BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang
:
a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan baik secara tradisional maupun modern, keberadaannya perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memperkuat, saling memerlukan serta saling menguntungkan; b. bahwa dngan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka keberadaan dan perkembangan toko modern perlu ditata agar tetap tercipta persaingan yang sehat dan saling menguntungkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko modern di Kabupaten Temanggung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi JawaTengah;
tentang Dalam
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Pengesahan, Pengundangan, Peraturan Perundang-undangan;
Tahun 2007 tentang dan Penyebarluasan
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 14); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO KABUPATEN TEMANGGUNG
MODERN DI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, modal menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar. 6. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri (swalayan). 7. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sambilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri. 8. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sambilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal. 9. Department Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. 10. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada. 11. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik. 12. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemenstore, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulaan. 15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi berskala mikro, kecil dan menengah. 16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku usaha tertentu, baik berupa izin atau tanda daftar usaha. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern, pasar tradisional dan UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian. Pasal 3 Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk : a. Menciptakan iklim usaha yang mendorong kemitraan yang kokoh dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan; b. Mewujudkan keselarasan, keseimbangan untuk tumbuh dan berkembangnya toko modern, pasar tradisional dan UMKM. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penataan toko modern di Daerah meliputi penataan, perijinan, pembinaan dan pengawasan serta kemitraan usaha. BAB IV PENATAAN TOKO MODERN Bagian Kesatu Pendirian Toko Modern Pasal 5 (1) Ketentuan pendirian Toko Modern adalah sebagai berikut : a. Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan. b. Lokasi pendirian Toko Modern diutamakan pada wilayah perkembangan ekonomi baru; c. Jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional disesuaikan dengan wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut : 1) Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan, sekurang kurangnya 500 m; 2) Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Candiroto, sekurang kurangnya 400 m; 3) Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Kledung, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Jumo, dan Kecamatan Bejen sekurang kurangnya berjarak 300 m; dan 4) Kecamatan Selopampang, Kecamatan Bansari, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Wonoboyo dan Kecamatan Tretep, sekurang kurangnya berjarak 300 m.
d. Jarak antara Toko Modern dengan UMKM Sejenis disesuaikan dengan wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut : 1) Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan, dan Kecamatan Ngadirejo sekurang kurangnya 200 m; 2) Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kedu, dan Kecamatan Candiroto, sekurang kurangnya 300 m; 3) Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Bansari, Kecamatan Kledung, Kecamatan Bejen, Kecamatan Tretep, dan Kecamatan Wonoboyo, sekurang kurangnya berjarak 400 m; e. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut : 1) Minimarket, kurang dari 400 m2 ( empat ratus meter persegi ); 2) Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); 3) Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); 4) Departement Store, diatas 400 m2 (empat ratus meterpersegi); 5) Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). f. Toko Modern wajib menyediakan: 1) Areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai Toko Modern; 2) Fasilitas publik yang bersih, sehat, aman dan nyaman; dan 3) Fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil pada posisi yang sama-sama menguntungkan. Pasal 6 Pendirian Toko Modern diutamakan bagi pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Modern dimaksud Pasal 7 Dalam perencanaan pendirian Toko Modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan UMKM sejenis yang berada di lingkungan yang bersangkutan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Bagian Kedua Operasional Toko Modern Pasal 8 Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut: a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; b. Departement Store, menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. Pasal 9 Tenaga kerja yang dibutuhkan guna operasional Toko Modern diutamakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan dimana Toko Modern berdiri.
BAB V PERIZINAN Pasal 10 Syarat pendirian Toko Modern adalah: a. memiliki Izin Mendirikan Bangun ( IMB ); b. memiliki Izin Gangguan dengan jenis usaha Toko Modern; c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan; d. menyampaikan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan UMKM sejenis yang berada di lingkungan yang bersangkutan, dan hasil sosialisasi dengan warga masyarakat di sekitarnya; e. menyampaikan rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan f. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pasal 11 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada Bupati melalui SKPD Pelaksana Pelayanan Perizinan. (2) Syarat pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, huruf e, dan huruf f diverifikasi dan dikaji oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. (3) Hasil verifikasi dan kajian Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam pemberian ijin pendirian Toko Modern. Pasal 12 Pelaku usaha yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan memberikan laporan secara periodik perkembangan usaha kepada instansi terkait. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Toko Modern. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan Toko Modern termasuk pengawasan terhadap manajemen kerjasama dan kemitraan dengan UMKM sejenis. BAB VII KEMITRAAN USAHA Pasal 15 (1) Setiap toko modern wajib melakukan Kemitraan usaha dengan UMKM lokal. (2) Kemitraan usaha dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 18 Agustus 2012
BUPATI TEMANGGUNG,
HASYIM AFANDI Diundangkan di Temanggung pada tanggal 18 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BAMBANG AROCHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 42
