BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALINAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015, maka perlu membentuk Peraturan Daerah; b. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang............
-2-
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah...........
-3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah; 13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9).
Dengan Persetujuan.........
-4Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALINAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom Kabupaten Malinau; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Malinau; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau; 7. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BAB II........
-5BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyertaan modal barang. Pasal 3 (1) Penyertaan modal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah diserahkan oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. Rp.10.342.403.115,(sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut: NO 1
Tahun Anggaran 2000
Nilai Penyertaan Rp.1.151.606.984
2
2001
Rp.1.215.691.756
3
2002
Rp. 264.813.500
4
2003
Rp.
5
2004
Rp.4.260.200.405
6
2005
Rp. 483.295.470
7
2006
Rp. 2.882.811.000
Jumlah
Rp.10.342.403.115
83.984.000
Jenis Penyertaan tanah,instalasi pompa air dan bangunan. instalasi sumber air, instalasi transmisi dan distribusi bangunan, dan instalasi pompa air. instalasi pompa air dan kendaraan. Instalasi transmisi dan distribusi dan kendaraan. Instalasi transmisi dan distribusi, dan instalasi pompa air. Instalasi transmisi dan distribusi. Instalasi pompa air dan instalasi pengolahan air.
(2) Pengunaan penyertaan modal yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penerima Penyertaan Modal. BAB II PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 4 Pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah air minum sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III...........
-6BAB III PENGENDALIAN Pasal 5 Perusahaan daerah air minum wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh pemeriksa kepada bupati. Pasal 6 (1) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban perusahaan daerah air minum setiap tahun. (2) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh bupati. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 23 Desember 2015. BUPATI MALINAU,
YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 23 Desember 2015. Plt.SEKRETARIS DAERAH,
HENDRIS DAMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2015 NOMOR 10. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA: ( 10 )/(TAHUN 2015) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG HUKUM,
PROVINSI
-7JEMI,SH,M.Si PENATA TK.III/d Nip.19690627 200312 1 008
