CATATAN PENGANTAR ILMU HUKUM

Ingat, gelar anda ketika lulus adalah S.H. (Sarjana Hukum) bukan S.D. (Sarjana Diktat) baca juga referensi dari buku dan sumber lain yang terpercaya serta dengarkanlah penjelasan dosen saat kuliah. Waspadalah, diktat ini bisa saja sesat!

CATATAN PENGANTAR ILMU HUKUM Adrianus Eryan – FHUI 2013

PERBEDAAN PIH DAN PHI PIH (Pengantar Ilmu Hukum) objek mempelajari hukum secara umum (pengertian-pengertian pokok, disiplin hukum, dan asas-asas hukumnya) sifat universal, tidak terikat ruang dan waktu, pengetahuan mengenai hukum secara umum di seluruh dunia PHI (Pengantar Hukum Indonesia) objek hukum positif di Indonesia seperti pidana, perdata, HTN, HAN, dsb sifat terikat pada tempat dan waktu tertentu, cakupannya hanya di Indonesia PENGERTIAN DASAR DARI HUKUM Semua hukum pasti mengatakan pengertian dasar ini, ada masyarakat hukum, subjek hukum, peranan hukum, peristiwa hukum, akibat/hubungan hukum, dan objek hukum – Prof. Agus Sardjono DISIPLIN Sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi - Analitis: menganalisis, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi - Preskriptif: terkandung nilai-nilai yang ingin dicapai DISIPLIN HUKUM Disiplin (sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi) yang menentukan apa yang seyogianya dilakukan (termasuk dalam disiplin preskriptif) Ruang lingkup disiplin hukum - Filsafat Hukum - Politik Hukum - Ilmu Hukum Filsafat Hukum Politik Hukum Ilmu Hukum

perenungan, perumusan, dan penyelarasan nilai-nilai kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkannya, fungsinya mengarahkan suatu sistem hukum tertentu sebagai pengarah kebijakan kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang terbagi atas pengertian, kaedah, dan kenyataan

o Ilmu tentang pengertian, tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum (subjek hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum dsb) o Ilmu tentang kaedah, hukum sebagai suatu norma/kaedah, berhubungan dengan dogmatik hukum dan sistematika hukum o Ilmu tentang kenyataan, hukum sebagai perilaku atau sikap tindak, mencakup:

ADRIANUS ERYAN | PENGANTAR ILMU HUKUM

1


-

-

Sosiologi hukum, secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto) Antropologi hukum, mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick) Psikologi hukum, mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka) Perbandingan hukum, metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum atau hukum positif antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sejarah hukum, asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu

Disiplin Hukum

Pengertian

Sosiologi Hukum

Ilmu Hukum

Kaedah

Antropologi Hukum

Politik Hukum

Kenyataan

Psikologi Hukum

Filsafat Hukum

Perbandingan Hukum Sejarah Hukum

DOGMATIK HUKUM Ajaran hukum dalam arti sempit, mencakup ilmu hukum yang terbagi atas ilmu tentang pengertian, kaedah, dan kenyataan (bagan berwarna hijau diatas) ARTI HUKUM Belum ada definisi ajeg mengenai hukum karena luasnya ruang lingkup hukum mencakup banyak segi dan aspek. Berikut adalah pengertian hukum menurut masyarakat pada umumnya. Menurut Soerjono Soekanto 1. Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Pengetahuan yang tersusun secara sistematis 2. Hukum sebagai Disiplin Sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi 3. Hukum sebagai Kaedah Pedoman sikap tindak yang pantas atau yang diharapkan 4. Hukum sebagai Tata Hukum


2


5.

6. 7. 8.

9.

Struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, serta bentuknya tertulis Hukum sebagai Petugas Pribadi-pribadi yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (pejabat hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dsb) Hukum sebagai Keputusan Penguasa Hasil atau proses pertimbangan/kebijakan penguasa Hukum sebagai Proses Pemerintahan Proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan Hukum sebagai Perikelakuan Ajeg Perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara sama dan bertujuan untuk mencapai kedamaian Hukum sebagai Jalinan Nilai-Nilai Jalinan dari konsep-konsep abstrak tentang apa yang baik dan buruk

PENGERTIAN KAEDAH Kaedah adalah pedoman sikap tindak dalam hidup Hakekat Kaedah adalah perumusan suatu pandangan (ordeel) Sumber Kaedah adalah hasrat/keinginan untuk hidup pantas Secara umum ada 2 aspek kehidupan 1. Aspek Hidup Pribadi o Kaedah Kepercayaan, mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman yang meyakini adanya kekuasaan tertinggi yaitu Sang Pencipta o Kaedah Kesusilaan, mencapai kebaikan hidup pribadi berdasarkan nurani dan akhlak 2. Aspek Hidup Antar-Pribadi o Kaedah Kesopanan, bertujuan mencapai keselarasan hidup bersama o Kaedah Hukum, bertujuan mencapai kedamaian hidup bersama (ketertiban dan keamanan dalam proses interaksi antar individu dalam kelompok, serta ketentraman dalam diri batiniah masing-masing individu) PERBEDAAN KAEDAH HUKUM DENGAN KAEDAH LAINNYA Kaedah Hukum tidak hanya membebani kewajiban namun juga melindungi hak individu PEMBEDA Tujuan Isi Asal-Usul Sanksi

Daya Kerja

KEPERCAYAAN KESUSILAAN penyempurnaan hidup manusia ditujukan pada sikap batin Tuhan hati nurani dari Tuhan (dosa) dari diri sendiri (perasaan bersalah) membebani membebani kewajiban kewajiban

KESOPANAN KAEDAH HUKUM ketertiban masyarakat ditujukan pada sikap lahir kekuasaan luar yang memaksa dari masyarakat dari masyarakat (secara tidak resmi) (secara resmi) membebani kewajiban

membebani kewajiban

dan


3


melindungi hak Ruang Lingkup

Pribadi

antar-pribadi

Kaedah Fundamental Bagaimana manusia seharusnya bersikap tindak sesuai dengan tata kaedah yang mengaturnya Contoh: manusia seharusnya tidak mencuri barang milik sesamanya Kaedah Aktual Memberikan pedoman mengenai sikap tindak (tidak selalu identik dengan UU) Contoh: adanya UU yang mengatur tentang hukuman bagi tindakan pencurian, dengan harapan manusia tidak melakukan tindakan pencurian seperti yang ada dalam kaedah fundamental TEORI HANS KELSEN Reine Rechtslehre/Teori Hukum Murni Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Hukum dibersihkan dari faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dll yang mempengaruhi hukum. Metode pengkajian tidak boleh dicampuradukkan dengan metode pengkajian ilmu-ilmu lain, sehingga makna dan hakekat ilmu hukum terpelihara. (The Pure Theory of Law – Hans Kelsen)1 Stufenbau Theory Setiap tata hukum suatu negara merupakan susunan (hierarki) kaedah-kaedah (stufenbau) yang semuanya berasal dari kaedah dasar (grundnorm). Grundnorm menjadi kaedah dasar hipotesis yang lebih tinggi dan bukan merupakan kaedah positif, tetapi merupakan kaedah yang dihasilkan dari pemikiran yuridis yang aktualisasinya dalam tingkatan dibawahnya menjadi hukum positif GRUNDNORM/Norma Dasar

Kaedah Konstitusi Kaedah Abstrak/Umum Kaedah Individual/Konkrit

Pancasila

UUD 1945 UU/Perppu Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah Keputusan Pengadilan Ketetapan-Ketetapan

MENGAPA KAEDAH HUKUM HARUS ADA? - Ketiga kaedah lain belum cukup meliputi dan mengatur keseluruhan hidup manusia Contoh: pembuatan KTP, pencatatan akta kelahiran, kontrak kerja, dsb 1

Baca lebih lanjut di http://plato.stanford.edu/entries/lawphil-theory/


4


-

Kemungkinan hidup bersama menjadi kurang pantas jika hanya diatur oleh ketiga kaedah Contoh: mencurigai seseorang (bertentangan dengan kaedah kesusilaan), menunjukkan sikap kecurigaan terhadap seseorang (bertentangan dengan kaedah kesopanan), saat terjadi pencurian harus ada pihak yang dicurigai dan disertakan bukti atas kecurigaan tersebut, tanpa kaedah hukum maka perkara tumpang tindih antar kaedah tersebut tidak dapat diselesaikan

ISI KAEDAH HUKUM a. Gebod (Suruhan) Kaedah yang berisi suruhan untuk berbuat sesuatu (ciri-ciri: ada kewajiban) Contoh: Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, mewajibkan orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya b. Verbod (Larangan) Kaedah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu (ciri-ciri: ada larangan) Contoh: Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, tentang larangan perkawinan c. Mogen (Kebolehan) Kaedah yang berisi kebolehan, dilakukan boleh, tidak juga tidak ada sanksi (ciri-ciri: tidak ada larangan & kewajiban) Contoh: Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pihak yang melakukan perkawinan boleh mengadakan perjanjian tertulis, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan SIFAT KAEDAH HUKUM a. Imperatif, Memaksa secara apriori2 yang bersifat imperatif adalah Gebod dan Verbod b. Fakultatif, Tidak harus dilakukan, yang bersifat fakultatif adalah Mogen PERUMUSAN KAEDAH HUKUM Dalam perumusan harus dibedakan antara Rules of Law dan Legal Norm  Rules of Law Deskripsi ilmu-ilmu hukum yang disusun secara hipotesis (bersyarat dan mengandung prinsip imputasi)3 maupun secara kategoris (tidak mengatur hubungan antara kondisi dan konsekuensi) o Kaedah hukum hasil ciptaan hipotesis dan pandangan orang pada umumnya  Legal Norm Putusan pejabat hukum yang harus ditaati oleh subjek hukum o Kaedah hukum hasil ciptaan pejabat hukum, memiliki kekuatan hukum yang mengikat ESSENSIALIA KAEDAH HUKUM Kaedah Hukum dikatakan memaksa karena dapat menyebabkan terjadinya paksaan oleh - Diri sendiri, yakni kebutuhan manusia untuk hidup bersama (gregariousness)4 2

Mau tidak mau harus dilakukan, memaksa Pertanggungjawaban 4 Naluri manusia untuk selalu hidup bersama 3


5


-

Pihak lain, yang karena kaedah hukum mendapat wewenang untuk melakukan paksaan, misalnya polisi, hakim, jaksa, dsb Sifat memaksa bukanlah essensi dari kaedah hukum Essensi dari kaedah hukum adalah membatasi KEBERLAKUAN KAEDAH HUKUM  Kekuatan berlaku secara Yuridis Mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya kaedah hukum tersebut telah terpenuhi o Hans Kelsen, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, jika penerapannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya o Zevenbergen, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, jika kaedah tersebut terbentuknya menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan o Logemann, mempunyai kekuatan berlaku yuridis, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya  Kekuatan berlaku secara Sosiologis Intinya pada efektivitas atau hasil guna kaedah hukum dalam kehidupan bersama (berlaku/diterimanya hukum dalam masyarakat) terlepas dari kenyataan apakah peraturan tersebut terbentuk menurut persayaratan formal atau tidak o Teori Kekuatan : mempunyai kekuatan berlaku sosiologis, bila dipaksakan berlakunya, terlepas diterima/tidak oleh warna negara o Teori Pengakuan : mempunyai kekuatan berlaku sosiologis, bila diterima dan diakui oleh warga masyarakat  Kekuatan berlaku secara Filosofis Apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi untuk ketertiban masyarakat. Agar berfungsi, kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur diatas o Gebiedsleer : Jika suatu kaedah hukum telah memenuhi kaedah-kaedah dasar keberlakuan, maka sasaran kaedah tersebut secara formal terdiri dari 1. Lingkup Laku Wilayah (dibentuk dan diberlakukan dalam batas tempat tertentu) - Hukum Nasional - Hukum Internasional - Hukum Regional 2. Lingkup Laku Pribadi (dibentuk dan ditujukan kepada subjek tertentu) - Hukum yang berlaku bagi semua warga negara - Hukum yang berlaku bagi suatu golongan tertentu - Hukum antar golongan 3. Lingkup Laku Masa (memiliki keberlakuan dalam jangka waktu tertentu) - Ius Constitutum (Hukum Positif) - Ius Constituendum (Hukum yang masih dicita-citakan, misal RUU) 4. Lingkup Laku Ikhwal (ketika dibentuk dan diberlakukan maka akan memuat sasaran ikhwal/objek tertentu) lebih lanjut lagi penggolongan dalam hukum privat/publik Contoh : Aturan perdagangan unggas di Indonesia


6


Sasaran

: Perdagangan unggas

PENYIMPANGAN KAEDAH HUKUM Sikap tindak diluar batas patokan dan pedoman dari kaedah hukum Penyimpangan dapat berupa a. Pengecualian/Dispensasi Penyimpangan dari pedoman dengan dasar yang jelas dan sah o Pembenaran (Rechtvaardigingsgrond) Apa yang dilakukan sebenarnya dapat dikatakan melanggar namun tidak termasuk kesalahan karena dilaksanakan atas dasar wewenang yang sah dan dilindungi oleh hukum, sedari awal tidak melakukan kesalahan dan tidak dapat dihukum Contoh: algojo yang melaksanakan hukuman mati o Bebas Kesalahan (Schuldopheffingsgrond) Apa yang dilakukan dapat dikatakan melanggar dan termasuk kesalahan, namun dilakukan atas dasar terpaksa dan diluar kehendaknya (overmacht)5 sehingga meskipun melakukan kesalahan, ia dapat bebas dari kesalahan tersebut Contoh: seseorang yang ditodong dengan senjata api namun berhasil melawan dan memukul penodongnya hingga kabur. Perbuatannya memukul si penodong (noodweer)6 tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan karena dilakukan atas dasar overmacht. Kecuali jika pembelaannya berlebihan (noodweer excess)7 tetap dapat dihukum b. Penyelewengan Delik/Perbuatan Salah Penyimpangan dari pedoman tanpa mempunyai dasar yang sah. Perbuatan Salah ini dapat dikenakan sanksi Sanksi dalam arti sempit : hukuman Sanksi dalam arti luas : ada 3 macam o Pemulihan Keadaan Contoh: 1. A hutang kepada B, namun A tidak mau mengembalikan uang kepada B 2. Hakim dapat memaksa A melunasi hutangnya sehingga harta B pulih keadaannya o Pemenuhan Keadaan Contoh: 1. X membeli mobil dari Y, setelah X menyerahkan uang, Y tidak menyerahkan mobil 2. Y dapat dipaksa menyerahkan mobil tersebut oleh hakim 3. Sehingga terpenuhi X sebagai pemilik barang (mobil) yang baru o Hukuman dalam arti luas 5

Overmacht: daya paksa (misal dalam keadaan ditodong oleh senjata api, tidak punya pilihan lain, maka orang tersebut ada dalam overmacht, keadaan daya paksa dan diluar kehendaknya) 6 Noodweer: bela paksa (misal orang yang ditodong membela diri dengan memukul si penodong, perbuatannya ini dinamakan noodweer yaitu membela diri pada saat ada dalam keadaan overmacht) 7 Noodweer Excess: bela paksa yang berlebihan, dapat dihukum (misal memukuli penodongnya sampai luka parah dan mati)


7


Contoh: 1. Perdata : ganti rugi 2. Pidana : siksaan 3. Tata Negara : skorsing, pemecatan TUJUAN HUKUM  Teori Etis Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan terhadap apa yang etis dan apa tidak etis (Algra) Hukum bertujuan mewujudkan keadilan (Geny) Konsep Keadilan menurut Aristoteles o Justitia Commutativa (sama rata, sama jumlah) Contoh: setiap orang mendapatkan 1 karung beras saat pembagian sembako o Justitia Distributiva (proporsional sesuai hak) Contoh: setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu, mendapatkan lapangan pekerjaan, dsb  Teori Utilitis Menjamin kebahagian yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (the greatest good of greatest number) – Jeremy Bentham  Teori Campuran o Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok hukum adalah ketertiban o Purnadi & Soerjono Soekanto, kedamaian hidup antar pribadi dan ketenangan intern pribadi o Soebekti, mendatangkan kemamkmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya TUGAS HUKUM Secara umum tugas kaedah hukum adalah menciptakan kedamaian hidup pribadi, kepastian, dan kesebandingan Dikatakan DWI TUNGGAL karena pada kaedah umum/abstrak harus dapat dilaksanakan dua tugas tersebut sekaligus. Dwi Tunggal maksudnya harus dapat dicapai selaras dan berbarengan - Kaedah Hukum Umum mengutamakan kepastian - Kaedah Hukum Individu mengutamakan kesebandingan HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN - Hakekat kekuasaan: memaksakan kehendak pada orang lain - Hukum memerlukan kekuasaan yang sah dan memiliki dasar, tapi kekuasaan bukan hukum - Hukum perlu kekuasaan supaya dapat ditegakkan dan keduanya berjalan selaras - Hukum tanpa kekuasaan = mandul - Kekuasaan tanpa hukum = sewenang-wenang - Hukum bersumber pada kekuasaan yang sah HUBUNGAN HUKUM DENGAN NILAI DAN ASAS - Asas-asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersumber pada nilai yang dianggap baik dan benar, namun masih bersifat abstrak dan umum


8


-

Nilai-nilai yang dianggap baik tersebut melatarbelakangi terbentuknya kaedah hukum yang konkrit termasuk bagaimana melaksanakan hukum tersebut

ASAS ASAS HUKUM  Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali Tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa adanya peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan (asas legalitas)  Lex specialis derogat legi generalis Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum  Lex superior derogat legi inferior Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya  Lex posterior derogat legi priori Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama  Presumption of innocence Asas praduga tak bersalah, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dapat dibuktikan sebaliknya  Unus testis nullus testis Satu saksi bukanlah saksi (digunakan dalam hukum acara pidana)  In dubio pro reo Dalam keraguan, hakim menggunakan hukum yang lebih ringan terhadap terdakwa  Ne bis in idem Perkara yang sama tidak dapat diadili 2x  Stare decisis et quieta non movere/the binding force of precedent Seorang hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya yang telah in kracht mengenai perkara yang sama  Fictie hukum Setiap orang dianggap telah mengetahui isi UU saat tercatat pada lembaran negara/diundangkan  Asas publisitas Negara bertanggung jawab untuk menyebarluaskan/mempublikasikan UU sebelum diundangkan sehingga warga negara mengetahui isi UU tersebut  Pacta sunt servanda Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut  No punishment without guilt Seseorang tidak dapat dihukum jika tidak terbukti melakukan kesalahan  Lex dura sed temen scripta Peraturan hukum itu keras karena memang demikianlah sifatnya  Ius curia novit Hakim dianggap mengetahui hukum  Audi et alteram partem Hakim harus mendengar para pihak yang bersengketa secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya  Similia similibus Perkara yang sama diadili dengan ketentuan yang sama  Judex ne procedat ex officio Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya FUNGSI ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM 1. Menjaga ketaatan/konsistensi


9


Contoh: asas ius curia novit, hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak mengetahui hukumnya. Hakim yang menolak perkara dengan alasan tidak mengetahui hukumnya dapat dipidana 2. Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat Contoh: dokter yang dituduh melakukan malpraktek hingga pasiennya meninggal, tidak semata-mata langsung dijatuhkan pasal mengenai pembunuhan dalam pidana, namun harus ditentukan dulu apakah benar ia melakukan malpraktek melalui UU Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran sesuai asas lex specialis derogat legi generalis 3. Social Engineering Contoh: pada masa kolonial kaum pribumi tidak boleh didampingi penasehat hukum, hingga terjadi pergeseran nilai-nilai melalui social engineering/rekayasa sosial dan sekarang siapapun dapat didampingi penasehat hukum DAS SOLLEN – DAS SEIN Das Sollen Sesuatu yang dicita-citakan, diinginkan, diharapkan, dan yang seyogianya terjadi. Misal barangsiapa membeli maka harus membayar Das Sein Peristiwa yang senyatanya terjadi secara konkrit Misal yang membeli suatu barang membayar = sejalan dengan Das Sollen Misal yang membeli suatu barang tidak membayar = tidak sejalan dengan Das Sollen    

Das Sollen dan Das Sein menunjukkan kondisi sebab-akibat Kondisi ideal tercapai ketika Das Sollen dan Das Sein sejalan beriringan Hukum idealnya menginginkan supaya Das Sollen dan Das Sein selalu sejalan, namun hal tersebut seringkali sulit direalisasikan dalam kenyataan Ketika Das Sollen dan Das Sein tidak dijalan, disitulah hukum “bertindak”

SISTEM HUKUM Sistem: sesuatu yang bersifat menyeluruh dan terstruktur Sistem Hukum: suatu kesatuan utuh yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan terkait erat (Sudikno Mertokusumo) Fungsi Sistem Hukum: menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat Unsur/Elemen Sistem Hukum: - Keseluruhan aturan, kaedah, dan asas-asas yang dirumuskan dalam sistem pengertian - Elemen operasional hukum, termasuk didalamnya organ-organ, pranata, lembaga, dan para pejabat pelaksana hukum - Keputusan-keputusan dan tidakan konkrit dari pejabat hukum maupun warga masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengertian PRINCIPLE OF LEGALITY (Lawrence M. Friedman) Untuk mengukur objektivitas hukum, ada 8 asas dalam sistem hukum yang disebut principle of legality 1. Mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh ada keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc/khusus


10


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Peraturan yang dibuat harus diumumkan dan diketahui publik secara luas dan menyeluruh Peraturan tidak berlaku surut (retroaktif)8 kecuali kasus pelanggaran HAM berat Peraturan disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang berlebihan Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan Tidak boleh terlalu sering mengubah peraturan Harus ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari

UNSUR UNSUR DALAM PEMBUATAN PERATURAN (Lawrence M. Friedman) 1. Substansi Hukum Hakekat isi dari peraturan, mencakup semua bentuk tertulis/tidak tertulis dan materiil/formil 2. Struktur Hukum Dibagi dalam hierarki, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga, dan pembuat hukum 3. Legal Culture Kebiasaan-kebiasaan, opini masyarakat, cara bertindak, berpikir, secara sosial dalam kerangka budaya masyarakat SISTEM HUKUM DI DUNIA  Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Ciri khas: kodifikasi9, hukum tertulis, pemisahan jelas privat dan publik Negara: Perancis, Belanda, Indonesia  Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law) Ciri khas: yurisprudensi, asas precedent10, tidak ada pemisahan tegas privat dan publik Negara: Amerika Serikat, Inggris (termasuk jajahannya)  Sistem Hukum Islam Ciri khas: berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits  Sistem Hukum Kanonik Ciri khas: berdasarkan Alkitab dan putusan Paus  Sistem Hukum Adat Ciri khas: terutama dari segi privat/perdata berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat PEMBIDANGAN/PENGGOLONGAN/KLASIFIKASI HUKUM Berdasarkan Bentuknya - Tertulis - Tidak tertulis Berdasarkan Isi/Kepentingan - Privat 8

Retroaktif: tidak berlaku surut, perbuatan orang di masa lampau (yang belum diatur dalam peraturan) tidak dapat dihukum dengan peraturan yang baru dibuat sekarang/masa kini, sesuai dengan prinsip asas legalitas 9 Kodifikasi: pengelompokan hukum yang sejenis, contoh KUHP, KUHPer, dsb 10 Asas Precedent: lihat stare decisis di bagian asas-asas hukum


11


Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lain (kepentingan pribadi) Contoh: hukum perdata, hukum ekonomi bisnis, dsb - Publik Mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya (kepentingan umum) Contoh: pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional Berdasarkan Sifat/Kekuatan yg Berlaku - Hukum yang Mengatur (volunteer) Mengatur hubungan antara individu yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum Contoh: rambu-rambu lalu lintas (tidak ada sanksi) - Hukum yang Memaksa (compulser) Mutlak harus ditaati dengan sanksi yang mengikat Contoh: semua yang ada sanksi baik privat (perjanjian-perjanjian) maupun publik (pidana) Berdasarkan Fungsi - Hukum Materiil Secara isi berlaku umum mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan Contoh: hukum pidana, hukum perdata - Hukum Formil Bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil Contoh: hukum acara pidana, hukum acara perdata Berdasarkan Sumbernya - Sumber Hukum Materiil Sumber yang menentukan ISI suatu peraturan hukum - Sumber Hukum Formil Sumber yang menentukan BENTUK dari suatu peraturan hukum Berdasarkan Hubungan yang Diatur - Objektif Hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum Contoh: perjanjian hutang-piutang - Subjektif Hukum yang mengatur kewenangan/hak yang diperoleh seseorang berdasarkan apa yang diatur oleh hukum objektif dimana di pihak yang satu menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban Contoh: isi peraturan dalam perjanjian hutang-piutang diatas Berdasarkan Waktu Berlakunya - Ius Constitutum Hukum yang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu (hukum positif) - Ius Constituentum Hukum yang masih dicita-citakan untuk diberlakukan atau ditetapkan di kemudian hari Berdasarkan Tempat Berlakunya - Hukum Nasional Berlaku dalam batas wilayah suatu negara itu saja - Hukum Internasional Mengatur hubungan antar negara dan berlakunya tidak dibatasi oleh wilayah suatu negara


12


Berlaku secara universal baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional, dapat juga berlaku secara nasional untuk perjanjian yang telah diratifikasi11 Berdasarkan Luas Berlakunya - Hukum Umum Berlaku bagi setiap orang tanpa memandang statusnya Contoh: KUHP mengikat semua orang di Indonesia untuk tindak pidana - Hukum Khusus Berlaku hanya bagi golongan orang-orang tertentu saja Contoh: SK (Surat Keputusan), putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde12 PENGERTIAN DASAR SISTEM HUKUM (MASYARAKAT, SUBJEK, PERANAN, PERISTIWA, HUBUNGAN, DAN OBJEK HUKUM) Masyarakat Hukum >> Subjek Hukum >> Peranan Hukum >> Peristiwa Hukum >> Hubungan Hukum >> Objek Hukum MASYARAKAT HUKUM: keteraturan anggota masyarakat dengan sistem hukumnya sendiri. Hubungannya dapat berupa relasi (abstrak) dan komunikasi (konkrit) Contoh: relasi di dalam kelas, dosen dan mahasiswa SUBJEK HUKUM Segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum Dibagi menjadi 2 - Manusia (natuurlijk persoon): manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal selalu punya hak dan kewajiban - Badan Hukum (rechtsperson): pribadi ciptaan hukum, dibuat oleh manusia sesuai kebutuhan Sifat Subjek Hukum - Manusia  Mandiri, mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak (cakap)  Terlindung, jika dianggap tidak mampu bersikap tindak, maka tidak dapat dihukum (misalnya orang cacat mental, orang gila, anak dibawah umur, dsb)  Perantara, sikap tindaknya dibatasi sebatas kepentingan pihak yang diantarainya (kepentingan pengampu dibatasi oleh kepentingan orang yang diampunya) - Wali: bagi yang belum dewasa - Pengampu: bagi yang sudah dewasa tapi akal pikiran tidak sehat Badan Hukum Alasan dibentuknya badan hukum

11

Ratifikasi: disahkan dan diundangkan dalam hukum nasional In kracht van gewijsde: berkekuatan hukum tetap, suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak ada banding dalam tempo 14 hari sejak putusan diucapkan dalam sidang 12


13


o Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan bersama (produksi, distribusi, dsb) o Adanya tujuan idiil yang perlu dicapai tanpa tergantung pada pribadi kodrati sebagai perorangan (tujuan badan hukum misalnya: mencari keuntungan, dsb) Badan Hukum dibagi 2, privat (yayasan, PT) dan publik (BUMN, kementrian) Teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum - Teori Fictie (rekayasa, tidak nyata) - Teori Kekayaan Bertujuan (badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pemilik maupun anggotanya) - Teori Pemilikan (hak dan kewajiban badan hukum terpisah dengan hak dan kewajiban pemilik maupun anggotanya) - Teori Organ (organ-organ didalamnya yang menjalankan hak dan kewajibannya) PERANAN HUKUM - HAK, adalah peranan yang fakultatif, boleh tidak dilaksanakan (contoh hak: buruh minta gaji) - KEWAJIBAN, adalah peranan yang imperatif, harus dilaksanakan (contoh kewajiban: buruh bekerja supaya mendapat gaji) Hak dan Kewajiban selalu berhadapan dan berdampingan Berhadapan  A wajib melunasi hutang kepada B  B berhak menagih hutang kepada A Berdampingan o A menagih hutang kepada B didampingi kewajiban A untuk tidak menyalahgunakan kewajibannya, misal mengancam dengan mengirimkan penagih hutang atau membebani dengan bunga yang sangat tinggi o B berkewajiban melunasi hutang didampingi hak untuk melawan gangguan terhadap pelunasan hutang tersebut Hak dan Kewajiban dapat dibedakan menjadi - Searah/Relatif Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dan berlaku hanya oleh subjek hukum tertentu, misal: perjanjian hutang-piutang A dan B, maka B hanya melunasi hutang kepada A saja, dan A hanya menagih hutang kepada B saja (dengan siapa mereka mengadakan perjanjian) - Jamak/Absolut Hak yang dimiliki subjek hukum dan berlaku untuk semua Contoh: hak milik, hak memungu pajak, hak suami-istri, hak anak-orangtua, hak kebendaan, hak immateriil, dsb. PERISTIWA HUKUM Peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, peristiwa yang menimbulkan adanya perkembangan hukum. Ada 3 kelompok peristiwa hukum


14




 

Keadaan Bersegi o Alamiah: siang dan malam o Kejiwaan: normal dan abnormal o Sosial: keadaan darurat (noodtoestand)13 Kejadian o Bencana Alam (force majeure)14 Sikap Tindak o Sikap tindak menurut hukum (taat pada hukum) o Sikap tindak melanggar hukum - Menyalahgunakan kekuasaan - Merampas/mengganggu hak-hak orang lain - Peristiwa yang melanggar ketentuan pidana, perdata, dsb o Sikap tindak lainnya, misalnya perjanjian jual beli

HUBUNGAN HUKUM Hubungan antara 2 subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain a. Hubungan sederajat: suami-istri Hubungan tidak sederajat: anak-orangtua b. Hubungan timbal balik dan timpang bukan sepihak Satu pihak punya hak saja dan satu pihak punya kewajiban saja (misal membayar pajak, rakyat hanya punya kewajiban membayar pajak, dan negara punya hak memungut pajak) Macam Hubungan Hukum  Bersegi 1 Pihak yang satu hanya punya hak dan pihak yang lain hanya punya kewajiban (contoh: pajak)  Bersegi 2 Kedua pihak masing-masing berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan berkewajiban memberi sesuatu pada pihak lain (contoh: jual beli, satu pihak wajib membayar baru berhak menerima barang, pihak lainnya berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang) OBJEK HUKUM Kepentingan dari subjek hukum atau segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan bisa menjadi pokok dari suatu hubungan hukum - Materiil: berwujud benda yang nyata, misalnya laptop, motor, dsb. 13

Keadaan darurat dimana hukum tidak dapat diterapkan karena adanya pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Contoh: 2 orang yang hanyut di laut berebut sebatang kayu yang hanya dapat menahan 1 orang saja, jika terjadi perkelahian hingga ada orang yang tidak selamat (tenggelam) maka orang yang selamat tidak dapat dihukum karena berada dalam keadaan darurat. Hukum yang berlaku saat itu adalah hukum alam, siapa yang kuat dialah yang menang dan bertahan 14 Keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, ada orang yang tiba-tiba meninggal, dsb. Ketika terjadi force majeure seseorang dapat lepas dari segala kewajibannya, seperti dalam perjanjian sewa menyewa rumah jika suatu saat rumah tersebut hancur oleh gempa, si penyewa dibebaskan dari kewajiban membayar sewa


15


-

Immateriil: berupa sesuatu yang memiliki daya guna kebermanfaatan, misalnya listrik, pulsa, hak cipta, dsb.

PERBUATAN HUKUM Setiap tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum Contoh: jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dsb Dibagi menjadi 2 jenis - Perbuatan Hukum Bersegi 1 Dilakukan oleh 1 pihak saja, misalnya pewarisan, pengakuan anak, dsb - Perbuatan Hukum Bersegi 2 Dilakukan 2 pihak atau lebih, misalnya perjanjian utang-piutang, jual beli, dsb AKIBAT HUKUM Akibat atas suatu persitiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum, dibagi menjadi 3  Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu o Orang gila dibawah pengampuan, melenyapkan kecakapan hukumnya o Seorang anak baru saja berusia 21 tahun, menjadi cakap bertindak  Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu o Sejak perjanjian hutang-piutang ditandatangani, terjadi perikatan diantara kedua pihak  Sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum o Sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP, pidana pokok, dan pidana tambahan) o Sanksi Perdata (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum) PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD) Suatu perbuatan digolongkan sebagai PMH/Perbuatan Melawan Hukum apabila 1. Menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2. Melanggar kesusilaan maupun kepantasan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain maupun benda milik orang lain SUMBER HUKUM Adalah tempat dimana dapat menemukan/menggali hukum - Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum (kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dsb) - Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi pedoman kepada hukum yang sekarang berlaku (misal asal mula civil law dari hukum Perancis, hukum Romawi, dsb) - Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya hukum secara formal kepada peraturan hukum (dari penguasa, dari masyarakat seperti hukum adat) - Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum (UU, dokumen, dsb) - Sebagai sumber yang menimbulkan hukum ALGRA membagi sumber hukum menjadi 2, materiil dan formil  Sumber Hukum Materiil


16




Tempat dari mana materi hukum itu diambil, merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum, contohnya o Hubungan sosial o Kekuatan politik o Situasi sosial ekonomi o Keadaan geografis o Tradisi (pandangan keagamaan, masyarakat) o Penelitian ilmiah (kriminologi15, dsb) Sumber Hukum Formil Tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, atau tempat dimana hukum dapat ditemukan, berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku, contohnya o Undang-Undang o Kebiasaan masyarakat adat o Traktat/Perjanjian Internasional (perjanjian yang diadakan antara 2 negara atau lebih, traktat hanya berlaku setelah diratifikasi16 oleh presiden melalui DPR) o Yurisprudensi17 (putusan hakim terdahulu yang telah in kracht dan diikuti oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama) o Doktrin (pendapat para ahli hukum)

Sumber Hukum dapat juga dibedakan dari bentuknya - Tertulis (KUHP, KUHPer, UU) - Tidak Tertulis (hukum adat) - Tercatat (tertulis tapi tidak diundangkan dalam lembaran negara dan tidak dijadikan UU, misalnya KHI/Kompilasi Hukum Islam) UNDANG-UNDANG - Secara teknis UU dibuat oleh badan legislatif (DPR) - Semua orang dianggap tahu isi UU sejak diundangkan18 - UU Indonesia selalu dimulai dari angka 1 setiap tahunnya - UU berlaku 30 hari sejak disahkan, guna jeda 30 hari adalah untuk menunggu nomor lembaran negara saat diundangkan - Masa berlaku UU jika tidak disebutkan didalamnya, adalah sampai ada UU baru yang menggantikan - Ada beberapa UU yang keberlakuannya memiliki jangka waktu tertentu UU dalam arti Materiil 15

Kriminologi: berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu, kriminologi secara garis besar adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak kriminal 16 Ratifikasi: pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi berlaku sebagai UU bagi negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut 17 Yurisprudensi: berasal dari kata jurisprudenz (aliran ilmu hukum, bahasa Jerman) berbeda dengan jurisprudence (ilmu hukum) 18 Diundangkan berarti saat seluruh syarat formil UU terpenuhi dan dicatat dalam lembaran negara (staat gazette)


17


Merupakan keputusan/ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut UU dan mengikat setiap orang secara umum UU dalam arti Formil Merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan UU karena cara pembentukannya PERBEDAAN UU DALAM ARTI MATERIIL-FORMIL DAN SUMBER HUKUM MATERIIL-FORMIL - Sumber hukum lebih general, karena UU pun termasuk sumber hukum - UU lebih spesifik untuk mengatur dan menetapkan suat hal PENEGAKAN HUKUM Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi makahukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Unsur-Unsur Penegakan Hukum  Kepastian Hukum (Rechtssisicherheit) Perlindungan yustisiabel19 terhadap tindakan sewenang-wenang  Kebermanfaatan (Zweckmassigkeit) Penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat  Keadilan (Gerechtigkeit) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Anda tidak dapat menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, misalnya: FPI sweeping dengan membakar dan menjarah toko-toko (salah) PENEMUAN HUKUM Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum ALIRAN PENEMUAN HUKUM  Legisme (Montesquieu) Menganggap bahwa semua hukum terdapat pada UU sehingga hakim dapat menggunakan yuridis silogisme (deduksi logis) – asalnya dari Perancis o Preposisi mayor: barangsiapa membeli maka harus membayar o Preposisi minor: si A membeli barang o Kesimpulan: si A harus membayar Menurut aliran legisme, primer = penggunaan UU, sekunder = yurisprudensi. Hakim adalah corong UU  Freie Rechtsbewegung (Kontorowicz) Berlawanan dengan aliran legisme karena dalam aliran ini seorang hakim bebas menentukan untuk menggunakan UU atau tidak. Hal ini disebabkan karena hakim bertugas untuk menciptakan hukum atau rechtscepping20 Latar Belakang

19 20

Yustisiabel: orang-orang yang ditundukkan dalam masing-masing badan pengadilan Rechtscepping: penciptaan hukum


18


o Jerman pada abad ke-19 sedang dalam proses kodifikasi, UU yang diadopsi dari Perancis masih sedikit dan belum banyak mengatur kehidupan pada saat itu sedangkan hakim dituntut untuk membuat hukum seadil-adilnya Menurut aliran Freie Rechtsbewegung, primer = yurisprudensi, sekunder = penggunaan UU. Hakim menciptakan UU  Rechtsvinding Hakim memiliki kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Tugas hakim melakukan rechtsvinding yang artinya “menyelaraskan UU pada tuntutan zaman” Contoh: menafsirkan UU dengan menambah arti suatu istilah yang terdapat dalam UU, misalkan dalam kasus pencurian listrik, definisi benda diperluas sehingga tidak hanya benda berwujud yang dapat dicuri melainkan juga benda tak berwujud yang punya nilai ekonomi dan kebermanfaatan seperti listrik, pulsa, dsb. – disebut juga penafsiran ekstentif Namun dalam kasus pidana tidak boleh menggunakan analogi, misalnya menganalogikan listrik sebagai suatu benda = tidak boleh, karena pidana menganut asas legalitas (perbuatan hanya dapat dihukum jika ada peraturan yang mengaturnya) Indonesia menggunakan aliran ini21 METODE PENEMUAN HUKUM Dibagi menjadi metode Penafsiran Hukum dan metode Konstruksi Hukum METODE PENAFSIRAN HUKUM  Penafsiran Gramatikal Berdasarkan pada bunyi UU dengan berpedoman pada arti kata-kata dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam UU sesuai KBBI (berdasarkan tata bahasa/kebiasaan dalam penggunaan sehari-hari) Contoh: Pasal 1140 KUHPerdata  Penafsiran Historis Berdasarkan sejarah UU atau sejarah asal-usul suatu peraturan dikaitkan dengan sistem hukum yang pernah berlaku Contoh: Denda dalam KUHP yang tertulis 50 rupiah, harus dikonversikan nilai rupiah saat itu dengan masa sekarang  Penafsiran Sistematis Mempertahankan susunan kata yang berhubungan dengan bunyi pasal lainnya, dalam UU itu sendiri maupun UU lainnya Contoh: asas monogami dalam KUHPerdata, tidak disebutkan secara eksplisit namun secara implisit perkawinan adalah antara 1 laki-laki dan 1 perempuan  Penafsiran Teleologis Memperhhatikan tentang tujuan UU itu mengingat kebutuhan masyarakat berubah sesuai dengan berjalannya waktu sementara bunyi UU nya tetap Contoh: Pasal 95 dan 98 KUHPerdata  Penafsiran Ekstentif Memperluas arti kata dalam peraturan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan

21

Butuh referensi pendapat ahli atau dasar hukum lain


19








Contoh: arti kata benda diperluas sehingga mencakup benda yang tak berwujud namun juga memiliki nilai-nilai ekonomi dan kebermanfaatan misalnya pulsa, listrik, dsb. Penafsiran Restriktif Membatasi arti kata dalam peraturan Contoh: arti kata “kerugian” tidak termasuk dalam kerugian yang tak berwujud Penafsiran Komparatif Membandingan dengan penjelasan-penjelasan berdasarkan perbandingan hukum agar ditemukan kejelasan UU Penafsiran Futuristik Penjelasan UU dengan berpedoman pada UU yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, misalkan tindakan pencurian nomor kartu kredit berpedoman pada RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

METODE KONSTRUKSI HUKUM Konstruksi hukum digunakan pada saat hakim melakukan penemuan hukum, dapat menggunakan UU maupun yurisprudensi, intinya adalah bagaimana hakim dapat melakukan penemuan hukum Metode Konstruksi Hukum dapat melalui:  Analogis Menganalogikan suatu peristiwa dengan persitiwa lain, mepergunakan UU untuk suatu peristiwa yang tidak disebut dalam UU dengan jalan mengabstraksikan/memperluas isi atau makna UU kedalam peristiwa yang bersifat khusus Contoh: menganalogikan listrik sebagai benda sehingga tindak pencurian listrik dapat dipidanakan dengan pasal pencurian dalam KUHP  Argentum a Contrario Dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal Contoh: Pasal 34 KUHPerdata “Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.” Maka jika ada kasus seorang wanita ingin menikah kembali setelah 400 hari bercerai, sesuai penafsiran argentum a contrario maka ia diperbolehkan menikah  Penghalusan Hukum (Rechtsvervijning) Dengan cara menyempitkan berlakunya ketentuan UU, karena jika tidak akan terjadi kerugian yang lebih besar Contoh: Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Maka kerugian yang wajib diganti adalah kerugian akibat perbuatan pelaku saja, bukan kerugian akibat perbuatan lain


20

CATATAN PENGANTAR ILMU HUKUM

Recommend Documents