BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Siak dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penyertaan modal Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, ditujukan pada usaha-usaha yang dijalankan oleh BUMD Kabupaten Siak yang diharapkan dapat diperoleh manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah maupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2007.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
tentang
12. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Riau dari Perusahaan Daerah Menjadi Perusahaan Terbatas ( Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 7 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Tanjung Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Jasa Pertambangan dan Energi Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TAHUN 2007 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; 4. Bupati adalah Bupati Siak selaku Pemegang Kekuasan Keuangan/ Barang Daerah (PKBD); 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah yang berbadan Hukum lainnya dari Usaha Milik Daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat; 7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya; 8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu; 9. Kekayaana Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL Pasal 2 (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau untuk menambah pendapatan Asli Daerah; (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), penyertaan modal Daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 3 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dapat dilaksanakan dengan cara: a. Penyetoran modal dalam bentuk uang; b. Penyerahan asset sebagai penyertaan modal sesuai dengan nilai asset saat penyerahan. Pasal 4 (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam bentuk aset selain uang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD; (2) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam BUMD, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (3) Setiap penambahan, pengurangan, pengalihan, penarikan dan penjualan penyertaan modal pada suatu BUMD di lakukan dengan Peraturan Daerah. Pasal 5 Kepala Daerah dalam menentukan besarnya nilai terhadap asset selain uang yang disertakan sebagai peryertaan modal kepada BUMD adalah dengan cara : a. Nilai diambil dari harga pengadaan barang tersebut, atau; b. Dilakukan penilaian oleh Konsultan Independen. Pasal 6 Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah kepada BUMD.
BAB IV HASIL USAHA Pasal 7 Bagian laba atau hak pembagian deviden dari hasil usaha penyertaan modal Daerah pada BUMD yang menjadi hak Daerah selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun berikutnya.
BAB V NILAI PENYERTAAN MODAL Pasal 8 (1) Besaran nilai penyertaan modal Daerah kepada BUMD Tahun 2007 pada masing-masing BUMD adalah sebesar : a. PD. Sarana Pembangunan Siak sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); b. BUMD PT. Permodalan Siak sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); c. BUMD PT. Kawasan Industri Tanjung Buton sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); d. PT. Siak Pertambangan dan Energi sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah); e. PT. Bank Riau sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan suatu Peraturan Bupati.
mengenai teknis
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 24 September 2007 BUPATI SIAK,
H. ARWIN. AS, SH
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 September 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK
Drs. H. ADLI MALIK Pembina Tk. I NIP. 4200031914 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2007 NOMOR 26
