BUPATI SERUYAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SERUYAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN,
Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
bahwa Kabupaten Seruyan memiliki sumberdaya Ikan dan lingkungannya yang potensial untuk di kelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa potensi sumber daya ikan saat ini terancam punah, terutama spesies yang merupakan ciri khas Kabupaten Seruyan, disebabkan pemanfaatan dan cara penangkapan ikan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; bahwa dengan adanya pengelolaan dan pemanfaatan dan cara penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan pengawasan dan perlindungan yang optimal guna menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Seruyan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 17.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 15 tahun 2005 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 12 Seri C); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN Dan BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SERUYAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Seruyan. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan. 4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 8. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota yang ada di perairan. 9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 10. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumberdaya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. 11. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus/lestari. 12. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah kegiatan penangkapan ikan dan / atau budidaya ikan.
13. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekplorasi perikanan. 14. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan. 15. Perlindungan sumberdaya ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumberdaya ikan tetap baik dan lestari. 16. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. 17. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. 18. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 19. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota air lainnya dan faktor alamiah lainnya. 20. Pencemaran sumberdaya ikan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang mengonsumsinya. 21. Kerusakan sumberdaya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumberdaya ikan. 22. Pencemaran lingkungan sumberdaya ikan adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sumberdaya ikan sehingga kualitas lingkungan sumberdaya ikan turun sampai ketentuan yang berlaku yang menyebabkan lingkungan sumberdaya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 23. Kerusakan lingkungan sumberdaya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumberdaya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindungnya sumberdaya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang, kelompok atau badan hukum. 24. Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSKP) adalah Pegawai yang diangkat dan ditugaskan pada Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. 25. Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SPSKP) adalah Satuan yang dibentuk oleh Kepala Dinas. 26. Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 27. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 28. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
30. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 31. Bahan dan alat terlarang adalah bahan dan alat yang dapat merusak dan/atau mencemari perairan seperti (B3, accu kecil/besar, genset,dll). BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan agar kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab. Pasal 3 Pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan tujuan agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. BAB III WILAYAH PERIKANAN Pasal 4 Wilayah Perikanan di Kabupaten Seruyan meliputi : a. Perairan laut sejauh 4 mil laut dari garis pantai; b. Perairan umum yang meliputi sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di daerah. BAB IV PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA IKAN Bagian Pertama Pengelolaan Pasal 5 (1) Pengelolaan sumberdaya ikan di daerah adalah untuk dimanfaatkan yang sebesar besarnya bagi masyarakat. (2) Pengelolaan sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak merusak ekosistem harus dilakukan dengan pengawasan yang optimal. Bagian Kedua Pelestarian Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan menetapkan : a. alat tangkap yang dilarang; b. metode penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; c. jalur penangkapan yang tidak diizinkan; d. penebaran jenis ikan yang dilarang;
e. jenis ikan yang dilindungi; f. lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan (reservaat); dan g. jenis kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V LARANGAN Pasal 7 (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti : a. accu kecil dan peralatannya; b. accu besar dan peralatannya; c. genset dan peralatannya; d. aliran listrik (PLN); e. bahan beracun berbahaya (B3); atau f. Alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan. (2) Setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan yang menggunakan jenis atau teknik yang mengakibatkan pencemaran sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya. (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dan atau cara menangkap ikan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbuatan dan/atau cara menangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk kepentingan penelitian ilmiah. Pasal 8 Setiap orang dilarang membeli dan menjual hasil tangkapan dengan menggunakan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 9 Setiap orang dilarang menjual dan atau membeli bahan beracun berbahaya (B3) untuk kegiatan penangkapan ikan. Pasal 10 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan anak-anak ikan yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan untuk pakan ikan. Pasal 11 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan jual beli anak-anak ikan hasil tangkapan kecuali untuk usaha budidaya di perairan Daerah. Pasal 12 Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan dan/atau melakukan penebangan hutan mangrove yang berada di sekitar sempadan pantai dan/atau sempadan sungai.
Pasal 13 (1) Setiap orang dilarang melakukan pengambilan dan pengrusakan terhadap terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan terumbu karang oleh instansi yang berwenang dan/atau setiap orang dengan tujuan untuk dibudidayakan. (3) Setiap orang yang melakukan pengambilan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari instansi yang berwenang. Pasal 14 Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan/atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan, baik di dalam kapal maupun di rumah dan/atau di tempat lainnya. Pasal 15 Setiap orang dilarang mendistribusikan ikan keluar / masuk Daerah tanpa di lengkapi Dokumen yang sah. Pasal 16 (1). Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi yang termasuk di dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora (CITES). (2). Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan langka dan/atau dilindungi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e. (3). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penelitian ilmiah. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 17 Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ikan. Pasal 18 (1). Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di bidang pengelolaan sumberdaya ikan. (2). Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain. Pasal 19 (1). Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan di bidang kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan pelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
(2). Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. BAB VII PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN Pasal 20 (1). Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan termasuk perlindungan lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidayaan ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2). Pengawasan sumberdaya ikan termasuk perlindungan lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penangkapan, pengangkutan, dan/atau pembudidayaan ikan dapat berjalan terus-menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Pasal 21 (1). Dalam rangka perlindungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan lingkungannya dilakukan konservasi sumberdaya ikan. (2). Konservasi sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Konservasi ekosistem; b. Konservasi jenis ikan; dan c. Konservasi genetik ikan. (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 22 (1). Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan termasuk perlindungan lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan (monitoring), pengawasan (controlling), pengamatan lapangan (surveillance) dan/atau penyidikan (investigation) terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan. (2). Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan : a. penangkapan; b. pembudidayaan; c. pendistribusian produksi hasil perikanan; dan d. kegiatan lainnya yang dapat merusak sumberdaya ikan. Pasal 23 (1). Dalam Rangka Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, maka dapat dibentuk Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SPSKP). (2). Untuk lebih lanjut atas tugas dan fungsi Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SPSKP) pada ayat (1) di atas akan di atur dalam Peraturan Bupati. (3). Dalam rangka mendukung operasional pengawasan, Dinas menyiapkan/membangun sarana dan prasarana pengawasan.
BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN Pasal 24 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan dan perlindungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat. (2) Peran serta masyarakat membantu pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (3) Dalam rangka meningkatkan dan mendayagunakan peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok masyarakat pengawas dan kelompok pelestari sumberdaya ikan dan lingkungan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan perlindungan diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI PELANGGARAN Pasal 25 (1)
(2)
(3)
Sanksi diberikan kepada orang pribadi dan atau badan apabila diketahui telah melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tahapan pemberian sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Teguran secara lisan b. Teguran secara tertulis c. Pidana Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi pidana di atur pada bab berikutnya. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 26
(1)
(2)
Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 27
Selain ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini, pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28 (1)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; b. Memanggil dan memeriksa tersangka/saksi; c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya; d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan atau menahan kapal dan atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; g. Memotret tersangka dan atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan atau hasil tindak pidana; k. Melakukan penghentian penyidikan; dan l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pengadilan Negeri melalui Pejabat Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka PERDA No. 15 Tahun 2005 tentang Perizinan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada BAB IV tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pasal 8 sampai dengan pasal 10 dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal Sekretaris DaerMUKHLIS BUPATI SERUYAN,
H.M. DARWAN ALI
Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,
H. SUTRISNO, SH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR
SERI
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR
TAHUN 2010
TENTANG PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN SERUYAN
I. UMUM Sumberdaya ikan Kalimantan Tengah yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat yang perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumberdaya alam termasuk juga sumberdaya ikan. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat banyak. Sumberdaya ikan memang memiliki daya pulih kembali, walaupun hal itu tidak berarti tidak terbatas. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya ikan akan berakibat terancamnya kelestarian sumberdaya ikan. Terancamnya kelestarian sumberdaya ikan dapat juga disebabkan karena faktor-faktor lain seperti pembuangan sampah industri, penebangan hutan, pertambangan dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal itu, pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan merupakan masalah yang sangat penting dan perlu dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7
Cukup jelas. Angka 8 Yang dimaksud dengan “segala jenis Organisme termasuk biota perairan lainnya” adalah : 1. Pisces (ikan bersirip) 2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) 3. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) 4. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) 5. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya) 6. Amphibia (Kodok dan sebangsanya) 7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) 8. Mammalia (paus, lumba-lumba, duyung dan sebangsanya) 9. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidup dalam air) 10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis tersebut diatas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas.
Angka 23 Cukup jelas. Angka 24 Cukup jelas. Angka 25 Cukup jelas. Angka 26 Cukup jelas. Angka 27 Cukup jelas. Angka 28 Cukup jelas. Angka 29 Cukup jelas. Angka 30 Cukup jelas.
Angka 31 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “genangan air lainnya” adalah genangan air di daratan yang terjadi secara alamiah untuk waktu yang lama atau sementara yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan. Termasuk dalam pengertian ini yaitu : tambak dan kolam ikan yang diusahakan. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Jenis-jenis ikan tertentu pada suatu saat sudah harus dianggap langka. Untuk itu demi kepentingan ilmu pengetahuan, pembudidayaan, serta pelestariannya perlu diadakan perlindungan kepada jenis-jenis tersebut dari kegiatan penangkapan. Disamping itu perlu ditempuh berbagai langkah baik oleh Pemerintah Daerah sendiri ataupun dengan mendorong masyarakat untuk ikut serta membudidayakan jenis-jenis ikan tersebut dalam rangka meningkatkan populasinya. Huruf f Demikian pula halnya daerah-daerah perairan tertentu mungkin memiliki sifat-sifat khas dan sangat indah. Keadaan alam yang demikian perlu ditetapkan suaka perikanan demi kepentingan nasional. Terhadap suaka perikanan yang demikian perlu dihindarkan dari kegiatan yang mungkin dapat merusak keindahannya. Huruf g Prosedur penetapan jenis kawasan konservasi perairan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “accu kecil” adalah yang digunakan pada motor atau kendaraan roda 2 (dua). Huruf b Yang dimaksud dengan “accu besar” adalah yang digunakan pada mobil atau kendaraan roda 4 (empat). Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “B3” adalah bahan kimia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan seperti potas (KCN), desis (akar tuba), bahan peledak (bom). Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Yang dimaksud dengan “nilai ekonomis” adalah nilai atau value untuk diperdagangkan, dikonsumsi ataupun sebagai ikan hias. Pasal 11 Yang dimaksud dengan “hasil tangkapan” adalah anak-anak ikan selain hasil budidaya. Pasal 12 Yang dimaksud dengan “hutan mangrove” adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang khas tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berpasir, seperti atau muara sungai, seperti pohon api-api (Avicennia spp), bakau (Rhizophora spp), pedada (Sonneratia), tanjang (Bruguiera) dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Pasal 13 Ayat (1) Terumbu karang terdiri atas polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni, yang merupakan suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur (CaCO3).
Ayat (2)
Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) CITES adalah merupakan persetujuan internasional mengenai perlindungan spesiesspesies hewan dan tumbuhan yang dikhawatirkan akan punah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan penyusunan rencana pengembangan perikanan serta penilaian kemajuannya diperlukan data teknik dan data produksi perikanan yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan yang tersedia. Data tersebut meliputi antara lain : a. Jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan. b. Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan. c. Daerah, musim, dan jumlah penangkapan/pembudidayaan ikan. d. Luas daerah pembudidayaan ikan dan jumlah produksinya. e. Jumlah nelayan/pembudidaya ikan. f. Produk, ukuran ikan yang tertangkap, musim pemijahan ikan dan sebagainya. Setelah data tersebut diolah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyebaran yang seluas-luasnya terutama kepada para nelayan dan pembudidaya ikan. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Lembaga lainnya terdiri dari lembaga pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 20
Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Tahapan pemberian sanksi pelanggaran adalah sebagai berikut : a. Teguran secara lisan yaitu berupa pengarahan dan pembinaan secara langsung kepada pelaku pelanggaran. b. Teguran secara tertulis yaitu berupa surat teguran pertama, surat teguran kedua dan surat teguran ketiga serta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Apabila sampai dengan dikeluarkannya surat teguran ketiga serta membuat surat pernyataan pelaku masih melakukan pelanggaran maka akan dipanggil untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). C . Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR
TAHUN 2010
