BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 30 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BUPATI SIDOARJO,
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu petunjuk pelaksanaan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo; 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo; 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat; 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 9. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. BAB II PENCALONAN DAN PENETAPAN Pasal 2 (1) Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; (2) Keterwakilan wilayah dalam keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berasal dari masing-masing RW; (3) Jumlah anggota BPD yang mewakili RW berdasarkan perbandingan jumlah penduduk RW ;
(4) Jika jumlah RW lebih banyak dari ketentuan jumlah anggota BPD, maka keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan keterwakilan gabungan RW; (5) Anggota BPD terdiri atas unsur Rukun Tetangga, Rukun Warga, golongan profesi dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pasal 3 (1) Syarat untuk menjadi anggota BPD adalah: a. Bertaqwa kepadaTuhan yang Maha Esa; b. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ; c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun); d. Sehat jasmani dan rohani; e. Berkelakuan baik, jujur dan adil ; f. Tidak sedang menjalani hukuman atau berstatus terdakwa ; g. Bersedia dicalonkan. (2) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan : a. ijasah/STTB SLTP atau setingkat SLTP, atau b. surat keterangan lulus yang sah setara dengan ijasah / STTB setingkat SLTP dari instansi / pejabat yang berwewenang. (3) Syarat umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pada saat dicalonkan dalam musyawarah di tingkat RT.
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
Pasal 4 BPD bersama Pemerintah Oesa melaksanakan musyawarah untuk membentuk Panitia Pembentukan BPD yang terdiri atas unsur Ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat, 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatannya; Susunan panitia sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) pasal ini terdiri dari: 1. Ketua merangkap anggota ; 2. Wakil ketua merangkap anggota ; 3. Sekretaris merangkap anggota ; 4. Seksi-seksi yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan. Susunan panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD Panitia Pembentukan bertugas menyelenggarakan penJanngan dan penyaringan calon anggota BPD, sesuai dengan tingkatannya meiputi kegiatan: a. Membuat tata tertib pembentukan BPD; b. Mengumumkan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ; c. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon anggota BPD d. Menetapkan besarnya biaya pemilihan; e. Melaksanakan musyawarah secara bertingkat ; f. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan BPD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pembentukan bertanggungawab kepada BPD.
Pasal 5 (1) Mekanisme musyawarah dan mufakat dilakukan secara bertingkat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (9) meliputi :
a. Musyawarah di tingkat Rukun Tetangga dengan melibatkan seluruh Kepala Keluarga, unsur tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Rukun Warga; b. Musyawarah di tingkat Rukun Warga dengan melibatkan calon Anggota BPD hasil musyawarah tingkat RT, pengurus RW dan tokoh masyarakat lainnya untuk menetapkan calon anggota BPD yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa; c. Musyawarah di tingkat Desa untuk menetapkan anggota BPD, dengan melibatkan Pemerintah Desa, Ketua Rukun Warga, golongan profesi dan tokoh masyarakat lainnya, serta dihadiri oleh Calon anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing RW; d. Jumlah calon anggota BPD hasil musyawarah tingkat RW yang akan diusulkan dalam musyawarah tingkat Desa, paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah yang seharusnya mewakili RW bersangkutan ; e. Musyawarah tingkat Desa mehetapkan anggota BPD; f. Bagi calon yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD merupakan daftar tunggu dari masing-masing RW atau gabungan RW. Pasal 6 Biaya pembentukan BPD dibebankan pada APBDes. Pasal 7 Keanggotaan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, dengan ketentuan: a. Jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa, 5 orang anggota; b. Jumlah penduduk 2.500 sampai dengan 5.000 jiwa, 7 orang anggota; c. Jumlah penduduk di atas 5.000 sampai dengan 10.000 jiwa, 9 orang anggota; d. Jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa , 11 orang anggota. Pasal 8 Masa jabatan anggota BPD adalah selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BAB III TUGAS DAN WEWENANG Pasal 9 BPD mempunyai tugas dan wewenang: 1. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 3. mengusulkan pengesahan dan pemberhentian kepala desa; 4. membentuk panitia pemilihan kepala desa; 5. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 6. menyusun tata tertib BPD yang sekurang-kurangnya memuat: a. Mekanisme musyawarah ; b. Mekanisme pengambilan keputusan ; c. Mekanisme pergantian pimpinan BPD ; d. Mekanisme pergantian antar waktu pimpinan dan/atau anggota BPD;
e. Mekanisme pergantian sementara pimpinan dan/atau anggota BPD. BAB IV LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BPD Pasal 10 Pimpinan dan Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan pimpinan atau anggota pengurus lembaga kemasyarakatan Desa. Pasal 11 Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru; d. Tidak lagi memenuhi syarat; e. Melanggar sumpah dan janji; f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan ini.
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4)
Pasal 12 Pemberhentian anggota BPD dilakukan melalui musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD; Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat; Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri; Pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 13 Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian; Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan diganti melalui musyawarah tingkat desa ; Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan; Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan keterwakilan wilayah.
Pasal 14 (1) Anggota dan /atau pimpinan BPD diberhentikan sementara karena: a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi , tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 15 Terhadap anggota dan/atau pimpinan BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 14, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan: a. pemberhentian apabila terbukti bersalah; atau b. rehabilitasi atau pengaktifan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah. Rehabilitasi atau pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak ditetapkan putusan pengadilan; Anggota· dan/atau pimpinan BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi anggota dan/atau pimpinan BPD yang bersangkutan ; Pemberhentian atau pengaktifan kembali anggota dan/atau pimpinan BPD dilakukan dengan Keputusan Bupati. BAB V TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal 16 (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan/atau pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya pesetujuan tertulis dari Bupati; (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. (3) Tindakan penyidikan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambatnya-lambatnya 3 hari sejak dilakukan tindakan penyidikan. BAB VI KETENTUANPENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati in i mulai berlaku sejak tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ditetapkan di S I D O A R J O pada tanggal 14 Desember 2006
BUPATI SIDOARJO Ttd H. WIN HENDRARSO DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TGL. 14-12-2006 NO 30 Th.2006 SERI D3
