Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN Yang dimaksud dengan ”urusan pilihan” adalah urusan yang secara nyata ada
di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
Pelaksanaan urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2012 dilaksanakan oleh SKPD maupun UPT atau Bidang
pada SKPD yaitu terdiri dari : 1) Urusan Perikanan dan Kelautan; 2) Urusan Pertanian; 3) Urusan Kehutanan; 4) Urusan Energi dan SDM; 5)Urusan Pariwisata;
6) Urusan Perindustrian; 7) Urusan Perdagangan; dan 8)Urusan Transmigrasi. Program pokok dan hasil pelaksanaan urusan pilihan ini dijelaskan berikut:
sebagai
1. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Pembangunan perikanan dan kelautan yang berbasis pada sumber daya
alam serta budidaya perairan diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan produksi dan produktifitas usaha perikanan yang bermutu dan berdaya saing
tinggi dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan,
serta pelaku usaha perikanan dan kelautan lainnya, mengembangkan sistem minabisnis yang kompetitif dan profesional yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha serta kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. a. Program dan Kegiatan.
Program pokok yang dilaksanakan pada urusan perikanan dan kelautan
tahun 2011 adalah:
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 4) Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
5) Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
327
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Realisasi program pokok tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan
urusan Perikanan dan Kelautan di Provinsi Kalimantan Selatan dijelaskan sebagai berikut : a. Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan,
dilaksanakan oleh:
program
ini
Dinas Perikanan dan Kelautan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 2.508.350.000,00 dan direalisasi sebesar Rp 2.232.197.300,00
atau 88,99%. Hasil program ini adalah terlaksananya kegiatan-
kegiatan: 1) Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Pengembangan budidaya tambak; 3) Pengembangan budidaya ikan
lokal; 4) Pengembangan ikan nila; 5) Pengembangan pakan buatan; dan 6) Pengembangan budidaya udang(benur); 7) Pengadaan sarana produksi pupuk; 8) Pengembangan budidaya papuyu; 9) Pengadaan
sarana budidaya ikan patin.
Balai Benih dan Induk Ikan Air Tawar Karang Intan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 146.051.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 136.076.000,00 atau 93,17%. Hasil program yaitu terlaksananya
kegiatan-kegiatan: 1) Operasional Perbenihan; 2) Pengembangan Perbenihan Ikan-ikan Lokal; 3) Monitoring/ Penerapan Teknologi Pembenihan di UPR dan BBI Lokal Serta Monitoring/Pengawasan
Distribusi dan Pemasaran Benih/Induk Ikan di BBI Lokal; 4) Temu
Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar.
UPT Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru dianggarkan sebesar Rp
900.000.000,00
dan
telah
direalisasikan
sebesar
Rp 877.206.500,00 atau 97,47% dengan hasil terlaksananya kegiatan:
1) Pengembangan Peningkatan Perbenihan; dan 2) Peningkatan prasarana.
b. Program
Pengembangan
dilaksanakan oleh:
Perikanan
Tangkap,
program
ini
Dinas Perikanan dan Kelautan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 10.293.968.480,00 dan direalisasi sebesar Rp 6.850.052.932,00 atau 66,54%. Hasil pelaksanaan program ini adalah terlaksananya
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
328
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi kegiatan-kegiatan:
1)
Pengembangan
Sarana
dan
Prasarana
Perikanan Tangkap; 2) Pemacuan Stock Ikan; 3) Penyediaan Sarana
Perikanan Tangkap di Provinsi (Kapal Perikanan > 30-60 GT dan alat Penangkap Ikan) DAK NON DR (DPAL); 4) Pendampingan Dan Pendukung DAK Non DR dalam Rangka Penyediaan Sarana Perikanan
Tangkap di Provinsi (Kapal Perikanan =>30 GT dan alat Penangkap
Ikan); 5) Peningkatan Usaha Perikanan Skala Kecil (ANKAPIN III); 6)Pendampingan Dan Pendukung DAK Non DR dalam Rangka Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Provinsi (Kapal Perikanan
>30 GT dan alat Penangkap Ikan) (DPAL); 7) Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Provinsi (Kapal Penangkap Ikan => 30-60 GT dan Alat Penangkap Ikan (DAK NON DR); 8) Pengadaan Alat Tangkap Jalur 1; 9) Pengadaan Alat Tangkap Jalur 1; 10) Pengadaan Alat
Tangkap Jalur 2; 11) Up grading bagi Nelayan.
UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin dengan alokasi anggaran sebesar
Rp160.900.000,00
dan
terealisasi
Rp 151.324.950,00 atau 94,05%. Hasil program kegiatan-kegiatan
yaitu:
1)
Perdagangan Perikanan Tangkap.
Pengembangan
sebesar
terlaksananya
Lembaga
Usaha
UPT Pelabuhan Perikanan Muara Kintap dialokasikan sebesar Rp 1.121.962.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.062434.000,00 atau 94,69%. Hasil kegiatan adalah terlaksananya: 1) Pengembangan
Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan 2) Peningkatan Kemampuan Usaha Penangkapan.
c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.994.930.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp 3.488.899.009,00 atau 58,20%. Hasil program berupa terlaksananya kegiatan-kegiatan yaitu: 1) Peningkatan Akses
Usaha Perikanan Melalui Penguatan Permodalan; 2) Peningkatan
Promosi Pembangunan Perikanan dan Kelautan; 3) Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan; 4) Peningkatan Konsumsi Ikan Bagi Anak-
Anak Sekolah (SD); 5) Pengadaan sarana dan prasarana hasil perikanan;
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
329
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 6) Pengadaan alat pengolahan; 7) Persiapan pembangunan pabrik es
(Kajian lokasi DED, dan UKL/UPL) dan 8) Pembangunan Pabrik Es (PP Muara Kintap).
Program ini juga dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Pengujian
dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp1.080.700.000,00
dan
telah
direalisasikan
sebesar
Rp1.057.700.600,00 atau 97,87%. Hasil pelaksanaan program yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan; 2) Pengadaan Alat-alat Laboratorium; 3) Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Analisis LPPMHP.
d. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 172.680.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 171.567.000,00 atau 99,36%. Hasil kegiatan
yaitu terlaksananya: 1) Penyuluhan Budaya Kelautan; 2) Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Usaha Skala Mikro Melalui Manajemen Usaha.
e. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 249.900.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp 240.224.400,00 atau 96,13%. Hasil program yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan: 1) Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan.
Pendanaan dari Anggaran APBD tahun anggaran 2012 pada dasarnya
diarahkan untuk peningkatan dan pengembangan produksi dan produktifitas usaha perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam rangka peningkatan
kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. yang secara garis besar dapat
dilihat pada Tabel 3.11 berikut:
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
330
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Tabel 3.11. Pencapaian Program dan Kegiatan Perikanan dan Kelautan Tahun 2012 No 1 2 3 4 5
6
7 8
9
Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Meningkatnya Kualitas SDM
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkatnya Volume Perdagangan
Meningkatnya PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
Meningkatnya area Usaha Perikanan
Indikator Kinerja
- Produksi penangkapan - Produksi budidaya - SDM Penangkapan - SDM Budidaya - Nelayan - Pembudidaya - Konsumsi /Kapita
Ekspor - Volume; - Nilai Antar Pulau - Volume; - Nilai
- PDRB harga Berlaku - PDRB Konstan (2000) - Kontribusi PDRB Terhadap Kalsel - Ekonomi Perikanan - Pelabuhan/ Pangkalan Pendaratan Ikan - Balai Benih Ikan - Saluran Tambak - Reservaat - Pasar Ikan Higienis/ Bersih - Laboratorium Perikanan - Unit Pengolahan Hasil Perikanan - Budidaya Laut - Budidaya payau - Budidaya air tawar Kolam Karamba Sawah Jala apung
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Target 184.684 Ton 116.148 Ton
400 Orang 430 Orang
122.324 Orang 18.663 Orang 37,8 Kg
2.185 Ton 20.756 US$ (000)
Realisasi 191.447 Ton 90.183 Ton
370 Orang 710 Orang
99.929 Orang 21.712 Orang 44,7 Kg
1.333 Ton 9.698 US$ (000)
20.808 Ton 197.676 Rp (Juta)
2.410.847 Ton 194.412 Rp (juta)
1.256.670 Rp (Juta)
1.303.588 Rp (Juta)
2.255.181 Rp (Juta) 3,70 % 4,47 %
2.528.241 Rp (Juta) 3,71 % 4,76 %
% 103,66 77,645
92,5 165,12 81.692 116,34 118,25 61,007 46,724
11586 98,349 112,11 103,73 100,27 106,49
14 Buah
14 Buah
100
14 5 7 6
14 5 7 6
Buah Buah Buah Buah
100 100 100 100
3 Buah
100
Buah Buah Buah Buah
1 Buah 2 Buah
391 Ha 4.475 Ha 4.342 Ha 1.114 4 22 3.202
Ha Ha Ha unit
2 Buah
123 Ha 16.457 Ha 3.693 Ha 538 7 156 2.992
Ha Ha Ha unit
100
31,33 367,76 85,76
48,303 174,3 708,64 93,445
331
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja
tahun 2012 terdapat beberapa sasaran strategis yang dapat dicapai sesuai target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun ada pula beberapa sasaran strategis yang tidak dapat terealisasi memenuhi target.
Beberapa sasaran strategis yang tidak mencapai target yaitu produksi
ikan budidaya yang hanya 77%, area usaha budidaya laut 31,33%, budidaya air tawar 48,30%, volume ekspor 61% dan nilai ekspor 46,72%.
Produksi ikan budidaya tidak dapat mencapai target disebabkan
adanya kematian ikan secara massal yang dikarenakan faktor alam pada pertengahan tahun 2012. Selain itu adanya penurunan jumlah area usaha budidaya khususnya budidaya laut dan budidaya ikan air tawar di kolam.
Namun realisasi produksi budidaya ikan di Kalimantan Selatan tahun 2012 ini meningkat sebesar 14,52% dibandingkan dengan tahun 2011.
Peningkatan produksi ikan ini seiring dengan peningkatan kualitas
SDM nelayan dan pembudidaya ikan dan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Selatan kilogram per kapita.
Pencapaian nilai dan volume eksport yang cendurung menurun
dikarenakan banyaknya pemasar ikan yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Unit Pengolah Ikan (UPI) sehingga
pemasar ikan dari kalimantan selatan cendrung untuk menjual produk
perikanannya keluar pulau. Kondisi demikian yang menyebabkan nilai dan volume perdagangan antar pulau meningkat dengan tajam.
Realisasi kinerja tahun 2012 mengalami peningkatan pada hampir
semua indikator program kinerja dibandingkan dengan tahun 2011 seperti terlihat pada Tabel 3.12 dibawah ini :
Tabel 3.12
Pencapaian Program dan Kegiatan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011 – 2012 No 1 2 3
Sasaran Strategis
Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan Meningkatnya Kualitas SDM Meningkatnya
-
Indikator Kinerja Produksi penangkapan Produksi budidaya SDM Penangkapan SDM Budidaya Nelayan
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
Realisasi 2011 2012
192.031 78.749
191.447 90.183
294 95.281
99.929
274
370 710
Satuan
%
Ton Ton
99,6959 114,52
Orang
104,878
Orang Orang
135,036 241,497
332
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi No 4 5
6
7 8
Sasaran Strategis
Penyerapan Tenaga Kerja Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkatnya Volume Perdagangan Meningkatnya PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan
Indikator Kinerja - Pembudidaya - Konsumsi /Kapita
Ekspor - Volume; - Nilai Antar Pulau - Volume; - Nilai - PDRB harga Berlaku - PDRB Konstan (2000) - Kontribusi PDRB Terhadap Kalsel - Ekonomi Perikanan
- Pelabuhan/ Pangkalan Pendaratan Ikan - Balai Benih Ikan - Saluran Tambak - Reservaat - Pasar Ikan Higienis/ Bersih - Laboratorium Perikanan - Unit Pengolahan Hasil Perikanan 9 Meningkatnya - Budidaya Laut area Usaha - Budidaya Perikanan payau - Budidaya air tawar Kolam Karamba Sawah Jala apung Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan
Realisasi 2011 2012 21.609 21.712 44,59 1.478 8.893
44,7
Orang Kg
1.333 Ton 9.698 US$ (000)
1.877 77.910 2.528.241
2.410.847 194.412 2.528.241
3,71
3,71
1.303.588
Satuan
1.303.588
4,76
4,76
14
Ton Rp (juta) Rp (Juta) Rp (Juta) %
%
100,477 100,247 90,1894 109,057
128455 249,534 100 100 100
%
100
14
Buah
100
14
14
Buah
100
7 6
7 6
Buah Buah
100 100
5
5
3
3
123 16.457 538 5 156 2.992
2
3.691
Buah
100
Buah
100
123 16.457
Ha Ha
100 100
538 7 156 2.992
Ha Ha Ha unit
100 149 100 100
2
3.693
Buah
Ha
100
100
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan. SKPD/UPT yang menyelenggarakan urusan perikanan dan kelautan
adalah :1) SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan, 2) Laborarorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, 3) Balai Benih dan IAT Karang Intan,
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
333
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 4) Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, 5) Pelabuhan Perikanan Muara Kintap, 6) Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru.
d. Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional. Data Pegawai yang menangani urusan ini dapat dilihat pada data PNS
berdasarkan SKPD/UPT sebagaimana Buku II LPPD terlampir.
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
Urusan Perikanan dan Kelautan pada tahun 2012 telah dialokasikan
anggaran sebesar
Rp30.009.243.580,00 dan telah direalisasikan sebesar
Rp. 23.226.744.997,00 atau 77,40%.
f. Proses Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan dimulai dari pengusulan program dan
kegiatan sesuai sasaran RPJMD 2011-2015 dan Renstra SKPD Bappeda, selanjutnya dibahas melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dan dianggarkan melalui APBD.
g. Kondisi Sarana dan prasarana yang digunakan.
Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas dan UPTD di lingkup perikanan
dan kelautan cukup baik dan memadai.
h. Permasalahan dan Solusi
Adapun permasalahan dan pemecahan masalah (solusi) yang dihadapi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perikanan dan Kelautan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pengembangan Perikanan Budidaya Issue/Permasalahan
yang
dihadapi
dalam
perikanan budidaya adalah sebagai berikut :
pengembangan
usaha
Pakan Alternatif belum berkembang Keterbatasan Benih Bermutu
Pengeringan Irigasi Sering Kali Tidak Terjadwal
Solusi pemecahan masalah diantaranya melalui : Pengembangan bibit
ikan dan induk unggul, paket bantuan budidaya berupa pakan, happa, dll, Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
334
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi
2) Perikanan tangkap Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha perikanan tangkap adalah sebagai berikut :
Armada didominasi tonase kecil
Daerah penangkapan di pesisir padat tangkap Sarana Operasional ES kurang mencukupi
BBM alternatif (minyak tanah) mempercepat kerusakan mesin
Solusi pemecahan masalah diantaranya melalui : Paket bantuan bagan
apung, rumpon, Peningkatan kualitas prasarana pengawasan mutu di pelabuhan, pemacuan restocking ikan.
3) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Permasalahan yang dihadapi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebagai berikut : Packing / kemasan kurang baik
Ketersediaan bahan baku olahan terbatas Hygienitas masih kurang
Solusi pemecahan masalah diantaranya melalui : Paket bantuan alat
pengemasan, peningkatan pengawasan mutu hasil produk, Program Gemarikan, PMTAS berbahan dasar ikan dan lomba masak ikan.
4) Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
Permasalahan yang dihadapi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebagai berikut :
Degradasi mangrove dan terumbu karang Tata ruang belum optimal
Data dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil masih terbatas
Solusi pemecahan masalah diantaranya melalui : Merehabilitasi hutan
mangrove, transplantasi karang dan pengembangan reservaat (suaka perikanan).
5) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Permasalahan yang dihadapi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebagai berikut : Illegal fishing masih marak
Sarana dan prasarana pengawasan masih terbatas
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
335
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi Minimnya PPNS Solusi
pemecahan
masalah
diantaranya
melalui
:
Pengawasan
rutin/berkala patroli di perairan umum dan laut, penanganan konflik nelayan dan pengawasan antibiotik dan cemaran berbahaya.
LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012
336
