BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan

perlu

menetapkan

Peraturan

Bupati

tentang

1950

tentang

Kabupaten

dalam

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; Mengingat

: 1. Undang-Undang Pembentukan Lingkungan

Nomor

12

Tahun

Daerah-daerah Provinsi

Jawa

Timur

(Lembaran

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Lembaran

Negara

Republik

Negara

19, Tambahan

Indonesia

Nomor

9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 3. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. KUSPRIGIANTO, M.M.

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

-2Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2002

tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik

Indinesia

Tahun

2014

Nomor

109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

157,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4586); 7. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Indonesia

Luar

Biasa

(Lembaran

Negara

Republik

Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM



Republik

Indonesia

Tahun

1992

Nomor

69,

-3Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2010

Nomor

34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki

Kelainan

dan

Memiliki

Potensi

Kecerdasan

dan/atau Bakat Istimewa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

BUPATI

PENDIDIKAN INKLUSIF.




TENTANG

PENYELENGGARAAN

-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintah

Daerah

adalah

Pemerintah

Kabupaten

Trenggalek. 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 4. Dinas

adalah

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Kabupaten Trenggalek. 5. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau Satuan

Pendidikan

Khusus

adalah

bentuk

satuan

pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus. 6. Sekolah adalah suatu pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah

Menengah

Kejuruan

(SMA/SMK)

Negeri

dan/atau Swasta. 7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan. 8. Pendidikan

Inklusif

adalah

sistem

penyelenggaraan

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik

yang

memiliki

kelainan

dan

memiliki

potensi

kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang memiliki kelainan yang terdiri atas tunanetra, PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM



-5tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, kelainan lainnya dan tunaganda. 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 11. Kurikulum Modifikasi adalah kurikulum standar nasional yang dimodifikasi sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. 12. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif

yang selanjutnya

disebut Pokja, adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu daerah/wilayah; 13. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, pembelajaran,

melaksanakan, melakukan

menilai

analisis

hasil

dan

proses

perbaikan

pengayaan. 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan

diri

dan

diangkat

untuk

menunjang

penyelenggaraan pendidikan. 15. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK, adalah peserta didik yang memiliki karakteristik perkembangan

dan

pertumbuhan

berbeda

dengan

perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya. 16. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. 17. Ruang Sumber adalah sebuah ruang yang berfungsi sebagai tempat melaksanakan proses pembelajaran secara PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM



-6individual dengan dukungan sarana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 18. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. 19. Sarana Pribadi adalah sarana khusus yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketunaannya seperti kursi roda, huruf braile, peralatan terapis, dan sejenisnya termasuk kebutuhan pribadi seperti pakaian ganti, obat-obatan, dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pendidikan

bagi

Satuan

Inklusif,

dan

Pendidikan pihak-pihak

penyelenggara terkait

dalam

menyelenggarakan Pendidikan Inklusif. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua

ABK

berkualitas

untuk

memperoleh

pendidikan

yang

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

penyelenggaraan

pendidikan

yang

kemampuannya; dan c. mewujudkan

menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik berkebutuhan khusus.




-7BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: a. penyelenggara Pendidikan Inklusif; b. pengelolaan Pendidikan Inklusif; c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; d. Peserta Didik; e. sarana dan prasarana pendidikan; f. peran serta masyarakat dan orang tua; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. pendanaan pendidikan.

BAB IV PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF Pasal 4

(1) Penyelenggara

Pendidikan

Inklusif

adalah

Satuan

Pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas. (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan

Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah

maupun oleh masyarakat.

Pasal 5

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di Daerah maka




dapat dibentuk Pokja Pendidikan Inklusif

-8yang

bertugas

membantu

Pemerintah

Daerah

dalam

mengendalikan pelaksanaan Pendidikan Inklusif. (2) Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa baktinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Dalam lembaga

mewujudkan yang

keberhasilan

ditunjuk

sebagai

Pendidikan Pusat

Inklusif,

Sumber

wajib

membantu Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan. (2) Apabila dipandang perlu Kepala Dinas dapat meminta bantuan

kepada

lembaga

diluar

Pusat

Sumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai usulan Kepala Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif. (3) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berperan: a. membantu GPK dalam hal proses belajar mengajar; b. membantu GPK dalam penyusunan Kurikulum khusus; c. menyediakan layanan informasi dan konsultasi; d. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen bagi ABK; e. membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan Pendidikan Inklusif; dan f. membantu penyediaan dan pemanfaatan alat bantu dan media pembelajaran kekhususan bagi Pendidik dan ABK. (4) Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas.




-9BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Pasal 7

(1) Pengelolaan Pendidikan Inklusif terintegrasi dalam Satuan Pendidikan reguler. (2) Yang dimaksud terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

adalah

semua

layanan

Pendidikan

Inklusif

termasuk layanan khusus menjadi satu dengan layanan pendidikan reguler. (3) Layanan pendidikan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pembiayaan pendidikan, dan Sarana Prasarana pendidikan.

Pasal 8

(1) Layanan khusus yang dibutuhkan oleh ABK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah pemenuhan layanan sesuai dengan kebutuhannya. (2) Pemenuhan kebutuhan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruang Sumber, Kurikulum, dan Sarana Pribadi sesuai ketunaannya.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Pendidik Pasal 9

(1) Pendidik terdiri dari: a. guru kelas; b. guru mata pelajaran; dan c. GPK. PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM



-10(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi kualifikasi berpendidikan dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa atau guru mata pelajaran/guru

kelas

yang

telah

lulus

mengikuti

pendidikan dan pelatihan Pendidikan Khusus. (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kualifikasi memiliki pengalaman sebagai Pendidik di Sekolah inklusif atau SLB paling sedikit selama 3 (tiga) tahun. (4) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan bertanggungjawab: a. melakukan modifikasi Kurikulum; b. merencanakan program kekhususan; c. melaksanakan proses belajar mengajar; d. melaksanakan evaluasi pembelajaran e. melakukan

proses

identifikasi,

assesmen,

dan

menyusun program pembelajaran individual; dan f. membuat laporan program perkembangan ABK.

Pasal 10 Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berasal dari: a. Pendidik dari Sekolah reguler; dan b. Pendidik

dari

masyarakat

yang

memenuhi

kualifikasi

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan Pasal 11 (1) Dalam

rangka

dibutuhkan Kependidikan. PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM



menyelenggarakan dukungan

Pendidikan

profesional

dari

Inklusif Tenaga

-11(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola Satuan Pendidikan, pengawas/penilik, peneliti,

pengembang,

tenaga

perpustakaan,

tenaga

laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog,

pekerja

sosial

pendidikan,

terapis,

tenaga

kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain.

Pasal 12 Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasal dari Sekolah reguler atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan perjanjian kerjasama.

BAB VII PESERTA DIDIK Pasal 13 (1) Semua

Satuan

Pendidikan

penyelenggara

Pendidikan

Inklusif wajib menerima ABK. (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autis; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya; PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM



-12l. tunaganda; m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa; dan n. anak yang memerlukan perlindungan khusus atau kelainan lainnya. (3) Satuan

Pendidikan

memprioritaskan

penyelenggara

untuk

menerima

Pendidikan ABK

Inklusif

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang bertempat tinggal berdekatan dengan Satuan Pendidikan dan dikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan. (4) Satuan

Pendidikan

penyelenggara

Pendidikan

Inklusif

sekurang-kurangnya menampung/mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) ABK dalam 1 (satu) rombongan belajar; (5) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan alokasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat mengganti dengan Peserta Didik normal.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Pasal 14 Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib disediakan: a. ruang belajar khusus atau Ruang Sumber; b. fasilitas layanan informasi dan konsultasi; c. fasilitas layanan identifikasi dan asesmen; d. alat bantu, media pembelajaran dan penggunaannya; e. Kurikulum

yang

berlaku

dan

disesuaikan

dengan

kebutuhan ABK; f. aksesibilitas khusus, seperti: 1. arsitektur bangunan Sekolah yang aman dan mudah dijangkau/dilewati tunanetra/tunadaksa;




oleh

Peserta

Didik

-132. penyediaan

toilet

duduk

yang

rendah

dan

bisa

digunakan dengan mudah oleh Peserta Didik tunadaksa; 3. warna bangunan Sekolah yang nyaman (kontras bagi Peserta

Didik

low

vision,

lembut

bagi

gangguan

perhatian); dan 4. penyediaan meja dan kursi khusus bagi Peserta Didik tunadaksa; g. lingkungan pendidikan yang ramah ABK.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA Bagian Kesatu PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 15

(1) Yang dimaksud peran serta masyarakat dalam Pendidikan Inklusif adalah sumbangsih dan upaya masyarakat dalam rangka membangun dan memperkuat kerjasama antar berbagai

pihak

pemahaman

dan

yang

terkait

sikap

serta

untuk

menyatukan

memperkuat

komitmen

terhadap pelaksanaan pendidikan ABK. (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. bantuan berupa dana; b. bantuan berupa sarana prasarana; c. bantuan

berupa

Pendidik

dan/atau

Tenaga

Kependidikan; dan d. bantuan berupa pemikiran, saran dan masukan untuk peningkatan mutu layanan. (3) Berbagai pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

diantaranya

adalah

komite

sekolah,

tokoh

masyarakat, yayasan, dewan pendidikan, perguruan tinggi, lembaga rehabilitasi, klinik terapi, rumah sakit, dunia usaha dan lembaga terkait lainnya baik pemerintah, swasta, PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM



maupun

perorangan

serta

forum

pemerhati

-14Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peran

serta

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada Satuan Pendidikan dengan ketentuan: a. Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaporkan pengelolaannya kepada Dinas; dan b. khusus

Satuan

Pendidikan

yang

didirikan

oleh

Pemerintah dan/atau masyarakat yang berada dibawah naungan

Kementerian

Agama

wajib

melaporkan

pengelolaannya kepada Kantor Kementerian Agama. (5) Pengelolaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan

secara

tertib,

transparan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua PERAN SERTA ORANG TUA Pasal 16

(1) Orang

tua

ABK

dapat

berperan

serta

dalam

penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. (2) Peran serta orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.

menyediakan fasilitas belajar untuk ABK;

b.

mengantar, mendampingi dan menjemput ABK;

c.

menciptakan situasi belajar yang kondusif baik di Sekolah maupun di rumah;

(3) Dalam rangka mengoptimalkan peran serta orang tua, dapat dibentuk paguyuban orang tua ABK atau sebutan lain.




-15BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh: a.

Kepala

Dinas untuk

Satuan

Pendidikan

Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta; dan b.

Pokja untuk semua lembaga penyelenggara Pendidikan Inklusif.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta manajemen Sekolah inklusif.

Pasal 18

(1) Monitoring

dan

evalusi

penyelenggaraan

Pendidikan

Inklusif dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Pokja. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap semester dengan tembusan Inspektorat.

BAB XI PENDANAAN Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. PARAF KOORDINASI KEPALA DINAS PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPALA BAGIAN HUKUM



-16-

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 Maret 2015 BUPATI TRENGGALEK, TTD MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 30 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, TTD ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI Nip . 19650919 199602 2 001




BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Recommend Documents