BUPATI
BATANG
PROVINSI JAWA
TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG N O M O R J273 T A H U N 2 0 1 5
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI Menimbang
:
UNTUK
ESA
BATANG,
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
b.
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) P u p u k Bersubsidi u n t u k Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan K e b u t u h a n dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang T a h u n Anggaran 2016;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d a l a m h u r u f a d a n h u r u f b, p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n Bupati tentang K e b u t u h a n dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
Mengingat:
1.
P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g Indonesia T a h u n 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang P e m b e n t u k a n Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); U n d a n g - U n d a n g N o m o r 12 T a h u n 1 9 9 2 t e n t a n g S i s t e m Budidaya T a n a m a n (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478);
3.
Dasar Negara
Republik
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Indonesia T a h u n 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
tentang Republik Lembaran
5.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 85, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 140, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 2 1 T a h u n 1988 t e n t a n g Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan d a n Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 12. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 8 T a h u n 2 0 0 1 tentang Pupuk Budidaya T a n a m a n (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 0 1 Nomor 14, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 13. P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 3 8 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. P e r a t u r a n Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 T a h u n 2 0 1 1 tentang P e r u b a h a n Atas Peraturan Presiden Nomor 77 T a h u n 2005 tentang Penetapan P u p u k Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 15. P e r a t u r a n Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007 tentang Rekomendasi P e m u p u k a n N, P d a n K p a d a Padi S a w a h Spesifik Lokasi; 16. P e r a t u r a n Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi u n t u k Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 / M DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi u n t u k Sektor Pertanian; 17. P e r a t u r a n Menteri Perdagangan Nomor 17 / M DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran P u p u k Bersubsidi U n t u k Sektor Pertanian, (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 474); 18. P e r a t u r a n Menteri Pertanian 43/Permentan/10/2011 tentang Syarat dan Pendaftaran P u p u k An-Organik, (Berita Negara Indonesia T a h u n 2 0 1 1 N o m o r 49);
Nomor Tatacara Republik
19. P e r a t u r a n Menteri Pertanian 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
Nomor Organik,
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 /Permentan /OT. 140/8/ 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara T a h u n 2013 Nomor 1055);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi U n t u k Sektor Pertanian; 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) P u p u k Bersubsidi U n t u k Sektor Pertanian T a h u n Anggaran 2016; 23. Peraturan G u b e m u r J a w a Tengah Nomor 63 T a h u n 2015 tentang K e b u t u h a n d a n Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi u n t u k Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah T a h u n Anggaran 2016; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 T a h u n 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2008 Nomor 1 S e r i E N o m o r 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.
HARGA UNTUK
BAB I KETENTUAN U M U M Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati yang di m a k s u d dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Batang. 2. Bupati adalah Bupati Batang. 3. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Batang. 4. Desa adalah Desa d a n desa adat a t a u yang disebut dengan n a m a lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas wilayah yang berwenang u n t u k mengatur dan mengurus urusan Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, h a k asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan u n s u r h a r a bagi keperluan t a n a m a n secara langsung a t a u tidak langsung. 6. P u p u k an-organik adalah p u p u k hasil proses rekayasa secara kimia, fisika d a n a t a u biologi, d a n m e r u p a k a n hasil i n d u s t r i a t a u p a b r i k pembuat pupuk. 7. P u p u k organik adalah p u p u k yang sebagian besar atau s e l u r u h n y a terdiri dari bahan organik yang berasal dari t a n a m a n dan atau h e w a n yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat a t a u cair y a n g d i g u n a k a n u n t u k m e n s u p l a i b a h a n organik, m e m p e r b a i k i sifat lisik, k i m i a d a n biologi t a n a h .
8.
9.
10.
P e m u p u k a n berimbang adalah pemberian bagi t a n a m a n sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007. P u p u k bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah u n t u k kebutuhan kelompok tani d a n / a t a u petani di sektor Pertanian. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut H E T adalah harga p u p u k bersubsidi yang dibeli oleh petani / kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11.
Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen p u p u k dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12.
Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan t e m a k dan ikan atau udang.
13.
Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya t a n a m a n pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14.
Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15.
Petemak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan t e m a k dengan luasan tertentu.
16.
Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang dengan tertentu.
17.
Produsen adedah perusahaan yang m e m p r o d u k s i p u p u k An-organik p u p u k O r g a n i k di d a l a m negeri.
18.
Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai k e t e n t u a n P e r a t u r a n Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
19.
Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi u n t u k sektor pertanian yang masih berlaku.
20.
Kelompok Tani adalah K u m p u l a n Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam m e n g u s a h a k a n lahan u s a h a tani secara bersama pada satu h a m p a r a n atau kawasan, yang d i k u k u h k a n oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21.
Renc£ina D e f i n i t i f K e b u t u h a n K e l o m p o k T a n i y a n g s e l a n j u t n y a d i s i n g k a t R D K K adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh Kelompok Tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani,pekebun,petemak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi p e m u p u k a n berimbang spesifik lokasi.
tanaman budidaya
mengusahakan
yang luasan dan
22.
Komisi Pengawasan P u p u k d a n Pestisida yang selanjutnya disingkat adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan p u p u k pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
KP3 dan
B A B II JENIS PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) P u p u k b e r s u b s i d i t e r d i r i a t a s p u p u k A n - o r g a n i k d a n p u p u k o r g a n i k , y a n g diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi P u p u k (2) P u p u k A n - O r g a n i k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r d i r i a t a s U r e a , SP-36, ZA dan NPK. B A B III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK Pasal 3
BERSUBSIDI
(1) P u p u k B e r s u b s i d i d i p e r u n t u k a n b a g i p e t a n i d a n / a t a u p e t a m b a k y a n g telah tergabung dalam kelompok tani dan m e n y u s u n RDKK, dengan ketentuan : a. P e t a n i y a n g m e l a k u k a n u s a h a t a n i d i b i d a n g t a n a m a n p a n g a n s e s u a i areal yang d i u s a h a k a n setiap m u s i m t a n a m ; b. P e t a n i y a n g m e l a k u k a n u s a h a t a n i d i l u a r b i d a n g t a n a m a n p a n g a n d e n g a n total l u a s a n m a k s i m g d 2 (dua) h e k t a r setiap m u s i m t a n a m ; a t a u c. P e t a m b a k d e n g a n t o t a l l u a s a n m a k s i m a l 1 ( s a t u ) h e k t a r s e t i a p m u s i m tanam. (2) P u p u k b e r s u b s i d i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t i d a k d i p e r u n t u k a n bagi p e r u s a h a a n t a n a m a n pangan, hortikultura, p e r k e b u n a n , p e t e m a k a n atau perusahaan perikanan budidaya. Pasal 4 (1) K e b u t u h a n p u p u k b e r s u b s i d i d i t e t a p k a n d e n g a n mempertimbangkan usulan k e b u t u h a n dari Kepala Dinas Pertanian T a n a m a n Pangan dan Petemakan Kabupaten serta penyerapan p u p u k bersubsidi t a h u n - t a h u n sebelumnya. (2) K e b u t u h a n p u p u k b e r s u b s i d i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i r i n c i menurut: a. J e n i s , J u m l a h , d a n S e b a r a n B u l a n a n ; d a n b. S e k t o r P e r t a n i a n . (3) K e b u t u h a n p u p u k b e r s u b s i d i s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) tercantum d a l a m L a m p i r a n I d a n L a m p i r a n II yang m e r u p a k a n bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Pasal 5 Kebutuhan p u p u k bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi R D K K yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
Pasal 6 Kebutuhan p u p u k bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud d a l a m P a s a l 5, p e n y a l u r a n p u p u k b e r s u b s i d i k e p a d a petani/kelompok tani d i l a k u k a n secara proporsi a n t a r a R D K K d a n alokasi p u p u k yang tersedia.
Pasal
7
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten bersama Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Kabupaten melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/ atau kelompok tani dalam penyusunan R D K K s e s u a i l u a s au-eal u s a h a t a n i d a n / a t a u k e m a m p u a n p e n y e r a p a n pupuk bersubsidi ditingkat petani Petambak dan/ atau kelompok tani diwilayahnya masing-masing.
BAB
IV
REALOKASI PUPUK
BERSUBSIDI
Pasal 8 (1) D a l a m h a l k e b u t u h a n p u p u k b e r s u b s i d i s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 4 teijadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, w a k t u d a n sub sektor, dengan ketentuan realokasi antar kecamatan d a l a m wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Petemakan Kabupaten. (2) A p a b i l a a l o k a s i p u p u k b e r s u b s i d i d i w i l a y a h K a b u p a t e n p a d a b u l a n b e r j a l a n tidak mencukupi, penyaluran p u p u k bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan m e n g g u n a k a n sisa alokasi b u l a n sebelumnya dan/atau dari alokasi b u l a n b e r i k u t n y a dengan t i d a k m e l a m p a u i alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.
BAB PENYALURAN
V
PUPUK
BERSUBSIDI
Pasal 9 (1) P e n y a l u r a n p u p u k b e r s u b s i d i u n t u k s e k t o r p e r t a n i a n o l e h p e n y a l u r d i L i n i IV ke Petani/Petambak dan/atau atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut: a. P e n y a l u r a n pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mentri Perdagangan tentang pengadaan dan Penyaluran p u p u k bersubsidi u n t u k sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani. b. P e n y a l u r a n p u p u k b e r s u b s i d i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a h u r u f a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam R D K K dan alokasi di masing-masing wilayah.
(2) U n t u k keleoicaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada a y a t (1), D i n a s P e r t a n i a n T a n a m a n P a n g a n d a n P e t e m a k a n Kabupaten berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten guna m e l a k u k a n pendataan R D K K di wilayahnya masing-masing, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian p u p u k bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 4. (3) O p t i m a l i s a s i p e m a n f a a t a n p u p u k b e r s u b s i d i d i t i n g k a t P e t a n i / P e t a m b a k dan/atau Kelompok Tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggungjawabnya. (4) P e n g a w a s a n p e n y a l u r a n p u p u k b e r s u b s i d i d i L i n i I V k e P e t a n i / P e t a m b a k dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas KP3 Kabupaten, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran p u p u k bersubsidi setiap b u l a n kepada Dinas Pertanian Provinsi. (5) P e l a k s a n a a n sebagaimana pelaksanaan 2016.
Verifikasi dan Validasi penyaluran P u p u k Bersubsidi dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai petunjuk verfikasi dan validasi Penyaluran P u p u k Bersubsidi t a h u n
Pasal
10
(1) P e l a k s a n a S u b s i d i P u p u k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m p a s a l 2 , P e n y a l u r di Lini III d a n Penyalur di Lini IV wajib m e n j a m i n ketersediaan p u p u k bersubsidi saat d i b u t u h k a n Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani diwilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. (2) U n t u k m e n j a m i n k e t e r s e d i a a n P u p u k s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) Pelaksana Subsidi P u p u k berkoordinasi dengan Dinas Pertanian T a n a m a n Pangan dan Petemakan Kabupaten dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten. BAB VI HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK
BERSUBSIDI
Pasal 11 (1) P e n y a l u r d i L i n i I V y a n g d i t u n j u k w a j i b m e n j u a l P u p u k B e r s u b s i d i s e s u a i HET. (2) H E a. b. c. d. e.
T Pupu Pupuk Pupuk Pupuk Pupuk Pupuk
k bersubsidi ditetapkan sebagai Urea = Rp. SP-36 == Rp. ZA = Rp. NPK = Rp. Organik = Rp.
berikut: 1.800,-per 2.000,- per 1.400,- per 2.300,- per 500,- per
kg; kg; kg; kg; kg;
(3) H E T P u p u k b e r s u b s i d i b e r l a k u u n t u k petemak, pembudidaya ikan atau udang dalam k e m a s a n sebagai b e r i k u t : a. Pupuk Urea 50 b. Pupuk SP-36 50 c. Pupuk ZA 50 d. Pupuk NPK 50 e.
Pupuk
Organik
pembelian oleh petani, pekebun, kios pengecer resmi secara tunai k k k k
g g g g
40 k g
Pasal 1 2 (1) K e m a s a n P u p u k B e r s u b s i d i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 1 a y a t (3) h a r u s d i b e r i l a b e l t a m b a h a n b e r w a m a m e r a h , m u d a h d i b a c a d a n t i d a k m u d a h hilang/ terhapus yang bertuliskan : Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan (2) K h u s u s P e n y e d i a d a n p e n y a l u r a n P u p u k U r e a B e r s u b s i d i b e r w a m a m u d a (Pink) d a n P u p u k Z A b e r s u b s i d i b e r w a m a j i n g g a (Orange)
merah
Pasal 1 1 Pelaksanaan pengadaan, penyaluran d a n peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyalursm Pupuk Bersubsudi U n t u k Sektor Pertanian.
BAB VII PENGAWASAN
DAN
PELAPORAN
Pasal 12 (1) P e l a k s a n a S u b s i d i P u p u k w a j i b m e l a k u k a n p e m a n t a u a n d a n pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran p u p u k bersubsidi dari Lini I sampai Lini I V serta m e l a k u k a n pengawalan terhadap penyaluran pupuk b e r s u b s i d i d a r i Lini I V k eP e t a n i / P e t a m b a k d a n / a t a u K e l o m p o k T a n i . (2) P e l a k s a n a S u b s i d i w a j i b m e l a p o r k a n p e r k e m b a n g a n r e a l i s a s i p e n y a l u r a n Pupuk Bersubsidi sampai k e Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani setiap b u l a n kepada D i n a s Pertanian T a n a m a n Pangan d a n Petemakan Kabupaten dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten.
Pasal 1 3 (1) K o m i s i Pengawas Pupuk d a n Pestisida d i Kabupaten melakukan pemantauan d a npengawasan terhadap penyaluran, penggunaan d a n harga p u p u k bersubsidi di s e l u m h wilayah Kabupaten. (2) K o m i s i P e n g a w a s a n P u p u k d a n Pestisida d i Kabupaten sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat (1) d a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a d i b a n t u oleh Penyuluh.
(3) K o m i s i P e n g a w a s a n P u p u k d a n Pestisida di Kabupaten sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) w a j i b m e n y a m p a i k a n l a p o r a n p e m a n t a u a n d a n pengawasan p u p u k bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. (4) B u p a t i m e n y a m p a i k a n l a p o r a n h a s i l p e m a n t a u a n d a n p e n g a w a s a n b e r s u b s i d i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) k e p a d a G u b e m u r .
pupuk
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, m e m e r i n t a h k a n pengundangan Peraturaji Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang P a d a t a n g g a l 28 2fiDesember BUPATI
BATANG,
ttd YOYOK RIYO
SUDIBYO
Ditetapkan di Batang p a d a t a n g g a l 28 2(S D e s e m b e r 2 0 1 5
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19650803 199210 1 001
N O M O R 73^ 3
2015
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATANG N O M O R 73 ^ ^ A H U N 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR
No
Kecamatan
PERTANIAN
UREA
ZA
SP 36
NPK
ORGANIK
984
98
166
399
369
1.422
116
317
404
201
1
Wonotunggal
2
Bandar
3
Blado
946
44
192
231
537
4
Reban
1.539
56
247
192
596
5
Bawang
1.250
173
180
310
48
6
Tersono
1.380
307
271
472
433
7
Gringsing
1.175
760
188
607
158
8
Limpung
1.400
349
203
1270
452
9
Banyuputih
601
104
31
382
266
10
Subah
1.480
191
227
925
205
11
Pecalungan
868
69
153
192
300
12
Tulis
1.040
155
133
487
28
13
Kandeman
656
62
139
388
79
14
Batang
887
227
135
629
94
15
Warungasem
822
109
153
392
199
16.450
2.820
2.735
7.280
3.965
* SATUAN
TON
A. S U B S E K T O R P E R T A N I A N , T A N A M A N P A N G A N D A N No
Kecamatan
HORTIKULTURA
UREA
ZA
SP 36
NPK
ORGANIK
837
63
128
285
325
1.210
74
245
289
177
1
Wonotunggal
2
Bandar
3
Blado
805
27
139
165
474
4
Reban
1.310
28
193
137
526
5
Bawang
1.014
105
139
221
42
6
Tersono
1.244
191
210
337
382
7
Gringsing
1.000
486
144
434
139
8
Limpung
1.352
222
156
907
399
9
Banyuputih
512
67
23
273
235
10
Subah
1.260
116
177
661
181
11
Pecalungan
739
43
117
137
265
12
TuMs
885
98
102
348
27
13
Kandeman
558
38
106
277
70
14
Batang
755
144
104
449
83
15
Warungasem
519
68
117
280
175
14.000
1.770
2.100
5.200
3.500
*SATUAN
TON
B. S U B S E K T O R No
PERKEBUNAN
Kecamatan
UREA
ZA
SP 36
NPK
ORGANIK
1
Wonotunggal
119
35
33
110
37
2
Bandar
173
42
63
110
20
3
Blado
115
16
47
63
56
4
Reban
187
20
47
52
61
5
Bawang
145
61
35
85
6
6
Tersono
178
109
53
129
43
7
Gringsing
143
270
38
166
16
8
Limpung
193
122
41
352
45
9
Banyuputih
73
37
6
105
27
10
Subah
180
68
43
254
21
11
Pecalungan
106
24
31
52
30
12
Tulis
126
55
27
134
1
13
Kandeman
80
22
28
107
8
14
Batang
108
80
27
173
9
15
Warungasem
74
39
31
108
20
2.000
1000
550
2000
400
*SATUAN
TON
C. S U B S E K T O R No
PETERNAKAN
Kecamatan
UREA
ZA
SP
36
NPK
ORGANIK
3,00
-
1
Wonotunggal
9
-
2
Bandar
13
-
1
3,00
-
3
Blado
9
1,0
1
2,00
1
4
Reban
14
7,0
2,00
1
5
Bawang
11
7,0
3,00
-
6
Tersono
13
6
4,00
1
7
Gringsing
11
3
5,00
1
8
Limpung
14
4,0
10,00
1
9
Banyuputih
6
-
3,00
1
10
Subah
13
6
8,00
1
11
Pecalungan
8
1,0
2,00
1
12
Tulis
9
1,0
4,00
-
13
Kandeman
6
1,0
3,00
-
14
Batang
8
2
5,00
1
15
Warungasem
6
1,0
1
3,00
1
150
40
15
60
10
* SATUAN
TON
1
1
D. S U B S E K T O R PERIKANAN No
Kecamatan
BUDIDAYA UREA
ZA
SP 36
NPK
ORGANIK
1
Wonotun^al
19
-
4
1
7
2
Bandar
26
-
8
2
4
3
Blado
17
-
5
1
6
4
Reban
28
1
6
1
8
5
Bawang
21
-
5
1
-
6
Tersono
27
1
7
2
7
7
Gringsing
21
5
2
2
8
Limpung
30
5
1
7
9
Banyuputih
10
1
1
3
10
Subah
27
6
2
2
11
Pecalungan
15
4
1
4
12
Tulis
20
3
1
-
13
Kandeman
12
4
1
1
14
Batang
16
3
2
1
15
Warungasem
11
1
4
1
3
300
10
70
20
55
JUMLAH * SATUAN
1
1
TON BUPATI
BATANG,
ttd
YOYOK RIYO
SUDIBYO
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BATANG N O M O R ^73 T A H U N 2 0 1 5 TENTANG K E B U T U H A N D A N H A R G A E C E R A N T E R T I N G G I (HET) P U P U K B E R S U B S I D I UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN MENURUT JENIS, JUMLAH DAN SEBARAN BULANAN A. P U P U K : U R E A Kecamatan No. Wonotunggal 1 2 Bandar Blado 3 4 Reban Bawang 5 6 Tersono 7 Gringsing Limpung 8 Banyuputih 9 10 Subah 11 Pecalungan 12 Tulis 13 K a n d e m a n 14 B a t a n g 15 W a r u n g a s e m JUMLAH *Satuan Ton
Alokasi 2015 984 1422 946 1539 1250 1380 1175 1400 601 1480 868 1040 656 887 822 16450
Januari 82 100 70 100 100 100 97 100 50 115 55 75 52 70 60 1226
Februari 82 100 86 128 108 130 97 132 50 125 75 86 50 75 70 1394
Maret 82 155 78 128 104 115 80 116 50 125 75 86 54 75 68 1391
April 50 118 78 156 104 115 80 116 50 125 60 86 55 75 68 1336
Mei 98 155 80 128 104 115 80 116 50 125 60 70 55 70 68 1374
Juni 98 118 86 128 104 115 97 100 40 125 75 75 50 75 70 1356
Juli 82 118 78 128 100 100 97 100 40 100 55 75 55 65 65 1258
Agustus 82 100 78 128 100 100 90 100 40 100 75 86 54 50 60 1243
September 50 100 78 128 100 115 100 100 45 115 62 85 54 70 55 1257
Oktober 98 119 78 129 108 115 107 140 62 140 90 105 59 87 79 1516
November 98 119 78 129 109 130 125 140 62 140 92 105 59 87 79 1552
Desember 82 120 78 129 109 130 125 140 62 145 94 106 59 88 80 1547
B. P U P U K : SP36 Kecamatan No. 1 Wonotunggal 2 Bandar 3 Blado 4 Reban 5 Bawang 6 Tersono 7 Gringsing 8 Limpung 9 Banyuputih 10 S u b a h 11 Pecalungan 12 Tulis 13 K a n d e m a n 14 B a t a n g 15 W a r u n g a s e m JUMLAH *Satuan Ton
Alokasi 2015 166 317 192 247 180 271 188 203 31 227 153 133 139 135 153 2735
Januari 14 25 16 21 15 22 14 16 2 20 12 10 11 11 14 223
Februari 13 24 18 20 14 19 13 13 2 18 13 11 13 10 12 213
Maret 15 27 15 23 12 21 14 13 2 19 13 10 11 10 12 217
April 14 26 15 22 14 21 15 17 2 17 11 10 10 11 13 218
Mei 15 26 14 19 13 22 16 16 2 17 10 9 12 12 10 213
Juni 13 26 11 16 18 21 13 15 2 15 10 8 7 8 11 194
Juli 12 23 13 15 10 19 10 13 1 16 11 8 7 8 10 176
Agustus 12 24 12 16 11 16 11 12 1 17 11 10 8 9 11 181
September 10 25 13 17 12 17 11 16 2 15 14 11 10 10 12 195
Oktober 16 29 23 23 19 30 22 25 5 22 17 14 15 13 15 288
November 15 32 20 27 20 32 24 25 6 25 15 15 18 16 17 307
Desember 17 30 22 28 22 31 25 22 4 26 16 17 17 17 16 310
C. P U P U K : Z A Kecamatan No. 1 Wonotunggal 2 Bandar 3 Blado 4 Reban 5 Bawang 6 Tersono 7 Gringsing 8 Limpung 9 Banyuputih 10 S u b a h 11 Pecalungan 12 Tulis 13 K a n d e m a n 14 B a t a n g 15 W a r u n g a s e m JUMLAH * Satuan Ton
Alokasi 2015 98 116 44 56 173 307 760 349 104 191 69 155 62 227 109 2820
Januari 8 7 3 4 10 20 60 25 7 14 5 10 5 19 8 205
Februari 8 9 4 4 14 25 65 29 8 18 5 12 5 19 9 234
Maret 9 10 4 5 14 30 63 29 8 18 6 13 5 18 10 242
April 9 9 4 5 14 25 65 30 10 15 6 13 6 18 10 239
Mei 8 10 4 5 15 30 65 30 8 15 6 15 6 19 9 245
Juni 8 9 3 4 15 25 60 25 7 17 5 14 5 19 10 226
Juli 5 8 3 3 16 20 60 25 6 14 5 10 6 15 10 206
Agustus 5 7 2 3 12 25 65 27 6 15 4 10 4 15 7 207
September 6 10 2 4 14 30 65 26 8 14 4 10 4 15 7 219
Oktober 10 13 5 4 15 25 64 34 10 16 7 16 5 25 9 258
November 10 11 5 7 17 26 64 34 13 17 8 16 5 20 10 263
Desember 12 13 5 8 17 26 64 35 13 18 8 16 6 25 10 276
D. P U P U K : NPK Kecamatan No. 1 Wonotunggal 2 Bandar 3 Blado 4 Reban 5 Bawang 6 Tersono 7 Gringsing 8 Limpung 9 Banyuputih 10 S u b a h 11 Pecalungan 12 T u l i s 13 K a n d e m a n 14 Batang 15 Warungasem JUMLAH * Satuan Ton
Alokasi 2015 399 404 231 192 310 472 607 1270 382 925 192 487 388 629 392 7280
Januari 34 35 19 16 27 39 51 105 31 78 15 40 32 52 30 604
Februari 35 32 19 15 25 38 51 103 33 79 14 41 31 50 29 595
Maret 33 32 18 15 24 37 50 103 29 75 13 39 31 49 27 575
April 30 30 19 12 21 38 52 106 29 72 13 39 30 49 29 569
Mei 30 28 16 12 20 38 49 107 30 71 12 40 22 50 28 553
Juni 29 29 15 10 18 35 46 102 31 72 10 38 24 45 29 533
Juli 27 29 17 11 18 30 47 99 31 68 10 38 25 42 29 521
Agustus 26 28 14 10 21 30 37 98 28 68 11 38 22 48 30 509
September 27 27 14 12 21 31 38 108 27 69 12 36 23 47 32 524
Oktober 41 45 25 26 37 52 60 110 37 90 27 48 49 64 39 750
November 44 46 27 28 39 53 67 112 37 92 28 49 50 67 41 780
Desember 43 43 28 25 39 51 59 117 39 91 27 41 49 66 49 767
E. PUPUK : ORGANIK No. Kecamatan Alokasi 2015 1 Wonotunggal 369 2 Bandar 201 3 Blado 537 4 Reban 596 5 Bawang 48 6 Tersono 433 7 Gringsing 158 8 Limpung 452 9 Banyuputih 266 10 S u b a h 205 11 Pecalungan 300 12 TuUs 28 K a n d e m a n 13 79 14 B a t a n g 94 15 W a r u n g a s e m 199 JUMLAH 3965 * Satuan Ton
Januari 30 15 40 45 4 30 12 35 20 15 22 2 5 7 15 297
Februari 30 16 45 45 4 35 13 35 22 17 25 2 6 8 16 319
Maret 30 17 45 50 5 36 15 38 24 17 25 3 6 8 16 335
April 30 17 45 50 5 36 15 38 22 18 25 3 6 8 19 337
Mei 30 15 42 55 5 35 15 40 22 18 25 3 7 7 15 334
Juni 30 16 45 50 3 30 15 35 24 17 27 2 5 8 16 323
Juli 25 17 45 45 3 30 13 35 22 15 22 2 5 7 15 301
Agustus 20 12 35 40 3 30 10 30 15 15 23 2 5 7 14 261
September 20 13 38 40 3 35 12 30 15 15 25 2 6 7 14 275
Oktober 35 20 50 55 4 45 12 45 25 18 25 2 7 9 18 370
November 44 21 53 60 4 45 13 45 25 20 28 2 10 9 20 399 BUPATI
Desember 45 22 54 61 5 46 13 46 30 20 28 3 11 9 21 414
BATANG,
ttd YOYOK RIYO
SUDIBYO
