BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER SPESIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI LAMANDAU, Menimbang
:
a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sebagai upaya mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dibutuhkan keberadaan tenaga dokter spesialis; b. bahwa terdapat kekosongan tenaga dokter spesialis sebagai pelaksana pelayanan medik spesialislik di Rumah Sakit Umum Daerah khususnya tenaga dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tenaga dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pelayanan medik spesialislik di Rumah Sakit Umum Daerah perlu dilaksanakan pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen melalui perjanjian kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam (a), (b), dan (c), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan Dan Dokter Spesialis Residen dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/IV/1988 tentang Rumah Sakit; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Regisrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 190). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER SPESIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. 3. Bupati adalah Bupati Lamandau. 4. Rumah Sakit adalah suatu bagian dari organisasi medis dan sosial yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat, baik kuratif maupun preventif pelayanan keluarnya menjangkau keluarga dan lingkungan rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat untuk latihan tenaga kesehatan dan penelitian biologi, psikologi, sosial ekonomi dan budaya. 5. Rumah Sakit Umum Lamandau yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions/FAQ) terkait dengan Program JKN. 9. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 10. Pelayanan Medik Spesialislik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh badan atau perorangan yang berkaitan dengan kesehatan individu dan keluarga dalam masyarakat terutama meliputi upaya penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan kesehatan (Rehabilitatif) yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. 11. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS/ PPDGS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. 13. Dokter Residen merupakan sebutan untuk peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia. 14. Dokter Spesialis Kunjungan adalah dokter spesialis PNS/CPNS/Non PNS/CPNS yang dapat memberikan pelayanan medik spesialistik di RSUD Lamandau pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama melalui perjanjian kerja. 15. Surat Tanda Registrasi Peserta PPDS/ PPDGS, yang selanjutnya disingkat STR-P PPDS/ PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia kepada dokter peserta PPDS/ PPDGS yang telah diregistrasi. 16. Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR Dokter/Dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 17. Surat Ijin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 18. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan provinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan paraktik kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. 19. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 20. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian kerja antara tenaga kesehatan dengan pimpinan sarana kesehatan secara tertulis, dalam waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural 22. Kas Daerah adalah kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 23. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pasal 2 Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau berazaskan: 1. Objektif, artinya bahwa pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di rumah sakit umum daerah lamandau tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana yang disiapkan pada setiap tahun anggaran dengan tidak melebihi batas kemampuan; 2. Transparan, artinya pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di rumah sakit umum daerah lamandau bersifat terbuka dan tidak menyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Akuntabel, artinya pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di rumah sakit umum daerah lamandau tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap prosedur pemberian tambahan penghasilan tersebut; dan 4. Tidak diskriminatif, pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja untuk pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di rumah sakit umum daerah lamandau tersebut diberikan secara merata kepada seluruh dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perawat gigi, nutrisionis, analis kesehatan, asisten apoteker, sanitarian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
Pasal 3 (1) Maksud dari Peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan pelayanan medik Spesialistik di RSUD Lamandau sebagai upaya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional harus didukung antara lain keberadaan sumberdaya tenaga dokter spesialis. Tenaga dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih terdapat keterbatasan, disisi lain tenaga dokter spesialis sangat dibutuhkan di RSUD Lamandau sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga spesilis tersebut untuk jangka waktu tertentu diperlukan tenaga dokter spesialis diluar jalur Pegawai Negeri Sipil yaitu melalui pengadaan tenaga dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja sehingga diperoleh tenaga dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan spesialistik. Perjanjian kerja ini dapat memberi peluang bagi Pimpinan RSUD Lamandau dalam mengadakan tenaga dokter spesialis yang akan dikaryakan sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan pedoman perjanjian kerja antara dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan RSUD lamandau. (2) Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Pimpinan RSUD Lamandau dalam upaya pengadaan dokter spesialis kunjungan dengan dokter spesialis residen dengan perjanjian kerja sama untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan medik spesialistik. BAB II PENGADAAN DOKTER SPESIALIS Pasal 4 (1) Pengadaan Dokter Spesialis di RSUD Lamandau yaitu terdiri dari : a. Spesialis Kunjungan; dan b. Spesialis Residen. (2) Pengadaan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan perjanjian kerjasama. BAB III JENIS DAN POLA PERJANJIAN KERJASAMA Bagian Kesatu Jenis Perjanjian Kerjasama Pasal 5 Jenis perjanjian kerjasama dibedakan berdasarkan pada : a. jumlah tenaga dokter spesialis yang dikontrak; dan b. jenis pekerjaan. Pasal 6 (1) Jenis perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, terdiri dari : a. Perjanjian kerja perorangan Perjanjian kerja perorangan, merupakan perjanjian kerja yang dilakukan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan seorang tenaga dokter spesialis. b. Perjanjian kerja bersama Perjanjian kerjasama, merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dengan seorang
tenaga dokter spesialis khususnya dokter spesialis residen dan institusi pendidikannya yang mana dokter tersebut masih dalam penyelesaian pendidikan sehingga masih adanya tanggungjawab dari institusi pendidikannya. (2) Jenis perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b, terdiri dari : a. Paket pelayanan, adalah perjanjian kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja tertentu yang dalam hal ini adalah pelaksanaan pelayanan medik spesialislik di semua unit pelayanan di RSUD Lamandau. b. Diluar paket pelayanan, adalah perjanjian kerja yang bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah beban kerja tertentu diluar pelayanan medik spesialistik yang dilaksanakan di RSUD Lamandau. Bagian Kedua Pola Perjanjian Kerjasama Pasal 7 Pola perjanjian kerjasama yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen adalah sebagai berikut: a. Judul (Heading) atau Nama Perjanjian Judul perjanjian sebaiknya singkat dan jelas. b. Pembukaan (Opening) Pembukaan ini merupakan awal dari suatu akta. c. Komparasi/Para Pihak (Parties) Komparasi merupakan bagian suatu akta yang menyebutkan nama-nama para pihak yang membuat perjanjian, lengkap dengan penyebutan pekerjaan dan identitas serta tempat tinggal yang bersangkutan. d. Premise (Reticals) Premise atau reticals biasa dipergunakan sebagai pendahuluan (Introduction) suatu akta atau pengantar yang menunjukkan maksud utama dan para pihak,dan menyertakan alasan mengapa suatu akta itu dibuat. Premise disebut juga suatu pernyataan yang merupakan konsiderans/ pertimbangan, latar belakang mengapa sampai lahir suatu perikatan. Penulisan dalam akta biasanya secara baku dimulai dengan kata “bahwa”. e. Isi Perjanjian Isi perjanjian mencakup ketentuan dan persyaratan. Pada bagian ini para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu, yang merupakan kehendak para pihak sebagai suatu pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian maka diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian sekaligus merupakan isi akta yang memuat secara mendetail mengenai obyek perjanjian, hak dan kewajiban,serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Mengenai isi perjanjian dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu : 1. Unsur Esensialia Unsur Esensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, sehingga perjanjian tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Syarat ini memang ditentukan dan harus ada oleh Undang-undang karena bila tidak, maka perjanjian ini menjadi tidak
sah dan tidak mengikat. Dalam perjanjian kerja hal yang merupakan esensialia adalah pekerjaan dan gaji yang diberikan. 2. Unsur Naturalia Unsur Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itu pun suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. 3. Unsur Aksidentalia Unsur Aksidentalia adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas dasar “asas kebebasan berkontrak” (freedom of contract), asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan keputusan, kebiasaan dan undang-undang. f. Klausula (Clause) Ada hal penting lain yang harus mendapat tempat dalam perjanjian ini. Hal- hal penting yang dimaksudkan itu adalah mengenai berbagai klausula yang acapkali juga muncul dan dimasukkan dalam merumuskan isi perjanjian, sekaligus merupakan bagian yang patut memperoleh perhatian misal klausula force majeure yang dimaksudkan sebagai langkah awal untuk melakukan antisipasi yang ditempuh oleh para pihak yang membuat perjanjian terhadap kejadian yang mungkin timbul dikemudian hari dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian. g. Penutup/Testimonium Clause (Closure) Setiap perjanjian tertulis, selalu ditutup dengan kata atau kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dalam jumlah atau rangkap yang diperlukaan dan bermaterai cukup, maksudnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta saksi-saksi. h. Tanda Tangan (Attestation) Tanda tangan para pihak atau yang mewakili, dan tanda tangan saksisaksi. Apabila yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah bukan perseorangan melainkan badan hukum, maka dibawah tanda tangan juga disebutkan nama dan jabatannya, dilengkapi dengan cap RSUD Lamandau disebelah tanda tangan. i. Lampiran Dalam surat perjanjian tidak jarang dan biasa disertai dengan Lampiran, apabila terdapat hal-hal yang perlu disertakan atau dilekatkan pada perjanjian induk. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian pokok atau induk, yang mungkin bila dibuat dalam perjanjian pokok mengalami kesulitan teknis atau memang sengaja dibuat secara terpisah misalnya seperti surat kuasa. BAB IV SYARAT DAN MATERI MUATAN PERJANJIAN KERJASAMA Bagian Kesatu Syarat Perjanjian Kerjasama Pasal 8
Persyaratan perjanjian kerjasama sebagai berikut: a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Materi Muatan Perjanjian Kerjasama Pasal 9 Materi muatan perjanjian kerjasama paling sedikit memuat: a. nama dan alamat RSUD Lamandau; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat dokter spesialis; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besaran gaji dan cara pembayarannya; f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban RSUD Lamandau dengan dokter spesialis; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. yempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; i. ketetapan tanggal mulai berlaku dan berakhir serta ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan j. penyelesaian perselisian. BAB V PENGADAAN Pasal 10 Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan medik spesialistik di RSUD Lamandau perlu pertimbangan yang matang melalui prosedur yang komprehensif dari proses analisis kebutuhan dokter spesialis sampai kepada evaluasi kinerjanya. Pertimbangan ini perlu dilakukan disamping untuk mendapatkan dokter spesialis yang sesuai kebutuhan dan kualifikasinya juga sebagai dasar dalam penetapan butir-butir perjanjian kerja. Pasal 11 Langkah-langkah pengadaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud Pasal 10, adalah sebagai berikut : a. melakukan pendataan tenaga yang dimiliki; b. melakukan analisis kebutuhan tenaga; c. menetapkan jenis pekerjaan (spesifikasi); d. menetapkan kebutuhan tenaga berdasarkan jenis dan kualifikasi yang disusun berdasarkan skala prioritas; e. melaksanakan penyebar luasan informasi; f. melakukan penjaringan peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diberlakukan antara lain seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara dan psikotest; g. membuat pengumuman hasil seleksi; h. membuat surat perjanjian kerja. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 12
(1)
(2)
RSUD selaku pihak penerima jasa pelayanan medik spesialistik mempunyai hak sebagai berikut: a. RSUD Lamandau berhak memperoleh jasa pelayanan medik spesialistik dari Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen sesuai prosedur; b. memberikan sanksi kepada Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen bila dalam pelaksanaan pelayanan medik spesialistik dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran maupun perundangan yang berlaku; dan c. berhak melakukan pemutusan hubungan kerja apabila Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen tidak memenuhi kewajibannya; Kewajiban RSUD selaku penerima jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut: a. membayarkan penghasilan/gaji sesuai yang yang diperjanjikan; b. menyediaan fasilitas penunjang sesuai yang diperjanjikan; c. mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. memenuhi dan menghormati hak-hak Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen. Pasal 13
(3)
(4)
Hak Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen selaku pemberi jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut : a. memperoleh penghasilan/Gaji; b. memperoleh pengakuan pengalaman kerja sesuai dengan masa kerja; c. memperoleh fasilitas penunjang lain seperti mobil dinas operasional dan rumah dinas; d. memperoleh cuti yang ditetapkan oleh pimpinan: e. menjalankan praktik diluar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. berhak melakukan pemutusan hubungan kerja apabila RSUD Lamandau tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen selaku pemberi jasa pelayanan medik spesialistik adalah sebagai berikut: a. wajib memiliki Surat Registrasi/ Surat Ijin Praktek/ Surat Ijin Kerja yang masih berlaku sesuai kompetensi profesi. b. mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua perundangundangan yang berlaku; c. melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Bagian Kesatu Pemutusan Hubungan Kerjasama Pasal 14
(1)
Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh RSUD Lamandau apabila Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen melakukan hal-hal sebagai berikut: a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; b. melanggar disiplin berat; c. melakukan tindak pidana; d. meninggal dunia; e. selesai masa perjanjian kerja; dan
(2)
(3)
f. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen apabila pihak RSUD Lamandau melakukan hal-hal sebagai berikut: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja; b. telah melakukan perbuatan yang tidak layak/baik terhadap Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen tersebut; dan c. memberi tugas tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum batas waktu perjanjian kerja berakhir sebelum batas waktu yang disepakati maka pihak yang memutuskan hubungan kerja sepihak tersebut agar membayar ganti rugi sesuai kesepakatan. Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Pasal 15
Apabila timbul perselisihan antara Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen dengan RSUD Lamandau akan diselesaikan melalui: a. musyawarah antara RSUD Lamandau dengan Dokter spesialis kunjungan dan dokter spesialis residen yang bersangkutan; b. apabila musyawarah mufakat antara RSUD Lamandau dengan dokter spesialis kunjungan dan spesialis residen tidak tercapai maka penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati; c. apabila Bupati tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka penyelesaiannya diserahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. BAB VIII KRITERIA DAN BESARAN GAJI Pasal 16 Kriteria dalam penetapan gaji terdiri dari: a. gaji harus berkelayakan dalam arti penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup. b. gaji harus berkeadilan dalam arti penghasilan yang diterima sesuai jasa yang telah diberikan.
Pasal 17 (1) (2)
Besarnya gaji yang diberikan kepada Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen sebagaimana pada lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pemberian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. BAB IX FASILITAS Pasal 18
(1) (2)
RSUD dalam melakukan kerjasama sesuai dengan kewajibannya wajib menyediakan fasilitas ruangan, peralatan medis dan Tenaga Medis dalam pelayanan medik spesialistik. Selain fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), RSUD juga berkewajiban memberikan fasilitas penunjang lainnya berupa mobil dinas dan rumah dinas. BAB X PENDANAAN Pasal 19
Anggaran dana yang digunakan untuk pembiayaan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang disediakan pada setiap tahun anggaran. BAB XII PENUTUP Pasal 20 Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen dengan Perjanjian Kerja Sama untuk pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 8 Juni 2016 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 9 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP.UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016 NOMOR 458
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 45 A TAHUN 2015 TANGGAL 30 Desember 2015 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DOKTER SPESIALIS KUNJUNGAN DAN DOKTER SPESIALIS RESIDEN DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.
Besaran Penghasilan/gaji yang diberikan kepada Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen adalah sebagai berukut :
No. 1.
Nama Jabatan
Besaran Penghasilan (Rp)
Satuan
Dokter Spesialis Kunjungan a. Dokter Spesialis Anak
35.000.000
/bulan
b. Dokter Spesialis Bedah
40.000.000
/bulan
Dokter Spesialis Kandungan/ Obsgyn Dokter Spesialis Penyakit d. Dalam c.
40.000.000 35.000.000
/bulan /bulan
2
e. Dokter Spesialis Anastesi
35.000.000
/bulan
f.
17.000.000
/bulan
g. Dokter Spesialis THT
17.000.000
/bulan
h. Dokter Spesialis Rehab Medik
15.000.000
/bulan
i.
Dokter Spesialis Forensik
15.000.000
/bulan
j.
Dokter Spesialis Neorologi
15.000.000
/bulan
k. Dokter Spesialis Patologi Klinik
15.000.000
/bulan
l.
15.000.000
/bulan
a. Dokter Spesialis Anak
18.000.000
/bulan
b. Dokter Spesialis Bedah
25.000.000
/bulan
Dokter Spesialis Mata
Dokter Spesialis Radiologi
Dokter Spesialis Residen :
Dokter Spesialis Kandungan/ c. Obsgyn Dokter Spesialis Penyakit d. Dalam
25.000.000 18.000.000
/bulan /bulan
e. Dokter Spesialis Anastesi
18.000.000
/bulan
f.
10.000.000
/bulan
g. Dokter Spesialis THT
10.000.000
/bulan
h. Dokter Spesialis Rehab Medik
10.000.000
/bulan
i.
Dokter Spesialis Forensik
10.000.000
/bulan
j.
Dokter Spesialis Neorologi
10.000.000
Dokter Spesialis Mata
k. Dokter Spesialis Patologi Klinik
10.000.000
/bulan /bulan
l.
10.000.000
/bulan
Dokter Spesialis Radiologi
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 8 Juni 2016 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN
Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 9 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING
