BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 23 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BUPATI SIDOARJO,
Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; b. bahwa Keputusan Bupati Sidoajo Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoajo tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu· dilakukan penyempurnaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176); · 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, tambahan Lembaran Negara Nomor 1636); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata.Naskah Dinas; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten I Kota. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATl SlDOARJO TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 2. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo; 3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sidoarjo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Sidoario; 6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; 8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan; 9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Sidoarjo; 10. Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa; 11. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis; 12. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan Pimpinan lnstansi / satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 13. Stempel jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditanda tangani oleh Bupati / Wakil Bupati ,dan atau Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo; 14. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 15. Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Satuan Kerja Perangkat Daerah; 16. Sampul Naskah Dinas adalah sampullalat pembungkus Naskah Dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas;
17. Kop Sampul Naskah Din as adalah bag ian teratas dari Sampul Naskah Dinas yang memuat sebutan pimpinan Pemerintah Daerah atau nama satuan kerja perangkat daerah dan nama Daerah yang bersangkutan. BAB II AZAS TATA NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN Bagian Pertama Azas-azas Tata Naskah Dinas
Pasal 2 Azas-azas rata Naskah Dinas adarah pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pasal 3 Azas-azas Tata Naskah Dinas terdiri dari : 1. Azas Dayaguna dan Hasilguna adalah penyelenggaraan tata naskah dinas secara berdayaguna dan berhasilguna dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa lndonesia yang baik, benar dan lugas. 2. Azas Pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk teknis tata naskah dinas setiap instansi pemerintah pusat dan daerah mengacu kepada pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang membakukan jenis, penyusunan naskah dinas, dan tata cara penyelenggaraannya. 3. Azas Pertanggungjawaban adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. 4. Azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya. 5. Azas Kecepatan dan Ketepatan adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi. 6. Asas Keamanan adalah tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi. Demi terwujudnya tata naskah dinas yang berdayaguna dan berhasilguna, pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting. Bagian Kedua Tata Persuratan Dinas Pasal 4 Tata Persuratan Dinas adarah pengaturan ketataraksanaan penyelenggaraan surat-menyurat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
Pasal 5 Penerapan T ata Persuratan Dinas harus memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan salah penafsiran. 2. Koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, misalnya diskusi, kunjungan pribadi dan jaringan telepon lokal. Jika dalam menyusun surat dinas diperlukan koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draft, sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari. 3. Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tatacara dan prosedur surat menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi. 4. Jawaban terhadap surat yang masuk: a. lnstansi pengirim harus segera mengkonfinnasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas. b. Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim. 5. Batas waktu jawaban surat disesuaikan dengan sifat surat yang bersangkutan: a. Amat segera / kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima. b. Segers, dengan batas waktu 2 x 24 jam setefah surat diterima, dan c. Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja. 6. Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadual pengirim surat yang berlaku di instansi masing-masing dan segera kirim sete\ah ditandatangani. 7. Penggandaanlcopy surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam "Tembusan". Copy surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut : a. Copy Tembusan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait. b. Copy laporan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang, dan. c. Copy untuk Arsip adalah copy surat yang disimpan untuk kepentingan pemeriksaan arsip. 8. Tembusan surat disampaikan kepada unit kerja terkait, sedangkan lampiran hanya disampaikan kepada unit yang bertanggung jawab. 9. Tingkat Keamanan. a. Sangat Rahasia disingkat (SR), tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak syah atau jatuh ketangan yang tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara. b. Rahasia disingkat (R), tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak syah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara. c. Konfidensial disingkat (K), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak syah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara. Termasuk dalam tingkat konfidensial adalah Rahasia Jabatan dan Terbatas. d. Biasa disingkat (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam butir a sampai dengan c, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.
10. Kecepatan penyampaian. a. Amat Segera/Kilat, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam; b. Segera, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam; dan c. Biasa, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadual perjalanan caraka/kurir, batas waktu 5 hari. 11. Surat dengan Tingkat Keamanan Tertentu (Sangat Rahasia, Rahasia, Konfidensiai/Terbatas) harus dijaga keamanannya dalam rangka keseramatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik), berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat dinas tersebut dicopy, cap tingkat keamanan pada copy harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli. 12. Penggunaan Kertas Surat. a. Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 70 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaan dan dokumen pelaporan; b. Penggunaan kertas HVS diatas 70 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; c. Penyediaan surat berfambang negara dan/atau fogo instansi, dicetak diatas kertas 70 gram; d. Kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio (21 o x 330 mm). Disamping kertas Folio untuk kepentingan tertentu seperti makalah/piper, pidato dan laporan dapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut : a. A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8/x11/inci) untuk makalah/ piper/ laporan. b. A5 Setengah kuarto (210 x 148 mm) untuk pidato 13. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran a. Penggunaan jenis huruf Pica; b. Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; c. Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. d. Warna tinta adalah hitam 14. Warna dan kualitas, Kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, sedangkan yang berkualitas biasa digunakan untuk copy surat dinas. Apabila digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan kertas karbon pada kertas doorsfag / manifold/tissue. Apabila digunakan mesin ketik elektronis atau komputer akan lebih efesien jika tembusan dibuat pada kertas b1asa dengan menggunakan mesin fotocopy. Naskah dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau bernilai guns permanen harus menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (PH) 7. BAB III NASKAH DINAS Pasal 6 Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum dan dalam bentuk surat. Pasal 7 Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diolah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Pasal 8 Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diberi wewenang untuk itu. Pasal 9 Jenis dan k:ewenangan penandatanganan naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. BAB IV STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKA T DAERAH Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 10 (1) Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk lingkaran. (2) Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. garis lingkaran luar; b. garis lingkaran tengah; c. gatis lingkaran dalam; d. isi stempel. Pasal 11 Ukuran stem pel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah : 1. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel satuan kerja perangkat daerah adalah 4 cm; 2. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel satuan kerja perangkat daerah adalah 3,8 cm; 3. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel satuan kerja perangkat daerah adalah 2,7 cm; 4. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm. Pasal 12 (1) Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang; (2) Stempel Jabatan Bupati, menggunakan Lambang Negara; (3) Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah; (4) Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah berisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang. Pasal 13 Stempel untuk keper\uan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian kedua Penggunaan Pasal 14 Pejabat yang berhak menggunakan stemper jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati ini yaitu Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhak menggunakan Stempel sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) Peraturan ini adalah: 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Dinas Daerah; 4. Lembaga Teknis Daerah; 5. Kecamatan, Ke\urahan dan Desa. Pasal 16 Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Ker)a Perangkat Daerah menggunakan tinta berwarna ungu. Pasal 17 Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Pasal 18 Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak menggunakan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah menunjuk pejabat / petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasal 19 Bentuk, Ukuran dan lsi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. BAB V KOP NASKAH DINAS Bagian Pertama Bentuk dan lsi Pasal 20 (1) Kop Naskah Dinas Bupati menggunakan lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas, sedangkan kop naskah dinas Bupati yang ditandatangani Wakil Bupati menggunakan Kop naskah dinas Bupati, nama jabatan Wakil Bupati dan stempel jabatan Bupati dengan lambang negara warna hitam. (2) Kop Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten memuat sebutan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIOOARJO dengan menggunakan Lambang Daerah berwama hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas.
(3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, menggunakan Lambang Daerah berwama hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas. (4) Kop Naskah Dinas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan memuat sebutan "Pemerintah Kabupaten" diikuti nama Kecamatan, nama Kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faxcimile dan kode pos. (5) Kop Naskah Dinas Perangkat Desa menggunakan kop lambang daerah. Pasal 21 Kop Naskah Dinas pada Peraturan Daerah menggunakan lambang Daerah dengan Stempel Jabatan penandatangan. Pasal 22 Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Oinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
(1) (2) (3)
(4)
Bagian Kedua Penggunaan Pasal 23 Kop Naskah Oinas sebagaimana dimaksud pada Pasar 20 ayat (1), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati. Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditanda tangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk. Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk. BAB VI SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan lsi Kop Sampul
Pasal 24 (1) Sampur Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda jenis kertas Cassing. (2) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran sebagai berikut : JENIS SAMPUL Kantong Folio/ Map 1/2 Folio 1/4 Folio
UKURAN PANJANG 41 cm 35 cm 28 cm 28 cm
LEBAR 30 cm 25 cm 18 cm 28 cm
Pasal 25 Kop Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten memuat sebutan Pimpinan Perangkat Daerah, Nama Satuan Kerja Perangkat Oaerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pasal 26 (1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan pada tengah atas. (2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas. (3) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Desa menggunakan kop lambang daerah. Pasal 27 Bentuk, Ukuran dan rsi Kop Sampur Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Penggunaan Pasal 28 (1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; (2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2), diisi dengan Naskah Dinas yang ditanda tangani oleh Pejabat Perangkat Daerah dan Perangkat Desa. BAB VII PAPAN NAMA Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan lsi Pasal 29 (1) Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah, Alamat, Telepon dan Kode Pos Wilayah. (2) Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam. Pasal 30 Bentuk, Ukuran dan lsi Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Penggunaan Pasal 31 Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya. Pasal 32 Bagi beberapa Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang berada dibawah satu atap / komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 33 Ketentuan-ketentuan yang mengatur naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan ini, diatur sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 34 Kop Naskah Dinas pada Peraturan daerah menggunakan lambing daerah dengan stempel jabatan penandatangan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di S I D O A R J O pada tanggal 30 Oktober 2006
BUPATI SIDOARJO Ttd H. WIN HENDRARSO
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TGL. 30-10-2006 NO 20 Th. 2006 SERI D3
