BUPATI
BATANG
PROVINSI JAWA
TENGAH
PERATURAN BUPATI f7
NOMOR
BATANG
TAHUN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
SUBSIDI BERAS BAGI
BERPENDAPATAN
RENDAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI
MASYARAKAT
ESA
BATANG,
M e n i m b a n g : a.
bahwa untuk mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat berpendapatan rendah agar k e b u t u h a n pangan pokok berbentuk beras dapat terpenuhi, Pemerintah menyelenggarakan program subsidi beras bagi m a s y a r a k a t berpendapatan rendah;
b.
bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan program subsidi beras bagi m a s y a r a k a t berpendapatan r e n d a h tepat realisasi yang m e n c a k u p 6 (enam) tepat yaitu tepat sasaran, tepat j u m l a h , tepat harga, tepat w a k t u , tepat administrasi dan tepat mutu, perlu menetapkan petunjuk teknisnya;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a d a n h u r u f b, p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
1.
P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g T a h u n 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.
Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1985 Nomor 8, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4.
U n d a n g - U n d a n g N o m o r 19 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g B a d a n U s a h a Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Mengingat
:
1
Negara Republik
Indonesia
5.
Undang-Undang Nomor 18 T a h u n 2 0 1 2 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9.
P e r a t u r a n Presiden N o m o r 13 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g Penanggulangan Kemiskinan;
Koordinasi
10.
P e r a t u r a n Presiden N o m o r 15 T a h u n 2 0 1 0 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
Percepatan
11.
Peraturan Menteri D a l a m Negeri N o m o r 13 t a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Menteri D a l a m Negeri N o m o r 42 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
13.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/ PMK.02/2012 tentang Tata cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
tahun 2010 Kemiskinan
17.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 T a h u n Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah K a b u p a t e n B a t a n g T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 1 1 S e r i E N o m o r 1);
2
2013
tentang
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH.
BAB
I
KETENTUAN
U M U M
Pasal 1
1.
Daerah adalah Kabupaten
Batang.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.
Bupati adalah Bupati Batang.
4.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.
Satuan Kerja Perangkat perangkat daerah pada Pengguna Barang.
8.
Unit Kerja adalah Bagian beberapa program.
9.
Program Subsidi Beras Miskin yang selanjutnya disebut Program Raskin adalah program subsidi bahan pangan pokok berbentuk beras dari Pemerintah bagi m a s y a r a k a t berpendapatan rendah.
penyelenggara Pemerintahan
Batang.
Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/ dari SKPD
yang
melaksanakan
10. Beras m i s k i n y a n g s e l a n j u t n y a disebut R a s k i n bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin.
adalah
1
(satu)
bantuan
atau
beras
B A B II MAKSUD DAN
TUJUAN
Pasal 2 Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan Program Raskin berjalan tertib dan lancar.
3
Pasal 3 T u j u a n Peraturan B u p a t i ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Raskin.
bagi Pemerintah
Daerah
B A B III RUANG
LINGKUP
Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a.
Sasaran;
b.
Pengorganisasian;
c.
Mekanisme;
d.
Penganggaran;
e.
Pengendalian dan pelaporan;
f.
Sosialisasi.
dan
BAB
IV
SASARAN Pasal 5 Sasaran Program Raskin adalah R u m a h Tangga berpendapatan rendah yang ditetapkan berdasarkan data Program Perlindungan Sosial T a h u n 2011 Badan Pusat Statistik sebagai R u m a h Tangga Sasaran di Desa/ Kelurahan. BAB
V
MEPCANISME Bagian
Kesatu
Pengorganisasian Pasal 6 (1)
Bupati membentuk
T i m Koordinasi Program
(2)
Tim Koordinasi sebagaimana Keputusan Bupati.
Raskin.
dimaksud pada
Bagian Mekanisme
ayat
(1) d i t e t a p k a n
dengan
Kedua
Program Raskin
Paragraf
1
Perencanaan Pasal 7 Mekanisme Perencanaan Program Raskin, meliputi: a.
Pemerintah
Daerah
melakukan
kerja
sama
dengan
Wilayah V I Pekalongan mengenai titik distribusi; 4
Sub
Divre
Regional
b. c. d. e. f. g.
Bupati menetapkan Pagu Alokasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah; Pemerintah Daerah m e m b u a t Surat Permintaan Alokasi Raskin ke Sub Divisi Regional Wilayah V I Pekalongan; Kepala Sub Devisi Regional Wilayah V I Pekalongan m e m b u a t Surat Perintah kepada Kepala G u d a n g Bulog u n t u k mendistribusikan beras. Lurah/Kepala desa menandatangani Berita Acara Serah Terima ( BAST) setelah beras didistribusikan oleh Bulog. Penjualan Beras dilaksanakan berdasarkan jadwal dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA). Pelaksana Raskin desa/ kelurahan menyetorkan hasil penjualan beras kepada Satker Bulog/Bank yang ditunjuk.
Paragraf 2 Pelaksanaan Mekanisme Pelaksanaan Program Raskin, meliputi: a. b. c. d.
T i m Koordinasi R a s k i n Tingkat Kabupaten mengecek kualitas beras ke gudang Bulog; Bulog m e l a k u k a n distribusi beras ke desa dan kelurahan; T i m Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 m e l a k s a n a k a n monitoring pelaksanaan program Raskin; Kepala Desa/ L u r a h mendistribusikan Raskin dari titik distribusi ke R u m a h Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
BAB VI PENGANGGARAN Pasal
8
Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja D a e r a h d a n dari B a d a n Usaha Logistik. BAB VII PENGENDALIAN
DAN
Bagian
PELAPORAN
Kesatu
Pengendalian Pasal 9 (1) P e m e r i n t a h D a e r a h m e l a k s a n a k a n p e n g e n d a l i a n p r o g r a m R a s k i n d e n g a n melakukan monitoring pelaksanaan Program Raskin. (2) P e n g e n d a l i a n Program Raskin sebagaimana d i m a k s u d dalam ayat (1) dilaksanakan oleh T i m Koordinasi Raskin. 5
Bagian
Kedua
Pelaporan Pasal
10
T i m Koordinasi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin secara berjenjang dari tingkat Desa/ Kelurahan sampai dengan tingkat Pusat yakni: a. T i n g k a t d e s a m e l a p o r k a n k e T i n g k a t K e c a m a t a n ; b. T i n g k a t K e c a m a t a n m e l a p o r k a n k e T i n g k a t K a b u p a t e n ; c T i n g k a t K a b u p a t e n m e l a p o r k a n k e T i n g k a t P r o v i n s i ; dan d. T i n g k a t P r o v i n s i m e l a p o r k a n k e T i n g k a t P u s a t . B A B VIII SOSIALISASI Pasal
10
Perherintah D a e r a h m e l a k u k a n sosialisasi Program Raskin meningkatkan efektifitas p e l a k s a n a a n p r o g r a m R a s k i n sehingga tercapai target e n a m Tepat (6T) y a i t u t e p a t s a s a r a n , t e p a t h a r g a , tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, tepat kualitas. BAB
IX
PETUNJUK
TEKNIS
Pasal 11 Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Raskin tercantum dalam Lampiran
yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. B A B X KETENTUAN Pasal
PENUTUP 12
Peraturan B u p a t i ini m u l a i berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang m e n g e t a h u i n y a m e m e r i n t a h k a n p e n g u n d a n g a n Peraturan 5 Februari 2016 Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. D i t e t a p k a n dttd i Batang p a d a t a n g g a l 5 " P6K^UAf2-« Z Q l h BUPATI
5 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
BATANG,
OYOK RIYO
Diundangkan di Batang
ttd
p a d a tanggal ^T^fefeSiiA/^i
2.0^6
S E K R E T A R I S y i ^ NASIKHIN AERAHkABUPATEN
BATANG,
7 Salinan sesuai aslinya, N A S I dengan KHIN KEPALA BAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR
ttd
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001
J
SUDIBYO
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG ' NOMOR 7 TAHUN 2016 7 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH.
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
SUBSIDI BERAS BAGI
BERPENDAPATAN
MASYARAKAT
RENDAH
BAB I PENDAHULUAN A. L A T A R
BELAKANG Sejak
krisis pangan
tahun
1998, Pemerintah Konsisten
memberikan
perhatian yang besar terhadap pemenuhan h a k pangan masyarakat melalui Operasi
Pasar
Khusus
(OPK).
Berbeda
dengan
pemberian
sebelumnya. O P K m e m b e r i k a n subsidi beras secara tangga
miskin
menjadi
dan
Program
rawan Beras
pangan.
untuk
Pada
Keluarga
bertujuan u n t u k lebih membertajam sangat
strategis
dan
tahun
merupakan
nama
(Program
pangan
kepada
targetted
2002
Miskin
subsidi
rumah
OPK
diubah
RASKIN)
yang
sasaran penerima manfaat. Program ini program
nasional
lintas
sektoral
baik
vertikal m a u p u n horizontal. S e l u r u h Kementerian/Lembaga
(K/L) t e r k a i t b a i k
dipusat m a u p u n di daerah mengambil bagian tugas dan
tanggungjawabnya
dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.
Pemerintah
program, sedangkan Daerah.
Pusat
pelaksanaannya
Oleh karena itu, peran
peningkatan efektifitas Program RTS-PM
RASKIN
yang
Perlindungan
Sosisal
tahun
mengundang bersifat
digunakan Dengan
perdebatan
dinamis dalam kearifan
berperan
dan
di
relatif.
mengukur
dalam
membuat
sangat tergantung kepada
Pemerintah Daerah
sangat
kebijakan Pemerintah
penting
dalam
RASKIN. ditetapkan berdasarkan 2011
daerah. Selain
(PPLS-11) Hal
BPS
ini disadari
itu juga
Daerah
permasalahan di daerahnya. 1
setempat
Program
umumnya karena
tergantung
kemiskinan, baik jenis
Pemerintah
Pendataan
masih
kemiskinan
indikator
yang
maupun jumlahnya. yang
mengetahui
maka
dapat meredam
terjadinya gejolak sosial d a n verifikasi data
sangat tepat d i l a k u k a n . D i n a m i k a j u m l a h R T M d a n hasil kajian tinggi d a l a m dalam
pelaksanaan
penjnasunan
Kabupaten
program
Petunjuk
RASKIN
Teknis
menjadi
bahan
RTS-PM
perguruan
pertimbangan
Pelaksanaan
Program
RASKIN
kelompok
masyarakat
miskin
Batang.
Penyaluran
beras
bersubsidi
bagi
bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Disamping itu, program
RTM.
ini dimaksudkan untuk meningkatkan
akses
masyarakat miskin d a l a m p e m e n u h a n k e b u t u h a n pangan sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini m e r u p a k a n salah satu program
pemerintah,
baik pusat m a u p u n daerah dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Dalam adanya
rangka
pencapaian
sinkronisasi dan
efektifitas
program
RASKIN
diperlukan
koordinasi antar seluruh instansi terkait baik
di
tingkat Kabupaten Batang, Kecamatan, m a u p u n di tingkat Desa/Kelurahan. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, dan
pengendalian
sampai
implementasinya,
pelaksanaan,
dengan
pengawasan
melibatkan
berbagai
u n s u r masyarakat, m a u p u n pihak lain yang terkait. Petunjuk teknis Pelaksanaan
Program
RASKIN
ini merupakan
acuan
dalam pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Batang. Petunjuk teknis ini b u k a n
satu-satunya jaminan suksesnya pelaksaaan
Kepedulian
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
terhadapat
permasalahan
masyarakat
miskin
untuk
segera
mengentaskan
masyarakat
dari
dan dan
RASKIN.
pihak-pihak komitmen
terkait
para
kemiskinan justru
diperlukan dan sangat menentukan keberhasilan program B. D A S A R
program
pihak sangat
RASKIN.
HUKUM
Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan RASKIN adalah :
program
1.
P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1 9 4 5 ;
2.
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1985 N o m o r 8, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 3 2 9 8 ) ;
4.
U n d a n g - U n d a n g N o m o r 19 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g B a d a n U s a h a M i l i k Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2
5.
Undang-Undang Nomor 18 T a h u n 2 0 1 2 t e n t a n g p a n g a n (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 227, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9.
Peraturan Presiden Nomor Penanggulangan Kemiskinan;
10. P e r a t u r a n Presiden Nomor Penanggulangan Kemiskinan;
13 15
Tahun
2009
Tahun
2010
tentang tentang
Koordinasi Percepatan
11. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 t a h u n 2 0 0 6 t e n t a n g P e d o m a n Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 tentang P e r u b a h a n K e d u a Atas P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Koordinasi Penanggulangan
Negeri N o m o r 42 t a h u n 2 0 1 0 tentang Kemiskinan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
Tim
13. P e r a t u r a n M e n t e r i K e u a n g a n N o m o r 2 3 7 / P M K . 0 2 / 2 0 1 2 t e n t a n g T a t a cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran D a n Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah; 14. P e r a t u r a n M e n t e r i Sosial N o m o r Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
24
Tahun
2013
tentang
Tenaga
15. P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 0 8 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 N o m o r 1 1 S e r i E N o m o r 1);
3
C.
TUJUAN Tujuan keluarga
Program
adalah
miskin melalui pemberian
pokok dalam bentuk D.
RASKIN
mengurangi
bantuan
beban
sebagai
pengeluaran
kebutuhan
pangan
beras
SASARAN Sasaran rumah
Program
Tangga
sebanyak
RASKIN
Sasaran
adalah
(RTS)
15 Kg/RTS/Bulan
berkurangnya beban
dengan
dengan
bantuan
subsidi
harga R p . 1.600
pengeluaran beras
miskin
/ K gnetto d i tempat
penyerahan yang d isepakati (Titik Distribusi). E.
PENGERTIAN 1 . Rumah
Tangga
Sasaran
Penerima
Manfaat
(RTS-PM)
adalah R u m a h
RASKIN
Tangga di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dalam
Daftar
Penerima
Manfaat
(DPM-1)
yang
dan
ditetapkan
terdaftar
oleh
Kepala
Desa/Lurah sebagai hasil M u s y a w a r a h Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS t a h u n 2 0 1 1 . 2 . Musyawarah
merupakan forum pertemuan/musya-warah
Desa/Kelurahan
di tingkat D e s a / K e l u r a h a n sebagai s a r a n a u n t u k memverifikasi data BPS
d a nmenetapkan
nama-nama
RTS-PM
yang
masuk
dalam
RTS
DPM-1.
u n t u k efektivitasnya dapat dilakukan pendampingan oleh T i m RASKIN atau
pihak lain
yang
ditunjuk.
3 . SATKER
(Perguruan
Tinggi
atau Lembaga
adalah satuan kerja pelaksana,
RASKIN
Swadaya
dan
Masyarakat)
distribusi RASKIN
yang
dibentuk oleh Divisi Regional (DIVRE) / Sub Devisi Regional (SUBDIVRE) / K a n tor
Seksi
Logistik
(KANSILOG)/Perusahaan
U m u m
(Perum)
BULOG
terdiri dari k e t u a (yang m e r u p a k a n pegawai organik) d a n beberapa anggota (jumlah sesuai k e b u t u h a n ) yang terdiri dari pegawai organik atau. b u k a n pegawai
organik
Divre/Subdivre/Kansilog
P e r i n t a h (SP) K a d i v r e / K a s u b 4 . Pelaksana
yang
diangkat
dengan
Surat
Divre/Kakansilog)
adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi RASKIN d i
Distribusi
Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan,
Desa/Kelurahan
Institusi
Penggerak
ditunjuk
kemasyarakatan oleh
Camat
setempat
atau
termasuk Tim
Kades/Lurah
d a n dibantu
dan
P K K yang
oleh
anggota
beras
RASKIN
pelaksana Distribusi dan sekaligus
sebagai
masyarakat lainnya. 5.
Titik Distribusi
(TD)
dari S A T K E R
RASKIN
tempat
penjualan
adalah tempat atau lokasi penyerahan kepada beras
pelaksana
4
distribusi
kepada
RTS-PM
di
Desa/Kelurahan
atau lokasi lain yang
Pemerintah Kabupaten Batang dengan 6.
Titik Bagi
Waning milik
adalah
Desa
secara
tertulis
masyarakat,
lembaga
koperasi
RASKIN
ekonomi
maupun
ditingkat Desa/Kelurahan,
Pemerintah
penjualan bahan pangan
pengelola W a r u n g Desa
d a nsekaligus
beras pengelola W a r u n g Desa kepada R T S - P M 8 . Kelompok kelompok
adalah
(Pokmas)
masyarakat
di desa/kelurahan
yang
dan
barang SATKER
tempat
penjualan
masyarakat
dan/atau
RASKIN.
lembaga
Masyarakat
baik
Desa/Kelurahan
lainnya ditetapkan sebagai tempat penyerahan beras R A S K I N dari kepada
dari
RTS-PM.
memiliki fasilitas b a n g u n a n / t e m p a t
RASKIN
antara
Divre/Subdivre/-Kansilog.
adalah tempat atau lokasi penyerahan beras
(TB)
Pelaksana Distribusi RASKIN kepada 7.
disepakati
yang
ditetapkan
oleh
Kepala
Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi RASKIN. 9.
Kualitas
Beras
persyaratan
adalah
BULOG
kualitas beras
beras
sebagaimana
kualitas
baik
diatur dalam
sesuai
dengan
peraturan
yang
berlaku. 10.
adalah
SPA
Surat
Batang/Ketua
Permintaan
T i m
Alokasi
Koordinasi
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog
Raskin
berdasarkan
rincian d imasing-masing Kecamatan dan 11.
Delivery
Order
adalah
(DO)
perintah
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Kepala
Gudang
untuk
yang
dibuat
oleh
Bupati
Kabupaten
alokasi pagu
kepada
RASKIN d a n
Desa/Keluaran tertulis
yang
diterbitkan
oleh
atau pejabat lain yang berwenang
kepada
m e n g e l u a r k a n d a nm e n y e r a h k a n b a r a n g
kepada
pihak lain 12.
BAST
adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN berdasarkan S P A
dari
Bupati
Batang/Ketua
T i m Koordinasi
Raskin
ditandatangani antara Perum Bulog dan Pelaksana 13.
adalah
DPM-1
Model
Daftar
Penerima
Kabupaten
d a n
Distribusi Manfaat
RASKIN
di
Desa/kelurahan 14.
DPM-2
15.
HPB
adalah Model Daftar Penjualan RASKIN d i Desa/kelurahan adalah Harga Penjualan Beras secara
tunai sebesar Rp.
1.600/Kg
netto d i T D 16.
MBA-0
adalah Model Rekap B A S T d itingkat Kecamatan
17.
M B A - i adalah Model Rekap M B A - 0 d itingkat K a b u p a t e n
18.
MBA-2
19.
SPPB
Batang
a d a l a h Model R e k a p M B A - 1 d itingkat Provinsi adalah
Surat
Perintah
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog
Penyerahan
kepada Satker
5
RASKIN
Barang
dari
20.
TT-HP
RASKIN
adalah Model Tanda Terima Uang Hasil Penjualan
dari Pelaksana distribusi kepada Satker 21.
C/PM a d a l a h U n i t P e n g a d u a n
22.
PPLS-11
RASKIN
RASKIN
Masyarakat
adalah Pendataan Program Pelindungan Sosial T a h u n 2011
dilakukan oleh B a d a n Pusat statistik
6
(BPS)
yang
BAB II PRINSIP Prinsip menjadi
Pengelolaan
landasan
tindakan yang Nilai-nilai Program
RASKIN
atau acuan
PENGELOLAAN adalah
dalam
akan diambil dalam
dasar
tersebut
diyakini
suatu
setiap
nilai-nilai
pengambilan
pelaksanaan mampu
dasar
yang
selalu
keputusan
maupun
rangkaian kegiatan
RASKIN.
mendorong
terwujudnya
tujuan
RASKIN.
Adapun prinsip nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut: 1. Keberpihakan
kepada
Rumah
Tangga
Sasaran
Penerima
Manfaat
(RTS-PM)
RASKIN B e r m a k n a m e n g u s a h a k a n R T S - P M dapat memperoleh beras kualitas baik, c u k u p sesuai alokasi d a n terjangkau. 2.
Transparansi B e r m a k n a m e m b u k a akses informasi kepada p e m a n g k u
kepentingan
RASKIN terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami kegiatan RASKIN serta dapat 3.
melakukan pengawasan
secara mandiri.
Partisipasi Bermakna
mendorong
masyarakat
terutama
RTS-PM
berperan secara aktif d a l a m setiap t a h a p a n p e l a k s a n a a n p r o g r a m m u l a i dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan d a n 4.
adanya
RASKIN RASKIN
pengendalian.
Akuntabilitas Bermakna bahwa dipertanggungjawabkan
setiap pengelolaan kepada
kegiatan RASKIN harus
masyarakat
setempat
maupun
dapat kepada
semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
B A B III PENGORGANISASIAN Organisasi
pelaksana
Program
RASKIN
di
tingkat
adalah T i m F?ASKIN Kabupaten Batang, Kecamatan keanggotaannya
Kabupaten
Batang
dan Desa/Kelurahan,
terdiri dari instansi Pemerintahan Daerah yang terkait,
yang Perum
Bulog dan pihak lain yang diperlukan. Penanggungjawab perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, p e m a n t a u a n evaluasi
RASKIN
di
tingkat
Kabupaten
Batang
adalah
Bupati
penanggungjawab program RASKIN di wilayah Kabupaten Batang, di adalah
Camat,
pelaksanaanya berbagai
di
Desa/Kelurahan
secara
pihak yang
fungsional dipandang
adalah
Kepala
perlu seperti
selaku
Kecamatan
Desa/Kelurahan.
dibantu oleh T i m
RASKIN
Perguruan
Dalam
Kabupaten
Tinggi
dan
dan
serta
institusi
kemasyarakatan lainnya. Penanggungjawab penyediaan, Perum
Bulog
sampai
ke
adalah
Ka.
pembayarannya
TD
pendistribusian beras RASKIN dari gudang maupun
Subdivre
penyelesaian
administrasi
Wil VI Pekalongan
Perum
Bulog
dan sesuai
tingkatan wilayahnya, yang dilaksanakan oleh Satker RASKIN. Penanggungjawab pendistribusian beras RASKIN Penerima adalah
Manfaat
Camat,
maupun
Kepala
Penyelesaian
Desa/Kelurahan,
administrasi yang
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
sampai
dan
kepada
pembayarannya
dilaksanakan
Distribusi dan dipantau oleh T i m Kabupaten Batang dan A. T I M K O O R D I N A S I R A S K I N K A B U P A T E N
dari T D
oleh
Pelaksana
Kecamatan.
BATANG Batang
sebagai
penanggungjawab
program RASKIN di Kabupaten Batang bertanggung jawab atas
pengalokasian
Pagu RASKIN bagi seluruh R T S - P M RASKIN, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian wilayah
pembayaran
Kabupaten
Batang.
HPB dan administrasi distribusi RASKIN Untuk
penyelenggaraan
program
di
RASKIN
diwilayah Kabupaten Batang m e m b e n t u k T i m Koordinasi R A S K I N sbb : 1.
Kedudukan Tim RASKIN Kabupaten
Kabupaten Batang adalah pelaksana program RASKIN
Batang,
yang
berkedudukan
kepada Bupati Batang.
8
dibawah
dan
di
bertanggungjawab
2.
Tugas T i m Icoordinasi R A S K I N melakukan
koordinasi
tingkat Kabupaten
perencanaan,
monitoring dan evaluasi
Batang mempunyai
anggaran,
pelaksanaan
dan menerima pengaduan
distribusi,
dari masyarakat
melaporkan pelaksanaan program RASKIN di wilayah Kabupaten 3.
tugas
serta
Batang
Fungsi Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut,
Kabupaten Batang m e m p u n y a i fungsi a)
koordinasi
RASKIN
:
Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program RASKIN Kabupaten
di
Batang.
b)
Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
c)
Penyusunan Kabupaten
d)
Tim
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Program
RASKIN
di
Batang.
Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Program
RASKIN
di
Kabupaten
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi T i m
Koordinasi
Batang. e)
Perencanaan distribusi Raskin.
f)
Pembinaan FIASKIN
Kecamatan
dan
pelaksana
distribusi
RASKIN
di
RASKIN
di
Desa/Kelurahan. g)
Pemantauan Kecamatan,
h) P e l a p o r a n
dan
evaluasi
pelaksanaan
Program
Desa/Kelurahan. pelaksanaan
RASKIN
kepada
Tim
Koordinasi
Raskin
Provinsi. 4. S t r u k t u r d a n T i m R A S K I N K a b u p a t e n Tim
Koordinasi
penanggungjawab, Perencanaan,
RASKIN
Ketua,
Pelaksanaan
Batang Kabupaten
Sekretaris, dan
Batang
beberapa
terdiri
bidang
Distribusi, Monev dan Pengaduan
antara
Keanggotaan T i m Koordinasi Kabupaten Batang terdiri dari : RASKIN
1)
Penanggungjawab
Bupati Batang
2)
Pengarah
Wakil Bupati
3)
Ketua
Sekretaris Daerah Kab.
4)
Sekretaris
Asisten II Sekda Kab.
5)
Anggota
Kasub Divre Wil. V I
9
lain:
Masyarakat
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batang.
TIM KOORDINASI
dari
Batang Batang
Batang Pekalongan
6)
Anggota
: Inspektur Kab.
7)
Anggota
: Kepala Bapermades Kab.
8)
Anggota
: Kepala BPS Kab.
B. T I M K O O R D I N A S I R A S K I N
Batang Batang
Batang
KECAMATAN
Camat sebagai penanggungjawab di wilayahnya bertanggung jawab pelaksanaan
distribusi
RASKIN,
penyelesaian
pembayaran
atas
HPB
dan
administrasi distribusi RASKIN di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program
RASKIN
di wilayahnya Camat
membentuk
T i m Koordinasi R A S K I N sebagai berikut : 1.
Kedudukan Tim RASKIN
koordinasi di
RASKIN
Kecamatan,
bertanggungjawab kepada
Kecamatan yang
adalah
pelaksana
berkedudukan
program
dibawah
dan
Camat.
2. T u g a s Tim koordinasi RASKIN Kecamatan m e m p u n y a i tugas melaksanakan, pelaksanaan
mengendalikan,
program
RASKIN
Koordinasi Kabupaten
Batang
sosialisasi,
monitoring
merencanakan, dan
evaluasi
serta malaporkan hasilnya kepada
Tim
3. F u n g s i Dalam
melaksanakan
tugas
Kecamatan m e m p u n y a i fungsi
tersebut,
Tim
RASKIN
:
a)
Perencanaan distribusi RASKIN di Kecamatan,
b)
Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM .
c)
Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi R A S K I N di
d)
Penyediaan dan pendistribusian RASKIN.
e)
Penyelesaian administrasi dan H P B
f)
Pembinaan
terhadap
koordinasi
Kecamatan.
RASKIN.
pelaksanaan
Distribusi
RASKIN
di
Desa/Kelurahan. g)
Pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
Program
RASKIN
di
Desa/Kelurahan. h) P e l a p o r a n
pelaksanaan
F^SKIN
sesuai
dengan
format LT-0
triwulan kepada T i m Koordinasi RASKIN Kabupaten
10
Batang.
setiap
4.
Struktur dan Tim RASKIN
Kecamatan
T i m Koordinasi R A S K I N Kecamatan terdiri dari : a)
Penanggungjawab
Camat
b)
Ketua
Sekretaris
c)
Sekretaris
Salah satu Kasi yang ditunjuk
d)
Anggota
- Aparat
Kecamatan Camat
Kecamatan
- Tenaga Kerja Sosial Kecamatan ( T K S K ) C. P E L A K S A N A
DISTRIBUSI RASKIN
DESA/KELURAHAN
Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab di tingkat desa/kelurahan bertanggungjawab
atas
pelaksanaan
distribusi
RASKIN,
penyelesaian
pembayaran HPB dan administrasi distribusi RASKIN di wilayahnya. U n t u k pelaksanaan distribusi RASKIN di wilayahnya Kepala
Desa/Lurah
d a p a t m e m i l i h d a n m e n e t a p k a n s a l a h s a t u d a r i 3 (tiga) a l t e r n a t i f p e l a k s a n a distribusi RASKIN yaitu : >
Kelompok Kerja
(Pokja);
>
Warung Desa
>
Kelompok Masyarakat
(Wardes); (Pokmas).
Pembentukan Pokmas dan warung Desa diatur dalam Pedoman tersendiri yang
m e r u p a k a n bagian
Teknis
tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis
RASKIN. 1.
Kedudukan Pelaksana
Distribusi
bertanggungjawab 2.
RASKIN
kepada Kepala
berkedudukan
dibawah
dan
Desa/Lurah
Tugas Pelaksanaan menerima dan
Distribusi
RASKIN
m e n y e r a h k a n beras,
dan menyetorkannya kepada
mempunyai
tugas
memeriksa,
menerima uang pembayaran
Satker paling lambat 3 X 24 j a m
HPB setelah
penjualan RASKIN serta menyelesaikan administrasi. 3.
Fungsi a)
Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RASKIN dari Satker di TD.
b)
Pendistribusian dan Bagi
penyerahan
(TB)
11
RASKIN
kepada
RTS-PM
di
Titik
c)
Penerimaan H P B RASKIN dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke
rekening
bank
yang
ditunjuk
Divre/Sub-divre/Kasilog
Perum
B U L O G a t a u menyetor langsung secara tunai kepada Satker RASKIN d)
Penyelesaian administrasi distribusiRASKIN yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.
D. S A T K E R a.
RASKIN
Kedudukan Satker kepada
RASKIN
berkedudukan
dibawah
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog
dan
bertanggungjawab
Perum
BULOG
sesuai
tingkatanya. b.
Organisasi Satker R A S K I N terdiri dari :
c.
a)
Ketua
b)
Anggota
Tugas Satker
RASKIN
menyerahkan
mempunyai
tugas
kepada
pelaksana
RASKIN
memeriksa,
mengantar
distribusi,
dan
menyelesaikan
adminitrasi RASKIN, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB RASKIN kepada Bank Koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor p e m b a y a r a n H P B d.
RASKIN.
Fungsi a)
Pengantaran dan penyerahan RASKIN ke pelaksana distribusidi TD.
b)
Penggantian
RASKIN
yang
ditolak
oleh
RTS-PM
karena
tidak
memenuhi standar kualitas. c)
Penerimaan
HPB
Raskin
dari
Pelaksana
menyetorkan ke rekening H P B B U L O G setor p e m b a y a r a n H P B d)
Penyelesaian (DO),
Distribusi RASKIN
atau menerima tanda
Rekap
bukti
RASKIN.
administrasi distribusi RASKIN
BAST,
dan
BAST
di
Kecamatan
yaitu
Delivery
(model
Order
MBA-0)
dan
pembayaran H P B (tanda t e r i m a / k u i t a n s i d a n bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD. e)
Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi j u m l a h distribusi beras,
setoran
HPB
dan
BAST
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog setiap b u l a n .
12
di
Perum
wilayah BULOG
kerjanya
kepada
secara
periodik
BAB
IV
MEKANISME PERENCANAAN Kegiatan perencanaan
meliputi penetapan
PROGRAM pagu
RASKIN
nasional
sampai
dengan tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan data R u m a h Tangga Sasaran BPS,
Penetapan
berdasarkan
Rumah
kesepakatan
pendistribusian
Tangga hasil
Sasaran
Penerima
musyawarah
Manfaat
Desa/Kelurahan
(RTS)
(RTS-PM) rencana
dan
RASKIN.
A, P a g u R a s k i n 1.
Penetapan
Pagu
a. P e n e t a p a n PPLS-11
pagu BPS
RASKIN
dan
diolah
keakuratannya. Pagu Deputi
Menko
Perumahan
Nasional
berdasarkan
RASKIN
Kesra
didasarkan
untuk
Bidang
pada
data RTS
rumusan yang
hasil
telah
diuji
setiap Provinsi ditetapkan
Koordinasi
Perlindungan
Sosial
Rakyat selaku Ketua Pelaksana T i m Koordinasi
oleh dan
RASKIN
Pusat. b. P a g u
RASKIN
Batang
dan
disuatu wilayah baik di Desa/Kelurahan, Provinsi yang
tidak dapat
Kabupaten
didistribusikan, tidak
dapat
dialihkan ke wilayah lain. c.
Apabila
pagu
RASKIN
sampai 31 Desember
di s u a t u wilayah tidak dapat
didistribusikan
m a k a sisa pagu tersebut tidak dapat d i s a l u r k a n
pada tahun berikutnya. d. P e m e r i n t a h K a b u p a t e n pagu
RASKIN
bagi
dapat
membuat
r u m a h tangga
kebijakan untuk
yang
menambah
dianggap miskin dan
tidak
termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh A P B D sesuai dengan k e m a m p u a n n y a
masing-masing.
B. Penetapan r u m a h Tangga Sasaran Penerima M a n f a a t
(RTS-PM)
1. R T S y a n g b e r h a k m e n d a p a t k a n R A S K I N a d a l a h R T S y a n g t e r d a f t a r
dalam
PPLS-11 BPS sebagai R T S di Desa/Kelurahan. 2. D a l a m
rangka
desa/kelurahan,
mengakomodir maka
adanya
diperlukan
dinamika
Mudes/Muskel
RTS untuk
di
setiap
menetapkan
kebijakan lokal: a. M e l a k u k a n v e r i f i k a s i n a m a R T S h a s i l p e n d a t a a n B P S y a n g s u d a h t i d a k layak atau pindah alamat keluar desa/kelurahan
dapat
diganti
oleh
dunia diganti oleh salah
satu
R T M yang b e l u m terdaftar sebagai RTS d a n dinilai layak. Sedangkan
u n t u k RTS yang meninggal
anggota Kepala r u m a h tangganya. 13
Apabila RTS yang meninggal
dunia
merupakan
rumah
tangga
tunggal
(tidak
tangga) dapat digantikan oleh R T M y a n g
memiliki
anggota
rumah
belum terdaftar dan
dinilai
b. H a s i l v e r i f i k a s i M u d e s / M u s k e l d i m a s u k a n d a l a m d a f t a r R T S - P M
sesuai
layak.
Model D P M - 1 , yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan oleh c.
disahkan
Camat.
Hasil verifkasi R T S - P M dilaporkan oleh Camat kepada T i m Raskin Kabupaten
Koordinasi
Batang.
d. R u m a h T a n g g a M i s k i n y a n g
dinilai layak m e n e r i m a oleh
Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten Batang serta b e l u m terdaftar sebagai RTS PPLS-11
BPS, m a k a dapat diberikan RASKIN
dari Anggaran
Pendapatan
dan
daerah yang
Belanja Daerah
hasil
bersumber
(APBD)selama
APBD
Kabupaten Batang mencukupi. e.
P e r u b a h a n j u m l a h R T S di setiap D e s a / K e l u r a h a n tidak mengubah pagu wilayah
diperbolehkan
setempat.
C. P e n e t a p a n T i t i k D i s t r i b u s i 1. L o k a s i T D b e r t e m p a t d i D e s a / K e l u r a h a n 2. L o k a s i
TD
Pemerintah BULOG D.
dapat
di
Kabupaten
tempat
Iain
Batang
atas
dan
kesepakatan
tertulis
antara
Divre/Subdivre/Kansilog
Perum
setempat.
Penganggaran 1. A n g g a r a n s u b s i d i R A S K I N d i s e d i a k a n d a l a m D I P A A P B N t a h u n b e r j a l a n . 2. B i a y a
operasional
RASKIN
dari
menjadi tanggung jawab Perum
gudang
BULOG
sampai
dengan
BULOG.
3. B i a y a t r a n s p o r t a s i R A S K I N d a r i T D s a m p a i k e R T S - P M m e n j a d i jawab Pemerintah
TD
tanggung
Kabupaten.
4. U n t u k m e n i n g k a t k a n efektifitas p e n y a l u r a n R A S K I N d a r i T i t i k D i s t r i b u s i kepada
RTS,
maka
Pemerintah
Kabupaten
berperan
kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program 5. B i a y a
penyelenggaraan
Program
RASKIN
yang
dipergunakan
untuk
RASKIN.
termasuk biaya
koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan
memberikan
sosialiasasi,
Masyarakat
(UPM)
mendukung T i m Koordinasi RASKIN
Pusat
dibiayai dari A P B N dan/atau Biaya Operasional Program P e r u m 6. K e g i a t a n T i m K o o r d i n a s i R A S K I N
Kabupaten,
Kecamatan,
BULOG.
Pelaksanaan
Distribusi RASKIN dan Satker RASKIN dibiayai dari A P B D dan/atau Perum
BULOG.
14
BOP
7. U n t u k biaya o p e r a s i o n a l d a r i S u b D i v r e W i l a y a h V I P e k a l o n g a n Rp. 28,- per Kg dengan perincian sebagai b e r i k u t : 1. T i n g k a t K a b u p a t e n
:
Rp.
7,-/
2. T i n g k a t K e c a m a t a n
:
Rp.
8,- / Kg
3. T i n g k a t D e s a / K e l u r a h a n
:
Rp. 13,- / Kg
15
Kg
sebesar
BAB
V
MEKANISME PELAKSANAAN
PROGRAM
Mekanisme Distribusidan Administrasi Pendistribusian Desa/Kelurahan Pemerintah
beras
dari
Gudang
BULOG
atau
tempat
lain
yang
telah
Kabupaten
Batang
dengan Ka.
ke
titik
disepakati
distribusi
di
tertulis antara
Subdrive Wil VI Batang
Perum
B U L O G sebagai berikut: 1. S e k r e t a r i s Kabupaten
Daerah
Kabupaten
Batang/Ketua
Koordinasi
Raskin
B a t a n g m e n e r b i t k a n S u r a t P e r m i n t a a n A l o k a s i (SPA)
kepada
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog
Perum Bulog berdasarkan
dan rincian di masing-masing Kecamatan dan 2. B e r d a s a r k a n menerbitkan
SPA,
Tim
beras
untuk
Raskin
Desa/Kelurahan.
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog
SPBB/DO
pagu
masing-masing
Perum
BULOG
Kecamatan
dan
Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin. 3. B e r d a s a r k a n S P P B / D O ,
Satker Raskin mengambil beras digudang
Perum
B U L O G dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di TD. 4. T i m K o o r d i n a s i R A S K I N K e c a m a t a n a t a u P e l a k s a n a D i s t r i b u s i m e l a k u k a n pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahan oleh Satker di TD. 5. A p a b i l a
terdapat
RASKIN
kuantitas beras B U L O G , Pelaksana
yang
tidak
sesuai
dengan
kualitas
m a k a T i m Koordinasi FIASKIN Kecamatan
Distribusi harus
menolak
dan
mengembalikannya
Satker Raskin u n t u k diganti dengan kualitas dan kuantitas yang 5.
Pelaksana
Distribusi Raskin
menyerahkan
RASKIN
kepada
dan atau
kepada sesuai. RTS-PM
sebanyak 15 K g / R T S / B u l a n . 7. A p a b i l a d i T i t i k B a g i (TB) j u m l a h R T S m e l e b i h i d a t a R T S - P M h a s i l P P L S - 1 1 BPS, m a k a Pokja F^SKIN
tidak diperkenankan u n t u k membagi
RASKIN
kepada R u m a h Tangga M i s k i n yang tidak terdaftar dalam D P M - 1 . 8. A p a b i l a d i s t r i b u s i R A S K I N
kepada RTS-PM
tidak dapat dilaksanakan di
TD, maka Pemerintah Kabupaten Batang harus mendistribusikan RASKIN d a r i T D k e T i t i k B a g i (TB) s a m p a i k e
RTS-PM
9. A p a b i l a t e r d a p a t a l o k a s i R A S K I N y a n g t i d a k t e r d i s t r i b u s i k a n k e p a d a PM,
maka
harus
dikembalikan
administrasi penyalurannya.
16
ke
Perum
BULOG
untuk
RTS-
dikoreksi
B. M e k a n i s m e P e m b a y a r a n d a n A d m i n i s t r a s i 1.
Pembayaran (HPB) R A S K I N dari R T S - P M kepada pelaksana Distribusi pada prinsipnya d i l a k u k a n secara t u n a i Rp. 1.600,- /Kg netto di Titik Distribusi.
2.
Uang HPB RASKIN yang diterima Pelaksana Distribusidari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada SATKER
RASKIN
a t a u disetor langsung
ke
rekening H P B B U L O G melalui B a n k setempat yang ditunjuk oleh Pelaksana Distribusi. 3.
Atas
pembayaran
Pembayaran
(TT-HP
RASKIN
yang
disertai
bukti
Distribusi
HPB
RASKIN
RASKIN)
disetor ke setor
rangkap
3
TT-HP
setelah
RASKIN
dilakukan
dibuatkan
oleh
B a n k oleh Pelaksana
asli
RASKIN
tersebut,
Tanda
SATKER
Terima
RASKIN.
HPB
Distribusi RASKIN
diberikan
kepada
konfirmasi
ke
harus
pelaksana
Bank
yang
bersangkutan. 4.
Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan m e n u n d a penyerahan
HPB
Raskin kepada S A T K E R RASKIN atau Rekening H P B B U L O G di bank. 5.
Apabila
Pelaksana
hukum,
maka
Disdtribusi Raskin
Tim
Koordinasi
melakukan perbuatan
Raskin
Kabupaten
akan
melawan mencabut
penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan penegak h u k u m .
kepada
U n t u k kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, m a k a
Kepala Desa/Lurah m e n u n j u k pengganti Pelaksana DistribusiRaskin. 5.
Apabila Aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk sebagai
penanggungjawab
pelaksanaan
HPB
perbuatan Tim
penyaluran
melawan hukum
Raskin
dan
pembayaran
melakukan
atau menyalahgunakan uang Raskin, maka
Koordinasi Raskin Kabupaten
akan mencabut
p e n u n j u k a n sebagai
pelaksana sekaligus penanggungjawab di Desa/Kelurahan dan melaporkan kepada penegak h u k u m . U n t u k kelancaran distribuisiRaskin selanjutnya, m a k a C a m a t e n u n j u k pelaksana distribusi didesa sebagai 7.
Pemerintah
Kabupaten
penggantinya.
Batang/Kecamatan/Desa/Kelurahan
harus
membantu kelancaran pembayaran HPB RASKIN atau dapat memberikan dana talangan dari A P B D a t a u dari s u m b e r - s u m b e r d a n a l a i n n y a bagi R T S PM yang tidak m a m p u membayar
tunai.
17
BAB VI PENGENDALIAN
DAN
PELAPORAN
Pengendalian 1. I n d i k a t o r K i n e r j a P r o g r a m Indikator Kinerja pelaksanaan RASKIN sesuai dengan lingkup jawab masing-masing instansi diukur berdasarkan:
tanggung
a. T e p a t S a s a r a n P e n e r i m a M a n f a a t , R A S K I N h a n y a d i b e r i k a n k e p a d a PM
RASKIN
hasil Musyawarah
Daftar Penerima
Manfaat
Desa/Kelurahan
yang
RTS-
terdaftar
(DPM-1) dan diberi identitas (Kartu
dalam RASKIN
a t a u b e n t u k lain) b. T e p a t
J u m l a h , J u m l a h beras
RASKIN
yang
merupakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak
15
hak
RTS-PM
Kg/RTS/bulan
s e l a m a 12 b u l a n c.
Tepat Harga, H a r g a tebus R A S K I N adalah sebesar Rp. 1.600,- /Kg
netto
di Titik D i s t r i b u s i a t a u tempat lain y a n g ditetapkan. d. T e p a t
Waktu,
W a k t u pelaksanaan
distribusi beras
kepada
RTS-PM
RASKIN sesuai dengan Rencana Distribusi e.
Tepat
Administrasi,
Terpenuhinya
administrasi
secara
Tepat Kualitas, Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai
dengan
benar, lengkap d a n tepat w a k t u f.
standar kualitas beras
persyaratan
-
BULOG
2. M o n i t o r i n g d a n E v a l u a s i a. M o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i p r o g r a m
Raskin bertujuan untuk
ketepatan realisasi pelaksanaan Program RASKIN dan b. M o n i t o r i n g
dan
evaluasi
dilaksanakan
Koordinasi Kabupaten Batang dan c.
secara
mengetahui
permasalahannya.
berjenjang
oleh
Tim
Kecamatan.
W a k t u pelaksanaan monitoring dan evaluasi program RASKIN dilakukan secara rutin a t a u sesuaikan dengan k e b u t u h a n
d. H a s i l m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i d i b a h a s Tim
Koordinasi
Kabupaten
Batang
secara dan
berjenjang
Kecamatan
dalam
sesuai
Rapat dengan
lingkup dan bobot permasalahanya u n t u k ditindaklanjuti,serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan e.
Monitoring
dan
Evaluasi
dilaksanakan
lapangan, rapat koordinasi dan
pelaporan.
18
program. dengan
metode
kunjungan
3.
Pengawasan a. P e n g a w a s a n
pelaksanaan Program RASKIN d i l a k u k a n secara fungsional.
b. P e n g a w a s a n
masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui
mekanisme yang berlaku. 4. P e n g a d u a n a. U n i t
Masyarakat Pengaduan
Koordinasi
Masyarakat
RASKIN
Pusat
(UPM)
di
merupakan
bawah
koordinasi
bagian
dari
Kementerian
Tim Dalam
Negeri. b. U P M
di Kabupaten
Batang
di bawah
koordinasi Badan/Kan tor/Dinas
(SKPD) yang membidangi pemberdayaan c.
Pengelola
UPM
bertugas
mendistribusikan pengaduan
masyarakat.
untuk
menerima,
masyarakat kepada
menyelesaikan,
instansi yang
terkait
u n t u k m e n i n d a k lanjuti. d. U n i t
pengaduan
ditingkat
kab/kota,
provinsi,
laporan secara berkala tentang pengaduan dan
rekomendasi
untuk
perbaikan
dan
pusat
membuat
yang diterima, tindak lanjut
Program
Raskin. Laporan
tersebut
menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam bab V I . B.
Pelaporan 1)
Tim
Koordinasi
RASKIN
RASKIN
kepada
Kecamatan
Camat
sebagai
melaporkan
pelaksanaan
penanggungjawab
di
program
Kecamatan
selanjutnya melaporkan kepada T i m Koordinasi Raskin Kabupaten
dan
Batang
secara periodik setiap t r i w u l a n sesuai m e t o d e L a p o r a n t a h u n a n - 0 (LT-0) 2)
Tim
Koordinasi
Batang
RASKIN
sebagai
Kabupaten
Kabupaten
penanggung
Batang
dan
Batang
jawab
melaporkan
pelaksana
selanjutnya melaporkan
kepada
program kepada
Bupati
Raskin
Tim
di
Koordinasi
Raskin Provinsi secara periodik setiap t r i w u l a n sesuai model L T - 1 . 3)
Laporan akhir pelaksanaan program Raskin t a h u n 2016 dibuat oleh Koordinasi
RASKIN
Pusat,
Provinsi dan
Kabupaten
Batang
pada
Tim
Akhir
Tahun. 4)
Secara
internal Sub
Divre/Kansilog
melaporkan
realisasi
pelaksanaan
distribusi R a s k i n secara m i n g g u a n kepada Kadivre setiap hari J u m ' a t d a n akhir
bulan
sesuai
model
M L - 1 . Divre
melaporkan
realisasi
distribusi
Raskin di w i l a y a h n y a secara m i n g g u a n , setiap hari Selasa di Kantor Perum 5)
Pusat
BULOG.
Perum BULOG
melaporkan pelaksanaan
pendistribusian RASKIN
Ketua T i m Koordinasi R A S K I N Pusat setiap b u l a n .
19
kepada
BAB VII SOSIALISASI Sosialiasi Program yang
lengkap dan
RASKIN. efektivitas
Raskin adalah kegiatan u n t u k
benar
kepada
seluruh pihak yang
Melalui sosialisasi Program pelaksanaan
Program
memberikan
berkepentingan
RASKIN, diharapkan dapat
RASKIN
sehingga
informasi
dapat
Program
meningkatkan
mencapat
target
6
Tepat. Sosialisasi Program
Raskin dapat dilakukan secara berjenjang
dari
Tim
Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM. 1.
T i m Koordinasi R a s k i n Pusat m e l a k u k a n sosialisasi kepada T i m Koordinasi Raskin Provinsi.
2.
Tim
Koordinasi
Raskin
Provinsi
Koordinasi Raskin Kabupaten 3.
4.
sosialisasi
kepada
Batang m e l a k u k a n sosialisasi
kepada
Kecamatan.
T i m Koordinasi R a s k i n Kecamatan m e l a k u k a n sosialisasi kepada distribusi dan
Tim
Batang.
T i m Koordinasi Raskin Kabupaten Tim Koordinasi Raskin
melakukan
pelaksana
RTS-PM.
Metode sosialisasi dapat d i l a k u k a n m e l a l u i media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada s e m u a kepentingan secara
berjenjang.
20
pemangku
BAB
VIII
PENUTUP
Petunjuk Teknis Raskin Kabupaten Batang m e r u p a k a n dasar pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Batang yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Raskin Jawa Tengah dan dari Pedoman U m u m Raskin Nasional. P e t u n j u k Teknis ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Batang.
BUPATI
BATANG
ttd YOYOK RIYO
21
SUDIBYO
