BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR
3 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat
II
dan
Kotapraja
di
Sumatera
Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambanan Lembaran Negara Nomor 1821); 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM Dan BUPATI MUARA ENIM MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 3. Bupati adalah Bupati Muara Enim. 4. Desa
adalah
dengan
desa
nama
d a n d e s a a d a t atau
lain,
yang
disebut
selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang
untuk
urusan pemerintahan, berdasarkan dan/atau dalam
mengatur
sistem
mengurus
kepentingan masyarakat
prakarsa masyarakat,
hak
dan
tradisional
yang
pemerintahan
hak diakui
Negara
setempat
asal
usul,
dan dihormati
Kesatuan
Republik
Indonesia. 5. Pemerintahan
Desa
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa a t a u y a n g d i s e b u t n a m a l a i n yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan merupakan
fungsi
wakil
pemerintahan
dari
penduduk
yang Desa
anggotanya berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Musyawarah Desa a t a u nama
lain
yang
disebut
dengan
adalah musyawarah yang diselenggarakan
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat
di
Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala
Desa
mempunyai
adalah
pejabat
wewenang,
Pemerintah
tugas
dan
Desa
yang
kewajiban
untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten. 11. Panitia
pemilihan
Kepala
Desa
selanjutnya disebut Panitia yang
dibentuk
oleh
tingkat
Pemilihan BPD
Desa
adalah
yang Panitia
untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa. 12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa; 14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara
terbanyak
dalam
pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa. 15. Penjabat
Kepala
Desa
adalah
seorang
pejabat
yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. 17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir diperbaharui
dan
dicek
kembali
yang
telah
atas kebenarannya
serta ditambah dengan pemilih baru. 18. Daftar
Pemilih
Tambahan
adalah
daftar
pemilih
yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS; 19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah
pemilih dalam pemilihan Kepala Desa; 20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dusun yang selanjutnya disingkat KPPSD adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara di masing-masing dusun. BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah, dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa pada Wilayah daerah. (2) Pemilihan
Kepala
Desa
secara
serentak
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. (3) Ketentuan
lebih
melaksanakan
lanjut
mengenai
pemilihan
Kepala
desa-desa Desa
yang
secara
akan
serentak
sebagaimana pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 3 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan
pemilihan
Kepala Desa serentak, Bupati
mengangkat penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Pasal 4 (1) Bupati
membentuk
panitia
pemilihan
Kepala
Desa
di
Kabupaten. (2) Panitia pemilihan Kepala Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. merencanakan,
mengkoordinasikan
menyelenggarakan
semua
tahapan
dan pelaksanaan
pemilihan tingkat kabupaten; b. melakukan Kepala
bimbingan
teknis
pelaksanaan
pemilihan
Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa
tingkat Desa; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. menyampaikan
surat
suara
dan
kotak
suara
dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; f.
memfasilitasi
penyelesaian
permasalahan
pemilihan
Kepala Desa tingkat kabupaten; g. melakukan
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
dan
wewenang
lain
pemilihan; dan h. melaksanakan
tugas
ditetapkan dengan keputusan Bupati. BAB III TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 5 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.
yang
Bagian Kesatu Persiapan Pasal 6 (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan: a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia. (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mandiri dan tidak memihak. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur perangkat Desa, 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan tidak termasuk BPD dan 3 (tiga) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang hitungan ganjil dari unsur tokoh masyarakat Desa. (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan susunan kepengurusan: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan e. Anggota sesuai dengan kebutuhan. (5) Panitia
pemilihan
Kepala
Desa
ditetapkan
dengan
keputusan BPD dan sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah oleh ketua BPD. (6) Sumpah/janji
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5)
sebagai berikut : “ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu memegang teguh netralitas sebagai Panitia serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi serta melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku” (7) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas: a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi
dan
mengendalikan
semua
tahapan
pelaksanaan pemilihan; b. merencanakan
dan
mengajukan
biaya
pemilihan
kepada Bupati melalui camat; c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara; i. melaksanakan pemungutan suara apabila dalam Desa terdapat hanya 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS). j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
pemilihan; m. membentuk KPPSD pada dusun di dalam Desa, apabila diperlukan.
Pasal 7 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menentukan jumlah pemilih di TPS pada tiap – tiap dusun dalam Desa. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap
pemilih
dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan. Pasal 8 (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. (2) Anggota
panitia
atau
orang
pemilih sebagaimana dimaksud wajib
merahasiakan
lain pada
pilihan
yang
membantu ayat
pemilih
(2), yang
bersangkutan. Pasal 9 (1) KPPSD pada dusun di dalam Desa dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan ketua panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di dusun dan
bertanggung
jawab kepada panitia pemilihan Kepala
Desa. (2) KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur perangkat Desa, 2 (dua) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan diluar BPD dan 2 (dua) orang dari
unsur tokoh masyarakat dengan susunan
kepengurusan sebagai berikut : a. 1 orang ketua merangkap anggota; b. 1 orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 orang anggota. (3) Sebelum
melaksanakan
tugas,
kepengurusan
KPPSD
dilantik oleh ketua KPPSD atas nama ketua panitia pemilihan Kepala Desa. Bagian Kedua Pencalonan Pasal 10 (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas kegiatan: a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari; b. apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari belum ada bakal calon yang mendaftar atau baru 1 (satu) orang yang mendaftar, dapat diperpanjang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari; c.
penelitian
kelengkapan
persyaratan
administrasi,
klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari; d. penetapan
calon
Kepala
Desa
sebagaimana
dimaksud pada huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; e. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad;
f.
tanda gambar calon Kepala Desa merupakan foto dari masing-masing calon;
g. melakukan pengundian nomor urut peserta pemilihan Kepala Desa; h. sebelum
penetapan
daftar
pemilih
tetap,
panitia
pemilihan Kepala Desa harus mengumumkan daftar pemilih sementara minimal setiap dusun; i.
penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disetujui oleh masing-masing bakal calon Kepala Desa dan disahkan oleh BPD dan diumumkan kepada masyarakat minimal di setiap dusun;
j.
penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh BPD;
k. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan l.
masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
(2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c.
memegang
teguh
melaksanakan Republik
dan
mengamalkan
Undang-Undang
Indonesia
Tahun
Pancasila,
Dasar
Negara
1945,
serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f.
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang
(satu) tahun sebelum
pendaftaran; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap
karena
melakukan
tindak
pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun menjalani
mengumumkan secara
pidana
jujur
dan
penjara terbuka
dan
kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta
bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang; j.
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat dan test psikologi; l.
tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m. bebas narkoba atau sejenisnya. (3) Panitia
pilkades
meneliti
kelengkapan
persyaratan
administrasi klarifikasi bakal calon sebelum ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, terdiri atas : a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten khusus bagi Warga Negara Keturunan; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas atau bermaterai cukup; c.
surat
pernyataan
memegang
mengamalkan Pancasila, Negara
Republik
teguh
Undang-Undang
Indonesia
Tahun
dan Dasar 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang atau surat pernyataan dari
pejabat yang
berwenang; e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f.
surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
g. kartu
tanda
penduduk
bertempat tinggal sebelum
dan
paling
pendaftaran
surat
keterangan
kurang 1 (satu) tahun
dari
rukun
tetangga/rukun
warga/Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat; h. surat
keterangan
bahwa
tidak
dari
Ketua
pernah
dijatuhi
berdasarkan Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri pidana
penjara
Negeri yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; i.
surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.
surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah dan Surat Hasil Test Psikologi;
k. surat keterangan dari pemerintah kabupaten dan surat pernyataan
dari
yang
bersangkutan
bahwa
tidak
pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan l.
surat keterangan bebas narkoba atau sejenisnya dari Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 11
(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
10
berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dalam paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
(2) Calon
Kepala
Desa
yang
ditetapkan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. Pasal 12 (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang
dari
2
(dua)
setelah
diperpanjang
waktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya. (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Negeri
Sipil
di lingkungan
dari
Pegawai
Pemerintah Kabupaten.
(4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 13 (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD yang disesuaikan
dengan
kemampuan
keuangan
daerah,
pengaturan besaran secara proporsional sesuai dengan kondisi Desa dan rincian biaya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. (4) Penduduk Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara atau sudah pernah menikah; b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak
sedang
dicabut
hak
pilihnya
berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. berdomisili (enam)
di
Desa
bulan
sementara
sekurang-kurangnya
6
sebelum disahkannya daftar pemilih
yang
dibuktikan
dengan
Kartu
Tanda
Penduduk atau surat keterangan penduduk. (5) Pemilih ternyata
yang
telah
tidak
terdaftar
dalam
daftar
pemilih
lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menggunakan hak memilih. Bagian Ketiga Pemungutan Suara Pasal 14 Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, terdiri atas kegiatan : a. pelaksanaan
pemungutan
dan
penghitungan
dilaksanakan oleh KPPSD pada dusun;
suara
b. penetapan ditetapkan
calon
yang
memperoleh
oleh
panitia
pilkades
suara
terbanyak
berdasarkan
hasil
perhitungan rekapitulasi dari masing-masing TPSD; dan c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas dan apabila hanya terdapat 2 (dua) TPSD maka penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak didasarkan pada perolehan suara pada TPSD yang lebih banyak jumlah mata pilihnya. Pasal 15 (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai maka KPPSD dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam membuat Berita Acara tentang jalannya pelaksanaan pemilihan Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh panitia dan saksi masing-masing calon. (2) Apabila dalam pelaksanaannya masing-masing saksi calon kades tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana pada ayat (1) dengan atau tanpa alasan maka berita acara dimaksud tetap sah dan proses pilkades tetap berjalan sesuai dengan ketentuan.(3) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lampiran laporan KPPSD kepada panitia Pilkades sebagai bahan rekapitulasi perhitungan suara pilkades. Pasal 16 (1) KPPSD menyampaikan laporan kepada panitia pilkades mengenai hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara. (2) Panitia pilkades berdasarkan laporan KPPSD melakukan rekapitulasi perolehan dari masing-masing calon Kepala
Desa yang disaksikan oleh BPD, calon dan masing-masing saksi. (3) Panitia pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan akhir perolehan suara calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa, calon dan masing-masing saksi calon, dan Berita Acara dimaksud merupakan lampiran dari laporan panitia pilkades kepada BPD. (4) Apabila dalam pelaksanaannya para calon Kepala Desa dan masing-masing saksi tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana pada ayat (2) dengan atau tanpa alasan maka Berita Acara dimaksud tetap sah dan proses pilkades tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Pasal 17 Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor kepala desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya. Bagian Keempat Penetapan Pasal 18 (1) Tahapan penetapan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas kegiatan : a. laporan panitia pemilihan Kepala Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; b. berdasarkan laporan panitia pemilihan Kepala Desa, BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa dengan melampirkan kopi persyaratan calon Kepala Desa dan berkas proses
pelaksanaan panitia pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari; c. Camat menyampaikan laporan yang disampaikan BPD kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan BPD dengan melampirkan kopi persyaratan calon kades dan berkas proses pelaksanaan pilkades; d. Bupati menetapkan pengesahan
dan
pengangkatan
Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat. e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa
terpilih
paling lambat 30 (tiga
puluh)
hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa. (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah wakil Bupati atau Camat yang bersangkutan. Pasal 19 (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib
menyelesaikan
perselisihan
dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (2) Ketidakpuasan
calon
terhadap
hasil
pemilihan
disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak pemungutan suara. (3) Untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Bupati dapat membentuk tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
di
lingkungan
Kabupaten dan instansi terkait lainnya.
Pemerintah
(4) Pengaturan
lebih
lanjut
dan
pembentukan
Tim
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut Bupati. BAB IV CALON KEPALA DESA Pasal 20 (1) Kepala
Desa
diberi cuti
yang
sejak
akan
mencalonkan
ditetapkan
sebagai
diri
kembali
calon
sampai
dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Desa
melaksanakan tugas dan
kewajiban Kepala Desa. (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati guna mendapatkan rekomendasi dan tembusan disampaikan kepada panitia pilkades sebagai lampiran persyaratan. Pasal 21 (1) Pegawai
Negeri
Sipil
yang
mencalonkan
diri
dalam
pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3) Bagi
Pegawai
Swasta
Nasional
maupun
lokal
yang
mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
Pasal 22 (1) Perangkat
Desa
yang
mencalonkan
diri
dalam
pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh
perangkat Desa lainnya
yang
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa guna mendapatkan rekomendasi setelah
berkonsultasi
disampaikan
kepada
kepada panitia
Camat
dan
pemilihan
tembusan
Kepala
Desa
sebagai lampiran berkas persyaratan. Pasal 23 (1) Bagi ketua dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri dan pengunduran diri dimaksud bersifat permanen dan tidak bisa di tarik kembali. (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup dan ditujukan kepada BPD guna proses pergantian antar waktu dan tembusannya disampaikan
kepada
panitia
pemilihan
Kepala
Desa
sebagai lampiran berkas persyaratan calon Kepala Desa.
BAB V PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA Pasal 24 (1) Kepala
Desa
diberhentikan
setelah dinyatakan sebagai dengan
pidana
sementara
oleh Bupati
terdakwa yang
diancam
penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan. (2) Kepala
Desa
diberhentikan
setelah ditetapkan
sebagai
sementara
oleh Bupati
tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, narkoba dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 25 Kepala
Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh
Bupati
berdasarkan
setelah
putusan
dinyatakan pengadilan
sebagai
yang
terpidana
telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Pasal 26 (1) Kepala
Desa
sebagaimana
yang
dimaksud
ayat (2) setelah
diberhentikan dalam
melalui
Pasal
sementara
24 ayat (1) dan
proses peradilan
ternyata
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan
diterima
oleh
Kepala
Desa,
Bupati
merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila
Kepala
Desa
yang
diberhentikan
sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya,
Bupati harus merehabilitasi
nama
baik
Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 27 Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa sampai
melaksanakan
tugas
dengan adanya
dan
kewajiban Kepala Desa
putusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 28 (1) Dalam
hal
sisa
masa
jabatan
Kepala
Desa
yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas, wewenang, hak dan kewajiban
Kepala Desa . Pasal 29 (1) Dalam
hal
sisa
masa
jabatan
Kepala
Desa
yang
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling
lama 6 (enam) bulan sejak Kepala
Desa diberhentikan. (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan. Pasal 30 Musyawarah
Desa
yang
diselenggarakan
khusus
untuk
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima
belas)
hari
terhitung
sejak
Kepala
Desa
diberhentikan. 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk. 3. pemberian penjabat
persetujuan Kepala
biaya
Desa paling
pemilihan
lama dalam
oleh jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan. 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
5. panitia melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dalam
jangka
waktu
paling lama 7 (tujuh) hari; dan 6. penetapan
calon Kepala Desa antar waktu oleh
panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan
paling
dimintakan
banyak
3
(tiga)
pengesahan
orang
calon
musyawarah
Desa
yang untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah
Desa
dipimpin oleh
Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan. 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui
mekanisme musyawarah mufakat
atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; 6. pelaporan
hasil
pemilihan
Kepala
Desa
melalui
musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih. 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan dengan melampirkan kopi persyaratan calon Kepala Desa dan proses pemilihan Kepala Desa;
8. Camat menyampaikan laporan yang disampaikan BPD kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi
laporan
Ketua
Pemerintahan
BPD
dengan
Desa
menerima
melampirkan
kopi
persyaratan calon Kepala Desa dan berkas proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh hari). 9. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Camat. 10. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga
puluh)
hari
sejak
diterbitkan
keputusan
pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31 (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diselenggarakan
oleh
BPD
dan
diikuti
oleh
BPD,
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat. (2) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah antara lain Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
Tokoh
Pendidikan,
Tokoh
Pemuda,
Perwakilan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Perajin, Kelompok Perempuan dan Kelompok Masyarakat Miskin. BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 32 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala
Desa
sebagaimana
dapat menjabat
paling
dimaksud
pada
ayat
(1)
lama 3 (tiga) kali masa jabatan
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa. (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya
atau diberhentikan, Kepala Desa
dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan. BAB VII LAPORAN KEPALA DESA Pasal 33 Dalam
melaksanakan
tugas,
kewenangan,
hak,
dan
kewajibannya, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; c. menyampaikan
laporan
keterangan
penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Pasal 34 (1) Laporan
penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud dalam
Pemerintahan Pasal
33
Desa huruf
a
disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Desa;
Pemerintahan
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. (3) Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Pasal 35 (1) Kepala
Desa
wajib
menyampaikan
penyelenggaraan Pemerintahan
laporan
Desa pada akhir masa
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b kepada Bupati melalui Camat. (2) Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. (3) Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan. (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
Pasal 36 (1) Kepala
Desa
menyampaikan
penyelenggaraan
pemerintahan
laporan desa
keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa. (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Pasal 37 (1) Kepala Desa menginformasikan secara dengan media
informasi
tertulis
dan
yang mudah diakses oleh
masyarakat mengenai penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa kepada masyarakat Desa. (2) Media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 38 (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
(2) Kepala
Desa
diberhentikan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap
secara
berturut-turut
selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1
(satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f.
tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagai
Kepala
Desa; atau g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila
Kepala
Desa
diberhentikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Camat. (4) Camat
menyampaikan
laporan
BPD
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa. (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 39 Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf
g,
Bupati
mengangkat
Pegawai
Negeri
Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
Pasal 40 Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf
g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari
pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui
hasil
musyawarah Desa. Pasal 41 (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan
selanjutnya Bupati
mengangkat penjabat Kepala Desa. (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dari
Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten. Pasal 42 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (2) paling sedikit harus memahami
bidang
kepemimpinan
dan
teknis
pemerintahan. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas,
wewenang,
dan
kewajiban
serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
Pasal 43 (1) Kepala
Desa
yang
apabila berhenti
berstatus
sebagai
Pegawai
Kepala
Desa
Negeri
Sipil
dikembalikan
kepada instansi induknya. (2) Kepala
Desa
yang
berstatus
apabila
telah
mencapai
batas
Pegawai
Negeri
usia pensiun
Sipil
sebagai
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX PERANGKAT DESA Pasal 44 (1) Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa
Pasal 45 (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang bertugas membantu
Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
(3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari: a. Urusan Pemerintahan; b. Urusan Pembangunan; c. Urusan Umum / Kesejahteraan Rakyat (Kesra). (4) Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala urusan (Kaur). Pasal 46 (1) Pelaksana
kewilayahan
merupakan
unsur
pembantu
Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah
pelaksana
proporsional antara
kewilayahan
ditentukan
pelaksana
kewilayahan
secara yang
dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. (3) Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikepalai oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). Pasal 47 (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) seksi. (3) Seksi sebagaimana dimaksdu pada ayat (2), terdiri dari : a. Pelaksana Teknis Tani; dan b. Pelaksana Teknis Keamanan dan Ketertiban. (4) Seksi pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikepalai
(Kapelnis).
oleh
seorang
Kepala
pelaksana
teknis
BAB X PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 48 (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan : a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan c. terdaftar
sebagai
tinggal di
penduduk
Desa
paling
Desa
kurang
dan 1
bertempat
(satu)
tahun
sebelum pendaftaran. (2) Selain dari persyaratan diatas perangkat Desa juga harus memenuhi persyaratan yaitu : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang
teguh
melaksanakan Republik
dan
mengamalkan
Undang-Undang
Indonesia
Tahun
Pancasila,
Dasar
Negara
1945,
serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa; d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap
karena
melakukan
tindak
pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun menjalani
mengumumkan secara
jujur
pidana dan
penjara terbuka
dan
kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta ulang;
bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-
f.
tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
g. berbadan sehat; dan h. Bebas narkoba atau sejenisnya. Pasal 49 Pengangkatan
Perangkat
Desa
dilaksanakan
dengan
mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa; c. Camat
memberikan
rekomendasi
tertulis
yang
memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis
Camat
dijadikan dasar oleh
Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 50 (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan
izin
tertulis
dari
pejabat
pembina
kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang jabatannya
bersangkutan dibebaskan sementara dari selama
menjadi
Perangkat
kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Desa
tanpa
BAB XI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 51 (1) Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat
Desa
yang
diberhentikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Pasal 52 Pemberhentian
perangkat
Desa
dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berikut: a. Kepala
Desa
melakukan konsultasi dengan Camat
mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai
pemberhentian Perangkat Desa yang telah
dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam
pemberhentian
Perangkat Desa dengan
Keputusan Kepala Desa. BAB XII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT Pasal 53 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54 Penyelanggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 55 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan
tugasnya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. (2) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan habis masa jabatannya. (3) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. (4) Perangkat Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya. (5) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya dan selanjutnya dikembalikan ke instasi yang bersangkutan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Pada
saat
Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku,
maka
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 26 Mei 2015 BUPATI MUARA ENIM, dto MUZAKIR SAI SOHAR Diundangkan di Muara Enim pada tanggal
26 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, dto HASANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3/ME/2015).
