BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa untukm melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 142); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
2.
Bupati adalah Bupati Lamandau.
3.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
7.
Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes. Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Anggaran 2016.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Anggaran 2015 kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Kabupaten Lamandau. Pasal 3 Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. rincian dana; b. penyaluran dana; c.
prioritas penggunaan dana; dan
d. pengelolaan. BAB II RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 4 (1) Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk tahun anggaran 2016 berjumlah Rp.1.074.967.239,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). (2) Pengalokasian dana bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan: a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (Sembilan puluh perseratus) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (sepuluh perseratus) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional sebesar 2,5% untuk jumlah penduduk, 3,5% untuk angka kemiskinan, 1,0% untuk luas wilayah, dan 3,0 % untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masingmasing. (3) Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada data yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Pasal 5 Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara: HPRD = AD + AF AD
= JDPR x 60% D
AF
= BD x AD
BD
= (0,025 * Z1) + (0,035 * Z2) + (0,010 * Z3) + (0,030 * Z4)
Keterangan : PR
= Dana pajak dan retribusi daerah yang diterima desa.
PRM = Dana pajak dan retribusi minimal yang diterima desa (60% dari total dana) PRP
= Dana Pajak dan Retribusi Proporsional yang diterima desa (40% dari total dana)
D
= Jumlah desa
JDPR = Jumlah dana bagian hasil pajak dan retribusi BD
= Bobot desa
Z1
= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten
Z2 Z3 Z4
Pasal 6 Daftar penerima bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lamandau Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. BAB III PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal 7 (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap, dimana pencairan paling lambat 1 April 2016. (4) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan : a. Rekomendasi Camat; b. APBDesa Tahun Anggaran 2016; dan c. Laporan realisasi dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2015. (5) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan pelaksanaan inventarisasi aset desa sampai dengan tahun 2015. BAB IV PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 8
(1) Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2016 digunakan untuk : a. Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan; b. Kegiatan di bidang pembangunan; c. Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan d. Kegiatan di bidang pembinaan masyarakat; (2) Untuk efisiensi dan efektifitas pembangunan gedung PAUD, perpustakaan desa dan posyandu, dapat dilaksanakan melalui pembangunan gedung satu atap, dimana satu gedung dapat digunakan untuk PAUD, perpustakaan desa dan posyandu.
BAB V PENGELOLAAN Pasal 9 (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. BAB VI PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Pebruari 2016 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan diNanga Bulik pada tanggal 23 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016 NOMOR 441 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2016 TANGGAL TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016
DAFTAR PENERIMA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA KABUPATEN LAMANDAU
No.
Nama Desa
Alokasi Dasar
Alokasi Berdasarkan Formula
Pagu Dana Desa perDesa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)= (3) + (4)
1
SUNGAI TUAT
7,588,004
8,223,806
15,811,810
2
TANJUNG BERINGIN
7,588,004
7,649,979
15,237,983
3
CUHAI
7,588,004
3,502,259
11,090,263
4
KAWA
7,588,004
5,365,310
12,953,315
5
KARANG TABA
7,588,004
3,610,750
11,198,754
6
PENOPA
7,588,004
4,928,662
12,516,666
7
SUJA
7,588,004
4,358,051
11,946,055
8
SEKOBAN
7,588,004
5,193,950
12,781,954
9
BAKONSU
7,588,004
6,775,021
14,363,025
10
SAMU JAYA
7,588,004
4,007,050
11,595,054
11
RIAM PANAHAN
7,588,004
4,966,927
12,554,931
12
SEPOYU
7,588,004
8,849,097
16,437,101
13
NYALANG
7,588,004
5,217,431
12,805,435
14
RIAM TINGGI
7,588,004
3,253,147
10,841,151
15
LANDAU KANTU
7,588,004
3,165,004
10,753,008
16
LOPUS
7,588,004
9,876,410
17,464,414
17
KUBUNG
7,588,004
11,690,705
19,278,709
18
SEKOMBULAN
7,588,004
17,494,475
25,082,479
19
PENYOMBAAN
7,588,004
7,175,198
14,763,202
20
HULU JOJABO
7,588,004
1,416,813
9,004,817
21
SUNGAI MENTAWA
7,588,004
3,066,115
10,654,119
22
GUCI
7,588,004
2,784,091
10,372,095
23
BATU KOTAM
7,588,004
8,353,516
15,941,520
24
KUJAN
7,588,004
7,105,845
14,693,849
25
BUNUT
7,588,004
6,326,292
13,914,296
26
BERUTA
7,588,004
5,458,319
13,046,323
27
TAMIANG
7,588,004
3,068,609
10,656,613
28
BUMI AGUNG
7,588,004
5,181,887
12,769,891
29
SUMBER MULYA
7,588,004
4,674,338
12,262,342
30
BUKIT INDAH
7,588,004
8,870,497
16,458,501
31
ARGA MULYA
7,588,004
3,280,659
10,868,663
32
PERIGI RAYA
7,588,004
1,345,238
8,933,242
33
NANGA PAMALONTIAN
7,588,004
1,719,576
9,307,580
34
NANGA PALIKODAN
7,588,004
2,532,507
10,120,511
35
SUNGKUP
7,588,004
4,029,058
11,617,062
36
NUANGAN
7,588,004
2,225,116
9,813,120
37
NANGA KORING
7,588,004
4,085,032
11,673,036
38
TOKA
7,588,004
2,629,994
10,217,998
39
SEPONDAM
7,588,004
3,027,793
10,615,797
40
MERAMBANG
7,588,004
15,382,216
22,970,220
41
PEDONGATAN
7,588,004
5,670,993
13,258,997
42
BATU TUNGGAL
7,588,004
10,639,269
18,227,273
43
NANGA KEMUJAN
7,588,004
1,996,725
9,584,729
44
BUKIT JAYA
7,588,004
6,072,754
13,660,758
45
SUKA MAJU
7,588,004
3,730,730
11,318,734
46
MELATA
7,588,004
3,844,019
11,432,023
47
NANUAH
7,588,004
4,150,956
11,738,960
48
BATU AMPAR
7,588,004
5,729,147
13,317,151
49
LUBUK HIJU
7,588,004
5,391,635
12,979,639
50
TOPALAN
7,588,004
3,293,286
10,881,290
51
BUKIT MAKMUR
7,588,004
5,481,833
13,069,837
52
MODANG MAS
7,588,004
4,375,053
11,963,057
53
BUKIT RAYA
7,588,004
5,687,697
13,275,701
54
MUKTI MANUNGGAL
7,588,004
6,428,716
14,016,720
55
SUMBER JAYA
7,588,004
3,861,863
11,449,867
56
BUKIT HARUM
7,588,004
4,917,211
12,505,215
57
BINA BHAKTI
7,588,004
4,112,186
11,700,190
58
WONOREJO
7,588,004
6,203,316
13,791,320
59
MEKAR MULYA
7,588,004
4,751,814
12,339,819
60
JANGKAR PRIMA
7,588,004
5,122,205
12,710,209
61
PURWAREJA
7,588,004
6,977,716
14,565,720
62
TRI TUNGGAL
7,588,004
4,765,794
12,353,798
63
BATU HAMBAWANG
7,588,004
3,067,778
10,655,782
64
RIMBA JAYA
7,588,004
1,553,819
9,141,823
65
NANGA BELANTIKAN
7,588,004
3,718,643
11,306,647
66
SUNGAI BULUH
7,588,004
6,977,010
14,565,014
67
TANGGA BATU
7,588,004
4,224,545
11,812,549
68
BELIBI
7,588,004
4,814,170
12,402,174
69
BAYAT
7,588,004
12,868,055
20,456,059
70
KARANG BESI
7,588,004
3,194,350
10,782,354
71
BENUATAN
7,588,004
2,807,511
10,395,515
72
KAHINGGAI
7,588,004
5,269,017
12,857,021
73
NANGA MATU
7,588,004
2,782,399
10,370,403
74
BINTANG MANGALIH
7,588,004
3,883,546
11,471,550
75
PETARIKAN
7,588,004
3,844,094
11,432,098
76
SUMBER CAHAYA
7,588,004
5,227,736
12,815,740
77
BATU TAMBUN
7,588,004
2,174,329
9,762,333
78
KINIPAN
7,588,004
3,814,905
11,402,909
79
GINIH
7,588,004
6,062,145
13,650,149
80
BENAKITAN
7,588,004
2,691,989
10,279,993
81
LIKU
7,588,004
2,192,825
9,780,829
82
MENGKALANG
7,588,004
2,842,924
10,430,928
83
KARANG MAS
7,588,004
4,890,390
12,478,394
84
KINA
7,588,004
2,602,915
10,190,919
85
JEMUAT Total
7,588,004
3,410,142
10,998,146
644,980,343
429,986,896
1,074,967,239
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Pebruari 2016 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN Diundangkan diNanga Bulik pada tanggal 23 Pebruari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING
