BUPATI
BATANG
PROVINSI JAWA
TENGAH
PERATURAN BUPATI NOMOR
BATANG
TAHUN
2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
PELAKSANAAN
SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR
JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang
: a.
bahwa
PENDIDIKAN ESA
BATANG,
alokasi
bersumber
DAN
bantuan
operasional
sekolah
yang
dari Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara m a u p u n Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah jumlah
siswa,
sekolah jumlah
sehingga
berbeda-beda siswanya
Pendidikan
berdasarkan
penerimaan sedangkan
kurang
tidak
dihitung
dari
dapat
dana sekolah
Standar
menutup
operasional penyelenggaraan
setiap yang
Nasional
biaya
tetap
pendidikan;
b. b a h w a u n t u k m e l a k s a n a k a n k e t e n t u a n p a s a l 9 2 (4)
Peraturan Daerah
Tahun
Kabupaten
2013
tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan
serta
dalam
rangka
di
Batang
berdasarkan
Kabupaten
Batang,
Pelaksanaan
Bupati
sebagaimana
tentang
Bantuan
penyaluran
pelaksanaan;
d a l a m h u r u f a d a n h u r u f b, m a k a p e r l u Peraturan
3 dan
tertib administrasi
pertimbangan
Nomor
Pengelolaan
bantuan perlu menetapkan pedoman c.
ayat
dimaksud menetapkan
Petunjuk
Operasional
Teknis
Sekolah
Dasar
Terpencil, Terpinggir dan J u m l a h Siswa K u r a n g
Dari
Standar Nasional Pendidikan; Mengingat
: 1. U n d a n g - U n d a n g Pembentukan Negara
Nomor
9
Tahun
1965
Daerah Tingkat II Batang
Republik Indonesia
Tahun
1965
tentang (Lembaran
Nomor
52,
Tambahan Lembaran N o m o r 2 7 5 7 ); 2.
Undang-Undang
Nomor
28
Republik Tahun
Indonesia
1999
tentang
Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi,
dan
Kolusi
Republik Nomor
Nepotisme
Indonesia
Tambahan 3.
Negara
Lembaran
(Lembaran
Tahun
1999
Negara
Republik
Undang-Undang
Nomor
Negara
Indonesia
Nomor
17
Tahun
(Lembaran
Tahun
2003
Undang-Undang Sistem
Nomor
Pendidikan
Republik
2003
tentang
Negara
Nomor 20
Republik
47,
Tahun
Nasional
Indonesia
Tambahan 5.
75,
Indonesia
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor
Negara
3851);
Keuangan
4.
dari
Lembaran
4286);
2003
tentang
(Lembaran
Negara
Nomor
78
Tahun
Negara
Republik
2003, Indonesia
4301);
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
Nomor
126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.
Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
Peraturan
(Lembaran Nomor 7.
Negara
82,
12
Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang
Nomor Daerah
Indonesia
Lembaran 23
Tahun
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
Nomor
244,
telah diubah dengan
2 Tahun
Pemerintah
tentang
Negara
Tahun
Republik Tambahan
Nomor
Peraturan
Undang-Undang
T a h u n 2014 tentang Perubahan Atas
5587)
Undang-Undang
2015 tentang Penetapan
Pengganti
2011
Republik
2014
Indonesia
sebagaimana
tentang
Tahun
Negara
(Lembaran
2014
2011
Perundang-Undangan
Republik
Tambahan
Pemerintahan
Tahun
4438);
Nomor
2
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Indonesia
Tahun
(Lembaran Negara
2015
Nomor
24,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8.
5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan,
Pekalongan
Kabupaten
dan
Daerah
Kabupaten
Daerah
Tingkat
11
Tingkat II
Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1988
Negara
Nomor
42,
Tambahan
Republik Indonesia Nomor
3381);
Lembaran
3
9.
Peraturan Pemerintah Nomor Standar
Nasional
Republik Nomor
Pendidikan
Indonesia
Tambahan
Lembaran
4496)
19 T a h u n 2 0 0 5 (Lembaran
Tahun
2005
Negara
Republik
sebagaimana
tentang
telah
Negara
Nomor
Indonesia
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 T a h u n 2013 Perubahan Tahun
Atas
2005
(Lembaran Nomor
Peraturan
tentang
Negara
Standar
Republik
71, Tambahan
Indonesia Nomor
Pemerintah
Lembaran
tentang
Nomor
Nasional
Indonesia
Republik
Tahun
Negara
Nomor
2013
Republik
5410);
Keuangan
Daerah
Indonesia
Tambahan
19
Pendidikan
10. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 58 T a h u n 2 0 0 5 Pengelolaan
41,
Tahun
Lembaran
tentang
(Lembaran 2005
Negara
Negara
Nomor
Republik
140,
Indonesia
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007
tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
Daerah Kabupaten/Kota Indonesia
Tahun
Dan
(Lembaran
2007
Pemerintahan
Negara
Nomor
82,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
12. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 4 7 T a h u n 2 0 0 8 Wajib
Belajar (Lembaran
tentang
Negara Republik
Indonesia
T a h u n 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
Negara
4863);
13. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 4 8 T a h u n 2 0 0 8 Pendanaan
Pendidikan
Indonesia
Tahun
(Lembaran
2008
tentang
Negara
Nomor
Republik
91,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r Pengelolaan
dan
(Lembaran Nomor
53,
Indonesia
Republik
Tambahan Nomor
17 T a h u n 2 0 1 0
Penyelenggaraan
Negara
tentang
Pendidikan
Indonesia
Lembaran
5105)
4864);
Tahun
Negara
sebagaimana
2010
Republik
telah
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17
Tahun
2010
Penyelenggaraan Republik
Lembaran Menteri
2010
Pendidikan diubah
Tahun
Pengelolaan (Lembaran 2010
dan Negara
Nomor
Negara
Republik
Pendidikan
Nasional
112,
Indonesia
5157);
15. P e r a t u r a n Tahun
Pendidikan
Indonesia
Tambahan Nomor
tentang
Nomor
tentang Dasar
dengan
Kebudayaan
Standar
Pelayanan
di Kabupaten/Kota
Peraturan
Nomor
23
Nomor
Menteri Tahun
15
Minimal
sebagaimana
Pendidikan 2013
dan
tentang
4
Perubahan Nasional
Atas Nomor
Pelayanan
Peraturan 15
Tahun
Minimal
Menteri 2010
Pendidikan
tentang
Pendidikan
Standar
Dasar
di
Kabupaten / Kota; 16. P e r a t u r a n
Menteri
Pendidikan
Republik Indonesia Pungutan Satuan
dan
Nomor
44
Sumbangan
Pendidikan
Dasar
Tahun
2012
tentang
Pendidikan
(Berita
Negara
pada
Republik
66);
Provinsi Jawa
tentang
Kebudayaan
Tahun 2012
Biaya
Indonesia T a h u n 2012 Nomor 17. P e r a t u r a n D a e r a h
dan
Tengah
Penyelenggaraan
Nomor
4
Pendidikan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah T a h u n 2012 N o m o r 4, T a m b a h a n L e m b a r a n D a e r a h Provinsi J a w a Tengah N o m o r 40); 18. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 1 T a h u n 2008
tentang
Kewenangan
Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan
Batang (Lembaran
Yang
Daerah
Menjadi
Kabupaten
Daerah Kabupaten Batang Tahun
2 0 0 8 , N o m o r 1 S e r i E N o . : 1); 19. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 3 T a h u n 2008 tentang Pembentukan S u s u n a n Organisasi Tata
Kerja
(Lembaran
Dinas Daerah
Daerah Kabupaten
N o m o r 3 S e r i D N o m o r 2), beberapa
kali
Kabupaten
Kabupaten
terakhir
Batang
Batang
Susunan Kabupaten
dengan 9
Peraturan
Tahun
dan
Tata Kerja
(Lembaran
Daerah
2013
3 T a h u n 2008 tentang
Batang
2008
sebagaimana telah diubah
Nomor
Organisasi
Batang
Tahun
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Batang Nomor
dan
tentang
Kabupaten
Pembentukan Dinas
Daerah
Daerah
Kabupaten
B a t a n g T a h u n 2 0 1 3 N o m o r 9); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 T a h u n 2013
tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran
Daerah
K a b u p a t e n B a t a n g T a h u n 2 0 1 3 N o m o r 3); 21. Peraturan Tahun Belanja
Daerah
2014
Nomor
tentang
Daerah
(Lembaran
Kabupaten Anggaran
Kabupaten
Daerah
Batang
Pendapatan
Batang
Kabupaten
Nomor
Batang
Tahun
12 dan 2015
Tahun
2014
Tahun
2014
12);
22. Peraturan
Bupati
Batang
Nomor
16
tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten
Batang
(Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2014
Nomor
16); 23. Peraturan
Bupati
tentang
Petunjuk
Pendapatan
Batang Teknis
Nomor
54
Tahun
Pengelolaan
dan Belanja Daerah
2014
Anggaran
Kabupaten
Batang
5
T a h u n 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 54); 24. Peraturan tentang
Bupati
Batang
Penjabaran
Belanja
Daerah
Nomor
68
Anggaran
Kabupaten
Tahun
2014
Pendapatan
dan
Batang
Tahun
2015
(Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2 0 1 4
Nomor
68); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
PELAKSANAAN
TENTANG
BANTUAN
PETUNJUK
TEKNIS
OPERASIONAL
DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR
SEKOLAH
DAN JUMLAH
KURANG DARI STANDAR NASIONAL
SISWA
PENDIDIKAN.
Pasal 1 a. B a n t u a n O p e r a s i o n a l Siswa disebut
Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir
Kurang
Dari
Standar
BOS
Daerah
adalah
Pendapatan
Nasional
Pendidikan,
bantuan yang
yang
bersumber
dan Belanja Daerah Kabupaten
dan
selanjutnya
dari
Batang untuk
Jumlah Anggaran
penyediaan
bantuan operasional bagi Sekolah Dasar yang berada di desa
terpencil
dan/atau
nasional
terpinggir
pendidikan
untuk
serta j u m l a h memenuhi
siswa kurang dari standar
kekurangan
rangka memenuhi standar pelayanan
biaya
operasional
dalam
minimal pendidikan dasar
serta
m e n d u k u n g kebijakan pendidikan dasar bebas pungutan. b. P e t u n j u k
Teknis
Pelaksanaan
Terpencil, Terpinggir Pendidikan,
yang
Operasional
Sekolah
dan Jumlah Siswa Kurang Dari Standar selanjutnya
petunjuk /pedoman
bagi
Kabupaten
serta
Batang
Bantuan
penggunaan dana BOSDA
disebut
Dinas
Juknis
Pendidikan
Sekolah
Dasar
BOS
Pemuda
penerima
Dasar Nasional
Daerah dan
adalah Olahraga
bantuan
dalam
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 2 P e d o m a n Pelaksanaan i n i d i s u s u n dengan t u j u a n agar: a. p e n g g u n a a n
dana
bantuan
terpinggir d a n j u m l a h
operasional
sekolah
dasar
siswa kurang dari standar nasional
tepat sasaran d a l a m pencapaian
standar pelayanan minimal
terpencil, pendidikan, pendidikan
dasar serta m e n d u k u n g penyelenggaraan wajib belajar pendidikan
dasar
sembilan tahun; b. d i p e d o m a n i
dalam
penyaluran, pemantauan,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan b a n t u a n operasional sekolah dasar terpencil, terpinggir
dan
jumlah siswa kurang dari standar nasional pendidikan; c.
pertanggungjawaban
keuangan dana bantuan operasional sekolah
terpencil,
dan jumlah
terpinggir
siswa
kurang dari standar
dasar
nasional
6
pendidikan,
dilaksanakan
dengan
tertib
administrasi,
akuntabel, tepat w a k t u , serta terhindar dari
penyimpangan.
transparan,
Pasal 3 Dinas
Pendidikan
Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten
Batang,
agar
melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan B a n t u a n Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan J u m l a h Siswa
Kurang
Dari Standar Nasional Pendidikan; Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai
penetapan
alokasi dan sekolah
penerima
bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. Pasal 5 Peraturan B u p a t i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Batang. Ditetapkan di
Batang
pada tanggal
Maret 2015
BUPATI
BATANG,
YOYOK RIYO
Diundangkan di
Batang
pada tanggal
Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
pengundangan Berita Daerah
SUDIBYO
BATANG
NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015
NOMOR
8
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH DASAR TERPENCIL, TERPINGGIR DAN JUMLAH SISWA KURANG DARI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN I.
PENDAHULUAN U n t u k menyelenggarakan layanan prima pendidikan yang berkualitas di daerah, Pemerintah Kabupaten Batang berupaya u n t u k meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tidak lepas dari p e m e n u h a n pembiayaan operasional pendidikan. Penyelenggaraan operasional pendidikan di sekolah dasar dibiayai melalui B a n t u a n Operasional Sekolah (BOS) A P B N d a n Pendampingan B a n t u a n Operasional Sekolah (BOS) A P B D Provinsi J a w a Tengah. Alokasi bantuan tersebut, didasarkan pada j u m l a h siswa di masing-masing sekolah dasar, sehingga p e n e r i m a a n b a n t u a n setiap sekolah berbeda-beda. Padahal pembiayaan operasional pendidikan terdapat biaya operasional tetap d a n biaya operasional tidak tetap. Sekolah dengan j u m l a h siswa sedikit atau kurang dari j u m l a h yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan, a k a n m e n e r i m a alokasi b a n t u a n yang kecil, sedangkan biaya tetap operasional rata-rata sekolah adalah sama. Selain i t u , penyelenggaraan pendidikan di desa terpencil atau terpinggir di Kabupaten B a t a n g m e m b u t u h k a n akses pembiayaan yang lebih tinggi daiam menyelenggarakan pendidikan. Sehingga m e m b u t u h k a n perhatian k h u s u s dari Pemerintah Daerah agar pendidikan yang diselenggarakan dapat dijangkau dan terjamin penyelenggaraannya dengan baik. Sasaran u t a m a B a n t u a n i n i bagi sekolah y a n g j u m l a h siswanya k u dari standar nasional pendidikan adalah u n t u k peningkatan pelayanan m e m b u k a akses yang seluas-luasnya kepada calon siswa b a r u kelas wilayah masing-masing agar j u m l a h siswa di sekolah dasar bersangkutan dapat m e n i n g k a t setiap t a h u n ajaran.
rang dan 1 di yang
B a n t u a n Operasional Sekolah Dasar Terpencil, Terpinggir dan J u m l a h Siswa Kurang dari Standar Nasional Pendidikan m e r u p a k a n amanat Pasal 9 2 A y a t (4) P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 3 T a h u n 2 0 1 3 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Batang, sehingga Pemerintah Daerah k o m i t m e n m e l a k s a n a k a n kebijakan i n i agar standar pelayanan m i n i m a l pendidikan dasar tetap terpenuhi d a n m e n j a m i n terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar sembilan t a h u n .
9
Dengan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah Kab. Batang mengambil kebijakan u n t u k meningkatkan bantuan operasional bagi sekolah dasar terpencil a t a u terpinggir dan j u m l a h siswa dibawah Standar Nasional Pendidikan. II.
KRITERIA SEKOLAH DASAR PENERIMA 1. Kriteria U m u m Penerima bantuan operasional ini adalah Sekolah Dasar Negeri/Swasta yang m e m i l i k i kriteriau m u m sebagai berikut: a. S D y a n g b e r l o k a s i d i D e s a t e r p e n c i l a t a u t e r p i n g g i r sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Batang; dan/atau b. S D y a n g j u m l a h s i s w a n y a k u r a n g d a r i S t a n d a r N a s i o n a l P e n d i d i k a n dan tidak direncanakan dimarger pada t a h u n ajaran bersangkutan. 2. Kriteria Khusus Penetapan sekolah yang j u m l a h siswanya kurang dari Standar Nasional Pendidikan adalah Sekolah Dasar dengan j u m l a h siswa kurang dari dan sama dengan 90 (sembilan puluh) siswa berdasarkan Data Laporan Individu S e k o l a h D a s a r (LI-SD) d a n / a t a u D a t a P o k o k Pendidikan Nasional yang dirilis per 3 1 Desember, 3. Desa terpencil a t a u terpinggir sebagaimana d i m a k s u d pada angka 1 h u r u f a, a d a l a h : 1) D e s a P r a n t e n , K e c a m a t a n B a w a n g ; 2) D e s a B i n t o r o M u l y o , K e c a m a t a n B a w a n g ; 3) D e s a M o j o t e n g a h , K e c a m a t a n R e b a n ; 4) D e s a G e r l a n g , K e c a m a t a n B l a d o .
III.
BESARAN DAN RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BANTUAN 1. Besaran Bantuan Besaran b a n t u a n operasional bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir dan j u m l a h siswa kurang dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan J u t a Rupiah) per sekolah per t a h u n . 2. Ruang Lingkup Penggunaan Ruang lingkup penggunaan bantuan adalah: a. B a g i Sekolah Terpinggir dan Terpencil, bantuan operasional digunakan untuk: 1) B a n t u a n T r a n s p o r t , d e n g a n k e t e n t u a n : a) B a n t u a n t r a n s p o r t m e n g a j a r , transport j a m tambahan, transport membina kegiatan ekstrakurikuler pramuka, olahraga atau transport kegiatan sekolah lainnya yang diberikan kepada G u r u W i y a t B h a k t i d a n / a t a u transport bagi Penjaga S e k o l a h W i y a t a B h a k t i ( B u k a n Pegawai Negeri Sipil). b) G u r u W i y a t a B h a k t i d a n / a t a u P e n j a g a S e k o l a h W i y a t a B h a k t i ( B u k a n Pegawai Negeri Sipil) tersebut t e l a h m e n g a b d i di sekolah yang bersangkutan berturut-turut dan tidak terputus s e k u r a n g - k u r a n g n y a 3 (tiga) t a h u n . c) G u r u W i y a t a B h a k t i d a n / a t a u P e n j a g a S e k o l a h W i y a t a B h a k t i ( B u k a n P e g a w a i Negeri Sipil) s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a h u r u f b ) d a n c) t e r s e b u t k a r e n a k e k u r a n g a n g u r u d a n merupakan kebutuhan mendesak sekolah, memiliki Surat Perjanjian Kerja, serta d i b u k t i k a n dengan S u r a t Keterangan Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala UPT Disdikpora Kecamatan. d) J u m l a h b a n t u a n t r a n s p o r t y a n g d i b e r i k a n m a k s i m a l 3 5 % d a r i besarnya alokasi anggaran (atau Rp. 2.800.000,-), d a n tidak lebih dari Rp. 175.000,-/orang/bulan yang dibayarkan m u l a i B u l a n J u l i s.d D e s e m b e r ( u n t u k 6 b u l a n ) .
10
2) B i a y a T e t a p O p e r a s i o n a l S e k o l a h , a n t a r a l a i n : a) b i a y a l i s t r i k , b i a y a a i r , d a n b i a y a t e l e p o n ; b) b i a y a l a n g g a n a n j a s a i n t e r n e t ; c) b i a y a l a n g g a n a n k o r a n / m a j a l a h ; d a n d) t i d a k b o l e h d i g u n a k a n u n t u k p e m b e l i a n b e l a n j a m o d a l . Biaya tetap operasional sekolah tersebut, tidak boleh dobel anggaran dengan alokasi anggaran yang bersumber dari BOS/Pendampingan BOS dan dibayarkan mulai Bulan Juli sampai dengan Desember (enam bulan). 3) T r a n s p o r t a s i b a g i s i s w a y a n g m e n g i k u t i l o m b a a t a u k e g i a t a n d i tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional; 4) P e n i n g k a t a n P e l a y a n a n S e k o l a h u n t u k M e n a r i k S i s w a B a r u K e l a s 1 antara lain: a) P e m b e l i a n p e r l e n g k a p a n d a n p e r a l a t a n s e k o l a h b a g i s i s w a baru yang orangtuanya tidak mampu secara e k o n o m i , seperti: seragam sekolah (OSIS, P r a m u k a t e r m a s u k topi/dasi/ikat pinggang. Batik Daerah, dan/atau Seragam O l a h r a g a ), s e p a t u d a n k a o s k a k i , t a s , b u k u d a n a l a t t u l i s lainnya. b) K e g i a t a n l a i n n y a y a n g d a p a t m e n a r i k d a n m e n i n g k a t k a n jumlah siswa baru, serta b u k a n u n t u k p e m b e l i a n barangbarang modal. 5) B e l a n j a p e n g e c a t a n r u a n g k e l a s d a n / a t a u p a g a r d e p a n s e k o l a h , agar tidak terlihat k u m u h dan dapat m e n d u k u n g k e n y a m a n a n siswa d a l a m proses belajar mengajar; 6) B e l a n j a - b e l a n j a y a n g m e n d u k u n g d a n t e r k a i t d e n g a n k e g i a t a n Penghijauan Lingkungan Sekolah seperti pembelian bibit tanaman, media tanam, pupuk dan perlengakapan tanam lainnya; 7) B e l a n j a - b e l a n j a y a n g m e n d u k u n g d a n t e r k a i t d e n g a n kegiatan Peningkatan Kerohanian/Keagamaan Siswa seperti b u k u - b u k u agama, b u k u baca tulis Al Quran, kaset/CD Qiroati Al Q u r a n yang digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al Q u r a n setiap pagi, kaset/ C D doa-doa sesuai d e n g a n agama Siswa, perlengkapan ibadah dan b u k a n termasuk barang modal (yang nilaianya lebih dari Rp. 500.000,- d a n m e m i l i k i u m u r ekonomis lebih dari satu tahun). 8) B a h a n p r a k t i k y a n g m e n d u k u n g d a n t e r k a i t d e n g a n mata pelajaran m u a t a n lokal daerah dan/atau m u a t a n lokal sekolah. 9) S e k o l a h h a r u s m e m a s t i k a n b a h w a B e l a n j a d i a t a s a d a l a h b e l a n j a yang b e l u m dibiayai melalui anggaran BOS, Pendampingan B O S (APBD Provinsi J a w a Tengah) dan B a n t u a n lainnya (Tidak boleh dobel anggaran), dilihat dari struktur A P B S T a h u n Ajaran yang bersangkutan. b. Bagi Sekolah y a n g J u m l a h S i s w a n y a K u r a n g D a r i Standar Nasional Pendidikan 1) B a n t u a n T r a n s p o r t d e n g a n k e t e n t u a n : a) B a n t u a n t r a n s p o r t a s i j a m t a m b a h a n s e k o l a h , e k s t r a k u r i k u l e r pramuka, olahraga dan/atau kegiatan sekolah lainnya yang m e n d u k u n g pembelajaran yang diberikan kepada untuk G u r u PNS, G u r u Wiyat B h a k t i dan/atau Penjaga Sekolah Wiyata Bhakti. b) G u r u P N S y a n g d i m a k s u d p a d a h u r u f a a d a l a h g u r u P N S y a n g b e l u m bersertifikasi pendidik dan telah berkualifikasi ijazah S1/D4.
11
c)
G u r u Wiyata B h a k t i dan/atau Penjaga Sekolah Wiyata B h a k t i ( B u k a n Pegawai Negeri Sipil) tersebut telah m e n g a b d i di sekolah yang bersangkutan b e r t u r u t - t u r u tdan tidak terputus s e k u r a n g - k u r a n g n y a 3 (tiga) t a h u n . a) G u r u W i y a t a B h a k t i d a n / a t a u P e n j a g a S e k o l a h W i y a t a B h a k t i ( B u k a n P e g a w a i Negeri Sipil) s e b a g a i m a n a dimaksud pada h u r u f b ) d a n c) t e r s e b u t k a r e n a k e k u r a n g a n g u r u dan merupakan kebutuhan mendesak sekolah, memiliki Surat Perjanjian Kerja, serta d i b u k t i k a n dengan S u r a t Keterangan Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala U P T Disdikpora Kecamatan.
d)
2)
3)
4)
5)
6)
J u m l a h bantuan transport yang diberikan maksimal 3 0 % dari besarnya alokasi anggaran (atau Rp. 2.400.000,-), d a n tidak lebih dari Rp. 150.000,-/orang/bulan yang dibayarkan m u l a i B u l a n J u U s.d D e s e m b e r ( u n t u k 6 b u l a n ) . Biaya Tetap Operasional Sekolah, antara lain: a) b i a y a l i s t r i k , b i a y a a i r , d a n b i a y a t e l e p o n ; b) b i a y a l a n g g a n a n j a s a i n t e r n e t ; c) b i a y a l a n g g a n a n k o r a n / m a j a l a h ; d a n d) t i d a k b o l e h d i g u n a k a n u n t u k p e m b e l i a n b e l a n j a m o d a l . Biaya tetap operasional sekolah tersebut, tidak boleh dobel anggaran dengan alokasi anggaran yang bersumber dari BOS/Pendampingan BOS dan dibayarkan mulai Bulan Juli sampai dengan Desember (enam bulan). Peningkatan Pelayanan Sekolah u n t u k M e n a r i k Siswa B a r u Kelas 1 antara lain: a) P e m b e l i a n p e r l e n g k a p a n d a n p e r a l a t a n s e k o l a h b a g i siswa b a r u y a n g o r a n g t u a n y a tidak m a m p u secara e k o n o m i , seperti: seragam sekolah (OSIS, P r a m u k a t e r m a s u k topi/dasi/ikat p i n g g a n g , B a t i k D a e r a h d a n / a t a u S e r a g a m O l a h r a g a ), b u k u d a n peralatan tulis. b) K e g i a t a n l a i n n y a y a n g d a p a t m e n a r i k d a n meningkatkan jumlah siswa baru, serta b u k a n u n t u k pembelian barangbarang modal. Belanja pengecatan ruang kelas dan/atau pagar depan sekolah, agar tidak terlihat k u m u h dan dapat m e n d u k u n g kenyamanan siswa d a l a m proses belajar mengajar; Belanja-belanja yang m e n d u k u n g dan terkait dengan kegiatan Penghijauan Lingkungan Sekolah seperti pembelian bibit tanaman, media tanam, pupuk dan perlengakapan tanam lainnya; Belanja-belanja yang m e n d u k u n g dan terkait dengan kegiatan Peningkatan Kerohanian/ Keagamaan Siswa seperti b u k u - b u k u agama, b u k u baca tulis Al Quran, kaset/CD Qiroati Al Q u r a n yang digunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al Q u r a n setiap pagi, k a s e t / C D d o a - d o a sesuai dengan agama Siswa, perlengkapan ibadah dan b u k a n termasuk barang modal (yang nilaianya lebih dari Rp. 500.000,- d a n m e m i l i k i u m u r ekonomis lebih dari satu tahun).
7) B a h a n p r a k t i k y a n g m e n d u k u n g d a n t e r k a i t d e n g a n mata pelajaran m u a t a n lokal daerah dan/atau m u a t a n lokal sekolah. 8) S e k o l a h h a r u s m e m a s t i k a n b a h w a B e l a n j a d i a t a s a d a l a h b e l a n j a yang b e l u m dibiayai melalui anggaran BOS, Pendampingan BOS (APBD Provinsi J a w a Tengah) dan B a n t u a n lainnya (Tidak boleh dobel anggaran), dilihat dari struktur A P B S T a h u n Ajaran yang bersangkutan.
12
IV.
PELAKSANAAN 1. D i n a s P e n d i d i k a n P e m u d a d a n O l a h r a g a K a b u p a t e n B a t a n g m e n g u s u l k a n penerima bantuan melalui penetapan Surat Keputusan Bupati; 2. D i n a s P e n d i d i k a n P e m u d a d a n O l a h r a g a K a b u p a t e n B a t a n g m e m b e r i k a n sosialisasi/penjelasan bantuan kepada penerima bantuan untuk membuat rencana anggaran belanja (RAB), persyaratan penerima bantuan lainnya serta pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan; 3. S e k o l a h m e n y e r a h k a n r e n c a n a a n g g a r a n b e l a n j a (RAB) k e p a d a Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, dengan menyertakan j u m l a h siswa d a n fotocopy n o m o r rekening sekolah; 4. D i n a s P e n d i d i k a n P e m u d a d a n O l a h r a g a K a b u p a t e n B a t a n g m e l a k u k a n verifikasi terhadap R A B yang dikirim ke sekolah d a n m e r u p a k a n bagian dari Rencana A P B S T a h u n Ajaran yang bersangkutan serta m e l a k u k a n kroscek data nomor rekening sekolah; 5. B a n t u a n a k a n d i t r a n s f e r k e r e k e n i n g s e k o l a h m a s i n g - m a s i n g ; 6. S e k o l a h m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n s e s u a i d e n g a n r e n c a n a a n g g a r a n d a n belanja sekolah (RAB) setelah ditetapkan d a l a m A P B S T a h u n Ajaran yang bersangkutan; 7. B e n d a h a r a S e k o l a h m e m b u k u k a n t e r p i s a h d e n g a n s u m b e r anggaran lainnya; 8. S e k o l a h membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Batang; 9. D i n a s m e l a k s a n a k a n m o n i t o r i n g d a n evaluasi kegiatan i n i .
V.
PELAPORAN 1. S e k o l a h p e n e r i m a b a n t u a n m e n g i r i m k a n l a p o r a n pertanggungjawaban k e u a n g a n setelah tiga b u l a n b a n t u a n diterima ke D i n a s Pendidikan P e m u d a d a n Olahraga Kab. Batang, Cq. S u b Bagian P r o g r a m Sekretariat, R a n g k a p 2 (dua) Set d a n Asli d i s i m p a n di s e k o l a h m a s i n g - m a s i n g . 2. L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n k e u a n g a n d a n kegiatan, dilengkapi d e n g a n foto kegiatan y a n g m e n u n j u k k a n m a n f a a t d a r i b a n t u a n y a n g d i t e r i m a dalam bentuk printaut disertakan dalam laporan pertanggungjawaban k e u a n g a n m i n i m a l 3 (tiga) s u d u t p o t r e t .
VI.
MONITORING DAN SUPERVISI Dinas melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap penggunaan b a n t u a n operasional sekolah bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir d a n j u m l a h siswa k u r a n g dari standar nasional pendidikan serta mengevaluasi output yang dihasilkan dalam rangka peningkatan angka partisipasi m u r n i (APM) S e k o l a h Dasar.
VII.
PENUTUP D e m i k i a n p e t u n j u k teknis b a n t u a n operasional sekolah bagi sekolah dasar terpencil, terpinggir d a n j u m l a h siswa k u r a n g dari Standar Nasional Pendidikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
BUPATI
BATANG,
YOYOK RIYO
SUDIBYO
