Bupati Pandeglang PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI PANDEGLANG KEPADA CAMAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Camat di dalam pelaksanaan tugas, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati berdasarkan pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2
2001 tentang Tata Cara Pemerintahan Daerah;
Pengawasan
Penyelenggaraan
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI PANDEGLANG KEPADA CAMAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. 5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Pandeglang. 7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh Pemerintah Daerah Otonom. BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN 3
Pasal 2 Bidang-bidang yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan; 2. Bidang Pengembangan Otonomi Desa; 3. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Bidang Pembangunan dan Perencanaan Daerah; 5. Bidang Pengembangan Informasi Daerah; 6. Bidang Administrasi Keuangan Daerah; 7. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; 8. Bidang Ekonomi dan Pendapatan Daerah; 9. Bidang Pertanian Tanaman Pangan; 10. Bidang Politik; 11. Bidang Kesejahteraan Sosial; 12. Bidang Ketentraman dan Ketertiban; 13. Bidang Pertanahan. Pasal 3 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 1 adalah sebagai berikut : a. memimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di wilayahnya; b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan perangkat daerah dan instansi lainnya; c. melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan perangkat daerah lainnya; d. memfasilitasi penyuluhan program-program di wilayahnya; e. membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan; f. mengkoordinasikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan/Instansi tingkat Kecamatan di wilayah kerjanya; g. memberikan rekomendasi penilaian atas kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan di wilayah kerjanya; melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah kerjanya. h.
Pasal 4 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pengembangan Otonomi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 2 adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya; b. memfasilitasi sumpah jabatan dan pelantikan Sekretaris Badan Perwakilan Desa
(BPD) dan perangkat Desa di wilayah kerjanya; 4
c. melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya; d. memberikan pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan
Calon Kepala Desa serta penanggung jawab Pemilihan Calon Kepala Desa; e. memfasilitasi
penyelesaian
terhadap
perselisihan
sengketa
yang
terjadi
di
Desa/Kelurahan; f.
menyelenggarakan perlombaan/penilaian desa/kelurahan tingkat Kecamatan;
g. membina penyusunan APBDesa; h. membina pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
melaksanakan kerjasama antar lembaga yang bergerak di bidang pembangunan desa; i.
j.
membina bidang ketahanan masyarakat desa;
k. membina usaha ekonomi desa; l.
membina sumber daya desa;
m. membimbing pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; n. membina dan mengembangkan potensi Sumber Daya Alam; o. mendata dan pemetaan ibu hamil secara dinamis; p. membina POSYANDU desa; q. mendata dan mengklasifikasi keluarga sejahtera; r. membina Kesejahteraan Keluarga; s. memberdayakan keluarga miskin dan tidak mampu; t. memfasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa; u. membina dan mendata keswadayaan masyarakat.
Pasal 5 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3 adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pembuatan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan pindah antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi bagi warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya; 5
b. membina dan mengawasi pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi
Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk diwilayah kerjanya.
Pasal 6 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pembangunan dan Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 4 adalah sebagai berikut : a. mengawasi dan membina pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya; memfasilitasi pembangunan dibidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan; b.
c.
menyusun rencana tingkat Kecamatan;
d.
mengevaluasi program tingkat Kecamatan;
mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan masyarakat; e.
f.
membentuk kegiatan K3 tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW.
Pasal 7 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pengembangan Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 5 adalah sebagai berikut : a. melaksananakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; melaksanakan pengawasan dan mengendalikan informasi melalui media cetak, elektronik dan film. b.
Pasal 8 6
Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 6 adalah memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa. Pasal 9 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 7 adalah sebagai berikut : a. mengkoordinasikan, membina, mengawasi serta melaporkan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; b. mendata
perusahan yang belum mempunyai sarana Pengendalian dampak
lingkungan; c. mendata perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan.
Pasal 10 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Ekonomi dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 8 adalah sebagai berikut : a. melaksanakan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi di wilayah kerjanya; b. melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya, yang
akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati; c. menggali
potensi pendapatan daerah diluar data potensi yang telah ada (Ekstensifikasi); d. membina
pengembangan serta memantau perkembangan perindustrian dan perdagangan, pertambangan dan energi, perkoperasian dan golongan ekonomi lemah; e. mengkoordinasikan program peningkatan produksi pertanian;
mengawasi penyaluran dan pengembalian dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian; f.
g. melakukan
pencegahan atas pengambilan sumber daya alam yang dapat mengganggu dan membahayakan makhluk hidup; h. mengadakan pemeriksaaan perijinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah
kerjanya; i.
memfasilitasi pengawasan teknis usaha pertambangan umum;
melaksanakan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya. j.
7
Pasal 11 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 9 adalah sebagai berikut : a. mendata potensi pertanian; b.
mendata komoditi unggulan yang spesifik dan lokalita;
c.
mengawasi penyebaran pestisida;
d.
memfasilitasi dan membina modal usaha tani;
memfasilitasi program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian dan tanaman pangan. e.
Pasal 12 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 10 adalah sebagai berikut : a. membina kemasyarakatan, pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) serta ideologi negara; memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b.
membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dangan pemerintah; c.
menjaga terciptanya ketahanan nasional dan mengadakan pengawasan atas kegiatan organisasi yang menyangkut masalah orang asing. d.
Pasal 13 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 11 adalah sebagai berikut : a. membina dan mengembangkan SDM ketenagakerjaan dan perburuhan; b.
membina dan mengawasi kegiatan program kesehatan masyarakat;
membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita; c.
d.
membina kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya; 8
membina organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di wilayah kerjanya; e.
f.
mendata masalah-masalah sosial;
g.
mengkoordinasikan penanggulangan bencana sosial;
h.
menanggulangi dini masalah sosial.
Pasal 14 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 12 adalah sebagai berikut : a. menyelenggarakan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya; b.
membina Satuan Polisi Pamong Praja;
c.
memberikan rekomendasi izin keramaian di wilayah kerjanya;
mengkoordinasikan dan membina Ketentraman dan ketertiban sesuai dengan kebiijaksanaan yang telah ditetapkan. d.
Pasal 15 Rincian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dalam Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 13 adalah sebagai berikut : a. melaksanakan pendataan, mendokumentasikan dan menginventarisir tanahtanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayahnya; mengadakan langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b.
melaksanakan pengawasan, pengendalian, peruntukan, pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan; c.
melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. d.
BAB III
9
PEMBIAYAAN
Pasal 16 Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Pandeglang Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 10 November 2008 BUPATI PANDEGLANG, Ttd. A. DIMYATI NATAKUSUMAH Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 10 November 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Ttd. ENDJANG SADINA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2008 NOMOR 22 FOLDER G-DATA-CEP-PERBUP RINTUG-EDIT PAK WAWAN---PELIMPAHAN KEW DR BUP KE CAMAT
10
