BUPATI LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM ADMINISTRASI DESA
BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa, sebagai tindak lanjut pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, perlu diatur tentang Pedoman Umum Administrasi Desa Di Kabupaten Lamandau; b. bahwa, sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI ADMINISTRASI DESA.
LAMANDAU
TENTANG
PEDOMAN
UMUM
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa. 8. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum. 9. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk. 10. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuargan. 11. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan. 12. Administrasi Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD. BAB II JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI DESA
Pasal 2 Jenis Administrasi Desa terdiri dari: a. Administrasi Umum; b. Administrasi Penduduk; c. Administrasi Keuangan; d. Administrasi Pembangunan; e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan f. Administrasi Lainnya.
Pasal 3 (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari: a. Buku Data Peraturan Desa; b. Buku Data Keputusan Kepala Desa; c. Buku Data Inventaris Desa; d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa; e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa; f. Buku Data Tanah di Desa; g. Buku Agenda; dan h. Buku Ekspedisi. (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari: a. Buku Data Induk Penduduk Desa; b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa; c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dar d. Buku Data Penduduk Sementara. (3) Bentuk Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari: a. Buku Anggaran Pendapatan; b. Buku Anggaran Belanja Tidak Langsung; c. Buku Anggaran Belanja Langsung; d. Buku Kas Umum; e. Buku Kas Pembantu Pendapatan; f. Buku Kas Pembantu Belanja Tidak Langsung;dan g. Buku Kas Pembantu Belanja Langsung. (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari : a. Buku Rencana Pembangunan; b. Buku Kegiatan Pembangunan; c. Buku Inventaris Proyek; dan d. Buku Kader-kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat. (5) Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari : a. Buku Data Anggota BPD; b. Buku Data Keputusan BPD; c. Buku Data Kegiatan BPD; d. Buku Agenda BPD; dan e. Buku Ekspidisi BPD. (6) Bentuk Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari : a. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan; b. Buku Register; c. Buku Profil Desa; Pasal 4 Model, bentuk dan tata cara pengisian Buku Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi desa wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat; (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Desa; b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Desa; c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Desa; dan d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa;
(3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memfasilitasi Administrasi Desa; b. melakukan pengawasan Administrasi Desa; dan c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 24 September 2012 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 24 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN L.P. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR 257
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : 45 Tahun 2012 TANGGAL : 24 September 2012
MODEL, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA A. MODEL BUKU ADMINISTRASI DESA 1. Buku Administrasi Umum a. Model A.1 : Buku Data Peraturan Desa b. Model A.2 : Buku Keputusan Kepala Desa c. Model A.3 : Buku Data Inventaris Desa d. Model A.4 : Buku Data Aparat Pemerintahan Desa e. Model A.5 : Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa. f. Model A.6 : Buku Data Tanah di Desa. g. Model A.7 : Buku Agenda h. Model A.8 : Buku Ekspedisi 2. Buku Administrasi Penduduk a. Model B.1 : Buku Data Induk Penduduk Desa. b. Model B.2 : Buku Data Mutasi Penduduk Desa. c. Model B.3 : Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan. d. Model B.4 : Buku Data Penduduk Sementara. 3. Buku Administrasi Keuangan Desa a. Model C.1.a : Buku Anggaran Pendapatan b. Model C.1.b : Buku Anggaran Belanja Tidak Langsung c. Model C.1.c : Buku Anggaran Belanja Langsung d. Model C.2 : Buku Kas Umum e. Model C.3.a : Buku Kas Pembantu Pendapatan f. Model C.3.b : Buku Kas Pembantu Belanja Tidak Langsung g. Model C.3.c : Buku Kas Pembantu Belanja Langsung 4. Buku Administrasi Pembangunan a. Model D.1 : Buku Rencana Pembangunan b. Model D.2 : Buku Kegiatan Pembangunan c. Model D.3 : Buku Inventaris Proyek d. Model D.4 : Buku Kader-Kader Pembangunan 5. Buku Administrasi BPD a. Model E.1 : Buku Data Anggota BPD b. Model E.2 : Buku Data Keputusan BPD c. Model E.3 : Buku Data Kegiatan BPD d. Model E.4.a : Buku Agenda BPD e. Model E.4.b : Buku Ekspedisi 6. Buku Administrasi Lainnya a. Model F.1 : Buku Data Pengurus dan Anggota Kemasyarakatan b. Model F.2 : Buku Register c. Model F.3 : Buku Profil Desa
B. BENTUK BUKU ADMINISTRASI DESA BUKU DATA PERATURAN DESA TAHUN ……… Model A.1.
No.
NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA
TENTANG
URAIAN SINGKAT
NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN BPD
NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN
KET.
1
2
3
4
5
6
7
….., …, …… SEKRETARIS DESA ………..
MENGETAHUI KEPALA DESA …….
…………………………
………………
BUKU DATA KEPUTUSAN KEPALA DESA TAHUN ……… Model A.2. No.
NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG
1
2
3
MENGETAHUI KEPALA DESA …….
…………………………
URAIAN SINGKAT
NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN
KET.
4
5
6
……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ………..
………………………………….
BUKU DATA INVENTARIS DESA ……. TAHUN ….. MODEL A.3.
No. URUT 1
JENIS BARANG/ BANGUNAN 2
KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN
ASAL BARANG/BANGUNAN DIBELI SENDIRI 3
PEMERINTAH 4
BANTUAN PROVINSI 5
KAB 6
KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN
TANGGAL PENGHAPUSAN
SUMBANGAN
BAIK
RUSAK
RUSAK
DIJUAL
7
8
9
10
11
DISUMBANGKA N 12
MENGETAHUI KEPALA DESA …….
……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ………..
…………………………
………………………………….
TGL PENG HAPUSAN 13
BAIK
RUSAK
14
15
KET
16
DATA APARAT PEMERINTAH DESA TAHUN ………………. Model A.4 NO
NAMA
NIAP
NIP
JENIS KELAMIN
TEMPAT DAN TGL LAHIR
AGAMA
PANGKAT GOLONGAN
JABATAN
PENDIDIKAN TERAKHIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN 11
MENGETAHUI KEPALA DESA …….
……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ………..
…………………………
………………………………….
NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN 12
KET 13
BUKU DATA TANAH MILIK DESA / TANAH KAS DESA TAHUN ………… MODEL A.5.
No
ASAL TANAH MILIK DESA/TANAH KAS DESA
NOMOR SERTIFIKAT / SKT
2
3
1
PEROLEHAN TKD LUAS KLAS (HA)
4
ASLI MILIK DESA
5
6
BANTUAN PEME PROV KAB RINTA H 7 8 9
PATOK TANDA BATAS
JENIS TKD
LAINLAIN
TGL TAMBA TANAH PEROLEHA SAWAH TEGAL KEBUN K/ KERING/ ADA N KOLAM DARAT
10
11
12
13
14
15
16
TDK ADA
ADA
TDK ADA
18
19
20
17
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………
……, ……., …… SEKRETARIS DESA …………..
…………………………………..
…………………………………...
PAPAN NAMA LOKA PERUNTU SI KKAN
21
22
DATA TANAH DI DESA …………………………………………….. TAHUN ……………….. MODEL A.6.
NO URUT
1
NAMA PERORANGAN BADAN HUKUM
JML (M2)
2
3
STATUS HAK TANAH (M2) SUDAH BELUM BERSERTIFIKAT BERSERTIFIKAT HM
HGB
HP
HGU
HPL
MA
VI
TN
4
5
6
7
8
9
10
11
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………………………………..
PENGGUNAAN TANAH (M2) NON PERTANIAN
PERTANIAN
PERUMAH PERDAGAN PERKAN INDUSTR FASILITAS AN GAN TORAN I UMUM 12
13
14
15
16
SAWAH
TEGALA N
17
18
………, ………., ………. SEKRETARIS DESA ……………
……………………………..
PETERN HUTA HUTAN TANAH PERKEB AKAN/PE N LEBAT/ KOSO UNAN RI BELUK LINDU NG KANAN AR NG 19 20 21 22 23
LAINLAIN 24
BUKU AGENDA MODEL A.7. SURAT MASUK No.
TANGGAL
1
SURAT NOMOR TANGGAL
2
3
SURAT KELUAR
PENGIRIM
ISI SINGKAT
5
6
4
ISI TANGGAL/NOMOR SINGKAT PENGIRIMAN
7
8
KET TUJUAN
9
10
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ………………
…………………………………
………………………………………...
BUKU EKSPEDESI TAHUN ……………. MODEL A.8.
NOMOR URUT
TANGGAL PENGIRIMAN
TANGGAL DAN NOMOR SURAT
ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM
TUJUAN SURAT
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ………………
…………………………………
………………………………………...
BUKU DATA INDUK PENDUDUK DESA ……………. TAHUN ………….. MODEL B.1.
NO
NAMA LENGKAP/ PANGGILAN
JENIS KELAMIN
STATUS PERKA WINAN
1
2
3
4
TEMPAT & TANGGAL LAHIR TEMPAT TGL LAHIR
5
PENDI DAPAT KE ALAMAT DIKAN PEKER MEM WARGA LENG TERA JAAN BACA NEGARA KAP KHIR HURUF AN
AGAMA
6
7
8
9
10
11
KEDU DUKAN DLM KELU ARGA
NOMOR KTP
NOMOR KSK
KET
13
14
15
16
12
BUKU DATA MUTASI PENDUDUK DESA BULAN ……….. TAHUN …. MODEL B.2.
NO
TEMPAT & NAMA TANGGAL LAHIR LENGKAP/ PANGGILAN TEMPAT TANGGAL
1
2
3
PENAMBAHAN
JENIS KEWARGA KELAMIN NEGARAAN
4
5
DATANG DARI 7
6
PENGELUARAN
TANGGAL
LAHIR
TANGGAL
8
9
10
PINDAH KE 11
KET TANGGAL MATI 12
13
TANGGAL 14
15
BUKU DATA REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN ……………. TAHUN ……….
MODEL B.3.
NO
NAMA DUSUN/ LING KUNGAN
1
2
JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN WNA WNI JML JML JML ANGGOTA JIWA KK L KELUAR P L P (3+8) GA 3
4
5
6
7
8
9
TAMBAHAN BULAN INI LAHIR DATANG WNA L
P
1 0
1 1
WNI L 1 2
WNA
PENGURANGAN BULAN INI MATI PINDAH
WNI
P
L
P
L
1 3
1 4
1 5
1 6
WNA
P 1 7
WNI
WNA
L
P
L
P
L
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
P 2 3
JML PENDUDUK AKHIR BULAN
WNI
WNA
WNI
L
P
L
P
L
P
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
JML JML JML ANGGO TA JIWA KK KELUAR (3+8) GA 3 31 32 0
K E T 3 3
BUKU DATA PENDUDUK SEMENTARA TAHUN …….. MODEL B.4.
NO
1
NAMA LENGKA P
2
JENIS KELAMIN LK
PR
3
4
NOMOR IDENTITAS/ TANDA PENGENAL
TEMPAT DAN TANGGA L LAHIR/ UMUR
PEKER JAAN
5
6
7
KEWARGANEGARAAN KEBANGSA AN
KETURUN AN
8
9
DATANG DARI
MAKSUD KEDATANGAN
NAMA DAN ALAMAT YG DIDATANGi
DATANG TANGGAL
PERGI TANGGA L
KE T
10
11
12
13
14
15
BUKU ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ……………. MODEL C.1.a KODE REKENING 1
URAIAN / KEGIATAN 2
JUMLAH (RP) 3
KETERANGAN 4
JUMLAH MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. BENDAHARAWAN DESA …………
…………………………………
………………………………………...
BUKU ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ……………. MODEL C.1.b KODE REKENING 1
URAIAN / KEGIATAN 2
JUMLAH (RP) 3
KETERANGAN 4
JUMLAH MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. BENDAHARAWAN DESA ………
…………………………………
………………………………………...
BUKU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ……………. MODEL C.1.c KODE REKENING 1
URAIAN / KEGIATAN 2
JUMLAH (RP) 3
KETERANGAN 4
JUMLAH MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. BENDAHARAWAN DESA ………
…………………………………
………………………………………...
BUKU KAS UMUM TAHUN ………. MODEL C.2. PENERIMAAN TANGGAL
URAIAN
1
2
NOMOR BUKTI 3
PENGELUARAN
KODE REKENING 4
JUMLAH (Rp) 5
TANGGAL
URAIAN
6
7
NOMOR BUKTI 8
KODE REKENING 9
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. BENDAHARAWAN DESA ………
…………………………………
………………………………………...
JUMLAH (Rp) 10
BUKU KAS PEMBANTU PENDAPATAN TAHUN ………………….. MODEL C.3.a PENDAPATAN
TGL
1
URAIAN
2
NOMOR BUKTI
3
PAD (Rp)
BAGI HASIL PAJAK (Rp)
BAGIAN DARI RETRIBUSI (Rp)
4
5
6
ADD (Rp)
BANTUAN KEUANGAN DARI PEM (Rp)
HIBAH (Rp)
7
8
9
SUMBAN GAN DARI PIHAK KETGA (Rp) 10
JUMLAH
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. BENDAHARAWAN DESA ………
…………………………………
………………………………………...
JUMLAH (Rp)
12
BUKU KAS PEMBANTU BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ……………….. MODEL C.3.b BELANJA TIDAK LANGSUNG TANGGAL
URAIAN
1
2
NO. BUKTI
Pegawai / Tidak tetap (Rp)
Subsi di (Rp)
Hibah (Rp)
Bantu an Sosial (Rp)
3
4
5
6
7
Bantu an Keuan gan (Rp) 8
Belanj a Tak Terdu ga (Rp) 9
JUMLAH (Rp)
10
JUMLAH
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. BENDAHARAWAN DESA ………
…………………………………
………………………………………...
BUKU KAS PEMBANTU BELANJA LANGSUNG TAHUN ………………….. MODEL C.3.c BELANJA TIDAK LANGSUNG TANGGAL
URAIAN
1
2
NOMOR BUKTI 3
PEGAWAI (Rp) 4
BARANG DAN JASA (Rp) 5
MODAL (Rp) 6
JUMLAH (Rp) 7
JUMLAH
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. BENDAHARAWAN DESA ………
…………………………………
………………………………………...
BUKU RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN …………………… MODEL D.1. NO 1
NAMA PROYEK/ KEGIATAN 2
SUMBER BIAYA
LOKASI
PEMERINTAH 4
3
PROVINSI 5
KAB 6
SWADAYA 7
JUMLAH
PELAKSANA
MANFAAT
KET
8
9
10
11
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA …………..
…………………………………
………………………………………...
BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ……………….. MODEL D.2.
NO 1
SUMBER DANA/BESARAN BIAYA
NAMA PROYEK
VOLUME
2
3
PEME RINTAH 4
SIFAT PROYEK JUMLAH
PROV.
KAB
SWADAYA
5
6
7
WAKTU BARU
8
9
10
LANJU TAN 11
PELAKSANA
KET
12
13
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ………..…
…………………………………
………………………………………...
BUKU INVENTARIS PROYEK MODEL D.3.
NO.
JENIS/NAMA PROYEK
VOLUME
BIAYA
LOKASI
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ……..…
…………………………………
………………………………...
BUKU KADER-KADER PEMBANGUNAN MODEL D.4. NO
NAMA
UMUR
1
2
3
JENIS KELAMIN 4
PENDIDIKAN/ KURSUS 5
BIDANG
ALAMAT
KETERANGAN
6
7
8
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ……..…
…………………………………
………………………………...
BUKU DATA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ……. MODEL E.1.
NO
NAMA LENGKAP
JENIS KELAMI N
1
2
3
TEMPAT & TGL. LAHIR TEM TANG PAT GAL 4 5
AGA MA
JABATA N
PENDIDIK AN TERAKHIR
6
7
8
KEPUTUSAN PENGANGKATAN TANGGA NOMOR L 9 10
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TANGGAL NOMOR 11
12
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ……..…
…………………………………
………………………………...
BUKU DATA KEPUTUSAN BPD TAHUN ……………..
MODEL E.2
NO 1
TANGGAL DAN NOMOR KEPUTUSAN TANGGAL NOMOR 2 3
TENTANG
URAIAN SINGKAT
KETERANGAN
4
5
6
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ……..…
…………………………………
………………………………...
KET 13
BUKU DATA KEGIATAN BPD TAHUN ………………… MODEL E.3. NO
TENTANG
PELAKSANA
1
2
3
POKOK-POKOK KEGIATAN 4
HASIL KEGIATAN 5
KETERANGAN 6
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ……..…
…………………………………
………………………………...
BUKU DATA AGENDA BPD MODEL E.4.a
NO
TANGGAL
1
2
SURAT MASUK SURAT PENGIRIM NOMOR TANGGAL
3
4
5
ISI SINGKAT
ISI SINGKAT
6
7
SURAT KELUAR TANGGAL TUJUAN PENGIRIMAN
8
KET
9
10
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ……..…
…………………………………
………………………………...
BUKU EKSPEDESI TAHUN …………. MODEL E.4.b NOMOR URUT
TANGGAL PENGIRIMAN
TANGGAL DAN NOMOR SURAT
1
2
3
ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM 4
SURAT YANG DITUJU 5
KETERANGAN 6
MENGETAHUI KEPALA DESA …………….
………., ………., ……….. SEKRETARIS DESA ……..…
…………………………………
………………………………...
C. TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA 1. ADMINISTRASI UMUM a. Buku Data Peraturan Desa (Model A.1) Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Peraturan Desa yang dicatat Kolom 2 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Peraturan Desa Kolom 3 : Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa Kolom 4 : Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan Desa yang telah ditetapkan Kolom 5 : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun dari keputusan BPD atau Berita Acara BPD tentang persetujuan penetapan Peraturan Desa Kolom 6 : Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan atau catatan yang perlu diketahui sehubungan dengan Peraturan Desa b. Buku Data Keputusan Kepala Desa (Model A.2) Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala Desa Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6
: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun dari Keputusan Kepala Desa : Diisi dengan judul/penamaan Keputusan Kepala Desa : Diisi dengan uraian singkat tapi jelas dari Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun dilaporkan kepada Bupati : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan
c. Buku data Inventaris Desa (Model A.3) Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jumlah/jenis kekayaan dan iventaris milik Pemerintah Desa Kolom 2 : Diisi dengan Jenis barang/bangunan, diisi dengan nama barang/bangunan yang merupakan kekayaan dan inventaris desa Kolom 3 : Diisi dengan jumlah barang/bangunan yang dibeli atau dibiayai sendiri oleh desa Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang diperoleh dari sumbangan Kolom 6 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan bedasarkan keadaan pada awal tahun dalam keadaan baik Kolom 7 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan berdasarkan keadaan pada awal dalam keadaan rusak Kolom 8 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena rusak Kolom 9 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena dijual Kolom 10 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan yang dihapus karena disumbangkan Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penghapusan Kolom 12 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan bedasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan baik Kolom 13 : Diisi dengan jumlah barang / bangunan bedasarkan keadaan pada akhir tahun dalam keadaan rusak Kolom 14 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa (Model A.4) Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan yang ada pada organisasi Pemerintah Desa
Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4
Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13
: Diisi dengan nama lengkap : Diisi dengan Nomor Induk Aparat Pemerintah Desa : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi aparat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Register Pokok (NRP) bagi yang berasal dari TNI/POLRI. : Diisi dengan jenis kelamin, L bagi laki-laki dan P bagi Perempuan : Diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran : Diisi dengan agama yang dianut. : Diisi dengan pangkat/golongan yang dimiliki bagi Pegawai Negeri Sipil : Diisi dengan nama jabatan masing-masir.g Aparat Pemerintah Desa : Diisi dengan pendidikan formal terakhir : Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan : Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan
e. Buku Data Tanah Milik Desa / Tanah Kas Desa (Model A.5) Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan tanah yang akan dicatat/didata/dibukukan Kolom 2 : Diisi dengan asal tanah milik desa/tanah kas Desa, misalnya: ganjaran/bengkok, titisaro, cawisan, peguran, pangonan dan lain sebagainya Kolom 3 : Diisi dengan Nomor sertifikat / buku leter c / persil Kolom 4 : Diisi dengan luas tanah desa / tanah kas desa dalam hektar (ha). Kolom 5 : Diisi klas tanah misalnya SI, DI dan sebagainya. Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah yang perolehannya dibeli atas biaya Pemerintah Desa Kolom 7 : Diisi dengan luas tanah yang bantuan Pemerintah Kolom 8 : Diisi dengan luas tanah yang bantuan Pemerintah Provinsi Kolom 9 : Diisi dengan luas tanah yang bantuan Pemerintah Kabupaten Kolom 10 : Diisi dengan luas tanah yang bantuan lainnya Kolom 11 : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan tanah Kolom 12 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis sawah Kolom 13 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis tegalan Kolom 14 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis kebun Kolom 15 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis tambak/kolam Kolom 16 : Diisi dengan luas tanah untuk jenis tanah kering/darat Kolom 17 : Diisi dengan luas tanah yang sudah ada patek tanda batas. Kolom 18 : Diisi dengan luas tanah yang belum ada patok tanda batas Kolom 19 : Diisi dengan luas tanah yang sudah ada papan nama Kolom 20 : Diisi dengan luas tanah yang belum ada papan nama Kolom 21 : Diisi dengan nama lokasi tanah milik desa/tanah kas desa Kolom 22 : Diisi sesuai peruntukan/pemanfaatan tanah milik desa/tanah kas desa Kolom 23 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan f.
Buku Data tanah di Desa (Model A6) Kolom 1 : Diisi nomor secara berurut sesuai dengan jumlah obyek yang akan didata/dicatat Kolom 2 : Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah Kolom 3 : Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m2). Kolom 4 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak milik Kolom 5 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak guna bangunan Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak pakai
Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13 Kolom 14 Kolom 15 Kolom 16 Kolom 17 Kolom 18 Kolom 19 Kolom 20 Kolom 21 Kolom 22 Kolom 23 Kolom 24
: Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak guna usaha : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak pengelolaan : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak milik adat : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak verponding Indonesia (milik pribumi) : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai tanah negara : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha perdagangan dan jasa : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/ perikanan : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/ lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain
g. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar (Model A.7) Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat tanah yang masuk Kolom 2 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat masuk Kolom 4 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat masuk Kolom 5 : Diisi dengan nama instansi pengirim surat masuk Kolom 6 : Diisi dengan perihal surat masuk Kolom 7 : Diisi dengan perihal surat keluar Kolom 8 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat keluar Kolom 9 : Diisi dengan nama instansi yang dituju dari surat keluar Kolom 10 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan h. Buku ekspedisi (Model A.8) Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim Kolom 2 : Diisi dengan tanggal surat dikirim Kolom 3 : Diisi dengan tanggal dan nomor surat dikirim Kolom 4 : Diisi dengan perihal surat dikirim Kolom 5 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan
2. ADMINISTRASI PENDUDUK a. Buku Data Induk Penduduk Desa (Model B.1) Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5,6
Kolom 7 Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12 Kolom 13
Kolom 14 Kolom 15 Kolom 16
: Nomor, diisi dengan romor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan keadaan penduduk pada saat pendataan dilakukan. : Nama lengkap/panggilan, diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan panggilan. Misalnya : Supartono/Tono. Pada kolom (2) ini dipergunakan untuk 1 (satu) keluarga, satu halaman dengan maksud bilamana ada penambahan langsung dicatat pada nomor urut berikutnya. Misalnya : dalam satu keluarga terdiri dari : 1. Supartono : (Ayah) 2. Haridah : (Ibu) 3. Wendi : (Anak) 4. Sandi : (Keponakan) Bilamana ada penambahan, maka ditambahkan pada nomor urut berikutnya. : Jenis kelamin, diisi LK untuk laki-laki dan PR untuk perempuan. : Status perkawinan, diisi dengan K, kalau sudah kawin, BK untuk yang belum kawin, D untuk Duda dan J untuk Janda. : Tempat dan tanggal lahir, pada kolom (5) diisi dengan nama desa, jika yang bersangkutan dilahirkan dalam satu wilayah kecamatan, diisi dengan nama desa dan kecamatan yang bersangkutan tetapi masih dalam wilayah Kabupaten/Kota apabila lahir diluar wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sedangkan kolom (6) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan. : Pendidikan terakhir dengan agama yang dianut oleh yang bersangkutan. : Pendidikan terakhir, diisi dengan pendidikan umum yang diikuti. Misalnya SD, SLTP, SLTA, D1-D3, Sarjana Muda, Sarjana dan seterusnya. Sedangkan untuk pendidikan khusus baik yang bersertifikat atau tidak misalnya kursus ketrampilan, penataran ataupun pendidikan formal lainnya diisi sesuai kursus/ketrampilan/penataran yang pernah diikuti. : Pekerjaan, diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa dan lain sebagainya, kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-) : Dapat membaca huruf, diisi dengan huruf L kalau yang bersangkutan dapat membaca huruf lain, D kalau huruf daerah, A kalau huruf Arab, AL kalau dapat membaca huruf Arab dan Latin, AD kalau huruf Arab dan Daerah dan ALD kalau dapat membaca huruf Arab, Latin dan Daerah. : Kewarganegaraan, diisi dengan WNI bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing sedangkan WNI keturunan diisi nama negara asalnya (Cina, Amerika dan sebagainya). : Alamat lengkap, diisi dengan alamat lengkap dari penduduk yang bersangkutan. : Kedudukan dalam keluarga, diisi dengan status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga, misalnya : KK untuk kepala keluarga, Ist untuk isteri, AK untuk anak kandung, AA untuk anak angkat, pemb. untuk pembantu. : Nomor KTP, diisi dengan kartu tanda penduduk yang bersangkutan. : Nomor KSK, diisi dengan nomor kartu keluarga yang dimiliki. : Keterangan, diisi dengan catatan mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh Kepala Desa yang belum tertampung dalam kolomkolom yang ada.
b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa (Model B.2) Kolom 1
: Nomor, diisi dengan nomor secara beruntan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan urutan mutasi/ perubahan penduduk.
Kolom 2
: Nama lengkap / panggilan, diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan dari penduduk yang datang, lahir, pindah maupun mati / meninggal.
Kolom 3,4
: Tempat dan tanggal lahir, pada kolom (3) diisi dengan nama desa dari kecamatan serta Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan kolom (4) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan.
Kolom 5
: Jenis kelamin, diisi dengan huruf LK untuk laki-laki dan PR untuk perempuan.
Kolom 6
: Kewarganegaraan, diisi dengan WNI bagi penduduk asli \Varga Negara Indonesia, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing sedangkan WNI keturunan diisi nama negara asalnya (Cina, Amerika dan sebagainya).
Kolom 7-10 : Penambahan, pada kolom (7) diisi dengan asal tempat dan alamat semula dari penduduk yang baru datang karena pindah ke desa tersebut, lengkap dengan RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi, sedangkan pada kolom (8) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan dari penduduk yang barn ke desa dimaksud. Pada kolom (9) diisi dengan tempat dimana yang bersangkutan dilahirkan. Misalnya : di Rumah Sakit ……., di Rumah bersalin ……., di Rumah Bidan ………., di rumah sendiri dan lain sebagainya serta alamatnya. Sedangkan pada kolom (10) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Kolom yang tidak diisi diberi tanda strip (). Kolom 11-14 : Pengurangan, pada kolom (11) diisi dengan nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dari Propinsi yang dituju oleh penduduk yang pindah, kolom (12) diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kepindahan penduduk yang bersangkutan sesuai dengan surat keterangan pindah. Pada kolom (13) diisi dimana tempat meninggal dari orang tersebut. Misalnya di Rumah Sakit ………, di rumah sendiri dan lain sebagainya serta ditulis alamatnya. Kolom 15 : Keterangan, diisi dengan hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan mutasi penduduk yang belum tertampung dalam kolom lainnya. c. Buku Data Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan (Model B.3) Setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan pemerintah desa berkewajiban untuk mengisi buku Rekapitulasi Penduduk dan menyesuaikan dengan Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta melaporkannya kepada Bupati. Buku ini terdiri dari 33 kolom dengan cara pengisian sebagai berikut : Kolom 1
Kolom 2 Kolom 3-9
: Nomor, diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di desa yang bersangkutan. : Nama dusun/lingkungan, diisi dengan nama dusun/lingkungan dari desa yang bersangkutan. : Jumlah penduduk awal bulan, pada kolom (3) diisi dengan jumlah Kepala Keluarga, kolom (4, diisi dengan jumlah laki-lakin dari Warga Negara ksing, kolom (5) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing, kolom (6) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia, kolom (7) diisi dengan jumlah perempuan Warga Negara Indonesia, kolom (8) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom (9) diisi dengan jumlah jiwa/penduduk dengan cara menambahkan jumlah pada kolom 3 dan kolom 8.
Kolom 10-17 : Tambahan bulan ini, pada kolom (10) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Indonesia, kolom (12) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari Warga Negara Asing, kolom (13) diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari Warga Negara Asing. Pada kolom (14) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut, kolom (15) diisi jumlah tambahan perempuan bagi Warga Negara Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut, kolom (16) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut, kolom (17) diisi dengan jumlah tambahan perepuan dari Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom 18-25 : Pengurangan bulan ini pada kolom (18) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena mati/meninggal dari Warga Negara Indonesia, kolom (19) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Indonesia, kolom (20) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing, kolom (21) diisi dengan jumlah yang kurang karena meninggal dari Warga Negara Asing. Pada kolom (22) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia yang kurang karena pindah dari desa tersebut, kolom (23) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Indonesia yang kurang karena pindah dari desa tersebut, kolom (24) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing yang kurang karena pindah dari desa tersebut, kolom (25) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing yang kurang karena pindah dari desa tersebut. Kolom 26-32 : Jumlah penduduk akhir bulan, pada kolom (26) diisi dengan jumlah lakilaki dari Warga Negara Indonesia, kolom (27) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Indonesia, kolom (28) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing, kolom (29) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing. Pada kolom (31) diisi dengan jumlah anggota keluarga, kolom (310 diisi dengan jumlah jiwa dengan cara menambahkan jumlah pada kolom 30 dan kolom 31. d. Buku Data Penduduk Sementara (Model BA) Buku ini diisi apabila setiap orang baik warga negara indonesi ataupun asing yang melakukan kunjungan singkat kesuatu desa (tamu). Buku ini terdiri dari 15 kolom dengan cara pengisian sebagai berikut : Kolom 1 : Nomor, diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di desa yang bersangkutan. Kolom 2 : Nama lengkap, diisi dengan nama lengkap tamu yang bersangkutan. Kolom 3-4 : Jenis kelamin, diisi dengan huruf LK untuk laki-laki dan PR untuk perempuan. Kolom 5 : Nomor Identitas/tanda pengenal, disi dengan nomor identitas atau tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan. Kolom 6 : Tempat dan tanggal lahir, pada kolom (6) diisi dengan nama desa dari kecamatan serta Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Kolom 7 : Pekerjaan, diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa dan lain sebagainya, kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-). Kolom 8-9 : Kewarganegaraan, diisi dengan WNl bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing sedangkan WNI keturunan diisi nama negara asalnya (Cina, Amerika dan sebagainya).
Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13 Kolom 14 Kolom 15
: Datang dari, diisi dengan lokasi/tempat kedatangan tamu yang bersangkutan. : Maksud kedatangan, diisi dengan tujuan kedatangan tamu yang bersangkutan. : Nama dan alamat yang didatangi, diisi dengan nama dan alamat yang dikunjungi di desa ybs. : Datang tanggal, diisi dengan tanggal kedatangan di desa yang bersangkutan. : Pergi tanggal, diisi dengan tanggal kepergian/kepulangan tamu yang bersangkutan. : Keterangan, diisi dengan hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan kehadiran tamu ybs.
3. ADMINISTRASI KEUANGAN DESA a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Model C.1) terdiri dari : 1) Anggaran Pendapatan (Model C.l.a) Kolom 1
: Diisi dengan nomor kode rekening bagian, pendapatan yang terdiri dari pos dari tiap pos terdiri dari ayat-ayat.
Kolom 2
: Diisi dengan uraian dari jenis/pendapatan sesuai dengan kalimat yang tercantum dalam kolom (2)
Kolom 3
:
Kolom 4
: Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
Diisi dengan sejumlah rupiah untuk masing-masing jenis pendapatan sesuai dengan jumlah pendapatan yang ditargetkan akan diterima pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan.
2) Anggaran Belanja Tidak Langsung (Model C.1.b) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
Kolom 4
: Diisi dengan nomor kode rekening bagian, belanja tidak langsun yang terdiri dari pos dan tiap pos terdiri dari pasal-pasal : Diisi dengan uraian dari jenis belanja tidak langsung sesuai dengan kaliinat pada kolom (2) : Diisi dengan sejumlah rupiah untuk masing-masing jenis belanja tidak langsung sesuai dengan target jumlah belanja tidak langsung tertinggi yang akan dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam tahun anggaran yang akan dilaksanakan. : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
3) Anggaran Belanja Langsung (Model C.l.c) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
Kolom 4
: Diisi dengan nomor kode rekening belanja langsung yang terdiri dari pos dan tiap pos terdiri dari pasal-pasal : Diisi dengan uraian dari jenis pengeluaran pembangunan sesuai dengan kalimat pada kolom (2). : Diisi dengan sejumlah rupiah untuk masing-masing jenis pengeluaran pembangunan sesuai dengan target jumlah pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan
b. Buku Kas Umum (Model C.2) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5
: Diisi dengan tanggal pendapatan uang sesuai dengan tanda bukti pendapatan : Diisi dengan uraian secara singkat jenis pendapatan sesuai dengan tanda bukti pendapatan : Diisi dengan nomor bukti pendapatan menurut urutan pembukuan : Diisi dengan nomor pos/kode rekening yang bersangkutan : Diisi dengan angka rupiah dari jumlah pendapatan yang diperoleh.
Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Catatan
: Diisi dengan tanggal belanja sesuai dengan bukti pengeluaran. : Diisi dengan uraian secara singkat jenis belanja sesuai dengan tanda bukti belanja : Diisi dengan nomor bukti belanja menurut urutan pembukuan. : Diisi dengan nomor pos/kode rekening yang bersangkutan : Diisi dengan angka rupiah dari jumlah belanja yang diperoleh. : Bilamana dalam penggunaan Buku Kas Umum I (satu) halaman tidak mencukupi dapat menggunakan halaman berikutnya
c. Buku Kas Pembantu (Model C.3) 1) Buku Kas Pembantu Pendapatan (Model C.3.a) Kolom 1 : Diisi dengan tanggal pendapatan uang sesuai dengan tanda bukti penerimaan. Kolom 2 : Diisi dengan uraian jenis-jenis pendapatan sesuai dengan urutan jenis pendapatan yang terdapat dalam buku kas umum. Kolom 3 : Diisi dengan nomor bukti sesuai dengan yang tercantum dalam buku kas umum sehubungan dengan pendapatan uang pada tanggal yang bersangkutan. Kolom 4-11 : Diisi dengan jumlah pendapatan untuk masing-masing pos/kode rekening sesuai dengan uraian kegiatan pada kolom (2). Kolom 12 : Diisi dengan jumlah pendapatan dari masing-masing pos setiap harinya dan selanjutnya dijumlahkan kebawah dari keseluruhan pendapatan yang ada. 2) Buku Kas Pembantu Belanja Tidak Langsung (Model C.3.b) Kolom 1 : Diisi dengan tanggal belanja tidak langsung sesuai dengan bukti pengeluaran uang. Kolom 2 : Diisi dengan uraian jenis belanja sesuai dengan urutan jenis belanja tidak langsung terdapat dalam Buku Kas Umum Kolom 3 : Diisi dengan nomor bukti sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Kas Umum sehubungan dengan belanja uang pada tanggal yang bersangkutan. Kolom 4-9 : Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk masing-masing anggaran sesuai dengan uraian kegiatan pada kolom (2). Kolom 10 : Diisi dengan jumlah pengeluaran rutin dari masing-masing pos setiap hari dan selanjutnya dijumlahkan kebawah dari keseluruhan penerimaan yang ada. 3) Buku Kas Pembantu Belanja Langsung (Model C.3.c) Kolom 1 : Diisi dengan tanggal belanja langsung sesuai dengan tanda bukti pengeluaran uang Kolom 2 : Diisi dengan uraian jenis-jenis belanja sesuai dengan urutan jenis pengeluaran yang terdapat dalam Buku Kas Umum Kolom 3 : Diisi dengan nomor bukti sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Kas Umum sehubungan dengan pengeluaran uang pada tanggal yang bersangkutan. Kolom 4-6 : Diisi dengan jumlah belanja untuk masing-masing anggaran sesuai dengan uraian kegiatan pada kolom (2). Kolom 7 : Diisi dengan jumlah pengeluaran pembangunan dari masing-masing pos setiap hari dan selanjutnya dijumlahkan kebawah dari keseluruhan belanja yang ada. Catatan
: Bilamana dalam penggunaan Buku Kas Pembangunan 1 (satu) halaman tidak mencukupi dapat menggunakan halaman berikutnya.
4. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN a.. Buku Rencana Pembangunan (Model D.1) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6
Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9
: Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan. : Diisi dengan uraian nama Proyek/ Kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Desa. : Diisi dimana lokasi Proyek/ Kegiatan yang dibangun. : Diisi dengan sumber biaya Pemerintah yang diperoleh untuk mendukung kegiatan / proyek dimaksud. : Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga untuk mendukung kegiatan/proyek dimaksud. : Diisi dengan besarnya jumlah keselurahan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah maupun swadaya. : Diisi dengan pelaksana kegiatan/ proyek dimasud. : Diisi dengan manfaat dari proyek/ kegiatan yang akan dibangun. : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
b. Buku Kegiatan Pembangunan (Model D.2) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6
Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11
: Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan. : Diisi dengan uraian nama Proyek/ Kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Desa. : Diisi dengan besaran proyek/ kegiatan yang dibangun. : Diisi dengan sumber biaya Pemerintah, yang diperoleh untuk mendukung kegiatan / proyek dimaksud. : Diisi dengan sumber biaya yang diperoleh dari swadaya masyarakat dan lembaga untuk mendukung kegiatan/proyek dimaksud. : Diisi dengan besarnya jumlah keselurahan biaya yang mendukung untuk kegiatan dimaksud baik dari sumber Pemerintah maupun swadaya. : Diisi dengan kapan dan berapa lama kegiatan/proyek tersebut akan dilaksanakan. : Diisi dengan sifat proyek, apakah proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan proyek baru. : Diisi dengan sifat proyek, apakan proyek/kegiatan yang akan dibangun merupakan proyek lanjutan. : Diisi dengan pelaksana proyek. : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
c. Buku Inventaris Proyek (Model D.3) Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut nama kegiatan / proyek yang akan dilaksanakan. Kolom 2 : Diisi dengan uraian nama proyek/ kegiatan yang direncanakan akan dibangun di Desa. Kolom 3 : Diisi dengan besaran proyek/ kegiatan yang dibangun. Kolom 4 : Diisi dengan besarnya dukungan biaya untuk proyek / kegiatan dimaksud. Kolom 5 : Diisi dengan lokasi proyek/kegiatan yang akan dibangun. Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
d. Buku Kader-kader Pembangunan (Model D.4) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8
: Diisi dengan nomor urut nama kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan. : Diisi dengan nama kader yang ada di Desa. : Diisi dengan Umur kader tersebut. : Diisi dengan Jenis kelamin L untuk Laki-laki dan P untuk Perempuan. : Diisi dengan pendidikan formal kader. : Diisi dengan bidang yang ditekuni. : Diisi dengan tempat tinggal. : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
5. ADMINISTRASI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) a. Buku Data Anggota BPD (Model E1) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13
: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan yang ada pada organisasi pemerintah Desa yang bersangkutan. : Diisi dengan nama lengkap. : Diisi dengan Jenis kelamin L untuk Laki-laki dan P untuk Perempuan. : Diisi dengan tempat lahir. : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran. : Diisi dengan agama yang dianut. : Diisi dengan nama jabatan. : Diisi dengan pendidikan formal terakhir. : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengangkatan. : Diisi dengan nomor keputusan pengangkatan. : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian. : Diisi dengan nomor keputusan pemberhentian. : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
b. Buku Data Keputusan BPD (Model E.2) Kolom 1 : Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya keputusan BPD yang dicatat. Kolom 2 : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dari Keputusan BPD. Kolom 3 : Diisi dengan nomor Keputusan BPD. Kolom 4 : Diisi dengan judul/penamaan Keputusan BPD. Kolom 5 : Diisi dengan uraian singkat dari Keputusan BPD. Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan. c. Buku Data Kegiatan BPD (Model E.3) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6
: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan yang ada pada organisasi BPD. : Diisi dengan uraian kegiatan. : Diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud. : Diisi dengan agenda kegiatan yang dilaksanakan. : Diisi dengan hasil kegiatar yang telah dilaksanakan. : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
d. Buku Data Sekretariat BPD (Model E.4) d.1 Buku Data Agenda (Model E.4.a) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5
: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat yang masuk. : Diisi dengan nomor surat. : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat yang masuk. : Diisi dengan nama instansi yang mengirim surat. : Diisi dengan perihal surat yang masuk
Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8
: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat yang dikirim. : Diisi nama instansi yang dituju. : Diisi dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan.
d.2 Buku Ekspedisi (Model E.4.b) Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5
: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim. : Diisi dengan tanggal surat dikirim. : Diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim. : Diisi dengan perihal surat yang dikirim. : Diisi dengan nama, tanggal, bulan, tahun serta tanda tangan si penerima surat. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 24 September 2012 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN
