BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/520/599/HUK TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, perlu dilakukan pengawasan pupuk dan pestisida yang dipantau peredaran dan penyimpanannya yang sangat rentan dengan resiko dan dampak lingkungan bagi para petani, penjual pupuk dan pestisida, maka perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Polewali Mandar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert./HK.060/2/ 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah; 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M.DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50/Permentan/SR.130/ 11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik; 7. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sulawesi Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas dan wewenang komisi pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut: a. Tugas komisi pengawasan adalah: 1. melaksanakan pengawasan atas penyimpanan, pengedaran dan penggunaan pupuk dan pestisida; 2. memeriksa jenis, mutu, jumlah alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan, pengedaran dan pengunaan pupuk dan pestisida 3. menginventarisir para distributor, penyalur, dan pengecer pupuk dan pestisida yang ada di kios dan toko; dan 4. melakukan rapat-rapat berkala membahas masalah kebijaksanaan dan masalah teknis pengawasan pupuk dan pestisida.
b. Wewenang pengawasan adalah: 1. memasuki setiap tempat yang dipandang perlu untuk pupuk dan pestisida; 2. meminta pihak yang di periksa untuk menperlihatkan dan menjelaskan mengenai jenis, jumlah pupuk dan pestisida, keadaan tanah, pembungkus, label dan publikasi pupuk dan pestisida, bahan-bahan yang di duga menyimpan, dan mengedarkan dan mengandung pupuk dan pestisida; 3. mengambil contoh pupuk dan pestisida, wadah, pembungkus, label dan publikasi pupuk dan pestisida, bahan dan alat yang di gunakan untuk menyimpan, mengedarkan dan mengandung pupuk dan pestisida; 4. meminta pihak yang di periksa untuk memeriksakan contoh pupuk dan pestisida yang diambil oleh pengawas pupuk dan pestisida kelaboratorium yang dapat memeriksa pupuk dan pestisida; 5. ketua komisi pupuk dan pestisida berwenang untuk mengesahkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk keperluan pengawas pupuk dan pestisida; 6. apabila komisi pengawasan pupuk dan pestisida, maka wajib membuat Berita Acara dan tidak lebih dari 48 jam setelah pemeriksaan dan segera menyampaikan kepada pimpinan instansinnya, pihak yang diperiksa, aparat penyidik dan instansi lain yang berkepentingan; dan 7. melakukan pemusnahan pestisida. KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang komisi pengawasan pupuk dan pestisida bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 13 Juni 2013 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/520/599/HUK TANGGAL : 13 JUNI 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013 Pembina
:
1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Ketua
: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Ketua I
: Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar
Ketua II
: Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris
: Kepala Bagian Adm Sumberdaya Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris I
: Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horkitultura Distanak Kabupaten Polewali Mandar
dan
perdagangan Alam
Setda
Anggota Tim Pengawas : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar 2. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar 3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar 4. Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar 5. Kepala Dinas Mandar
Kesehatan
Kabupaten
Polewali
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar 7. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan distannak Kabupaten Polewali Mandar
dan
Air
8. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Polewali Mandar 9. Kasi. Perbenihan dan Pembibitan Kabupaten Polewali Mandar
Distannak
10. Koordinator Pengamat Hama Kabupaten Polewali Mandar 11. Kasat Reskrim Polres 12. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Polewali 13. Kepala Bidang P2Hp Kabupaten Polewali Mandar
Anggota Tim Verifikasi :
1. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Dishutbun Kabupaten Polewali Mandar 2. Kepala Bidang Mandar
Perikanan
Kabupaten
Polewali
3. Kasi. Pengelolaan Lahan Distannak Kabupaten Polewali Mandar 4. Kasi. Perlindungan Tanaman Kabupaten Polewali Mandar 5. Kasi. Pembiayaan Polewali Mandar
dan
Perizinan
Kabupaten
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS/ / /HUK TANGGAL : JUNI 2013 TUGAS KOMISI DAN WEWENANG PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA A. TUGAS KOMISI PENGAWASAN 1. Melaksanakan Pengawasan atas Penyimpanan,Pengedaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun1973 dan Peraturan Pelaksanaanya. 2. Memeriksa Jenis, Mutu, Jumlah Alat dan bahan yang di gunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan, pengedaran dan pengunaan Pupuk dan Pestisida sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun1973 dan Peraturan Pelaksanaannya; 3. Menginventarisir para Distributor,Penyalur,dan Pengecer Pupuk dan Pestisida yang ada di kios dan toko; 4. Melakukan rapat-rapat berkala membahas masalah kebijaksanaan dan masalah teknis pengawasan Pupuk dan Pestisida. B. WEWENANG PENGAWASAN 1. Memasuki setiap tempat yang pandang perlu untuk Pupuk dan Pestisida; 2. Meminta pihak yang di periksa untuk menperlihatkan dan menjelaskan mengenai jenis, jumlah pupuk dan pestisida , keadaan tanah, pembungkus, label dan publikasi pupuk dan pestisida ,bahan-bahan yang di duga menyimpan ,dan mengedarkan dan mengandung pupuk dan pestisida; 3. Mengambil contoh pupuk dan pestisida, wadah,pembungkus ,label dan publikasi pupuk dan pestisida ,bahan dan alat yang di gunakan untuk menyimpan,mengedarkan dan mengandung pupuk dan pestisida; 4. Meminta pihak yang di periksa untuk memeriksakan contoh pupuk dan pestisida yang di ambil oleh pengawas pupuk dan pestisida kelaboratorium yang dapat memeriksa pupuk dan pestisida; 5. Contoh sebagaimana yang di maksud pada point 3 tersebut di atas diambil hanya sebanyak yang di perlukan untuk pemeriksaan laboratorium dan atau untuk keperluan barang bukti dalam penyelesaian masalah yang di jumpai pupuk dan pestisida; 6. Ketua komisi pupuk dan pestisida berwenang untuk mengesahkan hasil pemeriksaan laboratorium untuk keperluan pengawas pupuk dan pestisida; 7. Apabila komisi pupuk dan Pestisida menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1973 dan peraturan pelaksanaannya ,maka komisi pengawasan pupuk dan pestisida wajib membuat Berita Acara dan tidak lebih dari 48 empat puluh delapan jam setelah pemeriksaan dan segera menyampaikan kepada pimpinan instansinnya, pihak yang di periksa ,aparat penyidik dan instansi lain yang berkepentingan; 8. Melakukan pemusnahan Pestisida. BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
