BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN

SALINAN BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG GAWE FM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang …

-29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 11. Peraturan Lembaga (Lembaran Tambahan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG GAWE FM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Serang. 4. Lembaga Penyiaran …

-34. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Serang Gawe FM Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut LPPL Radio Serang Gawe FM, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak keomersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI). 5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 6. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 7. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Banten yang selanjutnya disebut KPID, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di Daerah Provinsi Banten, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 9. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spectrum frekuensi radio. 10. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Serang Gawe FM. Pasal 3 LPPL Radio Serang Gawe FM berkedudukan di daerah. BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 4 LPPL Radio Serang Gawe FM bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa. Pasal 5 …

-4Pasal 5 LPPL Radio Serang Gawe FM berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, ekonomi, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya daerah, dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pasal 6 (1) LPPL Radio Serang lokal di Daerah.

Gawe

FM

menyelenggarakan kegiatan penyiaran

(2) Untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPL Radio Serang Gawe FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. BAB IV ORGANISASI RADIO SERANG GAWE FM Pasal 7 (1) Organisasi Radio Serang Gawe FM terdiri atas : a. Dewan Pengawas; dan b. Dewan Direksi. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan Komunitas Penyiaran. (4) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya. (5) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. (6) Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat. (7) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (8) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud ayat (6) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V PENYELENGGARAAN PENYIARAN Bagian Kesatu Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi Pasal 8 (1) LPPL Radio Serang Gawe FM dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi Penyiaran Radio FM secara analog atau digital. (2) LPPL …

-5(2) LPPL Radio Serang Gawe FM menyelenggarakan program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio. (3) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio. (4) Penyelenggara LPPL Radio Serang Gawe FM wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran. Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran Pasal 9 (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Serang Gawe FM meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan LPPL Radio Serang Gawe FM atau di wilayah Daerah. (2) Dalam hal mendukung cakupan wilayah siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Serang Gawe FM hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Bagian Ketiga Isi Siaran Pasal 10 (1) Isi siaran LPPL Radio Serang Gawe FM wajib : a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat; b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran; c. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; d. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan e. memperhatikan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat dan norma-norma religius masyarakat Kabupaten Serang. (2) Isi siaran LPPL Radio Serang Gawe FM dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, narkotika dan obat terlarang;

cabul,

perjudian,

penyalahgunaan

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilainilai agama dan martabat manusia; Bagian Keempat Klasifikasi Acara Siaran Pasal 11 (1) LPPL Radio Serang Gawe FM wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran. (2) Pembuatan …

-6(2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran. (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI. Bagian Kelima Bahasa Siaran Pasal 12 (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu. (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri. (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran. (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya. (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan. Bagian Keenam Relai Pasal 13 LPPL Radio Serang Gawe FM wajib merelai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan. Bagian Ketujuh Ralat Siaran Pasal 14 (1) LPPL Radio Serang Gawe FM wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita. (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan ralat, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Bagian Kedelapan Arsip Siaran Pasal 15 (1) LPPL Radio Serang Gawe FM wajib menyimpan bahan atau materi atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran. (2) Bahan …

-7(2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesembilan Siaran Iklan Pasal 16 (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan ketentuan perundangan yang berlaku. (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. (4) LPPL Radio Serang Gawe FM wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Serang Gawe FM paling banyak 15 % (lima belas persen) dari siaran iklannya setiap hari. (6) Waktu siaran layanan iklan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari. (7) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesepuluh Jasa Tambahan Penyiaran Pasal 17 (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama. (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan. (3) Ketentuan lebih lanjut menegnai izin, standar sistem, dan kinerja teknik standar tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 18 (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada DPRD. (2) Dewan direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga dan memberikan laporan berkala kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. BAB VII …

-8BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 19 Pegawai pada LPPL Radio Serang Gawe FM terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan/atau b. Bukan Pegawai negeri Sipil berdasarkan perjanjian kerja.

yang

diangkat

oleh

Dewan

Direksi

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 20 (1) Pembiayaan LPPL Radio Serang Gawe FM bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumber pembiayaan lain meliputi : 1. iuran penyiaran; 2. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang belaku; 3. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan 4. sumbangan masyarakat. (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB IX PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 (1) LPPL Radio Serang Gawe FM wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati, Dewan Pengawas dan KPID. (2) Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Serang Gawe FM diawasi oleh Dewan Pengawas. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Sebelum terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Serang Gawe FM berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan atas LPPL Radio Serang Gawe FM. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap …

-9Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang pada tanggal 5 Juni 2017 BUPATI SERANG, cap

RATU TATU CHASANAH Diundangkan di Serang pada tanggal 5 Juni 2017 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, cap

AGUS ERWANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 04 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATENS ERANG, BANTEN : (4,11/2017 )

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERANG GAWE FM

I.

PENJELASAN UMUM Era globalisasi yang terjadi dewasa ini dengan ditandai kemajuan teknologi khusunya media massa elektronika yang sangat pesat dan menjangkau sampai ke wilayah pelosok pedesaan menumbuhkan zona-zona ekonomi baru dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang sedang berkembang dan terjadi baik di daerah, nasional maupun internasional. Hal ini menjadikan masyarakat semakin cerdas dan menuntut penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintahan pusat sampai daerah untuk transparan dan akuntabel. Melihat perkembangan ini Pemerintah Kabupaten Serang mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) berupa jasa penyiaran radio dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi sekaligus untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Serang Radio Serang Gawe FM diharapkan kedepan dapat berfungsi sebagai penyeimbang radio swasta dalam menyiarkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Media radio ini dapat menjadi salah satu sarana penyebarluasan informasi yang sangat efektif mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Serang sebagian besar merupakan persawahan dan ditengahnya merupakan wilayah daerah Kota Serang. Kabupaten Serang adalah salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Banten yang beribukota di Kecamatan Ciruas. Secara administratif wilayah Kabupaten Serang dibagi menjadi 29 Kecamatan dan 326 desa, perlu memiliki media massa yang mampu menjangkau seluruh area dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Serang khususnya serta Daerah Provinsi Banten pada umumnya, guna menyebarluaskan informasi, guna meningkatkan taraf pendidikan, serta memberikan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Radio merupakan produk mikro elektronika yang akrab dengan masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, dan siarannya dapat menjangkau seluruh area Kabupaten Serang. Lembaga ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi : pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepadamasyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula semata-mata sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah…

-2sebuah industri media penyiaran semata. Tingginya jumlah populasi pesawat radio di Wilayah Kabupaten Serang merupakan salah satu nilai positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi melalui media, hal ini karena informasi dapat diterima melalui media radio tanpa meninggalkan aktifitas pokok/pekerjaan (disambi). Dengan demikian keberadaan media radio publik lokal diharapkan mampu untuk mengimbangi penyebaran informasi oleh Lembaga Penyiaran Swasta yang kian marak dan dapat juga mendorong dan mengembangkan kreativitas generasi muda di Kabupaten Serang dalam menggeluti dunia penyiaran. Kondisi tersebut menjadi pendorong bagi Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Serang Gawe Kabupaten Serang dengan format siarannya yang berbasis pada Informasi dan Seni Budaya. Selaras dengan arah Penyiaran Nasional dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Serang Radio Serang Gawe untuk menjembatani kesenjangan informasi di masyarakat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, guna mewujudkan Kabupaten Serang yang maju, sejahtera dan agamis sebagaimana visi dan misi Kabupaten Serang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit meliputi pula perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran antara lain sistem penyiaran digital beserta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi informasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) …

-3Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) …

-4Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “jasa tambahan penyiaran” adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia atau telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 49