BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2015 76 PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN
PERENCANAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI
Menimbang
:
BATANG,
: a.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangungan Nasional, dalam pasal 9 (2) menyebutkan bahwa Penyusunan R P J M Nasional/ Daerah dan RKP / RKPD dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
b.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa, dalam pasal 79 a y a t (1) m e n y e b u t k a n b a h w a P e m e r i n t a h D e s a m e n y u s u n perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;
c.
b a h w a dalam rangka meningkatkan kuaiitas proses dan keluaran perencanaan partisipatif di Kabupaten Batang perlu dilaksan.akan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
d.
bahwa dalam rangjca pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan berjalan lancar, terpadu, selaras dan seragam perlu adanya pedoman Pelaksanaannya;
e.
Mengingat
ESA
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i m a k s u d d a l a m h u r u f a d a n h u r u f b, p e r l u m e n e t a p k a n Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
1.
P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k Indonesia T a h u n 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
1
Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II P e k a l o n g a n d a n K a b u p a t e n D a e r a h T i n g k a t 11 B a t a n g (Lembaran Negara Republik Indodesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 5 Nomor 157, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indodesia T a h u n 2008 Nomor 2 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indodesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) ;
2
10. P e r a t u r a n Presiden Nomor 60 T a h u n Rencana Kerja Pemerintah T a h u n 2016;
2015
tentang
11. P e r a t u r a n Menteri D a l a m Negeri N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. P e r a t u r a n Menteri D a l a m Negeri N o m o r 54 T a h u n 2 0 1 0 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r tentang Pedoman Pembangunan Desa;
114 T a h u n 2014
14. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 13 T a h u n 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang T a h u n 2Q05 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 N o m o r 13 S e r i E N o m o r 7); 15. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 8 T a h u n 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten B a t a n g T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 8 S e r i E N o m o r 2); 16. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 2 T a h u n 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2012-2017 (Lembaran D a e r a h T a h u n 2 0 1 2 N o m o r 2) s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2012-2017 (Lembaran Daerah K a b u p a t e n B a t a n g T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
BAB I KETENTUAN
U M U M
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud
dengan:
1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten
Batang.
2.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
DPRD
4.
Bupati adalah Bupati Batang.
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
6.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang.
7.
S a t u a n Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
8.
Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten
9.
Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten
10.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Batang.
11.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
12.
Alokasi D a n a Desa yang selanjutnya disingkat A D D adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Batang.
13.
D a n a D e s a a d a l a h d a n a y a n g b e r s u m b e r dsiri a n g g a r a n p e n d a p a t a n d a n belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan d a n belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14.
Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain u n s u r D P R D kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat kabupaten/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, d a n kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
15.
Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber u n t u k peningkatan kesejahteraan masyarakat yang aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, m a indeks pembangunan manusia.
16.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai u n s u r pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, d a l a m rangka m e n i n g k a t k a n kesejahteraan sosial d a l a m s u a t u lingkungan wilayah/ daerah d a l a m jangka w a k t u tertentu.
Batang.
Batang. sebagai
daya yang dimiliki nyata, baik dalam berusaha, akses u p u n peningkatan
4
17.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat R P J P D adalah d o k u m e n perencanaan Daerah u n t u k periode 20 (dua puluh) tahun.
18.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat R P J M D adalah d o k u m e n perencanaan pembangunan Daerah u n t u k periode 5 (lima) t a h u n .
19.
Rencana Strategis S a t u a n Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d i s e b u t R e n s t r a SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) t a h u n .
20.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut R P J M Desa adalah d o k u m e n perencanaan pembangunan desa u n t u k periode 6 (enam) tahun.
21.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah d o k u m e n perencanaan p e m b a n g u n a n D a e r a h u n t u k periode 1 (satu) t a h u n .
22.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah d o k u m e n perencanaan pembangunan S K P D u n t u k periode 1 (satu) t a h u n .
23.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah d o k u m e n perencanaan pembangunan desa u n t u k periode 1 (satu) t a h u n .
24.
Mus3^warah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
25.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang R K P D Kabupaten d i Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah d i Kecamatan.
26.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan T a h u n a n Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang T a h u n a n Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secsira partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) u n t u k menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang direncanakan.
27.
Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah m e m e n u h i kebutuhan barang publik, layanan publik, d a n regulasi yang disampaikan d a l a m media cetak, d a n f o r u m resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjaringan aspirasi yang akuntabel.
28.
Prioritas adalah sesuatu yang menjadi k e b u t u h a n mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, d a n k e m a m p u a n manajerial yang dimiliki.
29.
Forum Gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah u n t u k membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan S K P D sebagai upaya mengisi Rencana Kerja S K P D yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh S K P D terkait.
5
30.
Visi adalah r u m u s a n u m u m mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31.
Misi adalah r u m u s a n u m u m mengenai dilaksanakan u n t u k m e w u j u d k a n visi.
32.
A r a h p e m b a n g u n a n Daerah adalah strategi u n t u k pembangunan jangka panjang Daerah.
33.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
34.
Program adalah bentuk i n s t r u m e n kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh S K P D atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah u n t u k mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
35.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa S K P D sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang t e r u k u r pada s u a t u program dan terdiri dari s e k u m p u l a n tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke s e m u a jenis s u m b e r daya tersebut sebagai m a s u k a n (input) u n t u k menghasilkan keluaran (output) d a l a m b e n t u k barang a t a u jasa.
36.
Pagu Indikatif adalsih perkiraan k i s a r a n pagu anggaran yang diberikan kepada S K P D u n t u k setiap program sebagai a c u a n d a l a m p e n y u s u n a n RKPD, hanya m e r u p a k a n indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
37.
Kersuigka Regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat m a u p u n lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten.
38.
Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan m a u p u n jasa yang perlu dibiayai oleh A P B D u n t u k mencapai pembangunan kabupaten.
39.
R u k u n Warga yang selanjutnya disingkat R W adalah r u k u n warga wilayah Kabupaten Batang.
40.
R u k u n Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah r u k u n di wilayah Kabupaten Batang.
upaya-upaya
yang
mencapai
akan tujuan
barang tujuan di
tetangga
B A B II MAKSUD DAN
TUJUAN
Pasal 2 M a k s u d Peraturan B u p a t i ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk : a.
mendukung Daerah;
koordinasi antar pemangku
kepentingan
pembangunan
b.
m e n j a m i n terciptanya integrasi, d a n s i n e i ^ baik antar ruang, waktu, antar urusan Pemerintah Daerah;
antar
6
c.
m e n j a m i n terciptanya integrasi, sinkronisasi d a n sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
d.
menjamin keterkaitan dan penganggaran, pelaksanaan dan
e.
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d a n
f.
menjamin tercapainya penggunaan berkeadilan dan berkelanjutan.
konsistensi pengawasan;
antara
perencanaan,
s u m b e r d a y a secara efisien, efektif,
B A B III RUANG
LINGKUP
Pasal
4
Ruang Lingkup Musyawarah Perencanaan Pembangunan meliputi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, F o r u m SKPD, d a n M u s r e n b a n g R K P D Kabupaten.
BAB MUSRENBANG
IV
DESA/KELURAHAN
Bagian
Kesatu
U m u m Pasal (1)
5
Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan desa/kelurahan
dilaksanakan
oleh Kepala
(2)
Musrenbang Desa .
(3)
Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan paling lambat M i n ^ u 2 (dua) b u l a n J a n u a r i .
(4)
RKP Desa sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (3) a d a l a h penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa dan penjaisunan perencanaan pembangiman skala Kabupaten.
(5)
R K P Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bagian
untuk
Desa/Lurah.
menyusun
RKP ke
untuk untuk
Kedua
Tujuan Pasal 6 Musrenbang Desa/Kelurahan
bertujuan untuk :
a.
Menampung dan menetapkan usulan kegiatan prioritas sesuai k e b u t u h a n masyarakat yang diperoleh dari m u s y a w a r a h perencanaan tingkat d u s u n atau RT dan RW;
b.
Menyepakati dan menetapkan usulan kegiatan prioritas desa akan menjadi bahan penyusunan RKP desa yang meliputi:
yang
7
1.
prioritas kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang didanai dari pagu indikatif D a n a Desa, Alokasi D a n a Desa, bagi hasil pajak d a n retribusi daerah, pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat desa, b a n t u a n k e u a n g a n dari pihak ketiga, b a n t u a n k e u a n g a n dari An^giran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2.
prioritas kegiatan yang a k a n diusulkan melalui Musrenbang Kabupaten di Kecamatan yang m e r u p a k a n : a) b) c)
RKPD
b u k a n kewenangan Desa; kewenangan Kabupaten; b u k a n kewenangan Provinsi dan Pusat.
c.
Menyepakati dan menetapkan u s u l a n prioritas kegiatan kelurahan dalam Renja kelurahan yang didanai dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d.
Menyepakati dan menetapkan delegasi desa /kelurahan mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
Bagian
untuk
Ketiga
Sasaran Pasal 7 Sasaran Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang
adalah :
a.
Terlaksananya integratif;
Desa/Kelurahan
b.
T e r s u s u n n y a R K P Desa pada 2 3 9 (dua r a t u s tiga p u l u h sembilan) desa d a n Renja K e l u r a h a n pada 9 (sembilan) k e l u r a h a n yang telah t e r s u s u n dalam urusan wajib/pilihan; dan
c.
Tersedianya data sebagai masukan Kabupaten Batang tahun 2017. Bagian Peserta dan
guna
secara
partisipatif
penyusunan
dan
RKPD
Keempat Narasumber
Pasal 8 Peserta Musrenbang desa/kelurahan adalah : a.
perwakilan wilayah dukuh/RW;
b.
t o k o h adat;
c.
tokoh
d.
tokoh masyarakat;
e.
tokoh pendidikan;
f.
perwakilan kelompok
g.
perwakilan kelompok nelayan;
h.
perwakilan kelompok perajin;
i.
perwakilan kelompok
agama;
tani;
perempuan;
8
j.
perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
k.
perwakilan kelompok masyarakat miskin;
1.
unsur masyarakat masyarakat.
lain
sesuai
dengan
kondisi
sosial
budaya
Pasal 9 Narasumber Musrenbang desa/kelurahan adalah : a.
Camat dan Aparat
Kecamatan;
b.
Kepala Desa/Lurah;
c.
Ketua Badan Pemberdayaan Desa
d.
Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat
e.
Ketua Badan Koordinasi Antar Desa
f.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
g.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
h.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
i.
Pejabat Intansi Vertikal tingkat Kecamatan.
(BPD);
Bagian
(BKM);
(BKAD); (LPMD);
Kelima
Masukan dan Keluaran Pasal 1 0 Dokumen yang dijadikan sebagai Musrenbang Desa/Kelurahan adalah : a.
bahan
masukan
[input]
dalam
M a s u k e m [inputs d a r i D e s a / K e l u r a h a n , a d a l a h : 1. D a f t a r p r i o r i t a s m a s a l a h p a d a t i n g k a t d u s u n , R T d a n R W s e r t a kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat;
b.
2.
Daftar potensi d a n p e r m a s a l a h a n D e s a / K e l u r a h a n (peta k e r a w a n a n kemiskinan, pengangguran, sosial, k e a m a n a n d a n lain-lain);
3.
Dokumen RPJM Desa/Renstra Kelurahan;
4.
Hasil Evaluasi Pelaksanaan tahun sebelumnya; dan
5.
Daftar u s u l a n kegiatan prioritas dari tingkat dusun, R Tdan R W dan kelompok-kelompok masyarakat d i tingkat Desa/Kelurahan, khususnya kegiatan prioritas u n t u k tahun yang direncanakan;
Pembangunan
Desa/Kelurahan
pada
M a s u k a n [input) d a r i K e c a m a t a n d a n K a b u p a t e n : 1.
Informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa yang meliputi rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, rencana Alokasi D a n a Desa (ADD), rencana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, rencana bantuan keuangan dari A P B D dan A P B D Provinsi;
9
2.
Rencana kerja pemerintah kabupaten, rencana program d a n kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten y a n g m a s u k ke desa;
3.
Hasil penj aringan aspirasi rakyat daerah kabupaten;
4.
Kegiatan prioritas pembangunan daerah u n t u k tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksana beserta rencana pendanaannya d i kecamatan tempat desa/kelurahan berada.
masyarakat
oleh
dewan
perwakilan
Pasal 1 1
(1)
K e l u a r a n {output} adalah :
yang
dihasilkan dari Musrenbang
Desa/Kelurahan
a. D o k u m e n R K P D e s a y a n g b e r i s i k a n :
b.
1.
Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2.
Prioritas program dan kegiatan yang didanai;
3.
pagu indikatif Desa;
4.
pendapatan asli Desa;
5.
swadaya masyarakat Desa;
6.
b a n t u a n k e u a n g a n dari pihak ketiga; d a n
7.
bantuan keuangan dari pemerintah pemerintah daerah kabupaten;
daerah
provinsi, d a n
Daftar usulan kegiatan prioritas musrenbang desa/kelurahan yang berisi 5 (lima) u s u l a n prioritas u n t u k d i b a w a k e M u s r e n b a n g R K P D Kabupaten di Kecamatan, yang dikelompokkan m e n u r u t : 1.
bidang P e m e r i n t a h a n d a n Sosial B u d a y a 2 (dua) u s u l a n ;
2.
bidang E k o n o m i 1 (satu) u s u l a n ; d a n
3.
bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 2 (dua) usulan berdasarkan hasil penskoran beserta seluruh u s u l a n kegiatan prioritas d a r i R Wy a n g a d a d i desa, d i t a n d a t a n g a n i oleh K e p a l a D e s a / L u r a h , K e p a l a L P M D , K e p a l a B P D , d a np e r w a k i l a n R W yang u s u l a n prioritas kegiatannya terpilih;
c. K h u s u s u n t u k K e l u r a h a n , m e n e t a p k a n R a n c a n g a n R e n j a K e l u r a h a n . d. B e r i t a A c a r a H a s i l K e s e p a k a t a n M u s r e n b a n g
Desa/Kelurahan,
e. D a f t a r h a d i r p e s e r t a M u s r e n b a n g T a h u n a n D e s a / K e l u r a h a n . f. D a f t a r n a m a d e l e g a s i d a r i D e s a / K e l u r a h a n u n t u k m e w a k i l i d a l a m Musrenbang R K P D Kabupaten di Kecamatan dengan j u m l a h 6 (enam) o r a n g y a n g terdiri d a r i 2 (dua) o r a n g p e r a n g k a t D e s a / K e l u r a h a n serta 2 (dua) o r a n g t o k o h m a s y a r a k a t d a n 2 (dua) o r a n g p e r w a k i l a n perempuan berdasarkan kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan. ( 2 ) F o r m a t k e l u a r a n (output) R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D e s a / K e l u r a h a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n I y a n g merupakan b ^ a n tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10
Bagian
Keenam
Tahapan Pasal (1)
(2)
12
T a h a p a n M u s r e n b a n g T a h u n a n Desa/Kelurahan terdiri d a r i : a.
Persiapan Musrenbang T a h u n a n Desa/Kelurahan.
b.
Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan.
Tahapan Persiapan Musrenbang Tahunan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a a d a l a h :
Desa/Kelurahan
a.
Kepala Desa/Lurah menetapkan T i m Fasilitator Musrenbang T a h u n a n Desa/Kelurahan yang terdiri dari B P D d a n aparat pemerintah desa lainnya yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan m u s y a w a r a h di tingkat d u s u n , R T d a n RW, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan; dan
b.
Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) m e l a k u k a n musyawarah, dengan keluaran dari musyawarah d u s u n / RW/kelompok adalah: 1. D a f t a r m a s a l a h d a n k e b u t u h a n ; 2. G a g a s a n d a n a t a u u s u l a n kegiatan prioritas RT/RW/Kelompok untuk diajukan ke Desa/kelurahan;
masing-masing Musrenbang
3. W a k i l / Delegasi R T / R W / k e l o m p o k y a n g a k a n h a d i r dalam kegiatan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-masing RT/RW/Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat). c.
Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berasal dari perangkat desa/kelurahan yang ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah d a n masyarakat yang dipilih oleh warga dengan tugas : 1.
Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang
Desa/Kelurahan;
2.
M e n g u m u m k a n secara terbuka tentang jadwal, agenda tempat perencanaan partisipatiftingkat Desa/Kelurahan;
3.
M e m b u k a pendaftaran dan atau mengundang Musrenbang Desa/Kelurahan;
4.
Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan;
5.
Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memantau pelaksanaan musyawarah kelompok masyarakat yang kurang perempuan dan lain4ain;
6.
M e m b a n t u T i m Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang;
calon
dan
peserta
memfasilitasi dan RT/RW, kelompokmampu, kelompok
II
7.
M e m b a n t u para Delegasi Desa/Kelurahan dalam m e n j a l a n k a n tugasnya di Musrenbang R K P D Kabupaten di Kecamatan;
8.
Menyusun Dokumen Renja Kelurahan;
9.
Menyebarluaskan Desa/ Kelurahan,
Hasil
Dokumen
Pelaksanaan Rencana
Musrenbang Kerja
Desa/
Pembangunan
(3) T a h a p a n Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f b a d a l a h : a. P e n d a f t a r a n
peserta;
b. P e m a p a r a n o l e h C a m a t t e n t a n g i n f o r m a s i p r i o r i t a s d a n isu-isu strategis di Kecamatan (bersumber Kecamatan);
pembangunan dari Renstra
c. P e m a p a r a n o l e h K e p a l a D e s a / L u r a h t e n t a n g u s u l a n k e g i a t a n prioritas Desa/Kelurahan disertai data d u k u n g u n t u k t a h u n yang direncanakan (bersumber dari R P J M Desa/Renstra Kelurahan), Data d u k u n g berupa foto/audio visual; u k u r a n (volume), alasan kegiatan menjadi u s u l a n prioritas kegiatan, keterkaitan (antar R T /R W , antar desa/ kelurahan, antar kecamatan d a n antar kabupaten) dan besar anggaran; d. Penjelasan K e p a l a D e s a / L u r a h t e n t a n g p e r k i r a a n j u m l a h dana desa, Alokasi D a n a Desa (ADD)/ A P B D K e l u r a h a n dibutuhkan untuk tahun berikutnya;
pagu yang
e. P e m a p a r a n masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain; f. P e m b a h a s a n d a n p e n e t a p a n p r i o r i t a s p e m b a n g u n a n t a h u n y a n g akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan; g. K h u s u s D e s a , p e m i s a h a n u s u l a n p r i o r i t a s k e g i a t a n b e r d a s a r k a n : 1. U s u l a n k e g i a t a n p r i o r i t a s y a n g a k a n d i s e l e s a i k a n sendiri ditingkat Desa/Kelurahan yang pendanaannya bersumber dari A P B Des (Dana desa, Swadaya, A D D , p i h a k ketiga); 2. U s u l a n kegiatan prioritas y a n g m e n j a d i tanggung j a w a b S K P D yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. h. Melakukan skoring usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sesuai dengan indikator / kriteria yang telah ditentukan m e n u r u t bidang dan urusan s e j u m l a h 5 (lima) u s u l a n kegiatan prioritas yang dikelompokkan m e n u r u t bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 (dua), u s u l a n bidang E k o n o m i l(satu) u s u l a n , d a n bidang P r a s a r a n a P e n g e m b a n g a n W i l a y a h 2 (dua) u s u l a n b e r d a s a r k a n hasil penskoran beserta seluruh u s u l a n kegiatan prioritas dari R W yang ada di desa;
12
i. A p a b i l a dalam pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, terdapat RT/RW/Kelompok yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya m a k a akan dikurangi nilai skor a t a u dikurangi/dihilangkan h a k u s u l a n kegiatan prioritasnya; j.
Usulan yang tidak terpilih sebagai u s u l a n kegiatan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menjadi tinjauan u n t u k usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya;
k.
M e n e t a p k a n delegasi D e s a / K e l u r a h a n u n t u k m e w a k i l i Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan sebagai b e r i k u t : 1. M e m b a n t u p e n y u s u n a n R e n c a n a Des) / R e n j a K e l u r a h a n ;
prioritas kembali
Kerja Pemerintah Desa
dalam tugas (RKP
2 . M e m p e r j u a n g k a n dan mengawal u s u l a n prioritas kegiatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, A P B D Prov dan APBN; 3. M e m b a n t u K e p a l a D e s a / L u r a h u n t u k m e n g u m u m k a n u s u l a n kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan; 4. M e n d o r o n g masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan
untuk melakukan tersebut.
BAB MUSRENBANG
pemantauan
V
RKPD KABUPATEN DI
KECAMATAN
Bagian kesatu U m u m Pasal
13
(1)
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan C a m a t setelah berkoordinasi dengan Bappeda.
(2)
Waktu pelaksanaan Pebruari.
(3)
P e l a k s a n a a n s e l a m a 2 (dua) hari, y a i t u :
diselenggarakan
dijadwalkan paling lambat m i n ^ u
ke-2
oleh bulan
b. H a r i p e r t a m a k e g i a t a n s e r e m o n i a l y a i t u s a m b u t a n d a n p a p a r a n d a r i Kecamatan, Kabupaten dan DPRD; c. H a r i k e d u a p e l a k s a n a a n P e n s k o r a n u s u l a n k e g i a t a n p r i o r i t a s .
Bagian
Kedua
Tujuan Pasal
14
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan bertujuan u n t u k : a.
Membahas hasil-hasil Musrenbang T a h u n a n Desa/Kelurahan akan menjadi kegiatan prioritas di wilayah kecamatan bersangkutan;
yang yang
13
b.
Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan dengan mengacu pada d o k u m e n Renstra Keceimatan dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten;
c.
M e l a k u k a n klasifikasi dan pengelompokkan atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
d.
Menetapkan usulan prioritas kegiatan skala kecamatan yang didanai melalui A P B D Kabupaten, H i b a h / B a n t u a n Sosial d a n sejenisnya, A P B D Provinsi, A P B N yang a k a n diajukan u n t u k dibahas pada F o r u m Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah / F o r u m Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab S K P D / F o r u m SKPD);
e.
Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan (Renja
f.
M e n y u s u n daftar n a m a delegasi Kecamatan Musrenbang RKPD Kabupaten;
g.
Menghasilkan kesepakatan-kesepakatan program dan kegiatan prioritas yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
Bagian
Kecamatan); untuk
Forum SKPD
dan
Ketiga
Sasaran Pasal Sasaran
15
Musrenbang RKPD di Kecamatan :
a.
Terlaksananya Musrenbang partisipatif d a n integratif;
RKPD
b.
T e r s u s u n n y a u s u l a n k e g i a t a n p r i o r i t a s t i n g k a t k e c a m a t a n dan K e c a m a t a n di 15 (lima belas) K e c a m a t a n y a n g telah t e r s u s u n urusan wajib/pilihan;
Renja dalam
c.
Tersedianya data sebagai m a s u k a n g u n a penjoisunan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang.
Kerja
Bagian
Kabupaten
di
Kecamatan
secara
Keempat
Peserta dan Pasal
Narasumber 16
Peserta adalah seluruh k o m p o n e n masyarakat (individu atau kelompok) U n s u r Pemerintah Daerah, antara lain: a.
Aparat
b.
Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
c.
Badan Koordinasi Antar Desa
d.
Delegasi dari masing-masing
e.
Organisasi Sosial Perempuan;
f.
Lembaga Swadaya tersebut;
g.
dan
Kecamatan;
(BKAD); Desa/Kelurahan;
Kemasyarakatan,
Organisasi
Petani,
Kelompok
Masyarakat yang memiliki aktivitas di
Kecamatan
Pengusaha;
14
h.
Para pelaku pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu m a u p u n kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan d a n kondisi masing-masing kecamatan.
Pasal 1 7 Narasumber Musrenbang RKPD d i Kecamatan: a.
Narasumber dari Kabupaten : 1.
T i m Bappeda Kabupaten
Batang;
2.
Perwakilan SKPD
3.
Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
4.
Anggota D P R D Kabupaten Batang sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing;
5.
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kabupaten
Batang;
b. N a r a s u m b e r K e c a m a t a n : 1.
Camat;
2.
Aparat
Kecamatan;
3.
Fasilitator dan Setrawan;
4.
Para Ahli/Profesional yang dibutuhkan.
Bagian kelima Masukan dan Keluaran Pasal 18 Masukan adalah: a.
b.
(Input)
dalam
Musrenbang
RKPD
Kabupaten
di
Kecamatan
M a s u k a n (Input) D a r i D e s a / K e l u r a h a n : 1.
Dokumen RKPDesa/Renja Kelurahan d a n RPJM Desa/Renstra Kelurahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan kode d e s a /k e l u r a h a n d a n kecamatan;
2.
Daftar n a m a delegasi dari desa/kelurahan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
untuk
mengikuti
M a s u k a n (Input) D a r i K e c a m a t a n : 1.
Dokumen prioritas usulan kecamatan yang berasal dari Renstra Kecamatan;
rencana Dokumen
pembangunan tingkat Renj a Kecamatan d a n
2.
Daftar N a m a para Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Petani, Kelompok Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas d i Kecamatan tersebut, Pengusaha d a n Para Pelaku P e m b a n g u n a n (stakeholders) lainnya yang m e w a k i l i individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan d a n kondisi masing-masing kecamatan.
15
c.
M a s u k a n [Input) D a r i K a b u p a t e n B a t a n g : 1.
Dokumen RPJPD, Tahun 2016;
2.
Informasi tentang dilaksanakan pada bersangkutan.
RPJMD,
RKPD
T a h u n 2 0 1 6 , d a nRenja
program d a n kegiatan SKPD yang tahun berkenaan d i wilayah Kecamatan
SKPD akan yang
Pasal 19 (1)
K e l u a r a n {Output} yaitu:
dari Musrenbang
RKPD
Kabupaten
d i Kecamatan
a.
D o k u m e n R a n c a n g a n R e n c a n a Kerja (Renja) K e c a m a t a n y a n g a k a n dibiayai melalui A P B D Kabupaten pada t a h u n berikutnya yang nama program d a n kegiatannya sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13T a h u n 2006 dan Permendagri Nomor 5 9 Tahun 2007;
b.
Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan berupa hasil skoring m e n u r u t tugas pokok dan fungsi serta u r u s a n wajib/pilihan yang telah disesuaikan m e n u r u t S K P D sesuai dengan tupoksi yang siap dibahas pada F o r u m SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
c.
N a m a delegasi k e c a m a t a n u n t u k m e n g i k u t i Forgab SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang;
d.
Berita Acara Hasil Kesepakatan Kecamatan;
e.
Daftar hadir Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
Musrenbang RKPD
SKPD/Forum Kabupaten d i
( 2 ) F o r m a t k e l u a r a n (output) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten d i K e c a m a t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) tercantum dalam Lampiran I I yang m e r u p a k a n bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 20 Kriteria kegiatan yang dapat diusulkan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :
dalam
Forum
a.
Kegiatan yang tidak c u k u p dibiayai dengan APBDes/APBD
b.
Kegiatan yang b u k a n merupakan kewenangan
c.
Kegiatan dengan Kecamatan.
sasaran
SKPD
kelurahan;
desa;
lokasi lintas Desa/Kelurahan
Bagian
d a n
d a n lintas
Keengim
Tahapan Pasal 2 1 (1)
T a h a p a n M u s r e n b a n g R K P D Kabupaten di Kecamatan terdiri dari : a.
Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
b.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan
16
(2)
Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a a d a l a h :
di Kecamatan
sebagaimana
a. C a m a t menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten di Kecamatan dan T i m Skoring tingkat Kecamatan; b. T i m P e n y e l e n g g a r a M u s r e n b a n g R K P D m e l a k u k a n h a l - h a l sebagai b e r i k u t :
di
Kecamatan
1.
Mengkompilasi usulan kegiatan prioritas dari masing-masing desa /kelurahan berdasarkan urusan waj ib /pilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2.
Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten Kecamatan;
3.
M e n g u m u m k a n secara terbuka tentang jadwal, agenda d a n tempat dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
4.
M e m b u k a pendaftaran dan a t a u mengundang calon peserta M u s r e n b a n g R K P D K a b u p a t e n d i K e c a m a t a n , b a i k dairi delegasi desa/kelurahan m a u p u n dari kelompok-kelompok masyarakat;
5.
Menyiapkan tempat, bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
6.
Membantu para delegasi k e c a m a t a n dalam tugasnya di Forgab S K P D dan Musrenbang R K P D
7.
Menyampaikan Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada masyarakat dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam pembahasan B a d a n A n ^ a r a n D P R D .
c. T i m S k o r i n g t i n g k a t K e c a m a t a n Setrawan Kecamatan. (3)
Kabupaten
RKPD
yang
menjalankan Kabupaten;
terdiri dari Kasi P M D
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f b a d a l a h :
di
dan/
sebagaimana
a.
Pendaftaran peserta Musrenbang R K P D Kabupaten di Kecamatan;
b.
P e m b u k a a n oleh C a m a t sekaligus Paparan C a m a t mengenai prioritas masalah-masalah utama Kecamatan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengan^uran;
c.
Pemaparan Kepala-Kepala U P T D a t a u Pejabat S K P D Kabupaten mengenai rancangan Rencana Kerja S K P D di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi d a n besaran plafon dananya;
d.
Penyampaian infromasi tentang perkiraan jumlah A D D T a h u n 2015 yang berasal dari Pemerintah Kabupaten oleh Bappeda;
e.
Penyampaian informasi tentang isu-isu strategis Kabupaten (bersumber dari D o k u m e n Perencanaan Kabupaten) dan informasi program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 di Kecamatan oleh Bappeda;
17
Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang hasil Musrenbang T a h u n a n Desa/Kelurahan yang berisi u s u l a n kegiatan prioritas dari masingmasing Desa/Kelurahan terpilih beserta data dukungnya : foto/audio visual, u k u r a n (volume), alasan kegiatan menjadi u s u l a n terpilih, keterkaitan (antar R W , antar desa/kelurahan, antar kecamatan m a u p u n antar kabupaten) dan besaran anggaran; Pembahasan dan Skoring usulan kegiatan prioritas kecamatan oleh Tim Skoring tingkat Kecamatan sesuai indikator/ kriteria yang berasal dari Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan berupa 3 0 (tiga p u l u h ) u s u l a n k e g i a t a n p r i o r i t a s y a n g dikelompokkan m e n u r u t bidang Pemerintahan d a n sosial budaya 10 (sepuluh) usulan, bidang E k o n o m i 10 (sepuluh) u s u l a n , d a n bidang Prasairana Pengembangan Wilayah 10 (sepuluh) u s u l a n yang a k a n didanai melalui A P B D Kabupaten, H i b a h / B a n t u a n Sosial d a n sejenisnya, A P B D Propinsi, dan APBN yang akan diajukan u n t u k dibahas pada F o r u m SKPD dan Musrenbang RKPD di Kabupaten; Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, terdapat Desa/Kelurahan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya m a k a a k a n dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan h a k usulan kegiatan prioritasnya; U s u l a n yang tidak teipilih sebagai u s u l a n kegiatan prioritas Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan menjadi tinjauan kembali u n t u k u s u l a n kegiatan prioritas tahun berikutnya; Pemaparan oleh Tim Penyelenggara Kecamatan tentang Hasil kesepakatan Kecamatan di hadapan s e l u r u h peserta;
Musrenbang Musrenbang
RKPD RKPD
di di
Menetapkan Renja Kecamatan T a h u n 2017; M e n e t a p k a n delegasi k e c a m a t a n u n t u k m e n g i k u t i F o r u m S K P D Musrenbang RKPD Kabupaten dengan komposisi: 1. Camat; 2. Kasi P M D Kecamatan; 3. 4. 5.
dan
BKAD; Kepala Desa/Lurah yang u s u l a n n y a terpilih; Perwakilan Perempuan.
Tugas Delegasi Kecamatan adalah sebagai b e r i k u t : 1.
M e m b a n t u T i m Penyelenggara Musrebang R K P D Kabupaten di Kecamatan m e n y u s u n daftar kegiatan prioritas di wilayah kecamatan u n t u k dibahas pada Forgab SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
2.
Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forgab SKPD dan Musrenbang R K P D Kabupaten;
3.
Mengambil inisiatif u n t u k m e m b a h a s perkembangan u s u l a n kegiatan prioritas kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan;
4.
Mendiskusikan Berita Acara hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan a n ^ o t a DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. 18
BAB VI PRA FORUM
SKPD
Pasal 22 Pelaksanaan kegiatan Pra F o r u m S K P D direncanakan setelah R K P D K a b u p a t e n T i n g k a t K e c a m a t a n selesai.
Pasal
Musrenbang
23
Pra Forum SKPD bertujuan : a. K o m p i l a s i d a t a kecamatan;
hasil
usulan
Musrenbang
RKPD
Kabupaten
b . Penjelasan tentang sinkronisasi data usulan kegiatan musrenbang kecamatan dengan rancangan renja SKPD.
di
prioritas
BAB VII FORUM Bagian
SKPD Kesatu
U m u m Pasal 24 (1)
F o r u m SKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
(2) P e l a k s a n a a n Maret.
kegiatan F o r u m SKPD
Bagian
direncanakan minggu ke-1
bulan
Kedua
Tujuan Pasal 25 Forum SKPD bertujuan untuk : a.
Mensinkronkan kegiatan Rancangan Renja SKPD;
prioritas dari
berbagai
kecamatan
dengan
b.
Menetapkan kegiatan prioritas yang a k a n dimuat dalam Renja
c.
Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas Pembangunan Daerah (Rancangan RKPD);
d.
Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama u n t u k m e n d u k u n g terlaksananya Renja SKPD.
SKPD;
Bagian ketiga Peserta d a n
Narasumber
Pasal 26 Peserta dalam F o r u m S K P D adalah : a.
SKPD;
b.
Delegasi
Kecamatan; 19
c.
Delegasi dari kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten. Pasal 27
Narasumber dalam F o r u m SKPD adalah : a.
Kepala
SKPD;
b.
Kepala d a n Para Pejabat
c.
Anggota Komisi DPRD;
d.
Ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi.
Bappeda; dan
Bagian
Keempat
Masukan dan Keluaran Pasal 28 Masukan adalah :
{input)
yang
disiapkan
dalam
penyelenggaraan
Forum
SKPD
a. D a r i P r o p i n s i d a n K e m e n t e r i a n Negara, i n f o r m a s i k e g i a t a n pendanaannya yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN.
dan
b. M a s u k a n ( i n p u t ) d a r i K a b u p a t e n : 1. D a f t a r k e g i a t a n p r i o r i t a s y a n g b e r s u m b e r d a r i R e n s t r a - S K P D ; 2. Kegiatan ada);
Prioritas pembangunan/Rancangan
RKPD
(jika
sudah
3. R a n c a n g a n Renja S K P D t a h u n 2 0 1 7 ; 4. Prioritas d a n SKPD;
plafon/pagu
dana
indikatif untuk
masing-masing
5. D a f t a r i n d i v i d u / o r g a n i s a s i m a s y a r a k a t skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, L S M , p e g u r u a n tinggi d a n m e r e k a y a n g ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan; 6. Berbagai d o k u m e n p e r e n c a n a a n pembangunan. c.
dan regulasi yang terkait
dengan
M a s u k a n (input) dari Kecamatan : 1. D o k u m e n P e r e n c a n a a n P r i o r i t a s K e c a m a t a n d a r i H a s i l M u s r e n b a n g RKPD Kabupaten di Kecamatan; 2. Daftar delegasi kecamatan yang diutus pembahasan pada forum-forum SKPD.
untuk
mengikuti
Pasal 29 (1) K e l u a r a n ( o u t p u t ) F o r u m S K P D y a i t u : a.
Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil F o r u m SKPD yang kerangka regulasi dan kerangka a n ^ a r a n SKPD;
memuat
b.
Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah m e n u r u t simiber pendanaan dari A P B D Kabupaten, A P B D Provinsi m a u p u n APBN yang termuat dalam Rancangan Renja SKPD disusun m e n u r u t Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan
20
disampaikan kecamatan;
kepada
masing-masing
kecamatan
oleh para
delegasi
c.
Daftar n a m a delegasi dari F o r u m S K P D y a n g berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten;
d.
Berita Acara Hasil Kesepakatan F o r u m SKPD.
( 2 ) F o r m a t k e l u a r a n {output) F o r u m S K P D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n I I Iy a n g m e r u p a k a n b a g i a n t a k terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian kelima Tahapan Pasal 3 0
(1) P e l a k s a n a a n F o r u m S K P D yaitu :
s e l a m a 2 (dua)
hari, dengan
agenda
utama
a.
H a r i P e r t a m a a d a l a h P a p a r a n 1 5 (lima belas) K e c a m a t a n t e n t a n g U s u l a n Prioritas Kecamatan. Kecamatan lain d a nT i m Verifikasi Kabupaten menilai kelayakan u s u l a n kecamatan tersebut.
b.
Hari Kedua adalah Paparan SKPD terkait pelayanan dasar tentang kebijakan perencanaan pengan^aran tahun berikutnya, sinkronisasi Renja S K P D dan u s u l a n kecamatan serta penskoran usulan prioritas seluruh kecamatan,
(2) T a h a p a n p e l a k s a n a a n d a l a m F o r u m S K P D a d a l a h : a. T a h a p P e r s i a p a n , d e n g a n a g e n d a : 1.
Kepala Bappeda menetapkan jumlah d a n tata cara p e n y e l e n g g a r a a n F o r u m S K P D agear p e n y e l e n g g a r a a n n y a secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, d a n k e l u a r a n F o r u m S K P D y a n g akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota;
2.
Kepala Bappeda menetapkan T i m Penyelenggara F o r u m S K P D sesuai d e n g a n j u m l a h d a nf o r m a s i y a n g t e l a h d i t e t a p k a n d a n terdiri dari unsvir S K P D dan Bappeda;
3.
T i m Penyelenggara berikut:
Forum
SKPD
kegiatan
melakukan
hal-hal
sebagai
a)
m e n ^ a b u n g k a n daftar setiap kecamatan;
prioritas pembangunan
bj
mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan berasal dari Rancangan Renja SKPD;
c)
mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap k e c a m a t a n y a n g sesueii d e n g a n k e g i a t a n prioritas p e m b a n g u n a n yang berasal dari Renja S K P D demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai;
d)
memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas;
e)
menjoisun rincian agenda beniasarkan Keputusan Kepala
pembahasan Bappeda;
Forum
dari yang
SKPD
21
f)
m e n g u m u m k a n secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan F o r u m SKPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;
g)
m e m b u k a pendaftaran dan a t a u mengundang calon peserta F o r u m S K P D y a n g berasal dari delegasi k e c a m a t a n m a u p u n dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten;
h)
mempersiapkan bahan/materi untuk Forum SKPD.
dan
peralatan
serta
notulen
2. T a h a p Pelaksanaan, dengan agenda : 1.
Pendaftaran peserta F o r u m penyelen^ara Forum SKPD;
2.
Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD;
3.
Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh T i m Penyelenggara F o r u m SKPD;
4.
Verifikasi kegiatan prioritas berbagai k e c a m a t a n oleh para delegasi kecamatan u n t u k memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum;
5.
Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD;
6.
Merumuskan skoring untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan m a u p u n dari Rancangan Renja-SKPD;
7.
Apabila dalam pelaksanaan F o r u m SKPD, terdapat Kecamatan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya m a k a a k a n dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan h a k u s u l a n kegiatan prioritasnya;
8.
Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, m a u p u n A P B N dapat dibelanjakan secara optimal;
9.
Menyusun rekomendasi cara: a) M e n g i d e n t i f i k a s i fungsi SKPD;
untuk
keefektifan
SKPD
oleh
masing-masing
Tim
kerangka regulasi S K P D
dengan
regulasi
dengan
yang
berkaitan
b) M e r e k o m e n d a s i k a n r e g u l a s i y a n g b a r u , p e r u b a h a n r e g u l a s i , penggabungam regulasi, a t a u pembatalan sesuai k e b u t u h a n . 10.
M e n e t a p k a n delegasi m a s y a r a k a t dari F o r u m S K P D y a n g berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten u n t u k m e n g i k u t i M u s r e n b a n g R K P D K a b u p a t e n (1-3 orgmg setiap F o r u m S K P D yang didalamnya terdapat perweikilan perempuan).
22
Bagian
Keenam
Kelembagaan, T i m Penyelenggara d a n Delegasi Pasal 31
K e l e m b a g a a n F o r u m S K P D dibagi m e n j a d i 3 (tiga) F o r u m G a b u n g a n yaitu : a.
F o r u m Gabungan SKPD Bidang E k o n o m i yang meliputi: 1.
Dinas Pertanian, Tanaman Batang;
2.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten
Batang;
3.
Dinas Pendapatan, Kabupaten Batang;
Daerah
4.
Asisten Batang;
5.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
6.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Batang;
7.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Batang;
8.
Badan Pelaksana Penjoiluhan dan Ketahanan Pangan Batang;
9.
Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten
Ekonomi,
Pangan,
Pengelolaan Pembangunan
dan
Petemakan
Keuangan dsin
dan
Kesra
Kabupaten
Aset
Sekda
Kabupaten
Batang;
10.
Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten
11.
Delegasi
12.
Anggota D P R D Kabupaten
13.
Perhutani Kawasan Pemangkuan Hutan Pekalongan
14.
Perhutani Kawasan Pemangkuan Hutan
15.
Kelompok Tani Nasional;
16.
b.
SKPD
Kabupaten Batang;
Batang;
Kecamatan; Batang; Timur;
Kendal;
DERAP;
17.
Kelompok Kerja Sorbanwali;
18.
H i m p u n a n Nelayan Seluruh
19.
Persatuan Petani Padi;
20.
Kamar dagang Industri Daerah;
21.
Himpunan Kelompok Tani Daerah;
22.
Forum Pengembangan Ekonomi Daerah;
23.
Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.
Indonesia;
Forum Gabungan SKPD Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya yaitu:
1.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
2.
Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten
3.
Inspektorat Kabupaten
4.
Sekretariat Dewan Kabupaten
5.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten
6.
Dinas Kesehatan Kabupaten
Batang;
Batang;
Batang; Batang; Batang;
Batang; 23
7.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, d a n Transmigrasi Kabupaten
8.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
9.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Batang;
Batang;
10.
Dinas K e p e n d u d u k a n d a n Pencatatan Sipil Kabupaten
11.
Badan Pemberdayaan Kabupaten Batang;
12.
R u m a h Sakit U m u m Daerah Kabupaten
13.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten
14.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
15.
Satpol Pamong Praja Kabupaten
16.
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
17.
Bagiem Pemerintahan Desa Setda Kabupaten
Batang;
18.
Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Batang;
Perempuan
dan
Batang;
Keluarga
Berencana
Batang; Batang; Batang;
Batang;
19.
Bagian H u k u m Setda Kabupaten
20.
Bagian U m u m Setda Kabupaten
21.
Bagian H u m a s Protokol Setda Kabupaten
22.
Bagian Organisasi Setda Kabupaten
23.
Delegasi
24.
Anggota DPRD;
25.
Dewan
26.
c.
Batang;
Batang;
Batang; Batang; Batang;
Batang;
Kecamatan;
Pendidikan;
DERAP;
27.
Ikatan Dokter Indonesia;
28.
Ikatan Bidan Indonesia;
29.
Persatuan G u r u Republik Indonesia;
30.
Pramuka;
31.
Palang Merah
32.
Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia
33.
Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia,
Indonesia.
F o r u m Gabungan SKPD Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah yaitu: 1.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten
2.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Energi Sumber Daya Kabupaten Batang;
3.
Dinas Perhubungan, Batang;
4.
Badan Lingkungan Hidup
5.
Badan Penan^ulangan Bencana Daerah
6.
Bagian Pengendalian
7.
Asisten Pembangunan Bagian Kesra Sekda Kabupaten
8.
Bagian Kesra Sekda Kabupaten
9.
Badan Pertanahan;
Komunikasi, Kabupaten
dan
Batang;
Informatika
Mineral
Kabupaten
Batang; Kabupaten
Batang;
Pembangunan; Batang;
Batang;
24
10.
Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
11.
Komandan Lanal;
12.
Syahbandar;
13.
Delegasi
14.
Perusahaan Daerah Air M i n u m Kabupaten Batang ;
15.
Organisasi Angkutan Daerah;
16.
Kecamatan;
DERAP;
17.
S a t u a n Lalu Lintas Kepolisian Resort;
18.
Perusahaan Listrik Negara;
19.
PT. T E L K O M .
Pasal 32 T i m Penyelen^ara Kegiatan F o r u m SKPD bertugas : a.
Moderator, m e m p u n y a i tugas meliputi : 1)
Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dan hasil keluaran dari F o r u m SKPD, serta memberikan pengalokasian w a k t u ;
2)
Memimpin dalam pembahasan materi dan substansi Program Kegiatan S K P D yang mastik dalam F o r u m SKPD;
dan
3)
M e n y i m p u l k a n hasil pelaksanaan F o r u m S K P D , d a n apa saja h a m s ditindaklanjuti.
yang
b.
Pendamping, m e m b e r i k a n a r a h a n apabila diperlukan oleh peserta, sekaligus m e m b e r i k a n j a w a b a n atas pertanyaan peserta yang berkaitan dengan praktek pemerintahan sehari-hari lintas bidang.
c.
Notulen, mencatat masukan-masukan/ide, pendapat, usul dari peserta dan narasumber yang berkaitan dengan pelakasanaan dan hasil mekanisme perencanaan, materi dan substansi Program, Kegiatan SKPD;
d.
Narasumber, pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta F o r u m SKPD u n t u k proses pengambilan keputusan hasil F o r u m SKPD;
e.
Staf Administrasi, menyiapkan d a n m e n g a t u r segala sesuatu yang m e n d i i k u n g bericaitan dengan j a l a n n y a pelaksanaan f o r u m SKPD, seperti m e n y i a p k a n absen, k o n s u m s i , materi d a n lain lain;
f.
Peserta mengikuti semua kegiatan pelaksanaan Forum SKPD, mencermati hasil kompilasi ysmg telah di l a k u k a n SKPD, serta mensinkronkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan usulan kegiatan SKPD. Pasal 33
Delegasi dalam F o r u m S K P D bertugas : a.
Membantu Tim Penyelen^ara rancangan Renja SKPD;
Forum
SKPD
b.
Memperjuangkan kegiatan RKPD Kabupaten;
c.
Mendiskusikan berita acara hasil F o r u m SKPD yang terkait.
prioritas Renja
dalam
SKPD
memutakhirkan
dalam
Musrenbang
dengan Komisi
DPRD
25
BAB VII MUSRENBANG
RKPD
Bagian
KABUPATEN
Kesatu
U m u m Pasal
34
(1) M u s r e n b a n g R K P D K a b u p a t e n m e r u p a k a n m u s y a w a r a h stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil F o r u m SKPD dengan cara meninjau keserasian rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan u n t u k pemutakhiran Rancangan RKPD. (2) M u s r e n b a n g RKPD Kabupaten diselenggarakan oleh d i r e n c a n a k a n d i l a k s a n a k a n m i n g g u k e - 3 (tiga) b u l a n M a r e t ;
Bagian
Bappeda,
Kedua
Tujuan Pasal 35 Murenbang RKPD Kabupaten, bertujuan untuk : a. M e n d a p a t k a n m a s u k a n u n t u k p e n y e m p u m a a n r a n c a n g a n a w a l R K P D yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari A P B D Provinsi, A P B N dan sumber pvendanaan lainnya; b. M e n d a p a t k a n rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD);
yang
c. M e n d a p a t k a n rincian rancangan awal Kerangka Regulasi m e n u r u t SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD),
Bagian Peserta dan
Ketiga Narasumber
Pasal 36
Peserta Musrenbang R K P D Kabupaten adalah : a. b. c. d.
Ketua dan Anggota Komisi DPRD; SKPD; L S M dan Organisasi Masyarakat; Stakeholder;
e.
Delegasi dari Musrenbang R K P D Kabupaten di Kecamatan;
f.
Delegasi dari Forgab S K P D / F o r u m SKPD.
26
Pasal 37 Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten adalah : a.
SKPD;
b.
DPRD;
c.
Perguruan Tinggi;
d.
Perwakilan Bappeda Propinsi;
e.
Tim Penyusun
f.
T i m Penyusun Renja
g.
Badan Anggaran Eksekutif dan
RKPD; SKPD; Legislatif.
Bagian
Keempat
Masukan dan Keluaran Pasal 3 8 M a s u k a n (input), b e r b a g a i h a l y a n g p e r l u d i s i a p k a n a d a l a h : a.
M a s u k a n (input) d a r i K a b u p a t e n : 1. R a n c a n g a n RKPD yang disusun prioritas pembangunan daerah;
oleh
Bappeda
berdasarkan
2. R a n c a n g a n R e n j a S K P D hasil F o r g a b S K P D / F o n m i S K P D yang memuat kerangka regulasi d a n kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, A P B N maupun sumber pendanaan lainnya; 3. Prioritas d a n plafon a n g g a r a n y a n g d i k e l u a r k a n oleh B u p a t i terdiri atas: a) p l a f o n u n t u k s e t i a p
yang
SKPD;
b) p l a f o n u n t u k A l o k a s i D a n a D e s a . 4. D a f t a r n a m a delegasi F o r u m g a b u n g a n S K P D / F o r u m S K P D terpilih u n t u k mengikuti Musrenbang R K P D Kabupaten; 5. B e r b a g a i d o k u m e n p e r e n c a n a a n pembangunan. b.
yang
dan regulasi yang terkait dengan
M a s u k a n (input) d a r i K e c a m a t a n : 1. D a f t a r kegiatan kecamatan;
prioritas
pembangunan
yang
berasal
dari
2. Daftar n a m a delegasi k e c a m a t a n y a n g terpilih u n t u k m e n g i k u t i Forgab S K P D / F o r u m SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten; 3. Daftar n a m a delegasi F o r u m S K P D y a n g terpilih u n t u k m e n g i k u t i Musrenbang RKPD Kabupaten. Pasal 39 K e l u a r a n (output) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah kesepakatan tentang r u m u s a n yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD Kabupaten dan Rancangan Renja SKPD, yang meliputi:
27
Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dana baik berdasarkan fungsi/SKPD;
dan
plafon/pagu
Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan pembiayaan dari APBD Kabupaten, A P B D Propinsi, APBN dan pendanaan lainnya; Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Propinsi dan/atau Pusat; Rancangan Pendemaan untuk Alokasi Dana Berita Acara Musrenbang RKPD
sumber sumber
Kabupaten,
Desa.
Kabupaten.
F o r m a t k e l u a r a n (output) M u s r e n b a n g R K P D K a b u p a t e n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t e r c a n t u m d a l a m Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian kelima Tahapan Pasal 40
Tediapan M u s r e n b a n g R K P D Kabupaten, terdiri dari : a.
Persiapan Musrenbang RKPD
Kabupaten;
b.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kabupaten
Tahap Persiapan Musrenbang RKPD d i m a k s u d d a l a m a y a t (1) h u r u f a a d a l a h : a. K e p a l a B a p p e d a m e n e t a p k a n RKPD Kabupaten.
Tim
Kabupaten
sebagaimana
Penyelenggara
Musrenbang
b. T i m P e n y e l e n g g a r a m e l a k u k a n h a l - h a l s e b a g a i b e r i k u t : 1. M e n g k o m p i l a s i k e g i a t a n p r i o r i t a s p e m b a n g u n a n d a r i SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; 2. M e n y u s u n j a d w a l d a n agenda M u s r e n b a n g R K P D
Forum
Kabupaten;
3. M e n g u m u m k a n secara t e r b u k a j a d u a l , agenda, Musrenbang RKPD Kabupaten;
dan
tempat
4. M e m b u k a pendaftaran d a n a t a u m e n g u n d a n g calon peserta M u s r e n b a n g R K P D Kabupaten, baik delegasi dari kecamatan m a u p u n dari F o r u m SKPD; 5. M e n y i a p k a n p e r a l a t a n d a n b a h a n / m a t e r i s e r t a n o t u l e n Musrenbang RKPD Kabupaten.
Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a y a t (1) h u r u f b a d a l a h :
untuk
Kabupaten
a. P e m a p a r a n R a n c a n g a n R K P D d a n k e g i a t a n p r i o r i t a s p e m b a n g u n a n serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati oleh Kepala Bappeda; b. P e m a p a r a n h a s i l k o m p i l a s i k e g i a t a n p r i o r i t a s p e m b a n g u n a n d a r i F o r u m S K P D berikut pendanaannya oleh Ketua T i m Penyelenggara; c. V e r i f i k a s i h a s i l k o m p i l a s i o l e h K e p a l a d a n delegasi F o r u m S K P D ;
S K P D , delegasi
kecamatan,
28
d. P e m a p a r a n K e p a l a S K P D R a n c a n g a n R e n j a S K P D ( t e r u t a m a S K P D yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas F>embangunan Kabupaten, yang meliputi: 1.
Isu-isu strategis S K P D yang berasal dari R P J M D Kabupaten Renstra S K P D / U n i t Keija;
2. T u j u a n , indikator pencapaian dan kegiatan pembangunan yemg akan dimuat dalam Renja SKPD;
dan
prioritas
3. P e n y a m p a i a n p e r k i r a a n k e m a m p u a n p e n d a n a a n t e r u t a m a d a n a yang berasal dari A P B D Kabupaten, A P B D Provinsi, A P B N dan sumber dana lainnya. e. M e m b a h a s skoring untuk menentukan pembamgunan tahun berikutnya; f. M e m b a g i p e s e r t a k e bidang/fungsi/SKPD;
dalam
beberapa
kegiatan
kelompok
prioritas
berdasarkan
g. A p a b i l a dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, terdapat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya m a k a a k a n dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan h a k usulan kegiatan prioritasnya; h. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon a n ^ a r a n A P B D Kabupaten serta yang a k a n diusulkan u n t u k dibiayai dari sumber A P B D Provinsi, A P B N m a u p u n sumber dana lainnya; i. M e m b a h a s p e m u t a k h i r a n R a n c a n g a n R K P D
Kabupaten;
j. Membahas kebijakan pendukung implementasi tahun berikutnya. k.
Penandatangan Berita Acara Musrenbang RKPD
program/kegiatan Kabupaten.
Pasal 4 1 (Ij Penyampaian Hasil M u s r e n b a n g R K P D Kabupaten kepada : a.
DPRD;
b. S K P D ; c. d.
Tim Penyusun RKPD dan KUA-PPAS APBD Kabupaten
Batang;
Kecamatan;
e. D e l e g a s i d a r i M u s r e n b a n g R K P D K a b u p a t e n d i K e c a m a t a n d a n F o r g a b SKPD/Forum SKPD. (2) M a t e r i M u r e n b a n g d a R K P D K a b u p a t e n , a d a l a h : a. M a t e r i p o k o k y a n g d i b a h a s dalam Rapat Murenbangda RKPD Kabupaten Tahun 2016 adalah Daftar Skala Prioritas Program/Kegiatan u n t u k tahun anggaran 2017, disusun atas dasar hasil Murenbangda R K P D Kabupaten di Kecamatan serta usulan Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Tingkat Kabupaten Batang di daerah; b. P e n a n g a n a n permasalahan-permasalahan pemerintah Kabupaten Batang;
pokok
dan
harapan
29
c.
Permasalahan lain yang terhadap penyelenggaraan 2017.
berkembang dan mempunyai relevansi pemerintahan dan pembangunan tahun
(3) R a n g k a i a n K e g i a t a n M u s r e n b a n g R K P D K a b u p a t e n T a h u n 2 0 1 6 m e l a l u i beberapa tahapan kegiatan, sebagai b e r i k u t : a. M u s r e n b a n g Desa/Kelurahan diselenggarakan d e s a / K e l u r a h a n d i 15 (lima belas) k e c a m a t a n y a n g Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan;
di semua difasilitasi oleh
b. M u r e n b a n g R K P D K a b u p a t e n d i K e c a m a t a n d i s e l e n g g a r a k a n d i 15 kecamatan yang dihadiri oleh Kades/Lurah, BPD, L P M dan Tokoh Masyarakat. Sebagai Narasumber adalah Bappeda, SKPD terkait dan Anggota DPRD yang mewakili Daerah Pemilihan; c. K e g i a t a n F o r g a b S K P D / F o r u m S K P D u n t u k m e m b a h a s prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan S K P D sebagai upaya mengisi Rencana Kerja S K P D dengan tetap memperhatikan kinerja pelaksanaan SKPD. Pada forum ini S K P D m e m a p a r k a n kegiatan serta program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun kedepan/berikutnya; d. P e n j a r i n g a n Aspirasi M a s y a r a k a t (Jaring asmara) D P R D
meliputi:
1. i n d e n t i f i k a s i i s u - i s u y a n g b e r s i f a t L o k a l d a n N a s i o n a l ; d a n 2. a l t e m a t i f - a l t e m a t i f p e m e c a h a n m a s a l a h y a n g berasal d a r i A n g g o t a DPRD dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan berupa PokokPokok Pikiran DPRD dalam Musrenbang RKPD Kabupaten. (4) B a h a n R a p a t M u r e n b a n g R K P D K a b u p a t e n b e r u p a D r a f t D a f t a r I s u Strategis d a n Prioritas R K P D T a h u n 2017, Program/Kegiatan T a h u n 2015 yang disusun atas dasar perencanaan dari desa/kelurahan dan kecamatan) dan dari SKPD yang menggunakan model penentuan kegiatan prioritas dengan skoring, baik dengan metode individu atau kolektif dengan menggunakan indikator Visi, Misi, Regulasi, Urgensitas, Kewenangan, Kemanfaatan, Kewajaran Anggaran, Target Group, Skala Kegiatan, Kesinambungan dan D u k u n g a n Sumber Daya, (5) A l u r P a p a r a n S K P D d a n P e m b a h a s a n U s u l a n K e g i a t a n P r i o r i t a s a. P e m b a h a s a n per B i d a n g y a i t u M e m b a h a s d a n m e n y e p a k a t i u r u t a n kegiatan prioritas dari plafon anggaran APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, d a n Sumber dana lainnya berdasarkan materi yang dipersiapkan sebelumnya. b. B i d a n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m h u r u f a y a i t u : 1. B i d a n g
Ekonomi;
2. B i d a n g
Pemerintahan Sosial Budaya;
3. B i d a n g
Prasarana
c. S i d a n g
dan
D a n Pengembangan Wilayah.
Pleno
Memadukan Musrenbang
hasil pembahasan RKPD.
per
bidang
dan
menetapkan
hasil
30
BAB IX PENUTUP Pasal
Peraturan
Bupati inimulai
42
berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Batang.
Ditetapkan pada
di
pengundangan Berita Daerah
Batang
£0
t a n g g a l 30 S fDesember l ' ^ ^ ^ ^ * ^ 2015 BUPATI
BATANG,
ttd
YOYOK RIYO Diundangkan
di
SUDIBYO
Batang
pada tanggal
p e W - t t o < . ^JD 30 0Desember 2015 SSEKRETARIS E K R E T A R I S DAERAH D A E R A H KABUPATEN BATANG BATANG, JATANG,
ttd
N A S I K H I NNASIKHIN BERITA
DAERAH
KABUPATEN
BATANG TAHUN 2015
N O M O R 76
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19650803 199210 1 001
31
LAMPIRAN I P E R A T U R A N B U P A T I B A T A N G NOMOR TAHUN 2015 T E N T A N G P E D O M A N P E L A K S A N A A N MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FORMAT PENYUSUNAN RENCANA K E R J A PEMERINTAH D E S A A.
F O R M A T B E R I T A A C A R A MUSYAWARAH P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D E S A
BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN P E M B A N G U N A N D E S A TENTANG RENCANA K E R J A PEMERINTAH D E S A DESA TAHUN
Pada hari ini, tanggal bulan tahun , bertempat d i Balai Desa , Kecamatan , Kabupaten telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa T a h u n dengan dihadiri oleh u n s u r - u n s u r masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka m e m b a h a s draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ,Desa , Kecamatan , K a b u p a t e n ...... T a h u n ............ A d a p u n w a k t u , t u j u a n , peserta d a n hasil m u s y a w a r a h adalah sebagai berikut; a. W a k t u Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun untuk penyusunan R K P Desa Tahun dilaksanakan dengan prosesdan tahapan sebagai b e r i k u t : 1. L o k a k a i y a D e s a , d i l a k s a n a k a n s e l a m a 2 (dua) h a r i y a i t u p a d a h a r i / t a n g g a l s.d dengan tujuan u n t u k m e l a k u k a n evaluasi RKP Desa Tahun , m e l a k u k a n evaluasi R P J M Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun , analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa T a h u n serta m e n y u s u n Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa T a h u n 2. M u s r e n b a n g D e s a d i l a k s a n a k a n p a d a h a r i ,tanggal b. T u j u a n Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah u n t u k membahas menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Tahun c.
d.
dan
Narasumber 1. C a m a t / A p a r a t K e c a m a t a n / U P T D i n a s / B a d a n d i K e c a m a t a n ; 2. Kepala sekolah; 3. F a s i l i t a t o r / P e n d a m p i n g P r o g r a m / L e m b a g a l a i n n y a ; 4. Kepala Desa/Aparat P e m e r i n t a h Desa; 5. B P D Peserta U n s u r peserta yang hadir dalam m u s y a w a r a h : 1. D e l e g a s i D u s u n , W a k i l R T / R W ; 2. T o k o h A g a m a , T o k o h M a s y a r a k a t , T o k o h Adat; 3. U n s u r P e r e m p u a n ( s e k u r a n g - k u r a n g n y a 3 0 persen); 4. U n s u r M a s y a r a k a t M i s l d n ; 5. W a k i l K e l o m p o k P e m e r h a t i A n a k , R e m a j a / P e m u d a ; 6. O r g a n i s a s i K e m a s y a r a k a t a n , P e n g u s a h a , K e l o m p o k T a n i / N e l a y a n , B u r u h , K o m i t e Sekolah; 7. U n s u r L e m b a g a P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t D e s a (seperti B K M , K P M D , K U D , dsb), d a n l a i n - l a i n sesuai k o n d i s i d e s a / k e l u r a h a n .
e.
Hasil Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraftiran Desa tentang Rencana Kerja P e m e r i n t a h D e s a ,.,,,.„,,,.... T a h u n yang selanjutnya akan diserahkan kepada B P D u n t u k dibahas dalam Musyawarah BPD.
Demikian Berita Acara digunakan sebagaimana mestinya.
Musrenbang
Desa
i n i dibuat
untuk
DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN
NO
NAMA
UNSUR
1.
Kepala Desa
2.
BPD
3.
Utusan Dusun I
4.
Utusan D u s u n II
5.
Perempuan
6.
Masyarakat Misldn
7.
Anak
TANDATANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8.
Pimpinan Rapat
Notulis
Mengetahui Kepala Desa
dapat
B. F O R M A T D A F T A R H A D I R M U S R E N B A N G TAHUNAN D E S A / K E L U R A H A N D A F T A R HADIR P E S E R T A M U S R E N B A N G TAHUNAN D E S A / K E L U R A H A N Desa / Kelurahan Tanggal NO
NAMA
ALAMAT
TANDA TANGAN
Mengetahui, Kepala D e s a / K e l u r a h a n
)
C.
F O R M A T D A F T A R NAMA D E L E G A S I D E S A / K E L U R A H A N D A L A M M U S R E N B A N G R K P D K A B U P A T E N DI KECAMATAN D A F T A R NAMA D E L E G A S I DESA/KELURAHAN : DALAM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN NO
NAMA
ALAMAT
URAIAN
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Mengetahui, Kepala D e s a / K e l u r a h a n
(
D. F O R M A T RANCANGAN R E N C A N A K E R J A P E M E R I N T A H D E S A (RKP D E S A ) RANCANGAN R E N C A N A K E R J A P E M E R I N T A H D E S A (RKP-DESA)' TAHUN: DESA KECAMATAN KABUPATEN
:
PROVINSI Biaya dan Sumber Pembiayaan
Bidang/ Jenis Kegiatan No
Lokasi Jenis Kegiatan
Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1
B
a
D
c.
Volum e
Sasaran/ Manfaat
Waktu Pelaksanaan Jlh (Rp)
e
F
H
9
/
Sumber
j
Pola Pelaksanaan
m
I
K
Keijasam a Pihak Ketiga
Keijasa ma Antar Desa
Swakelol a
Rencana Pelaksan a Kegiatan n
a. h. c. d. e. Jumlah Per Bidang 1 a. b. c.
Pembangunan Desa
2
d. e. dst Jumlah Per Bidang 2
Pemberdayaan Masyarakat
4
Pembinaan Kemasyarakatan
3
a. b. c. d. e. Jumlah Per Bidang 3 a. b. c. d. Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
_
, Tanggal, Disusun oleh: Tim Penyusun RPJM Desa
Mengetahui : Kepala Desa,
Keterangan: 1.
U s u l a n kegiatan, m e r u p a k a n kewenangan desa (Sesuai Peraturan Mentrii D e s a , Pembangunan Daerah Tertinggal d a n Transmigrasi Nomor 1 T a h u n 2015)
2.
Sumber Pembiayaan berasal dari A P B D e s a
E.
FORMAT PAGU INDIKATIF D E S A
PAGU INDIKATIF D E S A DESA KECAMATAN
:
KABUPATEN
:
PROVINSI
: S u m b e r D a n a Indikatif
No
Indikatif Program/ Kegiatan D e s a
I
Penyelenggaraan pemerintahan desa
II
Pelaksanaan Pembangunan Desa
III
Pembinaan Kemasyarakatan
IV
Pemberdayaan Masyarakat
Dana Desa (APBN)
Alokasi D a n a Desa ( b ^ i a n dana perimbangan kab./ kota)
B a n t u a n keuangan
Dana ba^an dari h a s i l pajak d a n retribusi
Desa
APBD Provinsi
,
APBD Kabupaten/ Kota
t a n g g a l . . . .
Ketua T i m P e n y u s u n R K P D e s a
F.
F O R M A T D A F T A R R E N C A N A P R O G R A M DAN K E G I A T A N P E M B A N G U N A N K A B U P A T E N / K O T A YANG MASUK K E D E S A
D A F T A R R E N C A N A P R O G R A M DAN K E G I A T A N P E M B A N G U N A N K A B U P A T E N / K O T A YANG MASUK K E D E S A DESA
:
KECAMATAN
:
KABUPATEN
:
PROVINSI
;
No
Asal Program/
Kegiatan
Prakiraan Pagu Dana (Rp.)
Nama Program/ Kegiatan
Prakiraan Pelaksana
Contoh 1
Dari Pemerintah
2
Dari Pemerintah Daerah Provinsi
3
Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4
Air Bersih
800.000.000
PU Pusat
Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh D P R D Kabupaten/ Kota
Desa , t a n ^ a l .... , .... , Ketua T i m Penjoisun RKP Desa
(
)
G. F O R M A T D A F T A R U S U L A N R K P D E S A DAFTAR USULAN RKP D E S A TAHUN: DESA
:
KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
Bidang/ J e n i s Kegiatan No
Lokasi
Sasaran/ Manfaat
Jenis Kegiatan
Bidang
1
Volume
Prakiraan Waktu Pelaksanaan
Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan J u m l a h (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
J u m l a h Per Bidang 1
2
-
Pembangunan Desa
J u m l a h Per B i d a n g 2
3
Pembinaan Kemasyarakatan
-
J u m l a h Per Bidang 3
4
Pemberdayaan Masyarakat
J u m l a h Per B i d a n g 4
JUMLAH TOTAL
Desa Mengetahui Kepala D e s a
-
, t a n g g a l . . . . . ....
Ketua Tim Penyusun R P J M Desa
H.
FORMAT D A F T A R U S U L A N K E G I A T A N P R I O R I T A S M E S R E N B A N G D E S A / K E L U R A H A N TAHUN 2 0 1 6 UNTUK PEREN C AN AAN TAHUN 2017 S U M B E R ANGGARAN A P B D K A B (NON APBesa) D A F T A R U S U L A N K E G I A T A N PR IOR ITAS M E S R E N B A N G D E S A / K E L U R A H A N TAHUN 2 0 1 6 UNTUK P E R E N C A N A A N TAHUN 2 0 1 7 S U M B E R ANGGARAN A P B D K A B (NON A P B Desa) YANG AKAN D I U S U L K A N K E M U S R E N B A N G R K P D D I KECAM AT AN
KECAMATAN DESA/KELURAHAN NO
PROGRAM/KEGIATAN
VOLUME
LOKASI
KELOMPOK USULAN
DATA D U K U N G ADA
TIDAK
CATATAN PENTING
ANGGARAN
TOTAL Batang, Kepala LPMD
2016
Kepala D e s a / K e l u r a h a n
Kepala BPD
K e p a l a RW yang u s u l a n kegiatan prioritas terpiUh (1-5)
Keterangan : 1. U s u l a n progrsun kegiatan b u k a n m e r u p a k a n kewentuigan desa (sesuai Permendes Nomor 1 T a h u n 2015). 2. Sumber Anggaran m e r u p a k a n Non APBDesa. 3. U n t u k nomor u r u t 1 s/d 5 m e r u p a k a n hasil pemeringkatan dengan penskoran dan a k a n dikompetisikan di Musrenbang R K P D Kabupaten di Kecamatan ( terdiri dari kelompok p r a s a r a n a pengembangan wilayah (PRASBANGWIL), kelompok pemerintahan dani sosial budaya ( P E M S O S B U D ) , kelompok ekonomi (EKONOMI)). 4. U n t u k nomor u r u t 6 s / d selanjutnya m e r u p a k a n h a s i l pemeringkatan dengan penskoran d a n menjadi dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan dan menjadi tinjauan kembah u n t u k u s u l a n kegiatan prioritas t a h u n berikutnya. 5. D a t a d u k u n g di isi (Foto, Video dll)
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FORMAT HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN A.
FORMAT BERITA ACARA HASIL K E S E P A K A T A N MUSRENBANG R K P D KABUPATEN D I KECAMATAN
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN Pada
hari
ini
tanggal
K e c a m a t a n (Musrenbangcam)
telah
dilaksanakan
Musyawarah
R K P D di K e c a m a t a n y a n g berlangsung
Perencanaan
Pembangunan
di
dengan
hasil
s e b ^ a i berikut: A. J u m l a h peserta : B. Narasumber dari :
orang (dadtar hadir terlampir) (Sebutkan)
C. U s u l a n h a s i l p e m b a h a s a n seperti dalam lampiran berita a c a r a i n i D. Daftar n a m a u n t u k mengikuti forum SKPD/ G a b u n g a n S K P D d a n Musrenbang Kabupaten :
RKPD
1 2 3 E.
4. Dst C a t a t a n penting selama p e l a k s a n a a n M u s y a w a r a h Perencanaan Pembangunan (Musrenbangcam) (jika a d a sebutkan) :
Batang, Camat
2016
(
Kepala B K A D Kec
(
)
Kepala D e s a (yang u s u l a n n y a m a s u k prioritas)
(
)
Kecamatan
F O R M A T D A F T A R HADIR P E S E R T A M U S R E N B A N G R K P D K A B U P A T E N D I K E C A M A T A N
DAFTAR HADIR P E S E R T A MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN Kecamatan Tanggal NO
NAMA
ALAMAT
TANDA TANGAN
F O R M A T D A F T A R NAMA D E L E G A S I K E C A M A T A N D A L A M F O R U M G A B U N G A N S K P D DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN D A F T A R NAMA D E L E G A S I KECAMATAN : DALAM F O R U M G A B U N G A N S K P D DAN M U S R E N B A N G R K P D K A B U P A T E N
NO
NAMA
ALAMAT
URAIAN
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Mengetahui, Camat
D. F O R M A T D A F T A R USUL AN K E G I A T A N PRIORITAS M U S R E N B A N G R K P D KABUPATAN DI K E C A M A T A N ( D O K U M E N P R I O R I T A S KECAMATAN)
D A F T A R U S U L A N K E G I A T A N P RIORI TAS M U S R E N B A N G R K P D KABUPATAN D I KE CAM AT AN ( D O K U M E N PRIORIT AS KECAMATAN) TAHUN 2016 U N T U K P E R E N C A N A A N TAHUN 2017 S U M B E R PEMBIAYAAN A P B D K A B U P A T E N BATANG KECAMATAN :
NO
PROGRAM/KEGIATAN
VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
LOKASI
BIDANG
DATA DUKUNG ADA TIDAK
CATATAN PENTING
Batang,
SKPD CALON PENGAMPU
2016
Kepala B K A D
C^mat Keterangan : 1. U s u l a n p r t ^ a m / k e g i a t a n m e r u p a k a n u s u l a n diluar kewenangan desa (sesuai Permendes Nomor 1 T a h u n 2015). 2. U n t u k nomor 1 s/d 10 m e r u p a k a n h a s i l pemeringkatan dengan penskoran dan a k a n dikompetisikan di Musrenbang R K P D Kabupaten di Kecamatan. Terdii dari : u s u l a n bidang p r a s a r a n a pengembangan wilayah (PRASBANGWIL), u s u l a n bidang pemerintahan d a n sosial budaya ( P E M S O S B U D ) , u s u l a n bidang ekonomi (EKONOMI). 3. U n t u k nomor u r u t 11 s / d selanjutnya m e r u p a k a n h a s i l pemeringkatan dengan penskoran dan menjadi dokumen perencanaan tingkat Kecamatan d a n menjadi tinjauan kembali u n t u k u s u l a n kegiatan prioritas t a h u n berikutnya. 4. D a t a d u k u n g di isi (Foto, Video dll)
E . F O R M A T D A F T A R U S U L A N K E G I A T A N P R I O R I T A S M U S R E N B A N G R K P D KABUPATAN D I K E C A M A T A N (DOKUMEN P R I O R I T A S KECAMATAN) D A F T A R U S U L A N K E G I A T A N P R I O R I T A S M U S R E N B A N G R K P D KABUPATAN D I K E C A M A T A N ( D O K U M E N P R I O R I T A S KECAMATAN) TAHUN 2016 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2017 S U M B E R PEMBIAYAAN A P B D PROVINSI KECAMATAN : DATA D U K U N G NO
PROGRAM/KEGIATAN
VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
LOKASI
BIDANG
ADA
TIDAK
Batang, Kepala B K A D
CATATANI PENTING
SKPD CALON PENGAMPU
2016
Camat
Keterangan : 1. Usialan program/kegiatan m e r u p a k a n u s u l a n diluar kewenangan d e s a (sesuai Permendes Nomor 1 T a h u n 2015). Terdiri dari : u s u l a n bidang p r a s a r a n a pengembangan wilayah (PRASBANGWIL), u s u l a n bidang pemerintahan dan sosial budaya ( P E M S O S B U D ) , u s u l a n bidang ekonomi (EKONOMI). 2. D a t a d u k u n g di isi (Foto, Video dll)
F. F O R M A T D A F T A R U S U L A N K E G I A T A N P R I O R I T A S M U S R E N B A N G R K P D KABUPATAN D I K E C A M A T A N ( D O K U M E N PRIORIT AS KECAMATAN)
D A F T A R U S U L A N K E G I A T A N P R I O R I T A S M U S R E N B A N G R K P D KABUPATAN D I KECAM AT AN ( D O K U M E N P R I O R I T A S KECAMATAN) TAHUN 2 0 1 6 UNTUK P E R E N C A N A A N TAHUN 2 0 1 7 S U M B E R PEMBIAYAAN APBN KECAMATAN :
NO
PROGRAM / KEGIATAN
VOLUME
SATUAN
ANGGARAN
LOKASI
BIDANG
DATA DUKUNG ADA TIDAK
CATATAN PENTING
Batang, Kepala B K A D
SKPD CALON PENGAMPU
2016
Camat
Keterangem : 1. U n t u k nomor u r u t 1 s/d 10 m e r u p a k a n h a s i l pemeringkatan dengan penskoran d a n a k a n dikompetisikan di Musrenbang R K P D i Kabupaten di K e c a m a t a n Terdiri dari : u s u l a n bidang p r a s a r a n a pengembangan wilayah (PRASBANGWIL), u s u l a n bidang pemerintahan d a n sosial budaya ( P E M S O S B U D ) , usulsin bidang ekonomi (EKONOMI).
2. D a t a d u k u n g d i i s i (Foto, V i d e o dll)
G . F O R M A T RINCIAN R E N C A N A K E R J A SATUAN K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H K A B U P A T E N BATANG T A H U N 2 0 1 7
RINCIAN R E N C A N A K E R J A SATUAN K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H K A B U P A T E N BATANG T A H U N 2 0 1 7 KECAMATAN : S U M B E R PEMBIAYAAN : A P B D K A B U P A T E N BATANG
Kelusu-an
Program Kegiatan 1
Indikator
Urusan
2
USULAN
TA. 2 0 1 7
ASAL
Sasaran
3
4
Penanggung jawab Kegiatan 5
Alokasi TA. 2016 6
0
TA. 2 0 1 8
Angka s e b e n a m y a BBJ BM 9 8
Prakiraan
Indikasi Anggaran TA. 2 0 1 7
BP 7
0
0
0
TOTAL 10 0 0 0 0 0 0
11
Sumber
1
1
Pembiayaan | 12
0
T O T A L TOTAL 2017
0
Batang, 2016
Camat
LAMPIRAN III P E R A T U R A N B U P A T I B A T A N G NOMOR TAHUN 2 0 1 5 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FORMAT HASIL FORUM SKPD A.
FORMAT B E R I T A ACARA HASIL KESEPAKATAN F O R U M S K P D
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD Pada di
hari
ini tan^al telah dilaksanakan dengan h a s i l sebagai berikut:
forum
SKPD
1.
J u m l a h peserta
orang (daftar hadir terlampir)
2. 3.
Narasumber dari : (Sebutkan) U s u l a n h a s i l p e m b a h a s a n seperti dalam lampiran berita a c a r a ini
4.
C a t a t a n penting selama p e l a k s a n a a n forum SKPD(jika a d a sebutkan) :
Batang, 2016 Kepala Bappeda Kab. B a t a n g (
)
Perwakilan Anggota D P R D Kab. B a t a n g {
)
Perwakilan SKPE) Kab, B a t a n g (
)
Perwakilan C a m a t (
)
Perwakilan peserta ( Perwakilan L S M
)
(
)
yang
berlangsung
B. F O R M A T D A F T A R H A D I R P E S E R T A F O R U M S K P D K A B U P A T E N
BATANG
DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD KABUPATEN NO
NAMA
ALAMAT
BATANG
URAIAN
KETERANGAN
1 2 3 4 dst
Mengetahui, Kepala Bappeda Kabupaten Batang
(
C.
FORMAT SISTEMATIKA RENJA SKPD KABUPATEN
)
BATANG
SISTEMATIKA RENJA SKPD KABUPATEN KATA
BATANG
PENGANTAR
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 L a n d a s a n H u k u m 1.3 Maksud d a n T u j u a n 1.4 Sistematika Penulisan
B A B II E V A L U A S I PELAKSANAAN R E N J A S K P D K A B . B A T A N G T A H U N 2 0 1 5 2.1 E v a l u a s i P e l a k s a n a a n Renja S K P D Kab. Batang T a h u n 2 0 1 5 dan C a p a i a n R e n s t r a S K P D Kab. Batang
2.2 A n a l i s a Kinerja Pelayanan S K P D Kab. B a t a n g 2.3 I s u - i s u Penting Penyelenggaraan T u g a s Pokok dan F u n g s i S K P D Kab. Batang 2.4 Review Terhadap R a n c a n g a n Awal R K P D Kab. B a t a n g T a h u n 2 0 1 7 2.5 Penelaahan U s u l a n Program d a n Kegiatan Masyarakat T a h u n 2 0 1 7 B A B III
T U J U A N , SASARAN, P R O G R A M DAN K E G I A T A N
3.1 T e l a a h a n Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 T u j u a n d a n S a s a r a n Renja S K P D Kab. B a t a n g 3.3 Program dan Kegiatan S K P D Kab. B a t a n g LAMPIRAN T A B E L : 1.
Rekapitulasi evaluasi h a s i l p e l a k s a n a a n Renja S K P D T a h u n 2 0 1 7 d a n pencapaian R e n s t r a SKPD
2.
Review terhadap rancangem awal R K P D T€diun 2 0 1 7 Kabupaten Batang
3.
U s u l a n program d a n kegiatan dari m a s y a r a k a t t a h u n 2 0 1 7 Ka bupa te n B a t a n g
4.
U s u l a n program d a n kegiatan dari pa ra pemangku kepentingan t a h u n 2 0 1 7 Kabupaten Batang
5.
R u m u s a n r e n c a n a program dan kegiatan S K P D t a h u n 2 0 1 7 d a n p r a k i r a a n maju t a h u n 2 0 1 8 SKPD Kabupaten B a t a n g
LAMPIRAN IV P E R A T U R A N B U P A T I B A T A N G NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FORMAT HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN A.
FORMAT B E R I T A ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2016
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2016
Pada tahun
hari
Tanggal
bertempat di
,
s a mpa i
dengan
tanggal
bulan
, telah diselenggarakan m u s r e n b a n g R K P D Kabupaten
Batang
yang dihadiri olehpemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam L a m p i r a n I berita a c a r a ini. Setelah memperhatikan, mendengar d a n mempertimbangkan: 1.
Sambutan-sambutan
y a ng
disampaikan
oleh
(dijelaskan
secara berurutan
pejabat
yang
menyampaikan) p a d a a c a r a p e m b u k a a n m u s r e n b a n g R K P D . 2. Pemaparan materi(disesuaikan dengan materi d a n neuna pejabat y a n g menyampaikan). 3. Tanggapan d a n s a r a n dari s e l u r u h peserta mus re n ba n g R K P D terhadap materi y a n g dipaparkan oleh masing-masing k e t u a kelompok d i s k u s i sebagaimana
telah dirangkum menjadi h a s i l k e p u t u s a n
kelompok d i s k u s i m u s r e n b a n g R K P D , m a k a pada: Hari d a n Tanggal
:
J a m
:
Tempat
:
s e l u r u h peserta m u s r e n b a n g R K P D Kabupaten B a t a n g MENYEPAKATI K E S A T U : Menyepakati s a s a r a n dan prioritas daerah, r e n c a n a program d a n kegiatan prioritas yang disertai indikator d a n target kinerjadan k e b u t u h a n pendanaan Kabupaten B a t a n g T a h u n KEDUA
dalam
rancangan
RKPD
sebagaimana tercantum dedam L a m p i r a n 11 berita a c a r a ini..
: Menyepakati program d a n kegiatan y a n g belum dapat diakomodir dalam rancangan R K P D Ka b u p a t e n B a t a n g T a h u n .... beserta a l a s a n n y a sebagaimana tercantum dalam L a m p i r a n III berita a c a r a ini.
K E T I G A : Menyepakati r u m u s a n y a n g tercantum dalam lampiran y a n g m e r u p a k a n bagian yang tidak terpisahkan dari h a s i l kesepakatan Musrenbang
R K P D Kabupaten B a t a n g T a h u n ...untuk
dijadikan sebagai b a h a n penyusunsin rancangan a k h i r R K P D Kabupaten B a t a n g T a h u n .... Demikian berita a c a r a i n i dibuat d a n d i s a h k a n u n t u k d i g u n a k a n sebagaimana mestinya. Batang, tanggal Bupati Batang selaku pimpinan sidang m u s r e n b a n g R K P D Kabupaten Batang
T a n d a tangan ( Nama)
Mewakili peserta m u s r e n b a n g R K P D Ka bupa te n B a t a n g T a h u n 2 0 1 6
Nama
No.
Lembaga / Instansi
J a b a t a n / Alamat
Tanda Tangan
1 2 3 Dst.
B.
F O R M A T D A F T A R HADIR P E S E R T A M U S R E N B A N G R K P D D A F T A R HADIR P E S E R T A M U S R E N B A N G R K P D
Kabupaten Tanggal Tempat No. 1 2 3 4 Dst.
: : Nama
Lembaga/Instansi
Alamat/No.Telp
T a n d a T angan
KETERANGAN
NOMOR K O L O M :
1.
D i isi n a m a U r u s a n , Program dan Kegiatan s e s u a i permendagri no 13 dan 59
2.
D i isi indikator k e l u a r a n h a s i l dari kegiatan y a n g direncanakan, berupa satuan: Jumlgih dan u k u r a n (...buah, ...helai, ...ton, ...panjang, ...leba!r,...,luas.., kali, dll)
3.
S a s a r a n adedah penerima manfaat kegiatan berupa lokasi kegiatan, isntitusi, siapa dll
4.
D i i s i dengan a s a l u s u l a n dari kegiatan y a n g direncanakan, bersumber dari : Hasil Musrenbang Kecamatan: Kode 1 U s u l a n S K P D itu sendiri: Kode 2 Hasil Proposal: Kode 3
5.
D i si dengan penanggung j a w a b kegiatan y a n g d i u s u l k a n , misednya :
6.
D i si dengan alokasi anggaran j i k a u s u l a n kegiiatan tersebut p e m a h dianggarkan di t a h u n 2 0 1 5
7.
D i isi dengan besaran a n ^ £ U ' a n u n t u k kegiatan yang di u s u l k a n , dengan k o m p o s i s i : B P : Belanja Pegawai B B J : Belanja B a r a n g d a n J a s a BM : Belanja Modal
8.
D i isi dengan angka perkiraan t a h u n 2 0 1 7 j i k a kegiatan tersebut a k a n di u s u l k a n lagi di t a h u n 2 0 1 7
9.
D i isi dengan sumber pembiayaan, j i k a bersumber lebih dari s a t u , m a k a besaran a n ^ a r a n u n t u k tiap -tipa sumber disebutkan S u m b e r Pembiayaan terdiri dari : A P B D Kab. A P B D Prov, APBN, DAK dll
BUPATI BATANG;
YOYOK RIYO SUDIBYO
K E T E R A N G A N NOMOR K O L O M :
1.
Di i s i n a m a U r u s a n , Program
2.
Di isi indikator keluaran h a s i l dari kegiatan yang direncanakan, berupa satuan: J u m J a h d a n u k u r a n
Kegiatan s e s u a i permendagri no 13 d a n 59
3.
S a s a r a n adalah penerima manfsiat kegiatan berupa lokasi kegiatan, isntitusi, siapa dll
(...buah, ...helai, ...ton, ...panjang, ...lebar,....luas.., kali, dll) 4. Di isi dengan a s a l u s u l a n dari kegiatan yang direncanakan, bersumber d a r i :
5.
Kecamatan : Kode 1 U s u l a n S K P D itu sendiri : Kode 2 Kecamatan Kode 3 Hasil Propos£d Di si dengan penanggung j a w a b kegiatan yang d i u s u l k a n , misalnya :
6.
D i si dengan alokasi emggaran j i k a u s u l a n kegiatan tersebut p e m a h dianggarkan di t a h u n 2 0 1 5
7.
Di isi dengan besaran anggaran u n t u k kegiatan yang di u s u l k a n , dengan k o m p o s i s i : B P : Belanja Pegawai B B J : Belanja B a r a n g d a n J a s a B M : Belanja Modal
8.
Di isi dengan angka perkiraan t a h u n 2017 j i k a kegiatan tersebut a k a n di u s u l k a n lagi di t a h u n 2017
9.
Di isi dengan sumber pembiayaan, j i k a bersumber lebih dari satu, m a k a besaran anggaran u n t u k tiap -tipa sumber disebutkan Sumber Pembiayaan terdiri dari : A P B D Kab. APBD Prov, APBN, DAK dll
BUPATI BATANG;
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO
D. F O R M A T
R U M U S A N R E N C A N A P R O G R A M DAN K E G I A T A N S K P D T A H U N 2 0 1 7 DAN PRAKIRAAN M A J U T A H U N 2 0 1 8 S K P D K A B U P A T E N B A T A N G
R U M U S A N R E N C A N A P R O G R A M DAN K E G I A T A N S K P D T A H U N 2 0 1 7 DAN PRAKIRAAN M A J U T A H U N 2 0 1 8 S K P D K A B U P A T E N B A T A N G SKPD :
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Sasaran Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Volu me
target cap€U£m kinerja
Kebuti i h a n D a n a / pagu indikati " dan Sumber D a n a APBD Kab
APBD Prov
Catatan Penting
APBN
Prakiraan Maju T a h u n 2018 Kebutuh target an capaian Dana/ kinerja pagu indikatif
Asal Usulan
PROGRAM S E T I A P SKPD
WAJIB Urusan....
TOTAL PAGU Batang,
Kepal S K P D ;
2016
BUPATI BATANG;
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO
SKPD
D.
FORMAT
R U M U S A N R E N C A N A P R O G R A M DAN K E G I A T A N S K P D T A H U N 2 0 1 7 DAN PRAKIRAAN M A J U T A H U N 2 0 1 8 S K P D K A B U P A T E N
BATANG SZ R U M U S A N R E N C A N A P R O G R A M DAN K E G I A T A N S K P D T A H U N 2 0 1 7 DAN PRAKIRAAN M A J U T A H U N 2 0 1 8 S K P D K A B U P A T E N B A T A N G
SKPD :
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n
Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan
P r a k i r a a n Maju T a h u n 2018
Rencana Tahun 2017
Lokasi
Volume
target capaian kinerja
K e b u t u h a n D a n a / pagu indikatif d a n S u m b e r D a n a APBD Kab
APBD Prov
APBN
Catatan Penting
target capaian kinerja
Kebutuha n Dana/ pagu indikatif
Asal Usulan
SKPD
PROGRAM SETIAP SKPD
WAJIB Urusan....
TOTAL PAGU
Batang,
Kepal S K P D ;
2016
BUPATI BATANG;
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO
C.
F O R M A T P R O G R A M DAN K E G I A T A N PRIORITAS D A E R A H RENCANA P R O G R A M DAN K E G I A T A N P R I O R I T A S T A H U N 2 0 1 7 K A B U P A T E N
NO
U r u s a n / Bidang U r u s a n Pemerintah D a e r a h dan F^ogram / Kegiatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja
Hasil Program
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
BATANG
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Keluaran Kegiatan Tolok Target Ukur (8)
(9)
Keterangan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur
Target
(10)
(11)
Pagu Indikatif
F*rakiran Maju
(12)
(13)
Urusan Bidang U r u s a n Program.... Kegiatan.... Kegiatan.... dst Program... Kegiatan... Kegiatan... Bidang Urussui.... Program... Dst... * S e s u a i k a n atau diisi dengan n a m a provinsi/Kabupaten
BUPATI BATANG;
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO
SKPD
Jenis Keg
1/2/3
1/2/3
(14)
(15)
