BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER DI KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang
: a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global; b. bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS), diperlukan suatu mekanisme seleksi peserta didik yang diatur secara khusus agar diperoleh peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti program Sistem Kredit Semester (SKS) secara optimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Kabupaten Sidoarjo dan mencabut Peraturan Bupati sebelumnya;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Seri E); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2010 tentang Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PENYELENGGARA SISTEM KREDIT SEMESTER DI KABUPATEN SIDOARJO.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9. 10.
11.
Bupati adalah Bupati Sidoarjo. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan Peserta Didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan Peserta Didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama. Nilai Ujian Sekolah selanjutnya disingkat dengan Nilai US adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah. Ujian Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya disebut US/ M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal. Nilai Sekolah adalah gabungan rata-rata nilai rapor dengan nilai ujian sekolah. Ujian Nasional selanjutnya disingkat dengan UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar Peserta Didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan/ atau Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah. BAB II TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) Pasal 2
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang potensial agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Pasal 3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus berasaskan: a. Objektif, artinya bahwa penerimaan Peserta Didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4 c. d.
Akuntabel, artinya penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan. BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN SELEKSI Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Pasal 4
Pendaftaran Calon Peserta Didik kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diatur sebagai berikut : a. menyerahkan kartu peserta ujian sekolah/ madrasah; b. mengambil formulir pendaftaran; c. Seleksi Administratif, meliputi; 1. nilai rata-rata Rapor SD/MI kelas IV sampai dengan kelas VI minimal 75 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dibuktikan dengan fotokopi rapor yang dilegalisir kepala Satuan Pendidikan; 2. memiliki prestasi kejuaraan akademik/non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota (jika ada) dan dibuktikan dengan sertifikat/ piagam/ surat keterangan; 3. usia Calon Peserta Didik maksimum 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran; d. mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya; e. seleksi akademik, meliputi tes tulis mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS; f. mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA); g. proses penilaian mempertimbangkan hasil seleksi akademik dan Tes Potensi Akademik (TPA), pencapaian prestasi, serta memperoleh nilai kumulatif mata pelajaran US minimal 7,00; h. pengumuman hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran; i. daftar ulang setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SD/MI ternyata yang bersangkutan tidak lulus dari satuan pendidikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk di SPP-SKS SMP Negeri. Pasal 5 (1)
Pola seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri Penyelenggara SKS akan diumumkan dalam dua tahap, dengan mekanisme sebagai berikut : a pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah; b. pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu; c. Jika sampai pengumuman tahap kedua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong itu dibiarkan kosong sampai dengan 1 (satu) semester berjalan.
5 (2)
(3)
(4)
Pola seleksi prestasi akademik untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional. Pola seleksi prestasi non-akademik untuk calon peserta didik kelas VII SMP Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD sederajat dengan Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional. Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan nonakademik di SMP Negeri Penyelenggara SKS dimaksud ayat (2) dan ayat (3) maksimal 5% (lima perseratus) dari jumlah pagu tiap sekolah. Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Pasal 6
Pendaftaran Calon Peserta Didik kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) diatur sebagai berikut: a. menyerahkan kartu peserta ujian nasional; b. pengambilan formulir pendaftaran; c. syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah: 1. fotokopi rapor SMP/ MTs semester 1 sampai dengan 5 yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya; 2. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran, menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya; 3. usia calon Peserta Didik maksimum 21 tahun pada awal tahun pelajaran. d. seleksi administrasi meliputi: 1. nilai Rapor SMP/ MTs kelas VII sampai dengan kelas IX (semester 1 sampai dengan 5) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS masing-masing minimal 7,50; 2. Penghargaan Prestasi Akademik tingkat Kabupaten (juara I), Provinsi (juara I dan II), Nasional dan Internasional (juara I, II dan III); e. Tes Mata Pelajaran, meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS; f. Lulus Tes Potensi Akademik; g. Pengumunan hasil seleksi melalui internet maupun di tempat pendaftaran; h. Daftar ulang dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk di SMA Negeri SPP-SKS Kabupaten Sidoarjo. Pasal 7 (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri Penyelenggara SKS akan diumumkan dalam dua tahap dengan mekanisme sebagai berikut : 6
a. pengumuman tahap kesatu memuat pengisian peserta didik yang diterima sesuai dengan pagu sekolah; b. pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap kesatu; c. tata cara seleksi pengumuman tahap kedua adalah dengan memilih data peserta didik berdasarkan peringkat di bawahnya yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama; d. jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong itu akan dibiarkan sampai dengan 1 (satu) semester berjalan. (2) Pola seleksi prestasi akademik untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional. (3) Pola seleksi prestasi non-akademik untuk calon peserta didik kelas X SMA Negeri Penyelenggara SKS adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik berjenjang secara perorangan yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau IX SMP sederajat dengan Juara I, II tingkat Provinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/ Internasional. (4) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan nonakademik di SMA Negeri Penyelenggara SKS sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) maksimal 5% (lima perseratus) dari jumlah pagu tiap sekolah. BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 8 (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah dan dinas asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya. (2) Perpindahan Peserta Didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kepala Dinas Pendidikan/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota/ Provinsi sesuai dengan kewenangannya. (3) Perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. (4) Perpindahan Peserta Didik kelas VII (tujuh) atau kelas X (sepuluh), hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku rapor minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. (5) Perpindahan Peserta Didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7
BAB V PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN Pasal 9 Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bupati membentuk Panitia Kabupaten. Pasal 10 Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Penyelenggara Sistem Kredit Semester (SKS) di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 17), beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 15 Mei 2015 BUPATI SIDOARJO, ttd Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 15 Mei 2015
H. SAIFUL ILAH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd VINO RUDY MUNTIAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 21
