BUPATI NGAWI
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 125 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGAWI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 Nomor 16) perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan
Lembaran
Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1951 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
1971,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 1636); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri; 9. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK-103/mptm-83 Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia; 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 16); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 07);
3 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 10); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 11).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem
dan
prinsip
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngawi. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Ngawi. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi .
4 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. 9. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan
adat
istiadat
setempat
yang
diakui
dalam
sistem
pemerintahan nasional dan berada di wilayah Kabupaten Ngawi. 10. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan
jenis,
format,
penyiapan,
pengamanan,
pengabsahan,
distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. 12. Azas-azas Tata Naskah Dinas adalah Pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. 13. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. 14. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi . 15. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang ditempatkan dibagian atas kertas. 16. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah. 17. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 18. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya. 19. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat. 20. Penandatanganan
naskah
dinas
adalah
hak,
kewajiban
dan
tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
5 BAB II TATA NASKAH DINAS
Pasal 2
Azas-azas Naskah Dinas terdiri atas : a. azas efektif dan efisien adalah penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas; b. azas pembakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan; c. azas akuntabilitas adalah penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan
dari
segi
isi,
format,
prosedur,
kearsipan,
kewenangan, keabsahan dan dokumentasi; d. azas keterkaitan adalah tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem; e. azas kecepatan dan ketepatan adalah tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran; dan f. azas keamanan adalah penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.
Pasal 3
Prinsip-prinsip penyelenggaraan tata naskah dinas terdiri atas : a. prinsip ketelitian adalah penyelenggaraan tata naskah dinas secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan; b. prinsip kejelasan adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang tepat dan cepat; c. prinsip singkat dan padat adalah penyelenggaraan tata naskah dinas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan d. prinsip logis dan meyakinkan adalah penyelenggaraan tata naskah dinas secara runtut, logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.
6 Pasal 4
(1) Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut : a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan g. warna dan kualitas kertas. (2) Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan : a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan : 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola; 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha. b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak; c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. (3) Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan : a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masingmasing unit tata usaha dalam rangka pengendalian; b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD; c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha. (4) Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut : a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya
dengan
keselamatan negara;
rahasia
negara,
keamanan
dan
7 b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa; c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat; d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan; e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak. (5) Kecepatan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut : a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima; b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima; c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima. (6) Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut : a. kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 80 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan; b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; c. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm); d. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4 (215 x 297 mm); dan e. ukuran
kertas
yang
digunakan
untuk
pidato
adalah
A5
(215 x 165 mm). (7) Pengetikan
sarana
administrasi
dan
komunikasi
perkantoran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai berikut : a. penggunaan jenis huruf pica; b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan c. spasi 1 atau 1,5, sesuai kebutuhan. (8) Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.
8 BAB III NASKAH DINAS Pasal 5 (1) Naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk hukum serta dalam bentuk dan susunan surat. (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a.
peraturan daerah;
b.
peraturan bupati;
c.
peraturan bersama bupati; dan
d.
keputusan bupati.
(3) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a.
instruksi;
b.
surat edaran;
c.
surat biasa;
d.
surat keterangan;
e.
surat perintah;
f.
surat izin;
g.
surat perjanjian;
h.
surat perintah tugas;
i.
surat perintah perjalanan dinas;
j.
surat kuasa;
k.
surat undangan;
l.
surat keterangan melaksanakan tugas;
m.
surat panggilan;
n.
nota dinas;
o.
nota pengajuan konsep naskah dinas;
p.
lembar disposisi;
q.
telaahan staf;
r.
pengumuman;
s.
laporan;
t.
rekomendasi;
u.
surat pengantar;
v.
telegram;
w.
lembaran daerah;
x.
berita daerah;
y.
berita acara;
z.
notulen;
9 aa.
memo;
ab.
daftar hadir;
ac.
piagam;
ad.
sertifikat; dan
ae.
STTPP. BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT Pasal 6
(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang
menerima
pelimpahan
mempertanggungjawabkan
kepada
wewenang
pejabat
yang
harus
melimpahkan
wewenang. Pasal 7 (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. (2) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. (3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah
dinas
yang
dilakukan,
sepanjang
untuk
kelancaran
administrasi dan bukan kebijakan. Pasal 8 (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara. (2) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
10 (3) Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif. Pasal 9 (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan Bupati dan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya. (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Paraf Pasal 10 (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf. (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar. (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : a. paraf hierarki; dan b. paraf koordinasi. Bagian Kedua Penulisan Nama Pasal 11 (1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas : a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar. (2) Penulisan nama
pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1)
menggunakan gelar, pangkat dan nomor induk pegawai.
11 Bagian Ketiga Penandatangan Naskah Dinas Pasal 12 (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas : a. peraturan daerah; b. peraturan bupati; c. peraturan bersama bupati; dan d. keputusan bupati. (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. instruksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. surat perjanjian; h. surat perintah tugas; i.
surat kuasa;
j.
surat undangan;
k. surat keterangan melaksanakan tugas; l.
surat panggilan;
m. nota dinas; n. lembar disposisi; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. telegram; s. berita acara; t. memo; u. piagam; v. sertifikat; dan w. STTPP. Pasal 13 (1) Bupati
mendelegasikan
penandatanganan
perizinan
di
bidang
pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
12 (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional
tetap
menjadi
tanggungjawab
SKPD
yang
bersangkutan. Pasal 14 (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perintah tugas; f. surat keterangan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i.
telahaan staf;
j. laporan; k. rekomendasi; dan l.
memo.
(2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat edaran; b. surat biasa; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat perintah tugas; g. surat keterangan melaksanakan tugas; h. nota dinas; i. lembar disposisi; j. pengumuman; k. telegram; l.
berita acara;
m. piagam; n. sertifikat.
13 Pasal 15 (1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. lembaran daerah; u. berita daerah; v. berita acara; w. notulen; x. memo; y. daftar hadir; dan z. sertifikat. (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat edaran; b. surat biasa; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat perjanjian;
14 g. surat perintah tugas; h. surat undangan; i. surat keterangan melaksanakan tugas; j.
surat panggilan;
k. nota dinas; l. pengumuman; m. telegram; n. berita acara; o. piagam; p. sertifikat; dan q. STTPP. Pasal 16 (1) Asisten Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; f. surat pengantar; g. notulen; dan h. memo. (2) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. nota pengajuan konsep naskah dinas; j. laporan; k. surat pengantar; dan l.
daftar hadir.
15 Pasal 17 Staf Ahli Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. nota pengajuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan.
Pasal 18 (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i.
surat undangan;
j.
surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan; l.
nota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; u. daftar hadir; dan v. sertifikat. (2) Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan;
16 c. surat perintah; d. surat undangan; dan e. sertifikat.
Pasal 19 (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir; (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; dan c. surat perintah;
17 Pasal 20 (1) Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. memo; dan l. daftar hadir. (2) Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; e. daftar hadir. Pasal 21 (1) Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan;
18 l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. (2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan. Pasal 22 (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat perintah; b. nota dinas; c. nota pengajuan konsep naskah dinas; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; f. laporan; dan g. daftar hadir. (2) Kepala
Bagian,
Kepala
Bidang
atas
nama
Kepala
SKPD
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.
19 Pasal 23 (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. (2) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan. Pasal 24 (1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat perintah; c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f. surat kuasa;
20 g. surat undangan; h. surat keterangan melaksanakan tugas; i.
surat panggilan;
j.
nota dinas;
k. nota pengajuan konsep naskah dinas; l.
lembar disposisi;
m. telaahan staf; n. pengumuman; o. laporan; p. rekomendasi; q. berita acara; r. memo; dan s. daftar hadir. (2) Kepala
UPT
Dinas/Badan
atas
nama
Kepala
Dinas/Badan
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.
Pasal 25 (1) Kepala
Sub
Bagian,
Kepala
Sub
Bidang,
Kepala
Seksi
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. telaahan staf; dan d. laporan. (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi atas nama Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat perintah; b. nota dinas; dan c. daftar hadir.
21 Pasal 26 (1) Kepala Desa menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum terdiri atas : a. peraturan desa; b. peraturan Kepala Desa; dan c.
keputusan Kepala Desa.
(2) Kepala Desa menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas : a. surat edaran; b. surat biasa; c.
surat keterangan;
d. surat perintah; e. surat izin; f.
surat perjanjian;
g. surat perintah tugas; h. surat perintah perjalanan dinas; i.
surat kuasa;
j.
surat undangan;
k.
surat keterangan melaksanakan tugas;
l.
surat panggilan;
m. lembar disposisi; n. pengumuman; o. laporan; p. rekomendasi; q. surat pengantar; r.
berita acara;
s.
memo; dan
t.
daftar hadir.
Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas Pasal 27 (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam Peraturan Bupati. (2) Pelaksanaan
pendelegasian
penandatanganan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
naskah
dinas
22
Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas Pasal 28 (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan naskah dinas berwarna biru tua.
BAB VI STEMPEL Bagian Kesatu Jenis Pasal 29 Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas : a. stempel jabatan; b. stempel SKPD; dan c. stempel desa. Pasal 30 (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas : a. stempel jabatan Bupati; dan b. stempel jabatan Ketua DPRD. (2) Stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas : a. stempel SKPD dan/atau Lembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan c. stempel UPT. (3) Stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas : a. stempel Kepala Desa; dan b. stempel Sekretariat Desa.
23 Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 31 (1) Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berbentuk lingkaran. (2) Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi : a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.
Pasal 32
(1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi : a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 1,8 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 1,2 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. (2) Stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.
Pasal 33
(1) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. (2) Stempel jabatan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berisi nama jabatan dan menggunakan lambang daerah dengan pembatas tanda bintang. (3) Stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan.
24 (4) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan. (5) Stempel Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berisi : a. stempel Kepala Desa berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan dan nama jabatan Kepala Desa yang bersangkutan. b. stempel Sekretariat Desa berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan dan nama Sekretariat Desa yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penggunaan Stempel Pasal 34 (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a yaitu Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD. (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yaitu Kepala SKPD, Kepala Lembaga lainnya, Kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang. (3) Pejabat yang berhak menggunakan stempel Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Pasal 35 SKPD
yang
berhak
menggunakan
stempel
SKPD
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yaitu : a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. dinas daerah; d. lembaga teknis daerah; e. kecamatan; f. kelurahan; g. lembaga lainnya; dan h. UPT Dinas/Badan. Pasal 36 Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta warna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.
25 Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasal 37 (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan Bupati untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah. (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan Ketua DPRD untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat DPRD. (3) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel SKPD dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. (4) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
bertanggung jawab atas
penggunaan stempel. (5) Penunjukkan
pejabat
pemegang
dan
penyimpan
stempel
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. (6) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel Desa dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Desa. Bagian Kelima Pengamanan Pasal 38 (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan kode. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati. BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 39 Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas : a. kop naskah dinas jabatan; b. kop naskah dinas SKPD; dan c. kop naskah dinas desa.
26 Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 40 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan : a. lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan b. lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan pada bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. (2) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk Ketua DPRD memuat sebutan DPRD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan pada bagian kiri atas. (3) Kop naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di bagian kiri atas. (4) Kop naskah dinas SKPD Kecamatan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di bagian kiri atas. (5) Kop naskah dinas SKPD Kelurahan memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, nama kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di bagian kiri atas. (6) Kop naskah dinas UPT memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama dinas/badan, nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di bagian kiri atas. (7) Kop naskah dinas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, nama desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan di bagian kiri atas.
27 Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 41 (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati. (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Ketua/Wakil Ketua DPRD. (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Kepala SKPD yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Kepala UPT yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. (5) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang bersangkutan.
Pasal 42
Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahli Bupati.
BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 43 Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas : a. sampul naskah dinas jabatan; b. sampul naskah dinas SKPD; dan c. sampul naskah dinas desa.
28 Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 44 (1) Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berbentuk empat persegi panjang. (2) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi : a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm; c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm. (3) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kertas casing dengan warna : a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a; dan b. coklat untuk sampul naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b.
Pasal 45 (1) Sampul naskah dinas jabatan Bupati berisi lambang negara berwarna hitam dan nama jabatan Bupati serta alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos di bagian tengah atas. (2) Sampul naskah dinas jabatan Ketua DPRD memuat sebutan DPRD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan dibagian kiri atas. (3) Sampul naskah dinas SKPD memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan dibagian kiri atas. (4) Sampul naskah dinas UPT memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama dinas/badan, nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan dibagian kiri atas.
29 (5) Sampul naskah dinas untuk Desa memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, nama kecamatan, nama desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah atas serta menggunakan lambang daerah ditempatkan dibagian kiri atas. BAB IX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal 46 Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas : a. papan nama kantor Bupati; b. papan nama SKPD; dan c. papan nama kantor Kepala Desa. Bagian Kedua Bentuk dan Ukuran Pasal 47 (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 1 : 2. (2) Ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besar bangunan. Pasal 48 (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berisi tulisan “KANTOR BUPATI NGAWI”, alamat, nomor telepon dan kode pos. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, untuk SKPD berisi tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI” dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. (3) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, untuk SKPD Kecamatan berisi tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI” dan nama kecamatan, alamat, nomor telepon serta kode pos. (4) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, untuk SKPD Kelurahan berisi tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI”, nama kecamatan dan nama kelurahan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
30
(5) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, untuk UPT berisi tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI” dan nama dinas/badan, nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. (6) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berisi tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI”, nama kecamatan dan “KANTOR KEPALA DESA (yang bersangkutan)”, alamat, nomor telepon serta kode pos.
Pasal 49 (1) Jenis bahan dasar papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya. (2) Warna
papan
nama
putih
dengan
tulisan
warna
hitam
atau
menyesuaikan dan perbandingan ukuran huruf 1 : 2.
Bagian Ketiga Penempatan Pasal 50 (1) Papan nama SKPD ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bangunannya. (2) Bagi beberapa SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.
BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN Pasal 51 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.
31
BAB XI PELAPORAN Pasal 52 Bupati melaporkan pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Gubernur Jawa Timur.
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 53 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n., u.b., u.p, Plt, Plh, dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, dan BAB IX tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 55 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32
Pasal 56 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.
Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 14 Juli 2011 BUPATI NGAWI, TTD BUDI SULISTYONO Diundangkan di Ngawi pada tanggal 14 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, TTD MAS AGOES NIRBITO MOENASIWASONO BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2011 NOMOR 125
