 - 30%


34

Buku Panduan

5.

6.

ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH

ð

a.

> 20%

(Persentase jumlah penderita demam berdarah dalam setahun terhadap jumlah penduduk)

ð

b.

16 - 20%

ð

c.

11 - 15%

ð

d.

6 - 10%

ð

e. < 5%

ð

a.

> 70%

ð

b.

51 - 70%

ð

c.

ð

d.

ð

e. < 10%

ð

a.

> 70%

ð

b.

51 - 70%

ð

c.

ð

d.

ð

e. < 10%

ð

a. > 7 kali/tahun

ð

b. 5 - 7 kali/tahun

ð

c.

ð

d. 1 - 2 kali/tahun

ð

e. 0 kali/tahun

ð

a. > 7 kali/tahun

ð

b. 5 - 7 kali/tahun

ANGKA KESAKITAN DIARE (Persentase jumlah penderita diare dalam setahun terhadap jumlah penduduk)

7.

ANGKA KESAKITAN ISPA (INFEKSI SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS) (Persentase jumlah penderita ISPA dalam setahun terhadap jumlah penduduk)

8.

9.

FREKUENSI KEBAKARAN

FREKUENSI BANJIR

31 - 50% 11 - 30%

31 - 50% 11 - 30%

3 - 4 kali/tahun


35

Buku Panduan

10.

FREKUENSI TANAH LONGSOR/3 TAHUN

ð

c.

ð

d. 1 - 2 kali/tahun

ð

e. 0 kali/tahun

ð

a. > 7 kali/3 tahun

ð

b. 5 - 7 kali/3 tahun

ð

c.

ð

d. 1 - 2 kali/3 tahun

ð

e. 0 kali/3 tahun

3 - 4 kali/tahun

3 - 4 kali/3 tahun


36

Buku Panduan

IV. 1.

PENDAPAT PENGISI KUESIONER POTENSI APAKAH YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI LOKASI AGAR BERSINERGI DENGAN SISTEM KOTA? (Misalnya karena lokasi dekat dengan kawasan industri, maka berpotensi untuk pengembangan rumah sewa pekerja di lokasi tersebut)

Jawab: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2.

BAGAIMANA PERSENTASE PELUANG KEBERHASILAN PROGRAM TERKAIT DENGAN KESIAPAN LOKASI? (Besarnya peluang sukses menjadi motor penggerak keberhasilan program, indikatornya antara lain komitmen pemda, partisipasi masyarakat dan intensitas kekumuhan serta permasalahan sosial kemasyarakatan)

Jawab: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3.

ADAKAH PERMASALAHAN YANG BERPOTENSI KEBERHASILAN PENANGANAN PLP2K-BK?

DAPAT

MENGHAMBAT/MENGACAU

(Misalnya, adanya permasalahan sengketa lahan)

Jawab: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


37

Buku Panduan

IV. 4.

PENDAPAT PENGISI KUESIONER APAKAH LOKASI TERSEBUT SUDAH DITANGANI MELALUI KEGIATAN SERUPA, MISALNYA NUSSP (NEIGHBOURHOOD UPGRADING SHELTER SECTOR PROJECT), SAPOLA (SLUM ALLEVIATION POLICY AND ACTION PLAN), DST? Jawab: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

5.

APAKAH DI LOKASI SUDAH ADA ORGANISASI MASYARAKAT YANG DAPAT DIKEMBANGKAN/DIMANFAATKAN UNTUK BERFUNGSI MENJADI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)? Jawab: a. Jika ada, apakah saat ini organisasi tersebut masih aktif dan menangani kegiatan apa? ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ b.

Jika tidak ada, (agar didiskusikan dengan pemerintah daerah setempat agar memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada untuk dibentuk sebagai BKM)

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 6.

BAGAIMANA KESIAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN TA 2012? Jawab: a. Siap ditangani pada TA 2012, karena_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b. Belum, tetapi siap untuk ditangani pada TA 2012, karena_______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________


38

Buku Panduan

KOP PEMERINTAH PROVINSI

No. Lampiran

: :

.........................,.............2012

Kepada Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat Gedung Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Lt.II, Wing.2 Jalan Raden Patah I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Perihal

:

Usulan Pemerintah Provinsi ……….. Untuk Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan TA 2012

Dalam rangka meningkatkan kawasan perumahan khususnya perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi.......... kabupaten/kota, dan sesuai dengan program kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran 2012, bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, sebagai berikut: a. Penangangan pada Tahun Anggaran 2012 - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. b. Penangangan pada Tahun Anggaran selanjutnya - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. - Lokasi ………. di Kabupaten/Kota ………. Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kabupaten/kota …………… - Kuesioner dan data pendukung pemerintah kabupaten/kota …………… Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Gubernur Provinsi …………………….

………………………………. Tembusan: 1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 4. Walikota/Bupati ……… 5. Arsiparis.


39

Buku Panduan

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Nomor Lampiran

: :

........................,.............2012

Kepada Yth. Gubernur…………. di – ………………. Perihal

:

Usulan Pemerintah Kabupaten/Kota ……….. Untuk Lokasi Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan TA 2012

Dalam rangka meningkatkan kawasan perumahan khususnya perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di lokasi.......... kabupaten/kota, dan sesuai dengan program kegiatan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran 2012, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan lokasi penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten/kota …………. pada tahun anggaran 2012, sebagai berikut: - Lokasi ………. - Lokasi ………. - Lokasi ………. Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: - Usulan lokasi dan kawasan penanganan pemerintah kabupaten/kota …………………. - Kuesioner - Kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota …………………. - Surat Keputusan Bupati/Walikota …………………. tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh - Surat Penyataan Bupati/Walikota tentang kesediaan bekerjasama pada pelaksanaan kegiatan PLP2K-BK - Peta lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh - Foto-foto dan data pendukung lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Bupati/Walikota ..................

………………………… Tembusan: 1. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Arsiparis.


40

Buku Panduan

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bentuk/struktur penulisan surat keputusan penetapan lokasi sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam penulisan surat keputusan tersebut perlu ditampung materi-materi pokok sebagai berikut: - Alasan pemilihan lokasi - Kesediaan pengalokasian dana APBD - Kesediaan memfasilitasi dan penyiapan rencana dan program yang mendukung kegiatan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Berikut di bawah ini adalah contoh surat keputusan bupati/walikota yang mengakomodasi materi pokok di atas: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA …………………… NOMOR : / /2012 TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA ……………….. Menimbang

:

………… dst (bentuk surat keputusan disesuaikan dengan model surat keputusan yang berlaku di daerah), sebagai contoh: a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman; c. bahwa di kabupaten/kota masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Bupati/Walikota …………. tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota…………... e. dst


41

Buku Panduan

Mengingat

:

…… dst, sebagai contoh: a. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3699); c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005; d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M Tahun 2004, tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu; e. dst MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

Kesatu

:

Kedua

:

Keempat

:

Kelima

:

dan seterusnya….

…….. dst, sebagai contoh: “KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA …………………… TENTANG LOKASI PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA………………...” Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut; Pemerintah Kabupaten/Kota …………bersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tuntasnya penanganan; Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten/Kota…………… Tahun Anggaran ………; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Bupati/Walikota ………………

...........................


42

Buku Panduan

I.

Lampiran : Keputusan Bupati/Walikota ………………

II.

Nomor

:

III.

Tanggal

:

IV.

Tentang

: Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota …………………………

V. No

Lokasi

Luas (Ha)

Keterangan

1. 2. 3. 4.

Ditetapkan di : Pada tanggal : Bupati/Walikota ………………

...........................


43

Buku Panduan

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bentuk/struktur penulisan surat pernyataan agar disesuaikan dengan format yang berlaku di daerah. Namun demikian, dalam surat pernyataan tersebut perlu ditampung materimateri pokok sebagai berikut: SURAT PERNYATAAN WALIKOTA/BUPATI…………………………….. “Dalam

rangka

pelaksanaan

kegiatan

Penanganan

Lingkungan

Perumahan

dan

Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Tahun Anggaran 2012, maka bersama ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota………………………… menyatakan: 1. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan PLP2K-BK; 2. Menetapkan lokasi penanganan sebagai lingkungan perumahan dan permukiman kumuh melalui surat keputusan kepala daerah; 3. Bersedia untuk mengalokasikan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kota/kabupaten………… dalam rangka sinergi dan saling menunjang kegiatan PLP2K-BK; 4. Melaksanakan perekrutan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM); 5. Bersama dengan TPM memfasilitasi terbentuknya kelompok aparat masyarakat dan penyusunan Rencana Tindak Masyarakat/Community Action Plan (RTK/CAP); 6. Mengusulkan aparat pemerintah kota/kabupaten sebagai anggota tim gabungan koordinasi dan tim teknis penyusunan rencana PLP2K-BK; 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersinergi dengan Kemenpera dalam pelaksanaan PLP2K-BK; 8. Bersedia melanjutkan pelaksanaan progam dan kegiatan PLP2K-BK sesuai dengan RTK/CAP dan Rencana PLP2K-BK yang telah disusun, setelah kegiatan stimulan dari Kemenpera selesai. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya”. ……………………..,……………………2012 Bupati/Walikota ………………

...........................


44

D E P U T I B I D A N G P E N G E M B A N G A N K A W A SBuku A N Panduan K E M E N T E R I A N P E R U M A H A N R A K Y A T

Recommend Documents