BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang
:
a. bahwa komitmen nasional untuk meningkatkan daya
saing sumber daya manusia Indonesia serta mutu pendidikan perlu adanya pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; b. bahwa upaya peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal, satuan pendidikan wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Pasal
2 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4536); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 8. Peraturan tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Konselor; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo; 2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 5. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional; 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo; 8. Pendidik adalah guru, kepala sekolah atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; 9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yaitu pengawas sekolah; 10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan forma; 11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi; 13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan; 14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; 15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikut sertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian;
4 16. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan non komersial; 17. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan nonkependidikan; 18. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina guru yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal; 19. Alur karier Vertikal pendidik, yaitu proses pengembangan karier pendidik sesuai jenjang jabatan fungsionalnya; 20. Alur karier Vertikal adalah pemindahan pendidik Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya ke jenjang jabatan pendidik yang setingkat lebih tinggi; 21. Alur karier Horizontal pendidik yaitu pemindahan pendidik Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional pendidik ke dalam jabatan fungsional lainnya atau ke dalam jabatan struktural dalam peringkat yang setara dengan kompetensinya dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; 22. Alur karier diagonal pendidik yaitu pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional pendidik ke dalam jabatan fungsional lainnya atau ke dalam jabatan struktural dalam peringkat yang setingkat lebih tinggi dengan kompetensi yang setara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 23. Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik atau tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman /dari dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya; 24. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya; 25. Pengembangan keprofesian berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya ; 26. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
5 BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Ruang Lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Jenjang TK, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 3 (1) Pembinaan dan pengembangan profesional guru, kepala sekolah dan pengawas di selenggarakan dengan : a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Continuous Professional Development) bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang berbasis kelompok kerja; b. Peningkatan sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Continuous Professional Development) bagi guru, kepala sekolah dan pengawas yang bersertifikat pendidik dan/atau belum bersertifikat pendidik dapat dilaksanakan secara mandiri dan/ atau karena penugasan; c.Pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja. (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka , adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif . BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 4 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh pemerintah daerah meliputi: a. program induksi bagi guru pemula b. penilaian kinerja guru c. pengembangan keprofesian berkelanjutan Pasal 5 (1) Pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
6 (2) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (3) penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 6 (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. (3) Pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 7 (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan. (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desiminasi di lingkungan satuan pendidikan setempat dan menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait. BAB IV PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA Pasal 8 (1) Guru CPNS untuk menjadi guru PNS diwajibkan mengikuti program induksi, pendidikan dan pelatihan prajabatan. (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 9 Peserta program induksi adalah: a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
7 c.
guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pasal 10
(1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal: a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran; b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling; c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. BAB V PENILAIAN KINERJA GURU Pasal 11 Penilaian kinerja guru sebagai bagian dari pembinaan guru terkait Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Pasal 12 Unsur yang dinilai dalam Penilaian Kinerja Guru, difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Pasal 13 (1) Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran. (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester. (3) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester. (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
8 Pasal 14 (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan. (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah. (3) Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai. BAB VI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN Pasal 15 (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. (2) PKB didasarkan pada dua hal, yaitu hasil Evaluasi Diri dan hasil PKG. Pasal 16 (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup : kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Presentasi pada forum ilmiah ; b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal ; c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
9 (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. Menemukan teknologi tepat guna ; b. Menemukan/menciptakan karya seni ; c. Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum;
d. Mengikuti pengembangan penyusunan pedoman, soal dan sejenisnya.
standar,
BAB VII SUMBER DAYA PENDIDIKAN Pasal 17 Bagian kesatu Kelembagaan (1) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja. (2) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah dan kepakaran lainnya. (3) Kepakaran lainnya yang dimaksud sebagaimana ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/ atau non pemerintah yang terakreditasi. Pasal 18 Bagian Kedua Ketenagaan Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan keprofeisan berkelanjutan mencakup: a. Kepala sekolah; b. Pengawas sekolah; c. Guru Pemandu; d. Kepala sekolah Pemandu; e. Pengawas sekolah Pemandu; f. Guru Pembimbing; g. Koordinator PKB. Pasal 19 Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
10
Pasal 20 Bagian Keempat Pendanaan (1) pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik tenaga kependidikan yang ada di wilayahnya melalui APBD. (2) pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat menggunakan sumber lain yang sahdan/atau biaya atas kemauan diri sendiri. (3) Bagi Guru penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya minimal 5 % (lima persen) dari tunjangan profesi pendidik yang diterima.
Pasal 21 Bagian Kelima Manajemen (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru. (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan. (3) Satuan pendidikan menjamin, dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten/kota. (4) Kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah ke dinas pendidikan melalui UPTD Cabang Dinas Pendidikan. (5) Kelompok kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB yang telah dilaksanakan. (6) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PKB dan PKG yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.
11 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam berita daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ditetapkan di Sidoarjo Pada tanggal 23 September 2013 BUPATI SIDOARJO, ttd H. SAIFUL ILAH Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal
23 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,
ttd
VINO RUDY MUNTIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 38
