BUPATISIMALUNGUN PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA Kode Pos 21162 •
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR
10 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2011-2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA HA ESA BUPATl SIMALUNGUN, Menimbang:
a. bahwa ruang· merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Kabupaten Simalungun diselenggarakan dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup. c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undanq-Undanq Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Simalungun secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondjsi fisik, kondisi sosia\ budaya, dan kondisi sosrtiTekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah r-------J(ab paten Simalungun tahun 2011 sampai tahun 2031. / NASKAHINI TELAH DIEK~M~~ a Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun OLEH KABt~G, HUKUM SETK.AR SIMALU!>1iGU~' 1~9 t------,..""""'''' .. ~"~,,,' ... ,>,..,. NO~OR :4 . ~tI.~< •••.';~~_ ANGGAL ~AA'-
.
K b
S·
I
tentang. Penataan Ruang Wllaya.h a upaten una ungun berakhir masa berlakunya sampai dengan tahun 2007. a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ~~.IllWlJl a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan llf _ It _ ~ol~. Dae ah tentang Rencana Tata Ruanq Wilayah Kabupaten "'----,,-.I __ c;t...~·u.·L.qalungun tahun 2011- 2031. ,
,....-.....;...;.;..;.;;:..-+-_~.~,.. Mengingat:
1. Undang-Undang
Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten da\am Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2013).
./
3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274). 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419). 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470). 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888). 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377). 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Surnber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377). 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411). 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran ....-----E-LA-H-D-~-EK-S-~-'"J\I TAliil ra Republik Nomor 4421). NASKAHINIT . OLEH KABt'-G HUKUM S: d ng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Slf~·/~u.n
'TfiZ'A:~~~~~,:,:~9
!.----~
i
~
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Oaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858). 44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4859). 45. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019) 46. Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151). 47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097). 48. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2p10 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503). 49. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara R.epublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110). 50. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan r-. Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NASKAHINI TELAH DIEKSA~ r 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia OLEH KAB/;c';, HUI,UM ;)ETI~m r 5111). -__ "?:.~. ~~~"~·~5'};:·;! ..5..~L.ae.r.a ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang ,,~~~~.:t.}J.,.LJi~!L::,.~.~l1Y lenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ( Lembaran Negara "':~~,.::,~~w., ~~~r.i;Relll lik Indonesia Tahun 201'1 Nomor 2, Tambahan Lembaran , Il.f -12'" Neg a Republik Indonesia Nomor 5186). ~OI.2. , . Pera uran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin ,•• ~~ •......b. -••••• .,.....-,.1 mg ungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285). 53. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 5287) . 54. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139). 55. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31). 56. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 57. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 Seri 0 Nomor 13).
r
17.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentanq Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849). 18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851). 19.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Ne'gara Republik Indonesia Nomor 4959). 21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang f(epariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966). 22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014). 23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96). 24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 5052). 25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan ....'~4gelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik NASKAHINI TELAH DIEKSAMIN»:fiJ nesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara OL\:H KABAG, HUKUM SETK~e ublik Indonesia Nomor 5059). &-S~I~~~~,::-.:;;.~~:~~,... ang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan NOMOR:
4111 ~!!-_,.;:,,,2:.D
'-
III -
et -
n
Pertanian Pangan Berkelanjutan (lembaran
Negara
ublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran ra Republik Indonesia Nomor 5068). ;2.0_12...L-_~_7_,,":,,u,:",n~.ng-undang Nornor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas It Undanq-Undanq . Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074). 28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660). 30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776).
TAilGGAL
'1'1!,I,'}i,J
31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452). 32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230). 33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republ'lk Indonesia Nomor 4490). 34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). 35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624). 36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang JaJan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655). 37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ~.6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
.--
NASKAHINI TELAH DIEKSAMI~~
).
'
turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian '-~"~::;-:'., ~- '~f'l1 an Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah No~~Zlij~K.:~,~ll14GC insi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran , TA~!:-,~ _:::.; ;1./' ra Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Le baran Neqara Republik Indonesia Nomor 4737). Jtf ~OI2._~_~J.iiI-~,R.turan Pemerlntah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814). 40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T~hYn 2qO~ t~m~11~ TflhAR~n! Tata Cara Penyusunan, Pengendall~n~rn Rencan~ Pembangunan D~erah (k~rn,p?r~n !~pone~Ja Tah~~. ?008 Nomor 21, hrVlPRf4n Ne~fflf4"" Republik Indonesia Nomor 4817). ' 41. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). 42. Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang "Penyelenqqaraan, Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, OLEH KA~/:~, H:jF)~'1
s~~~er
-'2 L.-.~_-~.
~yal~~~l~~I~~~~n~~n
T~rnBah~n
arnbahan
I Q.mh~r~n
t\lA(1.!lr~
RonllbJi
Indr.noc:>.i""
N~~~r~~~~H9fIK
~1", •.•.••••.•• ......A~fl\
I
58. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemekaran Nagori di Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri 0 Nomor 2). 59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sunqai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. 60. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 121 MENI 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. 61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. 62. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi. 63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor; 64. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan. 65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor '41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria T eknis Kawasan Budidaya. 66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Oaerah. fol6~"f~;Uran Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang NAS~AH 1Nl T:LAH ~1,~~~.Af~1~~' tJ. man Koordinasi Penataan Ruang Daerah. OLEH KABAG, Hl.J!. .... , -: "6Et}\ , ,. SIM~~LlPF . ~. er uran Menten Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 ~'·"'·N.. "i'" ng Pedoman Persetujuan Substansi Oalam Penetapan ~. Uul(,::,,~ . TA "1 GG"AL iJA,',' . f angan peraturan Daerah rentang Rencana Tata Ruang h ,_ ' . . ah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah 1-4 - I.%. ••. 201,2. Kab paten/Kota Beserta Rencana Rincinya. -----ll a uran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 70. Peraturan Menteri Oa/am Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ?011 Nomor 694).
Ir----.----.-, J.-..-·-----'-l ..
'.r:
Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN dan BUPATI SIMALUNGUN MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RU,ANG WILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2011 -- 2031
SAS I KETENTUAN UMUM Bagian kesatu Pengertian Pasal 1 DaJam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Rencana Tata Ruang Wilayah .Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pala tata ruang wilayah Kabupaten. 2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan rnemelihara kelanqsunqan hidupnya. 3. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 4. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jarinqan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. ' 5. Pola ruang adalah distribusi peruntukkan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukkan ruang untuk fungsi budi daya. NASKAH., T ang adalah hasil perencanaan tata ruang. OLEH BA . ~~ adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, S'M~mN~o.;alan ru g, dan pengendalian pemanfaatan ruang . tI penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, r--:::7=::-:-:-~~~~~""'~'F~~sanaan, dan pengawasan penataan ruang. r--~~~m~mift4~$taan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi h, pe erintah daerah, dan masyarakat dalarn penataan ruang. --.••••,\'~~~~~~ataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pernerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruanq, dan pengendalian pemanfaatan ruanq. . . . 12. Perencanaan tat a ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tat a ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
. ~'o.'g'
16. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. 17. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wi/ayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 18. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten. 19. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. 20: Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalan kaw.~san perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. "" 21. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau bebera a kabu aten/kota yang dipromosikan. NASKA&2NIIMuoot~~~ kal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan OLEHKAB sri KtlMr.tEm~. ntuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa SI u NOMO. kal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan TANGGAer otacm-.I. an erfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau be rap . cama an yang diprornosikan. L4.•1~4f.~3 t e anan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan p-e~rk"'o"'l"ta-a-n""'y:"'a-n-g'~' erfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 26. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan . untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 27. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalarn wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang rnembentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. 28. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sarnpai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
29. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRVV kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah Iima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, surnber pendanaan, lnstansi oelaksana, dan waktu pelaksanaan. 30. Indikasi program utarna jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usu/an program utama, /okasi, waktu pe/aksanaan, sumber dana, dan . instansi pe/aksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 31. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau dlsusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 32. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum ·yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten. 33. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yanq harus dipenuhi oleh setiap pihak sebe\um pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 34. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi r----4-I.I='..u.u.L.I.U....,.j,Q,l~~~ mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata lah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang aran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ~~~:u..AA~~~~~rlaku. J--.:;.~~~~:a.tl~~I.aI:l"-4lang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap t.q .. 12. •.. nya yang batas. dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek ~ _1oWooII~~au aspek funqsional. 37. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 38. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alarn sumberdaya buatan. 39. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 40. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erasi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 41. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. 42. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 43. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai Iinqkunqan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
~J<
r
44. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pernerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 45. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utatna bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 46. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 47. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 48. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 49. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang urituk lalulintas umum. 50. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting . untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 51. Kawasan sekitar OanaufV\/aduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk rnempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. 52. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya r---_..d.U~lliLas.l:~uarena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional NASKAHINI T~~SMm~aSlI tan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, OLEH KABA~ ~UfI!J&ffiiW.' d n/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai SI N..J.. . ~nl.a..~~~~~~;W~..;6!W~is
provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya J-"';'::'~~;.diJ~lr.il~ ~....I.O:r;fena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 1-4 _ 12. _ .1 adap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. '--_....;.:.;;,:;~_. ~. asan trate is kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 55. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan ,sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbanqan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjanq lainnya. 56. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai ternpat kapal bersandar, naik turun . penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 57. Perkebunan adalah segala kegiatan yang rnengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk rnewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usa ha perkebunan dan masyarakat. 58. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan surnber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai
dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 59. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam 'hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan tekno!ogi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
60. Peternakan ada/ah sega/a urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau baka/an, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengoJahan, pemasaran, dan pengusahaannya. 61. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 62. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 63. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 64. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Iingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 65. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. .' tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan NAS~AHINI ~_}f)!,4~ dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, OLEH KABA t'i .;; I\"A'f1'." ktifit I' k h'd Sl~ Juan pro u I I as mg ungan I up. NOMOR' . . pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer , enghasi/kan manfaat berke/anjutan yang terbesar kepada TAtJGGAL semen t ara memperta han kan po tensi ensmya un t u k memenu hiI asplrasi generasi akan datang (suatu variasl defenisi , . elanjutan). Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 69. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, -rneredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 70. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentinqan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 71. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses per.encanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 72. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan Iingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 73. /zin pemanfaatan ruang ada/ah izin yang dipersyaratkan da/am kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undanqan.
74. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang 'dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Simalungun dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tug as Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 75. Orang adalah orang perseorangan danl atau korporasi, 76. Bandara Pengumpan adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal. 77. Sa/uran Udara Tegangan Menengah yang disingkat dengan SUTM ada/ah saluran tegangan listrik dengan kapasitas 20 KV. 78. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang disingkat dengan SUTET adalah saluran tegangan listrik dengan kapasitas 150 KV. 79. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Simalungun. 80. Nama-nama Kecamatan, Kelurahan dan Nagori di Kabupaten Simalungun disesuaikan dengan kearifan dan cirikhas loka/. 81. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap bJok/zona peruntukan yang penetapan zonanya daJam rencana rinci tata ruang. 82. Blank spot adalah area tanpa sinya/. 83. Sanitary Landfille adalah proses pengolahan sampah tertutup tanpa pernbakaran dan menggunakan sistem pengolahan khusus. r---&~6eM~s@.~**~· e adalah proses pengolahan sampah dengan penirnbunan NAS~AH'INI Jg~,gI~~~WASI
OLEH KABA'G',"WJR'u'1\1 SmAB.
SiMALUNGUN 1------,
Bagian Kedua Asas, Peran dan Fungsi
Pasal2 '---~~~-L.~~~.a..-Dlegara Kesatuan Republik diselenggarakan berdasarkan asas: a. Keterpaduan; b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. perlindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas
Indonesia,
penataan
ruang
Pasal3 RTRW Kabupaten Simalungun berperan sebagai alat operasionalisasi pembangunan di Wilayah Kabupaten Simalungun.
pelaksanaan
Pasal4 RTRW Kabupaten Simalungun berfungsi sebagai pedoman untuk : a. acuan da/am penyusunan Rencana Pembangunan Janglca Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalarn wilayah kabupaten. d. acuan lokasi investasi dalarn wilayah kabupaten yang dilakukan pernermtah, masyarakat dan swasta. 12
e. f.
pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan
Paraqratl Muatan
Pasal5 RTRW Kabupaten Simalungun memuat : a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Simalungun. b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Simalungun yang mellputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Simalungun yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. d. penetapan kawasan strategis kabupaten. e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah Iima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan r------1~~"1M'P~~'lP.ntif, serta arahan sanksi. NASKAH 1Nl TELAH DIEKSAMINA~I OLE::H KABAG, HUKUM SETKA8. SIMALUNGU~J NOMOR:
.---~
A
Paragraf 2 Wilayah Perencanaan
Pasal6 ~--+~~fAo~*'~wtJ;~~~rencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir, danau dan perairan lainnya, serta wilayah udara. (2) Kabupaten Simalungun berada di Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah meliputi: Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli a. Sebelah Utara Serdang b. Sebelah Selatan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir c. Sebelah Barat Kabupaten Karo d. Sebelah Timur ,Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara e. Di tengah : Kota Pematangsiantar (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mellputi seluruh wilayah administra$, i
~~C9I1lm~~ ~~~YRfttwn ~lm~l~n9~r, g, ~n~ftn t9tAl Jk1~,' ~ 'Nil~Y9r.~~~'~r ~n9mrtrr '
4·~72,~O ~rP.. ~~m&~~nR~1i~W' ~'r.~~~~W{~Mp'~lqh9Y~k.QmR .I1ji1~R~flHn p~r$,.eg!), ~~[qlpn.~n~1 ~tlg~ ~,Iy~ f9N) 1\~9~m~WnV~n~rW"9.ut,': i:~:"~IIim.q~Yt~T1 r,;: 11'11 ,1 ~ ~:I,tlj,: b. c. d. e. f. g. h.
,t
R~rrlAtanq 9I1im~MHt~ Purba' . Haranggaol Horison Dolok Pardamean . Sidamanik pe.rD~taMgpid~ma~lk Girsang Sip~nQ?n TanahJaw~rL" "I:'.
'
~q!9.n '
j. Hatonduhan k. Dolok Panribuan I. Jorlang Hataran
13
· m. Panei n. Panombeian Panei o. Raya p. Dolok Silau q. Silau Kahean r. Raya Kahean s. Tapian Dolok t. Dolok Batu Nanggar u. Siantar v. Gunung Malela w. Gunung Maligas x. Huta Bayu Raja y. Jawa Maraja Bah Jambi z. Pematang Bandar aa. Bandar Huluan bb. Bandar cc. Bandar Masilam dd. Bosar Maligas ee. Ujung Padang (4) Wilayah administrasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 380.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB NASKAHINITELAI~~H;~NMK.fSi3 OLEH KABAG, HUKUM SETf(AB. SIMALUNGU!::-..-
4311
NOM~!3.:. YAIIGGAL ~ •• 11'"
uK -
01
PA AF
n
JAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu ujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal7
!la]?·.•. 't (fa
an ru. ng wilayah Kabupaten Simalungun adalah rnewujudkan ruang aya!"'l-~a~u~p~a'r"e""'n~ yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, agroindustri dan pariwisata melalui optimalisasi pernanfaatan sumber daya alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan berdasarkan falsafah "Habonaron do Bona".
WI
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal8 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi: a. pemanfaatan potensi sumber daya alam secara tepat guna yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. b. pengembangan kegiatan sosial ekonomi pada kawasan perkotaan yang dikembangkan melalui prinsip optimalisasi pemanfaatan lahan. c. penyediaan insfrastruktur untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Simalungun. d. pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan. e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal9 (1) Untuk meneapai pemanfaatan potensi sumber daya alam seeara tepat guna yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka dilakukan strategi sebagai berikut: a. melestarikan areal pertanian lahan basah yang sudah ada melalui upaya intensifikasi dengan di dukung jaringan irigasi yang mantap. b. mempertahankan kawasan hutan dan area! Iindung lainnya da!am rangka penyangga sumber daya air, penyaring polusi udara, keanekaragaman hayati dan penangkal beneana untuk daerah bawahannya. e. menetapkan jenis komoditi pertanian dan perkebunan sesuai dengan karakteristik alam dan lingkungan melalui zonasi komunitas. d. pembangunan mini hidro pada aliran sungai yang berpotensi dan pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya. e. menetapkan, memanfaatkan, dan mengendalikan kawasan penambangan galian C. (2) Untuk melakukan pengembangan kegiatan sosial ekonomi pada kawasan perkotaan yang dikembangkan melalui prinsip optimalisasi pemanfaatan lahan, maka dilakukan strategi sebagai berikut : a. menetapkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi kegiatan ekonomi masyarakat. b. mempereepat tersusunnya rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan. e. menyediakan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat. (3) Untuk melakukan penyediaan insfrastruktur dalam rangka mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Simalungun, maka dilakukan strategi sebagai
a 'e
NASKAHINI EKSAMINASI OLEH KABAS, t~lIt~p SIMALIjJ J~ ediaka NOMOR: \4te~attd~
rtasi. jaringan transportasi darat 1'ang rnenunjang pengembangan n: I. p nea akan jaringan jalan baru, meningkatkan kapasitas pelayanan t---'--+-~~a~n~y~a~~g ada dan menetapkan terminal angkutan penumpang dan Lq -I~# ~ot7... rang erta daerah tempat istirahat (rest area) pada jaringan jalan ... ···-'--~~,....,.~u· kolektor primer.
b. e.
d. e.
il. mereneanakan jalur kereta api yang baru, meningkatkan kapasitas pelayanan kereta api yang ada, pembangunan dan peningkatan stasiun angkutan penumpang dan barang. 2) mengembangkan transporiasi angkutan danau dan sungai dengan mengembangkan dermaga penyeberangan ferry dan kapal penumpang yang ada dan baru sesuai dengan kebutuhan. 3) mengembangkan transportasi udara dengan mengembangkan bandara perintis baru di Pamatang Raya dan memelihara bandara perintis di Bah Jambi. mengembangkan jaringan air baku untuk kegiatan domestik, industri dan irigasi untuk pertanian dalam jumlah yang eukup dan berkualitas. rriengembangkan jaringan listrik melalui pembangunan pembangkit listrik mini hidro, energi angin, energi bio massa, surya dan sumber energi listrik lainnya yang berkapasitas kecil sampai dengan besar serta mengembangkan sistem jarinqan listrik yang efektif melalui pengembangan jarinqan kluster dan interkoneksi. mengembangkan jaringan telekomunikasi guna mempereepat arus informasi yang mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Simalungun. mempersiapkan jaringan gas sebagai sumber energi baru dalam rangka menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
(4) Pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan, antara lain: a. mengembangkan kawasan agropolitan guna mendukung daerah dataran tinggi yang berpusat di Saribu Dolok. b. mengembangkan kawasan pariwisata disekitar Danau Toba yang berpusat di Kota Parapat. c. mengembangkan kawasan industri Sei Mangkei guna mendukung pembangunan agroindustri. d. mengembangkan ibukota Kabupaten di Pamatang Raya sebagai pusat pemerintahan. e. mengembangkan kawasan strategis Kabupaten di Kecamatan Bandar Masilam, Pematang Bandar dan Bandar Huluan sebagai pusat pengembangan komoditas pertanian (padi sawah/palawija, kelapa sawitlkakao/karet, ternak sapi/kambing/perikanan darat). f. mendukung kota-kota yang ditetapkan sebagai PKWp dan PKLp. (5). Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, antara lain: a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
SAS III STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum
Pasal 10 L~-4-_.sI;ill~~~LlWJLJruang wilayah meliputi : a. rencana sistem perkotaan. b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah. (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 380.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1 yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Rencana Sistem.Perkotaan Wilayah Kabupaten
Pasal11 (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat-pusat keqiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten. (2) Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pusat kegiatan lokal (PKL). b. pusat kegiatan lokal promosi (PKLp). c. pusat pelayanan kawasan (FlPK); dan d. pusat pelayanan lingkungan (PPL). (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada d', : a. kota Pamatang Raya, kecamatan Raya. b. kota Perdagangan, kecamatan Bandar. c. kota Parapat, kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
d. kota Saribu Dolok, kecamatan Silimakuta. (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat -(2) huruf b berada di: a. kota Dolok Marlawan, kecamatan Siantar. b. kota Serbelawan, kecamatan Dolok Batu Nanggar. c. kota Tanah Jawa, kecamatan Tanah Jawa. (6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf c berada di : a. kota Purbasari, kecamatan Tapian Dolok. b. kota Pematang Bandar, kecamatan Pematang Bandar. c. kota Tiga Dolok, kecarnatan Dolok Panribuan. d. kota Panei Tongah, kecamatan Panei. e. kota Sarimatondang, kecamatan Sidamanik. (7) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pusat-pusat kegiatan yang tidak termasuk sebagai PKL, PKLp dan PPK, meliputi Kecamatan: a. Pamatang Silimahuta b. Purba c. Haranggaol Horison d. Dolok Pardamean e. Pematang Sidamanik f. Hatonduhan g. Jorlang Hataran h. Panombeian Panei i. Dolok Silau J. Silau Kahean k. Raya Kahean I. Gunung Malela m. Gunung Maligas n. Huta Bayu Raja o. Jawa Maraja Bah Jambi p. Bandar Huluan q. Bandar Masilam r. Bosar Maligas NASKAH' IT· lE . A'iH ASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN
Bagian Ketiga -1:012 . encana Sistem Jaringan Prasarana P'A- ''F'" Paragraf 1 encana Sistem Jaringan Transportasi Pasal 12
:4jj71i~;Ct
.NOMOR TA~;'~GALI
1---. Ilt ;2.012 . -I)...•
~------~-. ----~--(1) Sistem jaringan transportasi wilayah Kabupaten Simalungun meliputi : a. rencana sistem jaringan transportasi darat. b. rencana sistem jaringan transportasi udara. (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat terdiri atas : a. rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan jalan, rencana pengembangan prasarana terminal penumpang dan angkutan umum. b. Rencana sistern jaringan perkeretaapian terdiri atas pembangunan dan pengembangan stasiun dan stasiun antar kota serta jaringan rei kereta api. c. Rencana slstern jaringan ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeoerangan) terdiri atas rencana pengembangan dermaga yanq, sudah ada saat ini. (3} Rencana sistem jaringan transportasi udara terdiri atas : a. Pengembangan sistem jaringan transportasi utlara bandara khusus Bah Jambi.
b. Rencana sistem jaringan transportasi udara bandara pengumpan Pamatang Raya, mempertimbangkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan (kawasan keselamatan operasi penerbangan). Pasal 13 (1) Pengembangan dan pengelolaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) berdasarkan kewenangan terdiri atas jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten. (2) Jaringan Jalan Nasional meliputi : a. Batas Tanah Karo - Saribu Dolok b. Saribu Dolok - Tiga Runggu c. Tiga Runggu - Tanjung Dolok d. Batas Kabupaten Deli Serdang - Batas Kota Pematangsiantar : Dolok Merangir - Purbasari - Sinaksak - Pematangsiantar e. Batas Kota Pematangsiantar - Parapat : Pematangsiantar _. Tiga Balata Tiga Dolok - Tanjung Dolok - Parapat f. Parapat - Batas Kabupaten Tapanuli Utara (Kabupaten Toba Samosir): Parapat - Sipangan Bolon - Lumban Julu. (3) Jaringan Jalan Provinsi rneliputi : a. Saribu Dolok - Saran Padang b. Saran Padang - Batas Serdang Bedagai : Saran Padang - Marubun Lokkung - Gunung Mariah - Tanah Abang c. Batas Kota Pematangsiantar - Pematang Raya d. Pematang Raya - Tiga Runggu e. Batas Asahan - Perdagangan : Perdagangan - Sei Langgei - Tanjung Kasau f. Pematangsiantar - Perdagangan g. Pematangsiantar - Tanah Jawa h. Tanah Jawa - Batas Asahan : Pamatang Tanah Jawa - Hatonduhan - Bandar Pasir Mandoge. i. Perdagangan - Pagok - Indrapura. j. Perdagangan - Lima Puluh (4) Jaringan Jalan Kabupaten rneliputi : a. Perdagangan - Simpang Mayang - Boluk - Hutabayu Raja. b. Perdagangan - Simpang Mayang - Simpang Pasar Baru - Pasar Baru. c. Simpang Haranggaol - Haranggaol. d. Simpang Nagojor - Nagojor - Hutabayu Raja. e. Simpang Simarimbun - Sarimatondang - Sait Buttu - Gorbus . .f. Pasar Baru - Ujung Padang ••..ke arah Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. g. PamatangTanah Jawa - Hutabayu Raja. h. Simpang Dolok Merangir -:- Serbelawan - Simpang Mangga - Nagori Jaya Tugu Sujono - Pematang Sandar - ke Pajak Nagori. i. Panombeian - Parbagotan - Simpang Panei. ___ ~~~~~~~::t,ecamatan. NASKAH'INkTElMao~~a~1 angga Batu. OLEH KA~.AG.[Jj!iKUrtc@~n'{AFta 9 statusnya dinaikkan menjadi jalan kabupaten setelah SIM I I at pan dari pejabat yang berwenang. NOMOR:
.-
4371.
TA;~~GAL
\4 - )2(.,. ~plffi emb
,.
012
AF
Pasal 14
an n pengeiolaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pa~sal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan fungsi, meliputi arteri primer, K2, K3, K4, Lokal Primer dan jalan bebas hambatan. (2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional denqan pusat keqiatan wilayah. Direncanakan pada ruas jalan : Dari arah Tebing Tinggi-
Purbasari - k~ arah Kota Pematang Siantar - Tiga Balata - Tiga Dolok - Parapat - ke arah Baliqe Kabupaten T oba Samosir. (3) Pengembangan jaringan jalan K2 menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Direncanakan pada ruas jalan : a. Tebing Tinggi - Sei Langgei - Perdagangan ,- ke arah Limapuluh Kabupaten Batu Bara. b. Kota Pematang Siantar - Pamatang Tanah Jawa - Buttu Bayu _. ke arah Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. c. Lubuk Pakam - Saran Padang - Saribu Dolok - Tiga Runggu - Parik Sabungan - Tanjung Dolok. d. Kota Pematang Siantar - Panei Tongah - Pamatang Raya - Tiga Runggu. e. Saribu Dolok - Silimakuta Barat - ke arah Merek Kabupaten Karo. f. Pamatang Raya - Sindar Raya - ke arah Kota Tebing Tinggi. g. Pamatang Raya - Nagori Dolok - ke arah Dolok Masihul. h. Kota Pematang Siantar - Dolok Marlawan - Perdagangan. (4) Pengembangan jaringan jalan K3 menghubungkan kawasan primer (pusat wilayah pengembangan) dengan kawasan sekunder kesatu (ibukota kecamatan), kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Direncanakan pada ruas jalan: a. Perdagangan - Simpang Mayang - Boluk - Hutabayu Raja. b. Perdagangan - Simpang Mayang - Simpang Pasar Baru - Pasar Baru. c. Simpang Haranggaol - Haranggaol. d. Tebing Tinggi - Sipispis - Sindar Raya - Pamatang Raya - Bittang Mariah Bah Bolon - Sipintu Angin - Tigaras. (5) Pengembangan jaringan jalan K4 menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder Icedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan kolektor sekunder direncanakan pada ruas jalan: a. Simpang Nagojor - Nagojor - Hutabayu Raja. b. Simpang Simarimbun - Sarimatondang - Sait Buttu - Gorbus. c. Pasar Baru - Ujung Padang - ke arah Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara. d. Pamatang Tanah Jawa - Hutabayu Raja. e. Simpang Dolok Merangir - Serbelawan - Simpang Mangga - Naga Jaya Tugu Sujono - Pernatang Bandar - ke Pajak Nagori. ...----..;...~~~*·aRo~43rbagotan - Simpang PaneL NAS~~INjMaAtt~~~f.fd~I~ enghubungkan antara Pusat Pelayanan Lingkungan dengan OLEf! AW~~~~~Ff.!M8br di dalam Ke~amatan tersebut. &--
I:"JrA'J"'N:'.,..",....
NOM0R...~ TAdGGAL
!.,.__
z, ~o11
PAl
,.
Pasal 15
F
an p ngelolaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 'dasarkan peran strategis keruangan yang berfungsi sebagai jalan Jalan Poros/Penghubungl FeederlStrategis Provinsi meliputi : Tebing Tinggi Pematangsiantar - Parapat - Balige - Tarutung - Sibotga. Pasal 16
•••• ~~~/-UoI..I.I.I.\~l".6,j,t:;:,J!
Pengembangan dan pengelolaan jaringan jalarr sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a yaitu menetapkan adanya jalan bebas hambatan yang dilakukan untuk mendukung perkembangan PKN Mebidangro, meliputi : Tebing Tinggi Pematangsiantar - Parapat - Tarutung - Sibolga.
Pasal 17 Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (2) huruf a meliputi : a. rencana penetapan lokasi terminal tipe B di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut : Terminal Sosorsaba di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon; Terminal Perdagangan di Kecamatan Bandar; Terminal baru Pamatang Raya di Kecamatan Raya dan Terminal baru Saribu Dolok di Kecamatan Silimakuta. b. pengembangan terminal tipe C tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan, rencana untuk penetapan lokasi terminal tipe C di Kabupaten Simalungun yaitu : Terminal Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Terminal Purbasari Kecamatan Tapian Dolok dan Terminal Pamatang Tanah Jawa Kecamatan Tanah Jawa.
Pasal18 (1) Rencana pengembangan jaringan kereta api Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan jaringan kereta api yang sudah ada dan menghubungkan : a. Kota Tebing Tinggi - Dolok Merangir - ke arah Kota Pematang Siantar. b. Kota Tebing Tinggi - Bandar Tinggi - Parlanaan - ke arah Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. C. Bandar Tinggi -- lndrapura - Kuala Tanjung (pelabuhan). d. Perlanaan - Sei Mangkei - Kota Siantar. e. Kota Tebing Tinggi - Kota Pematang Siantar - Pamatang Raya - Saribu Dolok - Merek (Rencana pembuatan jaringan baru provinsi). (2) Peningkatan stasiun kereta api yang sudah ada saat ini yaitu : stasiun Parlanaan r----i:~;.ac:l.a1ao.~wd.ar..~andar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam, dan Serbelawan NASKAf1@oaA:Mt§~I1})~WHAe tu Nanggar dan pembuatan stasiun kereta api baru yang OlEH ~~~JU ~.J~~M'81r1g ei Kecamatan Bosar Maligas dan Purbasari Kecamatan
Nm~~..:.... 'YAlWGAL
.of! !±~.~O Pl i\AF
Pasal 19
It.{ -ll-AolJ..
~.~.e~~~~LIJ ASDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa : a. pengembangan ASDP yang sudah ada saat ini di Kabupaten Simalunqun yaitu Tigaraja - Tomok - Tuktuk, Tigaraja - Balige, Tigaraja - Nainggolan, Haranggaol - Simanindo, Haranggaol - Sage - Tongging. b. Peningkatan ASDP Tigaras menjadi pelabuhan ferry dengan fungsi utama untuk menunjang kawasan pariwisata yang berorentasi ke Danau Toba. , . Pasal20 (1) Pengembangan bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal '12 ayat (3) huruf a, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bandara khusus Bah Jambi di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi. (2) Rencana pengembangan bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, diarahkan untuk rneninqkatkan kualitas pelayanan bandara pengurnpan Pamatangraya di Kecamatan Raya.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi Pasal21
Rencana sistem jaringan energi di Kabupaten Simalungun berupa pembangkit tenaga listrik dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). i
Pasal22
I
I
(1) Pembangkit tenaga Iistrik dikernbanqkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian. (2) Rencana pengembangan prasarana energi listrik di Kabupaten Simalungun berupa pembangkit listrik secara parsial dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti pembangkit listrik tenaqa minilmikro hidro dan pernbangkit Iistrik tenaga bayu (angin) serta tenaga surya. Rencana pengembangan pembangkit Iistrik di Kabupaten Simalungun adalah : a. pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH), dikembangkan di PLTMH Air Terjun Karai 1, PLTMH Air Terjun Karai 2, PLTMH Air Terjun Karai 3, PLTMH Air Terjun Karai 4, PLTMH Air Terjun Karai 5, PLTMH Air Terjun Karai 6, PLTMH Air Terjun Karai 7, PLTMH Air Terjun Karai 8, PLTMH Air Terjun Karai 9, PLTMH Air Terjun Karai 10, PLTMH Air Terjun Karai 11, PLTMH Air Terjun Karai 12, PLTMH Air Terjun Karai 13, PLTMH Air Terjun Karai 14, PLTMH Air Terjun Karai 15, PLTMH Air Terjun Karai 16, PLTMH Air Terjun Karai 17, PLTMH Bah Kulistik, PLTMH Bah Hapesong, PLTMH Bah Partomburan, PLTMH Bah Keliat, PLTMH Bah Parjalangan, PLTMH Bah Boluk wilayah yang mempunyai banyak sungai dan topografi/elevasi wilayahnya tinggi b. pembangkit biogas. c. pembangkit listrik tenaga bayu (angin), dikembangkan di wilayah yang memiliki potensi angin kontinu terutarna di Kecarnatan Dolok Pardamean, Purba, Haranggaol Horison, Si/imakuta, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon dan Pamatang Silimahuta serta tenaga surya di wilayah Kabupaten Simalungun. d. Pembangkit listrik baru dlkernbanqkan pada Pl TA Silau 1 dengan 2 x 1,5MW; PLTA Silau 11 dengan 2 x 3,5MW ; PLTA Silau III dengan 2 x 5,0 MW, Pembangkit Listrik Panas Bumi di Dolok Marlawan. e. Sistem Jaringan Transmisi 275.KV dan 175 KV di Kecamatan Siantar. ~"""~eT'r~-,11~Itm'~r-t!:!T1!1hgan listrik kabupaten Simalungun yang berada di Nagori matan Siantar.
14 -1')..- ~oI2\ L--•.•.•\'-"P'I""·'an~~"""'"'~~R!'~n sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut : . a. peningkatan layanan jaringan telekomunikasi baik berkabel ataupun nir-kabel untuk kepentingan komunikasi dan internet. b. penarnbahan telepon umum, wartel dan warnet di pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel dan rlir kabel. c. pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel di wilayah-wilayah yang tak terjangkau sinyal. d. mengoptima\kan pemanfaatan jarinqan kornunikasi nir-kabe\ di kawasan perkotaan dan perdesaan, serta penataan rnenara komunikasi melalui pembangunan rnenara terpadu.
Paragraf 4 Rencana Sistern Jaringan Sumber Oaya Air
,
Pasal24
(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air meliputi; wilayah sungai, daerah irigasi, sumber daya air baku dan air terjun, (2) Wilayah sungai meliputi WS! Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu Besitang, WS Bah Bolbn dengan OAS sebagai berikut : a. OAS Silou . b. DAS Wampu c. OAS Bedagai d. DAS Asahan e. DAS Padang f. OAS Silou Tua g. OAS Ular h. DAS Bahapal i. DAS Bah Bolon i (3) Wilayah sungai lintas kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah Tongguran, Bah Hapal dan Ball Pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. (4) Rencana Pengembangan jaringan Cekungan Air Tanah (CAT) Medan, CAT Porsea - Parapat. (5) Rencana Pengembangan Sistern Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pematangsiantar - Simalunqun. (6) Rencana pengembangan peng'endalian daya rusak air drainase dan banjir. (7) Daerah irigasi menyebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun. (8) Daerah irigasi kewenangan Provinsi, rneliputi: 01 Bah Kora 11, 01 Rambung Merah, 0\ Panombeian, 0\ Bah Haras Hulurrengah, 0\ Bah Tongguran, 0\ Raja Hombang, 01 Raja Maligas, 01 Javakolonisasi/Purbo Gondo dan 01 Naga Sompa. 'r t r" hampir di seluruh kecamatan dataran tinggi Kabupaten NASKA~I3KSMi'INASI OLEH KA8AG, HUI
~'4Jl2j~~$~istem
.
Paragraf 5 Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
, Pasal25 11;
F<Jr?taft~ll iste
arin a prasarana wilayah lainnya di Kabupaten merupaka'n Jaringan Prasarana Lingkungan yang meliputi : a. jaringan Persampahan. b. rencana pengembangan sisternair limbah. c. rencana pengembangan air bersih.
Simalungun
Pasal26 (1) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas Iingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sarnpah. . (2) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri dari TPS dan TPA. (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada pusat-pusat kegiatan dan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pemukiman penduduk. (4) TPA (Tempat Pemrosesan Akh'ir) sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di Kecamatan Bandar, Kecamatan Girsang Sipanqan Bolon, dan Kecamatan Panombean Panel dengan menggunakan sistem Sanitary LaiK$fill.
Pasal27 Rencana pengembangan sistem air limbah di Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf 'b dilakukan dengan cara pengembangan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah ,(IPAL) komunal dengan lokasi di seluruh industri skala menengah ke atas dan perkotaan. I
Pasal28
i i
Rencana pengembangan air b~rsih di Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan dengan cara : a. Rencana pengembangan Sistern Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pematangsiantar - Sirnalunqun, di Kecamatan Panombeian Panei dan Kecamatan Siantar. b. perluasan jaringan air bersih dan menambah kapasitas air bersih untuk Kabupaten Simalungun. ; c. menggunakan sumur bor, rnata air dan air permukaan yang ada untuk daerah nagori/perdesaan. d. membangun waduk.
SAS IV NA POLA 'RUANG WILAYAH KASUPATEN 'Baqian Kesatu Umum
Pasal29
i<~Mc ~--~---~ I~ -I
meliputi : a. pola ruang kawasan lindunq] . dan b. pola ruang kawasan budidaya. (2) Kawasan lindung sebagaimana Idimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan hutan lindung b. kawasan yang memberikan perllndunqan terhadap kawasan bawahannya c. kawasan perlindungan setempat d. kawasan konservasi e. kawasan rawan bencana alarn f. kawasan lindung geologi (3) Kawasan budidaya sebagaimarla dimaksud pada ay at (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan hutan produksi :. , b. kawasan hutan rakyat c. kawasan pertanian d. kawasan perkebunan e. kawasan perikanan f. kawasan peternakan g. kawasan pertambangan h. kawasan industri i. kawasan pariwisata j. kawasan permukiman k. kawasan peruntukan lainnyal (4) Rencana pola ruang sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) digambarkan da/am peta dengan tingkat ketelitian 11: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang i dan Lampiran IV Peta Usulan Revisi Kawasan Hutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Penyusunan rencana po la ruahg wilayah Provinsi, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perbeorangan maupun badan hukum. i,
(6) Dalam penyusunan Rencana Po la Ruang memperhatikan Surat Gubsu no 522/8939 tgl 9 September 20'11 tentang Usulan Revisi Kawasan Hutan beserta peta dan tabelnya.
. Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung : Pasal30 (1), Kawasan Hutan Lindung sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, meliputi sebagian wilayah pada Kecamatan Purba, Haranggaol Horison, Dolok Pardamean, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Hatonduhan, Dolok Panribuan, Pamatang SilimahtiJta, Silimakuta, Dolok Silou, Purba, Silou Kahean, Raya Kahean, dan Sidamanik. (2) Kawasan hutan lindung yang diusulkan direvisi melalui Surat Gubsu no 522/8939 tgl9 Septermber 2011 tentanq Usulan Revisi Kawasan Hutan adalah seluas 28.317,08 Ha (duapuluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas koma kosong delapan hektar) (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, meliputi kawasan resapan air, diperuntukkan bag:i daerah-daerah untuk melindungi ketersediaan air bagi mata air, sungai dan danau, terutama di daerah tangkapan air Danau Toba. (4) Kawasan perlindungan seternpat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, meliputi : a. sempadan sungai sekuranq-kuranqnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman. b. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10··15meter. c. pengelolaan kawasan sempadan sunqai adalah dengan cara mernbuat papan larangan penggunaan lahan !sempadan sungai. d. sempadan danau sekurang-kurangnya 100 meter dari pasang tertinggi kearah darat. , .e. pengelolaan kawasan sempadan danau adalah dengan cara membuat papan I an lahan sernpadan danau. NASk~)1'~E:JiIR~OI!K-G~~§ yang terdiri atas Hutan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan OLEH ~.~~llWba aimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, meliputi: L-__ ~I ~~~~~ am Tinggi Raja di Nagori Dolok Marawa, Kecamatan Silou r'!OM0R : _. TAi~!;(l1\\
-
i~~
,..::.~c
.
lam Simacik yang berada di Nagori Bawang, Kecamatan
sam Martelu Purba di Kelurahan Tiga Runggu dan Nagori Purba Tongah, Kecamatan Purba d. taman wisata alam terdiri dari pelestarian ala m Tinggi Raja di Nagori Dolok Marawa, Kecamatan Silou Kahean. e. kawasan cagar budaya berupa Rumah Bolon Raja Purba dan Alam di Kecamatan Purba. f. kawasan cagar budaya wisata Rohani di Kecamatan Raya, berupa Gereja Kristen Protestan Simalungun. g. kawasan cagar alarn Batu Gajah di Kecamatan Dolok Panribuan. (6) Kawasan rawan bencana alam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, meliputi : a. potensi bencana longsor terdapat di daerah tangkapan air Danau Toba, daerah perbatasan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Raya Kahean, Kecamatan Dolok Si/ou, dan Kecamatan Silou Kahean. b..kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Silou Kahean, Raya Kahean, Bandar, Pematang Bandar, Dolok Batu Nanggar, Tapian Dolok, Siantar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hutabayu Raja dan Tanah Jawa.
ILt"12-
c. kawasan rawan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Panei, Gunung Malela, Jawa Maraja Bah Jambi, Tapian Dolok dan Dolok Batu Nanggar. d. Kawasan rawan kebakaran hutan meliputi sepanjang kawasan Danau Toba. (7) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf .f, meliputi: a.Pola ruang kawasan lindunq geologi meliputi kawasan cagar alarn geologi dan kawasan yang mernberikan perlindungan terhadap air tanah. b. Pengembangan pola ruang kawasan lindung geologi meliputi Batu Gamping Gloukonit Sibagandung, Parapat. c. Pengembangan kawasan imbuhan cekungan air tanah CAT Medan.
NOMGR: ~~ ______
••..••..._,..-.IO................
Bagian Ketiga cana Pola Ruang Kawasan Budi daya Pasal31
tl.f -(.q-~St an ksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf '----~, -ei~ ln -hutan produksi terbatas dengan luas keseluruhan lebih kurang 5.372 Ha (lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua hektar) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Padang, Hutabayu Raja, Bosar Maligas dan Hatonduhan dan kawasan hutan produksi tetap mempunyai luas keseluruhan Jebih kurang 52.817 Ha (lima puJuh dua ribu deJapan ratus tujuh beJas hektar) yang berada di Kecamatan Dolok Silou, Silou Kahean, Raya, Panei, Sidamanik, Pematang Sidamanik, Jorlang Hataran, Dolok Panribuan dan Hatonduhan. (2) Kawasan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud da\am Pasa\ 29 ayat (3) huruf b berada tersebar di lahan milik masyarakat. (3) Rencana pengembangan pertanian sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c terdiri atas: a. pertanian lahan basah, yang mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 35.924 Ha (tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat hektar) yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Bandar Huluan, Gunung Malela, Hutabayu Raja, Gunung Maligas, Siantar, Jawa Maraja Bah Jambi, Tanah Jawa, Hatonduhan, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Sidamanik, Panei, Panombeian Panei, Dolok Batu Nanggar, Raya, Pematang Sidamanik, Girsang Sipangan Bolon, Tapian Dolok, Bandar Masilam dan Ujung Padang. b. pertanian lahan kering, yang mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 79.627 Ha (tujuh puluh sembiJan ribu en am ratus dua puluh tujuh hektar) yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun. (4) Peruntukan kawasan perkebunan, sebagaimana dimaksud da/am Pasa/ 29 ayat (3) huruf d, dikembangkan Kecamatan Raya Kahean, Bandar Masilam, Bandar, Bandar Huluan, Pematang Bandar, Gunung Ma/ela, Gunung Ma/igas, Dolok Batu Nanggar, Tapian Dolok, Siantar, Tanah Jawa, Jawa Maraja Bah Jambi, Huta Bayu Raja, Bosar Maligas, Ujung Padang, Hatonduhan, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Sidamanik, Pematang Sidamanik, Raya, Si Iou Ka.hean, Purba, Girsang Sipangan Bolon, Dolok Pardamean, Dolok Silou, Pamatang Silimahuta dan Silimakuta dengan luas keseluruhan lebih kurang 221.521 Ha (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu hektar). (5)' Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, rneliputi : a. kawasan minapolitan perikanan budidaya berada di daerah : 1) kecamatan Siantar, 2) kecamatan Tanah Jawa, 3) kecamatan Dolok Batu Nanggar, 4) kecamatan Pematang Bandar, 5) kecamatan Hatonduhan, 6) kecamatan Gunung Malela, 7} kecamatan Hutabayu Raja.
kawasan minapolitan perairan umum untuk budidaya berada di daerah : 1.) kecamatan Haranggaol Horison, 2) kecamatan Dolok Pardarnean, 3) kecamatan Pamatang Silimahuta, 4) kecamatan Silimakuta, , 5) kecamatan Pamatang Sidamanik. c. kawasan minapolitan perairan umum untuk perikanan tangkap berada di seluruh kecamatan yang memiliki perairan umum. (6) Kawasan peruntukan peternakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf f, meliputi : a. peruntukan kawasan peternakan, yang mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 605 Ha (enam ratus Iima hektar) yang meliputi Kecamatan Purba, Panombeian Panei, Panei, Raya, Haranggaol Horison, Silimakuta, Dolok Silou, Silou Kahean, Raya Kahean, Sidamanik, Pematang Sidamanik, Dolok Pardamean, Gunung Maliga's dan Gunung Malela. b. peternakan rakyat menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun. (7) Kawasan peruntukan pertambangan, sebagaimana dirnaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf g, meliputi : a. batu padas, yang berada di Kecamatan Silimakuta, Tanah Jawa, Hatonduhan, Jawa Maraja Bah Jambi, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Panei, Panombeian Panei, Raya, 'Tapian Dolok, Siantar, Gunung Malela, Gunung Maligas, Bandar, Bandar Masilam, Pematang Bandar, Silou Kahean, Raya Kahean dan Bandar Huluan. b. batu gunung, yang berada di Kecamatan Silimakuta, Pamatang Silimahuta dan Dolok Silou. c. batu kapur, yang berada di Kecamatan Silou Kahean. d. pasir, yang berada di Kecamatan Silimakuta, Girsang Sipangan 8010n, Tanah Jawa, Hatonduhan, Jawa Maraja Bah Jambi, Jorlang Hataran, Panei, P . i, Dolok Silou, Tapian Dolok, Siantar, 'Gunung Malela, NASKAH'INI t£aRaar~~GSl!rA$¥1 ligas dan selebihnya menyebar di seluruh kecamatan di OLEH KAB-4{e~~Wfe1f~tWal gun. t>---__ .t;;:S_I,~ di Kecamatan Tanah Jawa, Panombean Panei dan Raya b.
NOMO!~:
.it... 01 .~~:Ji~~~.oab4 A
Air Perairan Umum (ABT/APU), yang menyebar di seluruh 14- 'Z-2bl~.c ma di Kab paten Simalungun. 8 Ren~ na emb ngan kawasan dan peruntukan industri sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf h, mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 2.605 Ha (dua ribu enam ratus Iima hektar) meliputi KEK Sei Mangke dengan luas 2.002 ha (dua ribu dua hektar) dan kawasan industri lainnya yang berada di Kecamatan Purba, Panombean Panei, Siantar, Dolok Batu Nanggar, Bosar Maligas, Bandar, Bandar Huluan, Bandar Masilam, Dolok Silou, Tanah .Jawa, Silou Kahean, Pematang Bandar, Silimakuta, Raya Kahean dan Gunung Malela. (9) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf i, mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 834 Ha (delapan ratus tiga puluh empat hektar) yang terdiri atas : a. Kawasan Peruntukan Pariwisata ala m berada di Kecamatan Girsang Simpangan Bolon, Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Silou Kahean.' Kecamatan Haranggaol Horison, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecarnatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Raya, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Bandar Huluan, Kecamatan Bosar Maligas, Kecamatan Tapian Dolok, Kecamatan Huta Bayu Raja.
b. Kawasan Wisata kebudayaan terdiri atas Makam Raja Simalungun Pernatang Purba, Situs Batu Gajah di Kecamatan
Dolok Panribun,
Rumah Bolon di
Kecamatan Purba, Kramat Kubah di Kecamatan Bandar, Batu Silaon di Kecamatan Jorlang Hatanaan, Museum di Kecarnatan Siantar. (10) Kawasan permukiman sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf j, mempunyai luas keseluruhari lebih kurang 9.033 Ha (sembilan ribu tiga puluh tiga hektar) yang berada di Perkotaan Pamatang Raya, Perkotaan Perdagangan, Perkotaan Saribu Dolok, Perkotaan Tanah Jawa, Perkotaan Serbelawan, Perkotaan Parapat dan Tapian Dolok serta seluruh kecamatan yang tersebar pada nagori di Kabupaten Simalungun. (11) Kawasan pertahanan kearnanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29 ayat (3) huruf k, mempunyai luas keseluruhan lebih kurang 22 Ha (dua puluh dua hektar) meliputi : a. Daerah Latihan Militer Pasar Jepang (Tanjung Dolok) Kecarnatan Girsang Sipangan Bolon; b. Tombak Sakti 122 Kecarnatan Siantar; c. Dandim 022 Simalungun Kecamatan Siantar. d. Kawasan Pangkalan Perlawanan di Kecamatan Raya. I
Pasal32 (1)
Dalam rangka pengelolaan kawasan budidaya, didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat serta dunia usaha atau dalam bentuk kerjasama r--__ ....llimlJw.~:la.t:~wg_1i·dak meng ikat. NASI(~)NB'e~~aMM~rj sama pembiayaan berpedoman pada peraturan perundangOLEH KAEUlmti~~W~lbe laku. SIMALU@liN
"Nor\~DR7iJl1uc.i" ::-rci .,.A~~f:oAL'
-------
PA
.A F
BABV
ENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Bagian Kesatu ,-'li_-_I_l :!~~"L.JS~~ao..~trategi Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kabupaten
•..•....
Pasal33 (1) Kawasan Strategis Nasional ' (KSN) yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun meliputi kawasan strategis Danau Toba dan sekitarnya untuk kepentingan ekonomi dan iingkungan hidup. (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Simalungun meliputi kawasan strategis agropontan dataran tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Siiimakuta; Kawasan strategis Tebing Tinggi - Siantar untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kecamatan Tapian Dolok, dan i Kawasan Strategis Simalungun-Batubara-Asahan dsk (mencakup di dalamnya KEK Sei Mangke). Bagian Kedua Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal34. (3) Kawasan strategis Kabupaten yang dikembangkan di Kabupaten terdiriatas : a. kawasan strategis untuk kepentinqan pertumbuhan ekonomi. b. kawasan strategis untuk kepentinqan sosial budaya. c. kawasan strategis fungsi dah daya dukung lingkungan hidup.
Simalungun
(4) Rencana kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 380.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peta Rencana Kawasan Strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari P'eraturan Daerah ini. Pasal35 (1) Kawasan strategis untuk kepentinqan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud da/am Pasal 34 ayat (1) huruf a adalah kawasan yang memiliki nilai strategis Kabupaten dengan kepentinqan pertumbuhan ekonomi kabupaten yang ditetapkan dengan kriteria : a. potensi ekonomi cepat tumbuh. b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. c. potensi ekspor. d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi. f. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. (2) Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b adalah kawasan yang memiliki nilai strategis Kabupaten dengan sudut kepentinqan sosial budaya yang ditetapkan dengan kriteria : ' a. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya atau konservasi warisan budaya. b. kawasan wisata keagamaan. (3) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c adalah kawasan yang memiliki nilai strategis Kabupaten dengan kepentingan fungsi dan daya dukung Iingkungan hidup yang ditetapkan dengan kriteria : a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati. b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perJindungan ekosistem, flora danlatau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan. . A nuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup. NASf(AH I I ,i. S d b hid OLEH K AI&,l~fM1SEYP.A\al. angat menentukan alam peru a an rona a am an SliI1mernlPUAyai dam k luas terhadap kelangsungan kehidupan.
No~R3~~gJ2-~ PA 'AF
""I'AdGGAL
"'-
"...a...
_
Bagian Ketiga an dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pasal36
Kawasan Strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a yang dikernbangkan di Kabupaten Simalungun, meliputi : a. KSK ekonomi terpadu (pusat perdaqanqan dan industri Sei Mangkei) yang berpusat di Kecamatan Bandar dan Bosar Maligas. b. KSK Agropolitan Simalungun yang berpusatdi Kecamatan Silimakuta. c. KSK pengembangan ekonomi dan industri Purba Sari yang berpusat di Kecamatan Tapian Dolok. d. KSK pengembangan industri wilayah timur yang berpusat di Kecamatan Bandar Masilam, Bandar Huluan dan Pematang Bandar. e. KSK Minapolitan yang berpusat di Kecamatan Gunung Malela dan Pematang Bandar.
o
~
_
Pasal37 Kawasan Strategis untuk kepentinqan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b yang dikernbanqkan di Kabupaten Simalungun, meliputi : a. KSK Rumah Bolon Raja Purba' dan Hutan Meranti Simartelu Purba yang terdapat di Kecamatan Purba. b. KSK Pamatang Raya berupa ' kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun dan pehdidikan. c. KSK Pengembangan kawasan budaya dan pariwisata yang terdapat di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Dolok Pardamean dan Haranggaol Horison.
Pasa138 Kawasan Strategis fungsi dan daya dukung Iingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c yang dikembangkan di Kabupaten Simalungun, meliputi: a. KSK Konservasi Gunung Simacik di Kecamatan Dolok Silou. b. KSK Konservasi Tinggi Raja di Kecamatan Silou Kahean.
PasaJ39 (1) Untuk operasionalisasi
RTRW Kabupaten Simalungun disusun Rencana Detail Tata Ruang berupa rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud NASf(AH' L.: an dengan Peraturan Daerah. OLEH KABAG, HUKUM SETI{AB. SIMALUNGUN
N~~::§Ell.·' fI.M'-'f...~~;;:::<_~:""'-:r::..-:::~ -·)~.;;;GGP,L
BAB VI PEMANFAATAN RUANG AYAH K~BUPATEN SIMALUNGUN Bagian Kesatu Umum
p---.--.-.~"--"';~-----l RAHAN lti - ,~- ~o12
Pasal40 (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten. (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas : c. indikasi program utama. d. indikasi sumber pendanaan. , e. lndlkasi pelaksana kegiatan; dan f. waktu pelaksanaan. (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat . (2) huruf a terdiri atas : a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang. b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten. (4) Ihdikasi Program dapat dilihat pada Lampiran VI Tabel Indikasi Program yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Pasal41 (1) Usulan program utama dan lokasinya untuk mewujudkan rencana struktur ruang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan strategi penataan ruang dengan rencana struktur ruang.
(2) Usulan program utama dan lokasinya untuk mewujudkan rencana pola ruang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan strategi penataan ruang dengan rencana pola ruang. (3) Besarnya perkiraan pendanaan dan alternatif sumber pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan. (4) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Instansi pelaksana program, yang diwujudkan untuk struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Simalungun meliputi : a. pemerintah. b. pemerintah daerah. c. badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD). d. swasta dalam negeri dan swasta asing. e. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan f. kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, swasta, dan masyarakat. (6) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun, merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang dibagi kedalam jangka lima tahunan, dan jangka tahunan. Pasal42 (1) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan. N A" . :< ., pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal OL.EH ~ l . ,r! gFl elalui perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang da~I!PAUWujUQankawa an strategis kabupaten.
~
NUfl.OR:
••~,,,It;ft..-..-.r""'~J"~'WII'~,
£clZ.Llf~'"
"~;ft~:G(3.t\L .
1~111~
3:C~I.t-..-i
fAr AF
Pasal 43
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ujudan pusat kegiatan berupa pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah. (2) Pengembangan Pusat Keqiatan Wilayah Promosi (PKL) Kota Pamatang Raya dilakukan melalui program: .a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Raya sebagai Ibukota Kabupaten. b. peningkatan fasilitas pemerintahan. c. peningkatan fasilitas pendidikan. d. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum. e. pembangunan akademi/sek61ah tinggilperguruan tinggi. (3) Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKL) Kota Perdagangan dilakukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bandar. b. pengembangan sentra perdagangan dan jasa. c. peningkatan pelayanan jaringan jalan dan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan. (4) Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKL) Kota Parapat dilakukan rnelalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. b. peningkatan jaringan sarana dan prasarana yang akan menuju ke daerah pariwisata. c. peningkatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun.
'"--""'f'+1·te!ktt
d. peningkatan fasilitas dan utilitas serta jalan kawasan perkotaan dan pariwisata (5) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Saribu Dolok dilakukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Silimakuta. b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung peningkatan holtikultura. c. peningkatan pelayanan jarinqan jalan, utilitas dan fasilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan (6) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp) Kota Dolok Marlawan dilakukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Siantar. b. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum. c. pengembangan sentra jasa. ' d. peningkatan pelayanan ja'ringan jalan dan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan. (7) Pengembangan Pusat kegiatan Lokal Prornosi (PKLp) Kota Serbelawan dilakukan melalui program: . a. penetapan Rencana Detail' Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Dolok Batu Nanggar. b. peningl<.atan fasilitas perdagangan dan jasa. c. peningkatan pelayanan jaringan jalan dan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan. (8) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kota Tanah Jawa dilakukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tanah Jawa. b. peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa. C. peningkatan pelayanan jaringan jalan dan utifitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan. ~~Jt-~o.w;m:u~~~sat Pelayanan Kawasan (PPK) Purbasari dilakukan melalui N~~KAH ~!~8~!EKSA/,"NASI
EH
K.L~lJr~..K~\S~~r&aft<~n ana Detail Tata
No;QR-:- v.' •
• ~y~
• .:,..,
'AI ~'G~AL ''<;J
Ruang Kecamatan Tapian Dorok. I G~t.a.o . '.' as perdaqanqan d~~ jasa serta industri. . I gan [alan dan utilitas pendukung pemngkatan ' M AF
kawasan
9 mba n P sat Pelayanan Kawasan (PPK) Kota Pernatang Bandar kan alui p gram: a. penetapan encana Detail Tata Ruang Kecamatan Pematang Bandar. b. pembangunan dan peningkatan peJayanan fasiJitas dan jaringan utilitas kawasan perkotaan. (11) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tiga Dolok dilakukan melalui program: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Dolok Panribuan. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas serta jaringan jalan dan utilitas kawasan perkotaan. (12) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kota Panei Tongah dilakukan melalui program: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Panei. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas serta jaringan jalan dan utilitas kawasan perkotaan. (13) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kota Sarimatondang dilakukan melalui program: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sidamanik. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan fasilitas serta jaringan jalan dan utilitas kawasan perkotaan. c. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung kawasan wisata.
(14) Pengembangan program:
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tiga Raja dilakukan melalui
a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pamatang Silimahuta. . b. peningkatan fasilitas keqlatan pertanian. c. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. d. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan jalan dan utilitas. (15) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tiga Runggu dilakukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail .Tata Ruang Kecamatan Purba. b. pembangunan dan peninqkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas . .d. peningkatan tasilltas keqiatan pertanian dan industri pendukung. e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (16) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Haranggaol Horison dilakukan melalui program: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Haranggaol Horison. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata. e. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian. f. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (17) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tigaras dilakukan melalui program: a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Dolok Pardamean. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata. e. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian. r---";-"'~i.C.LI' ~ml;j;ul..~Ull· itas pendistribusian hasil pertanian. N6~~"1I-AfNi>~:1j~iHlij~~~~tflIfSlI at Pelayanan Lingkungan (PPL) Sait Buttu dilakukan melalui E}f
KA~t~ft~tW:M SETt{A8.
ana ~etail Tata Ruang K~c~mata~ Pematang Sidamanik. n penmgkatan pelayanan jannqan jalan. AiJbb~d:.. IJ. na dan pelayanan jarinqan utilitas. 14-11nln tan dan pengembangan fasilitas pariwisata, '--_....t;:....p. n fasi itas kegiatan pertanian. f. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (19) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Buttu Bayu dilakukan rnelalui program: a. penyusunan Rencana Detall Tata Ruang Kecamatan Hatonduhan. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian. e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (20) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tiga Balata dilakukan melalui program: a. penyusunan Rencana DetailiTata Ruang Kecamatan Jorlang Hataran. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian. e. peningkatan fasilitas pendistiibusian hasil pertanian. (21) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pamatang Panombeian dilakukan melalui program: a. penyusunan Rencana Detail .Tata Ruang Kecamatan Panombeian Panei. . b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian. ".:8f,10H:
. ~UN
~-:;:~~".7~·.
"~t~
e. peningkatan fasi/itas pendistribusian hasil pertanian. (22) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Saran Padang me/a/ui program: a. penyusunan Rencana Detai/ Tata Ruang Kecarnatan Dolok Silou. b. pernbangunan dan Peningkatan pe/ayanan jaringan ja/an. c. penlngkatan sarana dan oelavanan jarlngan utilitas. d. peningkatan fasi/itas keqiatan pertanian dan industri pendukung. e. peningkatan fasi/itas pendistribusian hasil pertanian. (23) Pengembangan Pus at Pelayanan Lingkungan (PPL) Nagori Dolok me/a/ui program: . a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Silou Kahean. b. pembangunan dan peninqkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pe/ayanan jaringan utilitas. d. peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata. e. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian. f. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (24) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sindar Raya melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Raya Kahean. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian. e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (25) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Dolok Malela melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gunung Malela. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan ja/an. c. enin kata rana dan pelayanan jaringan utilitas. NASKAH I~TtlOOfo~rfasil tas kegiatan pertanian. OLEH KAM~ afa~if§sil as pendistribusian hasil pertanian. sat Pelayanan Lingkungan (PPL) Silou Bayu I
~
• .Il:C
TAl-JGG.6i. pe eta'
'l
a .tfRenc
dilakukan
dilakukan
di/akukan
dilakukan
dilakukan
na Detail Tata Ruang Kecamatan Gunung Maligas. lb. ge ban nan d n peningkatan pelayanan jaringan jalan, Ii' 11•• ~I~ in n sar a dan pelayanan jaringan utilitas. '---.....,. . .:.:penlng atan dan pengembangan fasilitas pariwisata. e. peningkatan fasiJitas kegiatan pertanian. f. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (27) Pengembangan Pusat Pe/ayanan Lingkungan (PPL) Huta Bayu Raja dilakukan melalui program: . a. penetapan Rencana Detail Ta'ta Ruang Kecamatan Huta Bayu Raja. b. pernbangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan fasi/itas kegiatan pertanian. e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (28) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Jawa Maraja - Nagojor dilakukan me/alui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi. b. pembangunan dan peningkatan pe/ayanan jaringan jalan. C. peningkatan sarana dan pelayanan jarinqan utilitas. d. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industri pendukung. e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (29) Pengembangan Pusat Pe/ayanan Lingkungan (PPL) l.aras di/akukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bandar Huluan. b. pembangunan dan peningkatan pe/ayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas.
d. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industri pendukung. e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (30) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sei Langgei dilakukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail rata Ruang Kecamatan Bandar Masilarn. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan fasilitas keqiatan pertanian dan industri pendukung. e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (31) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pasar Baru dilakukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bosar Maligas. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jarinqan jalan. c. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas. d. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan industri pendukung. e. peningkatan fasilitas pendistribusian hasil pertanian. (32) Pengembangan Pusat Pelavanan Lingkungan (PPL) Ujung Padang dilakukan melalui program: a. penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Ujung Padang. b. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan. NASKAH
--:;;;ffiG~:LI' -
P~AF
I
Pasal44
l~j1lt ~r:tMudarl
gvngemtangan sistem prasarana wilayah meliputi : . a. p8'rwujudan sistem prasarana transportasi; b. perwujudan sistem prasarana sumber daya air; c. perwujudan sistem prasarana energi; d. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi; dan e. perwujudan sistem prasarana lainnya. (2) Perwujudan sistem prasarana transportasi dilakukan dengan prioritas program: a. perencanaarr dan penanganan daruratlrehabilitasi jalan dan jembatan; b. peme\iharaan rutin dan berkala ja\an kabupaten; c. peningkatan jalan strategsi kabupaten dan jalan lokal; d. pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten ke sentra-sentra produksi; e. peningkatan atau pembangunan jaringan jalan perkotaan dan jalan akses pariwisata; f. pemeliharaan jaringan rei kereta api; g. pembangunan dan pengembangan terminal tipe B dan tipe C; h. pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan; i. pembangunan dan pengembangan dermaga Tigaraja, Haranggaol dan Tigaras; j. pengembangan bandara pengumpan Pamatang Raya dan bandara khusus Bah Jambi; k. pembangunan dan peningkatan jalan pertanian. (3) Perwujudan sistem prasarana sumber daya air dilaksanakan rnelalui program: a. program penyediaan air baku bagi pertanian; b. program penyediaan air baku bagi permukiman; c. pengendalian banjir; d. pengamanan sempadan sungai dan danau. (4) Perwujudan sistem prasarana energi dilaksanakan melalui program: a. penambahan daya dan jarinqan energi listrik; b. penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan.
34
(5) Perwujudan sistem prasarana telekomunikasi dilaksanakan melalui program: a. pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi tanpa kabel di wilayah yang memiliki area blank spot (areal tanpa signal); b. pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi tanpa kabel secara terpadu. (6) Perwujudan sistem prasarana kabupaten lainnya, dilaksanakan melalui program: a. re-design (merancang ulang) Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sarnpah yang ada untuk mencegah/mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan; b. merencanakan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sampah dengan menggunakan sistem Sanitary Landfill; c. pembangunan dan/atau penambahan TPS di seluruh wilayah perkotaan di Kabupaten Simalungun; d. penambahan gerobak/truk sampah; NASKAM~IF?~C 1- " A gelolaan limbah bergerak. OLEH ~8A'~rmlKrm §OOOOl. PAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional di t--s~I.;.~;;,;;.:tJ;;:t!.::.mata n Pan 0 be ian Pan e. NOMOR:
4
TAr~GGAL
Pasal45
rang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) '----mn~tr1b:rrrrm~rn-_derwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya. (2) Perwujudan kawasan lindunq, meliputi : a. kawasan hutan Iindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan konservasi; e. kawasan rawan bencana alam; f. kawasan lindung geologL (3) Perwujudan kawasan budidaya, meliputi : a. hutan produksi b. hutan Rakyat c. pertanian d. perkebunan e. perikanan f. pertambangan g. industri h. pariwisata i. permukiman. Pasal46 (1) Perwujudan peruntukan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan melalut program: a. penegasan batas-batas Kawasan Hutan Lindung serta memberikan batasan fisik pad a Kawasan Hutan Lindunq. b. pernbanqunan jalan inspeksl dalarn rangka mempermudah kegjatan penqawasan dan penqendallan kawasan hutan lindunq, c. identifikasl pernilik lahan yang terkena peruntukkan Kawasan Hutan Lindun~. d. pelaksanaan penyepakatan (penqqantian, pernbelian, atau partisipasi) lahan peruntukkan KAwasan Hutaru Lindung. e. tdentifikasi kerusakan daripenqqundulan hutan Iin<;iung. f. pelaksanaan .r~boisasi (penqhijauan kembali) dCVl rehabilitasi hutan lindunq yang telah rusak ' g. sosialisasi pervyujudan Kawasan Hutan Lindung. (2) Perwujudan peruntukan kawasan yang rnernberikan p~rlindungan tethadap kawasan bawahannya sebapalrnana dlrnaksua dalarn Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan melalui program: <
a. perlindungan pad a kawasan resapan air, mata air, sungai dan danau. b. penegasan batas-batasan dl dalam kawasan resapan air, mata air, sungai dan danau. c. sosialiasai perwujudan kawasan resapan air, mata air, sungai dan danau. (3) Perwujudan peruntukan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf cdilakukan melalui program: a. penetapan dan penegasan 'fungsi lindung pada kawasan Sempadan Sungai dan Sempadan Danau. I b. penegasan batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sempadan Sungai dan Danau seperti pembangunan pagar dan/atau tanda papan informasi. c. pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian. d. rehabilitasi DAS dan penqerukan alur sungai. (4) Perwujudan peruntukan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud da/am Pasal 45 ayat (2) huruf d dilakukan melalui program: a. pemugaran dan perlindunqan pada situs-situs budaya dan ilmu pengetahuan. b. sosialisasi perwujudan Cagar Budaya dan llrnu Pengetahuan. (5) Perwujudan peruntukan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e dilakukan melalui program: a. reboisasi dan menghutankan serta evakuasi kawasan rawan bencana alam. b. identifikasi tingkat kerawanan kawasan rawan bencana alam. c. mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan rawan bencana alam. d. penanaman pohon pada wilayah potensiai longsor dan rawan bencana alam. (6) Perwujudan peruntukan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud da/am Posal 45 _)1_+ ('4 bll[ f f dilakukan melalui program: NASKA~.d~IJber1hilE]~K§~"'I~ kawasan lindung geologi. OLEH 'lj'~J(WjL~~~~tlT'Mflas atasan di dalam kawasan lindung geologi. NO~!O~~
.
MGGAL
m![~o
PIU AF
12
. dan kawasan lindung geologi. Pasal 47
'-~~~~'i.4L~Ul.!~WlJwan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dilakukan melalui program: a. studi kelayakan dan desain pengembangan sentra industri pengolahan kayu. b. pembangunan sentra industri pengolahan kayu. c. penyusunan peraturan pelimpahan penguasaan dan/atau memberikan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi dari pemerintahan kecamatan lerhadap pemerintah nagori. d. penyusunan peraturan dan atau instruksi yang mengikat tentang program tebang pilih dan tebang tanam. e. sosialisasi perwujudan kawasan hutan produksi. (2) Perwujudan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dilakukan melalui program: a. penyusunan peraturan atau intruksi yang berkaitan dengan hutan rakyat. b. sosialisasi perwujudan kawasan hutan rakyat. (3) Perwujudan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilakukan melalui program: a. penyusunan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. b. pemantapan jaringan irlgasi dan bangunan-bangunan irigasi. C. pernbanqunan sentra budidaya pertanian. d. studi kelayakan pengembangan sentra budidaya tanaman lahan kering, lahan basah dan peternakan. e. pelaksanaan pembangunan sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman lahan kering, lahan basah dan peternakan. f. pelaksanaan pembangunan koperasi/pasar khusus pertanian.
(4) Perwujudan peruntukan perkebLinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal45 ayat (3) huruf d dilakukan melalui program: a. identifikasi kawasan perkebuhan yang masih potensial. b. identifikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang ijin operasinya. c. penlngkatan produktlfltas produksi perkebunan dan tanaman tahunan melatui intensifikasi lahan. (5) Perwujudan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e dilakukan melalui program: a. identifikasi kawasan perikanan yang masih potensial. b. peningkatan produktifitas produksi perikanan. (6) Perwujudan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f dilakukan melalui program: a. penyusunan peraturan daerah tentang ijin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan). b. pembangunan sentra industri pertambangan dan bahan galian. c. studi kelayakan dan penataan pengembangan sentra industri pengolahan pertambangan dan galian. d. pembangunan industri pengolahan pertambangan. e. pembangunan sentra penyedia kebutuhan pertambangan. f. fasilitasi pertambangan dan galian. (7) Perwujudan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf g dilakukan melalui program:
a. penyusunan rencana pengembangan industri pengolahan. b. pembangunan kawasan industri terpadu. c. pembangunan agroindustri dan industri pengolahan. d. fasilitasi pemanfaatan teknologi industri tepat guna. e. pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah. f. promosi investasi bagi pengembangan industri agro. (8) Perwujudan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf h dilakukan melalui program: a. penyusunan rencana induk pariwisata. b. penyusunan rencana tata ruanq kawasan dan obyek wisata. c. pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata Kabupaten Simalungun. d. pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata. e. pengembangan objek pariwisata Kabupaten Simalungun. (9) Perwuiudan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf i dilakukan melalui program: a. penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan dan permukiman. b. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan tinggi. c. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan sedang. d. pengembangan kegiatan perrnukiman kepadatan rendah. e. pembangunan kawasan siap bangun (kasiba) dan Iingkungan siap ·bangun NASKAHIN I·T I !(SAMfNASI OLEH KAf3A(l,)~ORlQq~R~§.
_
€WV1j:)__~unan fl)OMOR;
_
"/!.NGGAL
a
n peningkatan fasilitas permukiman. d n peningkatan utilitas permukiman.
la
u';
PA
AF
Pasal48
n strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~n-!~;;m~tl
pengembangan sentra perdaqanqan dan jasa di pusat kota. peningkatan pelayanan [arinqan utilitas sebagai pendukung perkembangan kawasan perkotaan. c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum kawasan perkotaan. d. pengembangan kawasan-kawasan yang menjadi sentra industri. e. pengembangan kawasan aqropotitan. f. pengembangan kawasan rninapolitan, g. penyusunan rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan. h. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan menuju akses pusat kota dan sentra produksi. (3) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui program: a. peningkatan sarana dan pelayanan jaringan utilitas disekitar lokasi kawasan strategis. b. peningkatan fasilitas pendukunq disekitar lokasi kawasan strategis. c. pembangunan dan peninqkatan pelayanan jaringan [alan dari dan menuju lokasi pembangunan kawasan strategis. (4) Perwujudan kawasan strateqis fungsi dan daya dukung lingi
b.
NAS~AHmkrllli-~H~~M'~ OLEH K~~~~~~~#.A8 .
at Pemrosesan
Akhir
(TPA) Regional
dengan sistem
.
._--
••.••. --JJ
~Zl-~l\:A.••..•.•. o F--I
N~O~.:. t-_"'A_. ~~~_w I!( -
I%.... ;2.01;2.
'----I\
pr'".
.........• --...'""foI...w,(;:u.J..I
BAB VII ENGENDALlAN PEMANF AA TAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal49
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun. (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal50 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman baqi Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menyusun peraturan zonasi, yang meliputi : a. pemanfaatan ruang yang diijinkan dalam peraturan zonasi, b. pernanfaatan ruang yang diijinkan secara terbatas dalam peraturan zonasi, c. pemanfaatan ruang yang diijinkan bersyarat daJam peraturan zonasi, dan d. pemanfaatan ruang yang dilarang dalam peraturan zonasi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, meliputi : a. kawasan hutan lindung b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawabannya
menjadi
Pasal51
a'. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentanq alam. b. diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar. NA.9K~ ,Ifill~@9.~~@tillM~ ngunan permanen. O~EH KA6;.'\G, Hl..KUM S£TKAB. SIIv1,1\\.<)"'GUN t-----'-,.",..,-of'M:·".~I-__ _t
NOM03~_tf37 ~~_
~n
se agami
umums iaaii
Pasal 52
• ~ratu an zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi su a/am' Pasa/ 50 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai
'lItBi~~'2 11'1"JoM~moI'7~~:'t'"o'k kawasan peruntukan hutan produksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. b. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/linqkunqan. c. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif. d. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaafkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertarnbanqan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi serta kepentingan pertahanan dan keamanan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, ditetapkan penggunaan kawasan peruntukan hutan rakyat untuk kepentingan lainnya harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, ditetapkan sebagai berikut: a. kawasan pertanian lahan basah dengan irigasi tidak boleh dialihfungsikan. b. kawasan pertanian lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan/atau oleh Kementerlan Pertanian. c. wilayah pertanian yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilaranq dialihfungsikan. d. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal. e. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal. f. penanganan Iimbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, Iimbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal. g. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasiJkan harus disusun dalarn UPL dan UKL yang disertakan dalam dokumen Amdal. ' h. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus diupayakan menyerap secesar mungkin tenaga kerja setempat. i. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan. j. upaya pengalihan fungsi tahan dari kawasan pertanian tahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. a.
.•
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut: a. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang. b. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan. c. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perkebunan tidak produktif (tingkat produksi rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. d. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan. e. khusus untuk tanaman perkebunan kelapa sawit harus dikembangkan pada daerah dengan ketinggian dibawah 700 dpl. f. wilayah dengan ketinggian di atas 700 dpl dapat dikembangkan perkebunan tanaman hutan atau perkebunan tanaman dataran tinggi. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, ditetapkan sebagai berikut: a. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan. b. kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin Iingkungan. c. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam UPL dan UKL yang disertakan dalam dokumen Amdal. d. kegiatan perikanan skala besar, harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat. "'N-A-S-KA-h-'i-Ni-T-~L-~~. ~I~. ,'!!!'!~~~~' I an pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian OLEH KASAG.
~la~0M;H(AB.
~~_.:l!r'f.:,\LWll~~lL.Y,..an enghasilkan produk perikanan yang bersifat spesifik lokasi i'.i;):V10R: t{du ., e e tariannya dengan indikasi ruang. - ":':;::-"':'\~ALg. pa ' FlgaI an fungsi lahan dari kawasan perikanan tidak produktif (tingkat . ro u en h) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi 14 ' 11- :t,,11. es· raan asyarakat. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f, ditetapkan sebagai berikut: a. kegiatan peternakan skala besar baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan. b. pemanfaatan dan penqelolaanlanan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan. c. kegiatan peternakan skala besar harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat. d. kegiatan peternakan babi dikembangkan dengan syarat : jauh dari pusat kota, jauh dari kawasan permukiman, dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran), memiliki sistem sanitasi yang baik, memiliki sistem pengolahan air limbah, memiliki izin lingkungan, tidak ada pertentangan dari rnasyarakat setempat. e. kegiatan peternakan walet dikembangkan dengan syarat : jauh dari pusat kota, jauh dari kawasan permukiman dan memiliki izin lingkungan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g, ditetapkan sebagai berikut: a. kegiatan pertambangan harus ter/ebih dahu/u memiliki kaj;an stud; Amda/ yang dilengkapi dengan UPL dan UKL.
7i!ll .
41
b. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat. c. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor. d. pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan menjadi tanggung jawab pemegang ijin pertambangan. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, ditetapkan sebagai berikut: a. kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal. b. memiliki sistem pengelolaan limbah. c. lokasinya jauh dari permukiman. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, ditetapkan sebagai berikut: a. kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. b. kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat. c. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan. (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, ditetapkan sebagai berikut: a. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan Jimbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama); b. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada; r---~-tt1' EHMHlIF~ paya pelestarian kemampuan sumber daya alam; komersil di kawasan perumahan. Bagian Kedua Ketentuan Umum Perizinan
Pasal53
14 -I~" :WIZ . .'
L-~~~""a&l~~~~UJsecara langsung dengan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi Rekomendasi Peruntukan Penggunaan Lahan (izin peruntukan), Izin Lokasi, Izin Perencanaan, dan Izin Mendirikan Bangunan (1MB), termasuk perizinan dan/atau pertimbangan kelayakan yang masih erat kaitannya adalah Izin Undang-undang Gangguan (IUUG/HO) serta izin lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL). (2) Izin pola ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menu rut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Izin po la ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. A')
(4) Izin pola ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. (6) Izin pola ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pola ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (8) Ketentuan Jebih Janjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur NA H NI T LAH DIEKSAMINASI OLEH KA8AG, HUKl!M SETif.AB. SIMALUNGUr)
r--;;~~~TJt~~~~t!Jan
Bagian Keempat Umum Insentif dan Disinsentif
Pasal54
'Jot •.• U .•. ,t~12. ~MI't'9t!~~!IJ,,"~~ttatl..JJJI3ng bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, melalui : a. pembangunan fisik prasarana/sarana (infrastruktur) yang merangsang pemanfaatan ruang sesuai dengan yang diinginkan dalam rencana tata ruang. b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham. c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. d. keringanan pajak. e. kemudahan prosedur perizinan. (2) Disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, melalui : a. penoJakan pemberian perizinan pemanfaatan ruang atau perizinan pembangunan. b. pembatasan pengadaan sarana dan prasarana. c. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang. d. pengenaankompensasidanpenalli. (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. (4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh : a. pemerintah kepada pemerintah daerah; b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; c. pemerintah kepada rnasyarakat, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan daerah.
Pasal55 (1) Arahan insentif dan disinsentif didasarkan pada peruntukan pola ruang berupa
kawasan lindung dan budidaya. . (2) Insentif diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi kawasan Iindung atau dapat menambah luasan kawasan lindung, meliputi : a. pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rel1abilitasi dan reboisasi pada kawasan lindung; b. memberikan bantuan kredit kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan lindung;
memberikan kompensasi permukiman dan/atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan lindung; d. memberikan bibit pohon secara cuma-cuma dan biaya perawatan bagi setiap masyarakat yang menanam pohon penghijauan pada kawasan lindung. (3) Disinsentif diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan fungsi kawasan lindung, dapat mengurangi luasan kawasan lindung dan merusak kawasan lindung, meliputi : a. pembatasan dukungan sarana dan prasarana; b. pembatasan penerbitan sertifikat tanah dan bangunan; . n 1MBataupun izin usaha lain; y~ '~,~!.~§.~lMi~~ ial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pa a c.
i:l~~lfiarrr&.·
~&1t-pi~A-""""""-';
NOMI2,R: TAI\!GGAL
Pasal56
diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang dengan peruntukan kawasan rawan bencana,
LR~aIQ~~ab.~~~LIl..~uai meliputi: a. kemudahan pemberian perijinan dan keringanan pajak bagi kegiatan yang dapat mengurangi patensi bencana alam. b. memberikan kampensasi permukiman dan/atau imbaJan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan rawan bencana. (2) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan hutan produksi atau dapat menambah luasan kawasan hutan, meliputi : a. memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan yang mengusahakan hutan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; b. memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan kawasan hutan produksi; c. pemberian konpensasi atas penyediaan lahan hutan produksi; d. pemberian bibit gratis dan biaya pemeliharaan hutan; e. pemberian keringanan pajak dan restribusi. (3) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pertanian atau dapat menambah luasan kawasan pertanian, meliputi : a. memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian; b. memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian; c. memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani (saprotan, alsintan, beasiswa sekolah anak petani, dll); d. pemberian keringanan pajak; e. menjamin harga gabah tetap menguntungkan (subsidi); f. pembangunan irigasi yang dibutuhkan; g. pembangunan jalan produksi/jalan usaha tani; h. perbaikan perumahan petani; i. pemberian kredit Usaha Tani, penyuluhan dan sekolah lapangan. (4) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perkebunan atau dapat menambah luasan kawasan perkebunan, meliputi : a. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. b. memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka\.
c. memberikan
penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat. d. pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan. e. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin. f. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. g. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif. (5) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada rnasyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perikanan, meliputi : a. pemberian pajak yang ringan; b. bantuan kredit dan sarana produksi; c. penyediaan fasilitas nelayan (dermaga kapal/perahu, TPI, depot es, dll); d. bantuan peralatan tangkap; e. pelatihan keterampilan untuk nelayan; f. pembangunan pabrik pengolahan ikan dan non ikan; g. penelitian dan pemasaran hasil laut; h. kemudahan izin usaha perikanan (sesuai aturan berlaku). (6) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pertambangan, meli uti: NASKAH'tNl "ffl§{R~mm dahan dalam proses penzinan; OLEH KAlB/dl.Jku~gtUS~Miba Igunan infrastruktur; c$IIMe' , I ••·· n birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat; NOMOR: . 01 el tihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan TANGGALpe am n: Ill ••11- j) Pte ' beri izin ha us disertai kontrak reklamasi yang terukur. "l (7) B~Kfu -b inse if yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang me ciKsana an eglatan sesuai dengan peruntukan kawasan industri, meliputi : a. pembangunan prasarana dan sarana; b. kemudahan dalam investasi; c. kemudahan dalam pemberian perijinan; d. keringanan pajak dan lain-lain. (8) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata, meliputi : a. penyiapan lahan untuk kawasan wisata; b. kemudahan izin pembangunan fasilitas pendukung pariwisata; c. pembangunan infrastruktur; d. kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi; e. fasilitasi promosi dan pemasaran Daerah Tujuan Wisata; f. bantuan rehabilitasi rumah penduduk yang digunakan untuk penginapan
tamu/wisatawan (home stay). (9) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman, meliputi: a. memberikan kemudahan perizinan pembangunan rumahl perumahan yang sesuai peruntukan; b. membangun prasarana dan sarana permukiman; c. membangun fasilitas umum dan sosial di kawasan permukiman; d. menyiapkan lahan yang aman bagi permukiman (kasiba/lisiba).
45
Pasal57 (1) Disinsentif dikenakan
kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana, meliputi : a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukimah lebih lanjut; b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman. (2) Bentuk-bentuk Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan produksi atau dapat mengurangi luasan kawasan hutan, meliputi : a. penambahan syarat pengusahaan hutan produksi terkait peningkatan kualitas Iingkungan; b. meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan pengusahaan hutan yang berlaku; c. memberikan pinalti bagi penqusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundangundangan yang berlaku; d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (3) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pertanian atau dapat mengurangi Juasan kawasan pertanian, meliputi : a. pengenaan retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian lahan basah; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut; c. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman bagi peruntukan yang dilaksanakan pada kawasan pertanian lahan basah; d. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja; e. penolakan izin bagi pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; f. penolakan atau mempersulit perizinan. (4) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain an melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan NASKAH'I~~A~nn~ pat mengurangi luasan kawasan perkebunan, meliputi : OLEH KAiA~~~KUlatri si/kenaikan pajaklkompensasi bagi pengusaha yang dalam SIM . w''''ol; an ke atannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak NOMOI~: k! a ran perundang-undangan yang berlaku; TANGGItj., ti k rAS- n bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi
,.c,--."...:tf)I~d _____
n ba an am ya; ak i itkan ya sertifikat tanah dan bangunan; d. pe no a n empersulit perlzinan. (5) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perikanan, meliputi : a. pembatasan izin bangunan; b. retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai; c. tidak menyediakan atau membangun prasarana dan sarana. (6) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pertambangan, meliputi : . a. mengenakan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungqn. b. mengenakan retribusi khusus bagi perusahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal. c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. c;;;,;,._ti
(7)
•
(8)
(9)
NASKA OLEH
Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan industri, meliputi: a. penolakan pemberian izin peruntukkan penggunaan lahan. b. mengenakan retribusi yang tinggi bagi industri yang mempunyai dampak yang merugikan terhadap pelestarian tingkungan. c. mengenakan retribusi khusus bagi industri yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal. d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata, meliputi : a. pengenaan syarat yang berat bagi pelaku wisata yang betentangan dengan norma dan tata krama setempat. b. retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan pantai/danau. c. pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana wilayah. Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman, meliputi : a. penolakan pemberian izin peruntukkan penggunaan lahan. b. pengenaan pajak yang tinggi. c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman. NI A" sertifikat tanah dan bangunan. K?AaA@~.ii'~. se n prasarana dan sarana permukiman. S!M/·.L tF'\:,;l,;:;
t-N-O-MO-R-;
-4"l"'·~WtZJL:iZ,;;i~if..II._ ..•
"f'ANGGAL
'
i"i~': ,(J"F
Bagian Kelima Arahan Sanksi Adrninistrasi
Pasal58 Ilf- 11 -l:"3-m'tfM"EH884"iR ~
an terhadap pelanggaran
meliputi:
(1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruanq dan pola ruang wilayah provinsi; (2) pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistim nasional dan sistim provinsi; (3) pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini; (4) pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah inl; (5) pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini; , (6) pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau (7) pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh denqan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
Pasal59 . sebagaimana dalam pasal 58 dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud daJam pasaJ 58 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan;
(1) Terhadap pelanggaran
47
c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatasan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (3) Pengenaan sanksi administratif diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 3 berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif. (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bagian Keenam Penyelesaian Sengketa
Pasal60 (1) Penyelesaian sengketa penataan ruanq diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan r.:-:--4~~;ua'4=le.C.ialUI:al:Ulerundang undangan.
BAB VIII KETENTUAN PICANA
Pasal61 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal49 sampai dengan pasal 57 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,OO (Iima puluh juta rupiah), atau dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.
BABIX HAK, KEWAJIBAN CAN PERAN MASYARAKAT SERTA KEL.EMBAGAAN" Bagian Pertama Hak
Pasal62 (1) Dalam pengelolaan ruang wilayah, masyarakat berhak : a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka RTRW dan rencana rinci tata ruang kawasan; c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
Pasal67 (1) Peran masyarakat dalam perencanaan tata rua.ngwilayah, meliputi : a. peran masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun. b. peran dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun. c. peran dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten SimaJungun. (2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun dilakukan dalam bentuk : a. pemberian saran dan masukan untuk menentukan arah pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang akan dicapai; b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan; c. pemberian masukan dalam merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun; d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun; e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun; f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau g. bantuan tenaga ahli. (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun, dilakukan dalam bentuk : a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan nagori; c. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Simalungun; e. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan/atau f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun, dilakukan dalam bentuk : a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Simalungun, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pernanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang. (5) Peran serta masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan tertulis melalui NA
I I . ELAH DI~ SAMINA~'
juk oleh Bupati.
OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN
3 ,(u:;l<"""---o-,--f TAi'IGGAL ~~P"';~~4F
NOMOR: .
.", -12.-
.~'-...,.,,--""
,o11. '
Bagian Keernpat Kelembagaan
Pasal68
tM"'BIMeffl---rangk .ordiasikan penyelenqqaraan penataan ruang dan kerjasama antara sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk badan Koordinasi penataan ruang.
i
memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. (2) Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat. a. Pengakuan dan perlindungan masyarakat dalam RTRW, Pemerintah Daerah wajib mengakui keberadaan hak kepemilikan dan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Simalungun. b. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat yang hidup disekitar wilayah Kabupaten Simalungun didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku (Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4, Pasal 11 ayat (2). d.
Pasal63 (1) Untuk dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, pemerintah daerah menyebarluaskan rencana tata ruang melalui media pengumuman atau sosialisasi oleh pemerintah daerah. (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta meJaJuipembangunan sistem informasi tata ruang. Pasal64
(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak seba aimana di pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai NASK~tUJ~m.Aqeb!llt8,UII uran perundang-undangan.
OLEHKABAG, HUKUMSETKAB. SIMALUN{>~'";'
~N-O-M-OO--:~4r::~;.[~~,~~ TANGG~\L
IJ.t -12. - ~Il
Pio.f! \.F
.
Bagian Kedua Kewajiban
Pasal65
a am eglatan penataan ruang wilayah daerah, masyarakat wajib : berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan b. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
a.
Pasal66 Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, dan baku mutu, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. (1)
• (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan koordinasi penataan ruang daerah sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
BABX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal69 (1) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Simalungun yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan. (2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Simalungun diatur denggan Peraturan Bu ati dengan persetujuan Pimpinan DPRD. NASKAH'INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGlIN
BAB XI
iN_O-;M~OR;-;::~"""r.w::u~k~-.f:#.~1 w...tKETENTUAN PERALlHAN p AF Pasal70 IIf -11..•SlOIl. Pada saat Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan pera uran pe berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal71 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya. (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan : a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini. b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruanp: dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dth#rukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini. c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian denqan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibataikan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. (3) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. (4) Kawasan hutan lebih lanjut akan disesuaikan dengan hasil revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/MENHUT-1I/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WiJayah Propinsi Surnatera Utara. (5) Lahan yang tidak diperpanjang lagi Hak Guna Usahanya (Eks - HGU), arahan penggunaan lahannya disesuaikan denqan arahan fungsi wilayah dan kondisi eksisting, dapat berupa permukiman, perdagangan, [asa, fasilitas umum, sosial dan industri.
i
(6) Peruntukan kawasan hutan yang dikeluarkan berdasarkan Surat usulan Surat Gubsu Usulan Revisi Kawasan Hutan no 522/8939 tgl 9 Septermber 2011 beserta peta dan tabelnya sebagai dasar penyusunan Rentana Pola Ruang arahan penggunaan lahannya disesuaikan dengan kondisi eksisting dan memperhatikan pada kepentingan umum serta kepentingan masyarakat.
,
SAS XII KETENTUAN PENUTUP
Pasal72 Buku Materi Teknis
dan Album
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
Pasal73 m:TRWi~um~mi;ih~~*doman
pembangunan dan rujukan bagi : mbangunan jangka panjang daerah dan rencana -1mmraT11~ltrf'mn~~8-MJtengah daerah; b. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang; c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan wilayah daerah serta keserasian antar sektor; d. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah provmsi, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; dan e. penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.
Pasal74 (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Simalungun berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (Iima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau Jebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Pasal75 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun Tahun 1997-2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal76 Hal-hal yang terkait dengan izinlrekomendasi pnnsip, izin lokasi, izin lingkungan, pemberian insentif dan disinsentif serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
NASKAH 1Nl TELAH
0" \':~4MINASt
OLEH KASAG, HL;~\Ui.;".,:rKA8.
Pasal77
. SIMALUWetHJ
r"";Aj~~~rg~~~wJ i berlaku pada tanggal diundangkan. r--"';';~ft'tfIlIH~£t ~~~dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sirnalunqun.
PARAF
Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal 30 tJWe.mber 2012
BUPATI SIMALUNGUN,
-J.R.J:~~ SEKRETARiS DAERAH
...,. 1
LAMPIRAN I BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN SfMAlUNGUN
""'-~..; ~~f' •
,;'.5
KABUPATEN SERDAHG
BEDAGAI
{-
./f~"'XSKALA
KABUPATEN DElISEROANG
KAIWPATEN BAlUBARA
(
""""""""
\
©
1 :
HIO.OOO
~~--l
K~nlf'rr.~·:~
•
\
•.....•....
---_.
-JL-__-!!-~ __ ~
_~ __ T~,~~~~~-__
J:afan~2
• __
JlNn~J.
__
JII~nJ.o4dl1or.
__
JNnlDbll'rlmH
--J.Ian~1I
IE'!QC--~ _l(c.~
Il':i~~ Q;I~~
_IIX~
sac."""'K1
~~-- -~...,. __ """"
_4C.«l5oOA~ _
.;QA:C.f'l.
_
or;fC.OClI..OII..auIoMlCOGM_~~
B~
.IZC..%lClUX-.:.wI
.:i~
_Iil[~~
s.1CIEc..M""J:.IIH(Nf
_IZC..OOI.Or.:5II.OU _1:K.Gr-.....;~tcIU)If_a~
KABUPATEH
ASAHAH
aUc.6lHJN(iJrotA,l.£L.l
_~
.'I;/~"""'-
_~
_I:I[~~
am:..ou-.-.
_1CtC.~
_tllEC..lIOHNilMlA
gIR.ttvfA"'1\IUJA
lIlC1IU\Nr(oou::JK
_ClC.IAWoO. •••AA.uo.....,.~
Disahkan Oleh: BUPATI SIMALUNGUN
J.R. SARAGIH
I
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN
..•.. .----~-~
••••• ""'.
"--
•••• I:50.DOCI~lA*LT_lw:
/:..
~-~r"" :~
;I
/
/
/
,I
__.r,
KABUPATEN
i
DELl SERDANG
Ij
I
.:»:
\
J .,.,'." r L... ~-:: -.' ft,..
j/
__
:
lr.)
.:
r
:
')
r
--------
~'
!KABUPATEN
~..J
;
-
"',
" ,/
BATUBARA
Cl
~
•
!
/"
;1<--
,
:rr-
\
uC.M.YA KAHEiH
~
(I
r"
.1
;r-HIITA(J !
__
• ,/
If
•..
<,~'=-~;;:
-,
•• jampnTnonsportHI~ __ abon.Arttri
\0, r'
/ ..•.• ...LJ:S.-....----'>.: ••.--.~~-~----
!r":
!\
)/
\
f
KEc:.URBA
, ""-_~ ~
,'I'
'""'...... /;_
/'"
~RAY~,>
\
.~.
\."""""'- '.
\/
Y J7'2' "-. '" J:
. .......["~~ ...
.~~'1
~
i
\
L...~......
"'~'\\
~~
~.
r"
't-.~
~.. -'"/ \
[
\..\
l
:,
CAT sictiialang
!
'\.! {i i: ,,'
-...........
SAMOSfR
---.~
""
l
'1
1',1""
~.,
--,
-~1
i)
.SlPANGA KEC.G.
/".....--::
/_J
'-.
\
_.''--.-/ \..
(CATP"", ')
~
\ "\•• ~
a- Parapat
~
{.da.trIpt!1J(~(CATJ
,
/-/--"
i ..,;
.~~ •• ~. ~JabtlSn~~b\aI
(
_
.r)
I ~. ._~-r' I i
.-""..-
("
I }
-
",..-1'
__
~
__
WM n~
alot __
,--",~(fN~1
Te~AIICfr::ubofl~TIpeIl
•.........
"1I!nnNI~~nc"""'C RotI~ApI
m ...•~...•...•.
r'
..J".
~ ••.•.•
/'~'
fIor{~A91(rencaMI
~
J'>
- - _.
._.-
$Qpun«:~k>4(~MI
hnyebennpnlltlbs
~
~nDw-.au
,rinpnbn~i~ ~nct.rUdano~~
+
KJ,SUPATEN
-
ASAHAN
,-
otsahk.An~:
~llSIM-'lUMGUfl
_..J" "
__ .r·
f
\
",;
\.
,.." --'
_~8UPAlENTOBASAMOSIR '1l;" ~
'-l.{"o,
=n~~~i
{!
."
(
') l,.•..
:::::::
ampn~~.5umbef~";iI'" wad •.•.
-=~~1i:oI
,A-._ ... _-"J
.-
jal:MI~fI
_ ../
DfLlJls.rac;h.Stl.MM
)! •
'!
/
',{"
«"
••• ~. ..unlob'~r
__
1
//
--<
i ,
••.••.--;V~
,..-:;'"../ .- \_"
~iONDOIw<"r~'
SAHG\ . LO,.,.·.......
~
'"
KEC.UJUNGPAOANG ,.
:;>< ~"'/:'//?/'~/".;:r:'('::._
"
-, ·
. i/,'><;:? /// ......,"..
I.... '.,"
"A,
/--
.
-A';,..
.::~.~/,?!
·!Jo.O
(-.
\~
1 .."
.
/ KEC.TANAHJAWA·
JIolaonJ::debor3
,j;
»<
(
\ \
/
r;-~''''- ~
r
__
.
! f
.v,-/., I" -> ..-•.. /.r) ",.: /'k~/./.; '.....,'
i
./
KE
i
,-
~
''1 "7;}t~S~;:rlI/ /-,(:(/>~tr-Jo-Il~-:,,-~'f
v T..
'.. ,"") VV
!
:
r";.
.
/
.~--"~
---\.,.,
,\.
I',
! /\ .•..•. ~
.SIAH:rA~./ ,../-;-:
~\.,.._.... '.-. "'-'\'--'.,.1'
'\. CATSamosir
I.......
! ;
,.../'
~... -\
{" KABUPATEN
',,-!
\
i.. /.///
~,.J
•.
._"n~15O«:v ~~T-mtSOO«:O
•
{j;
Ull'BAYUllAJAJ
.r''':';t.~.i H {.....L1p. ;( "'fW"4-:\~ //'!
J
"?"
~•.. ~
r... ./.
..;
l
/.
"\..,"-!.'........
i
f
/> / .....•... ~~.............. /l -!\
.....• -,
1.
>~-s.?'
J
/)'tc.
..--::.r
(
V\ "';
r"
/"
;/--;::'::7( '.
/,-
\ \,-
to...."
f .'
,....~;~.,! '~ ..••.~
j
/'-{~\\
""'t
"'" '-"-r/
}~:
..._.-
C../\.//
KEC.PEMATANG SIOAMAN.lK
:'("
-=""
i
~
I 1 i \\ :
"""""-/
! /"~
',,~~~::;.::r ""1:""",;
f)
J
'- KEc.oot.OK PARllAMEAN '>
'i.::,.••• _
••
",,/-'
(A;'/ ,
D_.,."'_
KABUPATE~ DAIRf (
.
~~~;:~~"<~ ./ ./ ,;:1::;: ~.--<j~~:;2:;: ~:-:'-.
HOro~
(;
K£C.9A~--/
___
;- ~~;.-,~ WA'
'·.!:¥-~r' #~
o,'
..>
Ki[HA.;o.,~
t-
•
,,', .<;.•, ,"'. T'-;;:-~:_''''f",-!u {~ <:»:..---~~ ~~,.-'5:::C; \" .., - --.~f.'0 -'··Lr'r--'["":.::::~~_. \ -'\. -----:.-::.:..=::::J.-~~/~\ '--":::~~~/)T_
1.
-......
f
--<""-"~-..~./yr ..,~~&~' '-....i, """-.,.r- ..•. _~,-::.-, _o._~(" ...~-;~"\. /~,y";--_;::::-7'-r:; ~ ,\)1
,t: ~/.
...-/i,
.,Q.TANGSIAN
.• -.~
\
"~."''''''Ma'<J':N.'~'
\ "--\
..,/
.
"l;a"tc.~1 . )IoAn«:<Mbor2
_1 __
.A/',rcG""UNGMAL~·j"'/
r...........- ./,,;- .- KOTA
.-.~
J ~~..,.
7;;:'..;7
--"-J
\.
'
r'
/~v
<,
i
\.
i) ~!
~.SlU""'~2'Y ./_ ...•• .•.
~
"n...pn-T~ ~~500Kv "- ..•..- JtoIir\pn~m«:
JARlNGAN'AASAAANA~A5I
I
<_L._ .._.-_.....--.\ ~~,~., .f ,...-;:~...-
\ --
r~. \
,>
"i"".PAMATANG
___
w••
__ .
c~~.> ..-:..~::.l., U '''-;'---'-/l
\
...,.".""
"'\
"--'.i\
i
t
KABUPATEN SIMALUNGUN \\.
-s
..'.1 ..
~
"
<,
,? /} .
/-~
.r".
RENCANASTRUKTURRUANG
-- ."
-"1- -~ ..
l
r. A
/
f '\
!
er .r--12~ 5". f r:.'f
to
'(I =t:
(~
//
"
••••• ,
_ ..,j, _---,A·~·" ..... ~ ..--...,.-~.,~,,!
\... KEC.Sl:L~KAHEANU./
)
LAMPtRANn
)
f
'i / )~-
(!
J
• -"
.F-' ./" .> .r'/ //
-;;1'-"/7"
0
,..-'}-..\
" ~__
KARO
\
••
.r: .
", ' "-
C---..{ .•..~
';:.---
)/)'
r:
._
---
KABUPATEN SEROANG BEOAGAI
; ,<~
...•.••..•
"
/(.. h--c-.---- -;..;) ~<.../ /'-~I./><;'_/ ,/ I
(.
KASUPATEN
} ,.r
~
../.. .:»:
»:' .r/
-' /
\y;.
; v:,,/
.
r
./ ';"=; ".
/'
,----'~
;
..)
I'/
~~.
------
fl/
/
i
t
,/
~ ~
/
i
PETAREFEAENSI
I
i
f
{
\
/'
~; '
I
. ._..... ~-'
/,""":.r {i
. s"',------.-.. (./
,
\ ....•.... ,
1\
.~..-r
-.~
j
(~~_/j.
r
/.. jl\.,
..
.,f .....
KABUPATEN ,LABUHANBATU UTAI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN
.a-"~----'" .-••••• ~
•••
~
••••• ':to.OCIO~NW.T
__
'K2
./.'"--'
/' !
<,
,
LAMPIRAN III
,
' •..
"
~
-,
"" /)
~"""'"
\ _r/l..I
~
-,
i
w~
<,
"-
KABUPATEN
) r-~
DeU5EROANG
<
.
•
ii:lQ)AMINASI
/ I\
\,
f
RENCANA POLA RUANG KA8UPATEN SIMALUNGUN
n"",.'""-'ll..
'"Y
,
TANGG~
\
I
~./
"~l,~s-p .lAAINGAH I'M.SAfIANA
lMNSP'ORf.'SI
.......-...-
"..w..pnTIWI~do.raot
__
U.WASMIMJIOI(M,~
Ha."~
#_."n~kt«l ·-·H""~2 -Jlun«otett«l __
._
---
~
HUOfI~i~
JIWIloblPrinwr
& ••. obm
--JNn~" • __•••• OfI«o.n.u'Jotl;t 1········I~S\n".ec ••.~.u(
t ~~
E
twQnl'rodul::st~
~n~4
. ;-;.o.',<.\.
~WM\ToI
••
--
9!1!!1 •••••••••• ·~ti\~!I
•••"""...
--ItoM~"'fii{~'
9
.''--'
e::;"y..,
~p
~BUPAllON ASAHAN
~ ~ u
f
~.
Hutaonffodvbilr;~
~%:r;':
•.
_.
.........~•...•
..
At""I'enu~Lain
_
'}
e
"""''''
~
~HOICaIIlIrodlrC
~ \l.
..•..~
~
.••..:-=Mbflsumc;s~
~L-'-"rinc
-bwa •• "~
!ill
Ht..Un1'fDd~~ __ SI.mbtt'"o.vaAif
"""'"
~
.sam."~" ,,"-~AI
"~~,
0."11,, Toll_
.
\ '""~~..
t'--o
./
IWIUPAllO"
i
OAIRI~
\
f
I>; '-.,. I', f \": ,
!
\,' \
I
!
\
I
I
1
v·'-,
'I
O«..J.A.~h.Sti.,."""
-vl ~
KABUPAllON' SAMOSIR
"
'-<-
!'ETA RffERENSI
,,)
~\ ;;:~: I \
" I
~·..•. i
••.•.••..••.. "
•
,~
'\
"
'-~,~ e,....·l\ i......
''''' ... , ~.
.// ..»<
/~'
i
'-(.C.., c.../
l • ! j
iUM'nSIrrU.Lt.ntGUM
~.r-.,~,
i
f
i i
DlMhbn 04eh:
\.\
/'
-,
~
:
\
\
i."\..
t
~~BUPAllON
"
\.Jl
"
I
r-.
I
\v{
"
TOSA SAMOSIR
f···~Z_!..~J
r._,. __ ..-e--;.. ,.,..r-'.
/-~-~-'~~BUP~:
'>...... //
U6UHANBATU
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN
UTAI
-.---~~ .-•••••••••••••••
_.~1:M.OOO~TNON..W-14II2
•....•.• ~
:
/
\
)
I
/~
;
f
,,--,-",\
!
rl
/
/
-.-,
\
!
/
----...
'"
I
.....'.:,.
,
". \
;
''-..•<,
(
)
r
--,-(
.
j
"
)1/
'
-~
]'
~/
.~
\
r~.---
(
d v'
._./
-
.
L.lfriAHUli\
1".,
.ks.UMAKUTA( --::
I (, (''/ f! "~"!.", ,..-tr ';"1"
! "(~ -, i=-----.~,i.-.-_
L
...., " " .r. ". t..,
!
i
,"" , '\\
,-<>__..__.
\
.<~---
(",
\
-.
~ \.
\
~
~
~
~ 1} b
\
.., ••.••• T~~ __
JMinAl1Mi
___
J.lllnKoleborl
__
JIo"n~l:
____
je,b.n~.
_.
.kI,-""LobI,"-,
--
.t.t.nUnckunpn
Usuta,,~~HubnSK44
\
~
x=: .//~"'"~--{~ ~~_(..,. __ ----1:-"-J. <; ._./
_ /,
JAAINGNr(~~ASI
DOLe»(
c.w-HutaftSl(44
r
, . /r/~~ ./ . _' .:>:
11
sec. TAPiAN
"'''nll'.o!e6':tor,
" .;
KEC.P~R'"
I
;'
I
re /'-.--.-.-./ ,'.
~-<::_~""'./
~, .tcP..MATANG \
./\
/'"
•
r-1 i:
•.•..... --.4;/'\\
_
©
l
j,...._.r-- ..
'q {
...(
...__ , __ 7.,-..
i';
i
/.(
"AS KAIt'!t«'TE'f9ffi'OI E OLEH KA8AG. HUKUM SETKAS. ;n: SII4ALtI~GUN
('
\
\;.-\
..*.. .
'\'
/.-
" ;> \ ,i
rV
~ ~
.
('\. ~
KABUPATEN OEUSERDANG
)
v
"
/ r' "
,/\
\ r/
LAMPIRANIV USULAN REVISI KAWASAN HUTAN
",
_.,'
Kutao'IUnd~
mEID
HuG" P1vdubI Te~
;;;;;;;;;;;;;;; ~
KuUn~lt~
_H<.Qft~~
la
ftutMs...a~
""M~n~1n Uftdur1c
twtlo'I'R>dVt:sf~
,
MEAN
"EC.DOLO!< PARCA.:
r __,/
<.I ;._
i. \§:i
tu,SUPATEN
~
ASA"""
i
1 D.UIIIII
Tnbfl
!"
Disahkan
..,
"-'-~,
'\I ,f-,\ KABUPATE!
~i
jr
i
! if
L
,I
~:i
-,
I
~~
I
\
,
'- -<
KABUPATEN SAMOS.R
!
",\ ) \ \,
/~~
~~~.
J.R. SARAGIH
~
i i \.~
; / t~\.)'~ ,_
i
~,
l
\~
'
..,../'
BUPATI SIMALUNGUN
'~"---'--""
i
"
i
,,/'
Oleh:
-"'!
,,_ \
\,\ \
J {/
?-'-..
\
\ {,7 \
(
-\',,_..
PETAI<.EfI'REHS1
1
\. . "'
KABUPATEH
..~
\..~-....
--' TOeA
SAMOSIR
r':
..
--._ -
.•••••_ .•
..
.
"\
~.,_..._.,.-/.~.//·2.1~J../i/-/:
~~••-.
, .... 't••...,/
:'::'· BUP LA8UHANBATV UTA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN
.•..•.. .--.
·••••""" ••••••••••••••.• !:to.ooo~f_'..,
~""""'-""
~
r-J
f
KABUPAlEN SEROANG 8EDAGAI
j
r' j
./ /'
~.,\ KASUPAlEN DEU SEROANG
\/ t.}
.'
~, /
\
("
',
KEc.stLOU KAHEAH(-.J.-
(;
)
r}
/fi:l' ':. .g.>
t
\ ••....'7
-,.
r-
i'···/j,
\.
j~
/,/
l;
--
./r.:----o' ~~ •
I.. .....••
_.
KEC.RAYAt(AHEAH)· 1 \ r: ( """'!
;.f
__
--
f'---
K..._-<>: /
)K£C.DOt.OKSlLO~"")
1
r~1
~"74": :~
• .. .i,' ,'_
.:I
,/./
/
i . .!
"J
f,..J
..'
,...) (
I
t' r-·L---'-L-,
I""';
t..
'
i
(
~. . ......-..:,.J: 1~.6 J I'
(,
I
•• _-..-
-.-
./
J! !
.;I
r/
~j.
_;.".-
t,.. '<./
#'
'.
/'
-_ ••_._/,(. /~~
'"\
dJ . 7;->':;
"(/ ~ ..•/
;..~' • •••
'
\)
r---f....
~
.•
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SIMALUNGUN
) •.
LAMPlRANV
iI RENCANA
__~(F-"""~
WM~4
AIWIWbl •••.••••• .w..,Lincu,pn
...- ..-~~~
".J'
~-","f'QN~ToI
-----·-~~~..."Ion
).. ~o.o-
(::}
.
••ToM'"
r.•.•••.•. vsJ""' ••••.• _
[!J "--~~n.a [!J-~~
••••
---
«-_ ........•..•.•... _IIItc.
••••••
. ~--.. •...•..~
:::"-'":.~ ...
• _......n..........-f.:ISt
G-nooo-...--
[!] ~
SItK~
__ ..IoUr'I,...w
•••--\_~ •." •••.•• 't.') " __ II._:,~ ••.••. "" ••.. f.''''I~·';:o..· '_~~41I1:K.OooIoIISOIMo
UlIt.w_-.....of""ul""fo
\\
':::} ...•'-,"'""'., .~.-"'.., ':
)
,«$I[_ ••••••• &.;. ••••••.•
, .:.....- .._
( b
·.....i
• __
w"-
•.•__ •• _s.m.r...,..
--cPOI1'IcIo- t.~u.c.
\
'>
~
K-l,BUPAlEN ASAHAN
\
f
~ j
Toed
D(lltIJH
~oteh:
~~
',-"" '\
1
-,.r'
'~....... KABUPATE,
I
OAIRI}
\ !
i
r''-'' i
f
;
:
J
'l~
-.....;;. -,;..-_._, •....... \. "'\.
! -..: l,:
.-.""""""'"
r·:
~ ..
\i
~
{
.'~~
~
r
~U_~SH..,froIM
;p~
~ .:
KABUPATEH"'\. SAMOSIR
:
(,·'\..'-~.!L\.S
PETA REffREHSI
.~.•. ,.
' ..•.•••
.\\
"
)
( ,,,I
!
..,//
~ .~
./~~
c..\[?
.r .»,/'
I
)
\i
\
,.... .•~
\
\
//-r
~")
"
\) ~ "
~\
KABUPA lEH
'
TOM
SAMOSIR
~.J'~
I"
.A
L~ //_1 ';-....••/
\..r
KABUPATEN LABUKANBAnJ UTA'
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMALUNGUN
_
....
---
•••••• "-
•••••••••••.••••••
.'-""'~
.
••
~i~~----
~t,AWOl$4llt,nv.:n:"~
•..•...•....
1:iO._~...-.~Ite2
.
