PEMBAYARAN UPAH PASAL 88 UUK : BAHWA TIAP PEKERJA/BURUH BERHAK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG MEMENUHI PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN
Kebijakan Pengupahan • Prinsip yang melandasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengupahan adalah pasal 88 UUK • “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (necessary income=upah wajib) • Pemerintah wajib mengembangkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
• Dari ketentuan upah wajib tersebut, pekerja harus dapat memperoleh upah dalam jumlah tertentu yang memungkinkan mereka untuk secara masuk akal dapat memenuhi penghidupan diri sendiri dan keluarga mereka. • Mencakup: kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. • Pemerintah wajib mengembangkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
Pokok Kebijakan Pemerintah Pengupahan mencakup: 1. UPAH MINIMUM 2. UPAH LEMBUR 3. UPAH TIDAK MASUK KERJA KRN BERHALANGAN 4. UPAH TIDAK MASUK KERJA KRN MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR PEKERJAANNYA 5. UPAH KRN MENJALANKAN WAKTU ISTIRAHAT KERJANYA 6. BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH
7. DENDA DAN POTONGAN UPAH 8. HAL2 YG DPT DIPERHITUNGKAN DGN UPAH 9. STRUKTUR DAN SKALA UPAH YG PROPORSIONAL 10. UPAH UTK PEMBAYARAN PESANGON 11. UPAH UTK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
• Hal tersebut diatas diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UKK) sekurang-kurangnya butir a-g • Upah untuk pembayaran pesangon akan dibahas tersendiri dalam bab tentang pemutusan hubungan kerja.
Upah Minimum • Sejak tahun 1970-an Indonesia sudah mengenal penetapan upah minimum (banyak negara maju belum mengaturnya) • Sistem yang dikembangkan di Indonesia adalah penekanan pada proporsionalitas pengupahan, yaitu praktik pengaitan upah dengan kebutuhan pekerja. • Relevan dengan jumlah anggota keluarga yang secara ekonomi tergantung hidupnya pada pekerja • Legislasi perburuhan yang membatasi hak majikan untuk memberhentikan pekerja
• Peraturan tentang upah minimum diterbitkan pertama kali pada 1971 dan dilandaskan pada skala atau perhitungan “Kebutuhan Fisik Minimum” • Penetapan berbeda antar wilayah
• Kewenangan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (10 PNS, 2 serikat buruh, 3 Pengusaha)
Sistem tidak berjalan dengan baik : 1. buruh hanya diwakili oleh FBSI (yg diakui) 2. Pemerintah dominan (dari sikap & pandangan wakil) 3. Rapat bersifat rahasia dan tertutup Peraturan Menteri :Minuta (berita acara) pertemuan/rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Upah hanya dapat diberikan kepada anggota Dewan yang bersangkutan
• Sejak Reformasi 1998 peran dan keterlibatan serikat buruh meningkat dalam penetapan upah minimum • Sejak 1999 menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah. • Namun begitu, posisi serikat buruh tetap lemah di bidang politik kolektif • Peraturan tersebut menentukan besarnya upah yang mereka terima (harusnya minimum) • Kenaikan upah sangat tergantung pada upah minimum tiap tahun
Dasar hukum penetapan upah minimum PASAL 88 (4) UUK. PEMERINTAH MENETAPKAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK DAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Penetapan upah minimum tidak hanya untuk mempertahankan kebutuhan hidup yang layak, namun juga kepentingan pengusaha /industri
Keputusan Menteri: • Upah minimum : upah bulanan terendah yang meliputi upah pokok serta jaminanjaminan dan tambahan tetap lainnya • Standar Kebutuhan Hidup Layak (survey) harus dipenuhi oleh pekerja/buruh seorang diri sedemikian sehingga dapat hidup layak dengan memenuhi kebutuhan fisik /non fisik, sosial selama 1 bulan, dan diterapkan terhadap pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun
JENIS UPAH MINIMUM (REGIONAL) :
• UPAH MINIMUM (BERDASARKAN WILAYAH) PROPINSI • UPAH MINIMUM (BERDASARKAN WILAYAH) KABUPATEN/KOTA • UPAH MINIMUM (BERDASARKAN)SEKTOR PADA WILAYAH PROPINSI • UPAH MINIMUM (BERDASARKAN)SEKTOR PADA WILAYAH KABUPATEN
• Di Indonesia tidak dikenal upah minimum nasional • Sejak desentralisasi tahun 2011. penetapan upah merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemda • Tugas pemerintah pusat terbatas pada penetapan spesifikasi kriteria untuk menentukan upah minimum
• Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur • Memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota (pasal 89:3 UUK) • Rekomendasi Dewan berdasar survey harga oleh 3 pihak (wakil pemerintah, pengusaha, serikat buruh)
Pertimbangan penentuan upah minimum, secara bertahap: • Produktivitas (GDP, jumlah angkatan kerja dalam periode yang sama) • Pertumbuhan ekonomi • Industri yang termarjinalisasi • Upah minimum daerah (provinsi/kabupaten) dengan memperhitungkan: • Kebutuhan hidup • Indeks konsumen
• Kemampuan, perkembangan/pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan • Upah secara umum di wilayah tertentu atau antar wilayah • Kondisi pasar tenaga kerja • Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita • Untuk upah sektor, kemampuan perusahaan berdasar sektor
Penetapan upah minimum mengacu: • Jumlah/besar upah minimun Kabupaten harus lebih besar dari UM di wilayah provinsi • Jumlah/besar UM berdasar sektor di wilayah provinsi/kabupaten harus lebih besar 5% dari UM provinsi/kabupaten. • UM ditetapkan mininal 40 hari sebelum diberlakukan, setiap 1 Januari, ditinjau/revisi rutin tiap tahun
BAGI PENGUSAHA YG TDK MAMPU MEMBAYAR UM, DIBERI KESEMPATAN PENANGGUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UM. JIKA WAKTU PENANGGUHAN HABIS, MAKA PERUSAHAAN KEMBALI DIWAJIBKAN MEMBAYAR UM YG BERLAKU SAAT ITU, NAMUN TDK WAJIB MEMBAYAR SELISIH ANTARA UPAH YG NYATA DIBAYAR DENGAN UM YANG BERLAKU SEMASA PENANGGUHAN BERLAKU.
PASAL 93 UUK UPAH TIDAK DIBAYAR BILA PEKERJA/BURUH TIDAK MELAKUKAN PEKERJAAN, KECUALI : 1. SAKIT. SAKIT PADA HARI PERTAMA DAN KEDUA MASA HAID (BURUH PEREMPUAN) 2. MENIKAH, MENIKAHKAN, MENGKHITANKAN, MEMBAPTISKAN ANAKNYA, 3. ISTRI MELAHIRKAN/KEGUGURAN,
4. SUAMI /ISTRI ANAK /MENANTU /ORTU /MERTUA /ANGGOTA KELUARGA DLM SATU RUMAH MENINGGAL DUNIA 5. MENJALANKAN KEWAJIBAN NEGARA 6. IBADAH/KEWAJIBAN AGAMA 7. TIDAK BEKERJA KRN KELALAIAN PENGUSAHA 8. HAK ISTIRAHAT /CUTI 9. BERTUGAS DI SERIKAT PEKERJA ATAS IJIN DARI PENGUSAHA 10. MENJALANI PENDIDIKAN OLEH PERUSAHAAN
UPAH BAGI PEKERJA/BURUH YG SAKIT SEBAGAIMANA AYAT 2 :
-
4 BLN PERTAMA 100% 4 BLN KEDUA 75% 4 BLN KETIGA 50% BULAN SELANJUTNYA 25%, SEBELUM PHK DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA
PENEGAKAN PASAL 95 UUK - MENEGASKAN PELANGGARAN OLEH BURUH KARENA SENGAJA ATAU LALAI DAPAT DIKENAI DENDA. - PADA PENGUSAHA YG KRN SENGAJA ATAU LALAI MENYEBABKAN KETERLAMBATAN UPAH, DIKENAI DENDA SESUAI PERSENTASE TERTENTU DARI UPAH BURUH. - HAL INI DIATUR OLEH PEMERINTAH
Tugas dan Diskusi
