1
SALINAN
BUPATI LAMONGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (5) dan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Penghasilan Tetap, Tunjangan Tunja dan Penerimaan Lain y yang Sah ah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dii Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,, Tambahan Lembaran Negara Republik Re Indonesia Nomor 5234);
2
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 11); 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49).
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 4. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 11. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lamongan. 13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. 18. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa. BAB II PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 2 Penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa terdiri dari : a. penghasilan tetap; b. tunjangan; dan c. penerimaan lain yang sah. Pasal 3 (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus); b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus); c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). (2) Komposisi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. sekretaris Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa. b. perangkat Desa paling sedikit sebesar 50% (enam puluh perseratus) dan paling banyak 60% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa. (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
5
(4) Besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan melalui rapat Pemerintah Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat dalam rangka membahas penggunaan dana ADD dan ditetapkan dalam keputusan kepala Desa. Pasal 4 (1) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dengan rincian paling tinggi: a. kepala Desa : Rp3.000.000,00 per bulan; b. sekretaris Desa non PNS : Rp2.400.000,00 per bulan; c. kaur/kasi/kasun : Rp1.800.000,00 per bulan. (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa tidak boleh melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dianggarkan dalam APBDesa. Pasal 5 (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap wajib memenuhi kriteria sebagai berikut : a. memenuhi persyaratan administratif. b. belum habis masa jabatannya. (2) Perangkat Desa yang telah habis masa baktinya tetapi belum diberhentikan oleh kepala Desa dan masih mendapatkan penghasilan tetap, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa baktinya ke kas Desa. Pasal 6 (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa : a. tunjangan jabatan; b. tunjangan kesehatan; c. tunjangan masa bakti ; d. tunjangan kematian; dan e. tunjangan asuransi. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa. Pasal 7 (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari tanah bengkok Desa. (2) Pemanfaatan tanah bengkok Desa sebagai tunjangan jabatan ditetapkan melalui musyawarah Desa antara Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan. (3) Tata cara pengelolaan dan pengalokasian tanah bengkok sebagai tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan kepala Desa.
6
(4) Penetapan hasil sewa tanah bengkok sebagai tunjangan jabatan kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan dalam keputusan kepala Desa. Pasal 8 (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf b, diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa non PNS beserta keluarganya. (2) Keluarga kepala Desa dan perangkat Desa non PNS yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/suami non PNS dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi. (3) Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa non PNS beserta keluarganya dibayar berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas pelayanan yang diberikan. (4) Pembayaran jaminan pemeliharaan kesehatan dibebankan pada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf c, diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa non PNS yang habis masa baktinya dan/atau diberhentikan dengan hormat. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 10 (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf d, dapat diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa non PNS yang meninggal dunia dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli warisnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 11 (1) Tunjangan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan keuangan Desa. (3) Pembayaran asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7
Pasal 12 (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. honor kepanitiaan dan/atau pengelolaan keuangan atau barang Desa; b. perjalanan dinas. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam APBDesa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa. (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas oleh kepala Desa maupun perangkat Desa atas beban APBDesa. Pasal 13 Contoh penghitungan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 (1) Pengawasan secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang pengawasan sesuai ketentuan peraruran perundang-undangan. (2) Camat melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan realisasi kegiatan, pelaporan serta kegiatan evaluasi atas kinerja Pemerintah Desa. (3) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Desa. BAB IV PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan. Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 21 Desember 2015
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 21 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, Ttd. YUHRONUR EFENDI
Pj. BUPATI LAMONGAN, ttd. WAHID WAHYUDI BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 52 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
YOSEP DWI PRIHATONO
