BUPATI KULON PROGO PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR :
4 TAHUN 2008
TENTANG
KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KULON PROGO, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penataan personal dan pemenuhan beban kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja, telah dilakukan evaluasi terhadap kualifikasi jabatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
3 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2003; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2007; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4
4. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan yang memberi ciri atau identitas dan menggambarkan isi jabatan yang dapat membedakan dengan jabatan lain. 5. Ikhtisar Jabatan atau Rumusan Tugas adalah satu paparan kalimat yang isinya mencerminkan keseluruhan tugas pokok dalam jabatan. 6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. 7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNSD dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah. 9. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNSD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi yang tidak termasuk dalam rumpun jabatan fungsional. 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 11. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan. 12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNSD berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga PNSD yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
5 BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan formasi PNSD pada perangkat daerah serta kebutuhan
pendidikan
dan
pelatihan
dengan
tujuan
untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah.
BAB III
NOMENKLATUR JABATAN
Pasal 3
(1) Nomenklatur
Jabatan
Struktural
ditentukan
berdasarkan
nomenklatur struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah. (2) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum dirumuskan berdasarkan teknik analisis beban kerja.
BAB IV
IKHTISAR JABATAN, ESELON, RENTANG GOLONGAN RUANG DAN RENTANG PENDIDIKAN
Pasal 4
(1) Ketentuan ikhtisar jabatan dirumuskan berdasarkan keseluruhan tugas pokok setiap pemegang jabatan. (2) Rincian uraian tugas setiap pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. (3) Ketentuan Eselon ditetapkan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
6 Pasal 5
(1) Ketentuan Rentang Golongan Ruang adalah golongan ruang paling rendah dan paling tinggi yang disyaratkan bagi setiap pemegang jabatan. (2) Ketentuan Rentang Pendidikan adalah syarat pendidikan paling rendah dan paling tinggi yang ditetapkan dalam rangka memberikan tempat bagi pengembangan karir setiap pemegang jabatan. (3) PNSD yang diangkat dalam jabatan struktural paling rendah menduduki pangkat 1 ( satu ) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
Pasal 6
Ketentuan
jenjang
pendidikan
yang
disyaratkan
ditetapkan
berdasarkan ketugasan jabatan yang bersangkutan.
BAB V
DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN DIKLAT TEKNIS
Pasal 7
(1) Ketentuan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis ditetapkan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan. (2) PNSD yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis sesuai kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. (3) Apabila karena sesuatu hal, pejabat struktural belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis sesuai kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, maka harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan/atau pendidikan dan pelatihan teknis segera setelah pejabat yang bersangkutan menduduki jabatan struktural.
7
BAB VI JUMLAH PEMEGANG JABATAN Pasal 8 Ketentuan
jumlah
pemegang
jabatan
dirumuskan
dengan
menggunakan teknik analisis beban kerja dengan memperhatikan hasil kerja, perangkat kerja, obyek kerja, dan besarnya anggaran serta perumusan jabatan unit paling rendah. BAB VII KUALIFIKASI JABATAN Pasal 9 Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Bagi PNSD yang memiliki ijazah pendidikan S2 yang menduduki jabatan eselon IVa, jenjang Golongan Ruang paling tinggi tetap mengacu ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur kenaikan pangkat reguler. Pasal 11 PNSD
dapat
diangkat
dalam
suatu
mengutamakan kompetensi dan pengalaman.
jabatan
dengan
lebih
8 Pasal 12
(1) Untuk jabatan Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pelaksana Keamanan dan Pramu Kantor dapat diisi oleh PNSD sepanjang tersedia untuk jabatan tersebut. (2) Apabila belum tersedia PNSD untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi oleh Pegawai Tidak Tetap.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2005 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Januari 2008 BUPATI KULON PROGO,
H. TOYO SANTOSO DIPO
9 Diundangkan di Wates pada tanggal
19 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
S O’ I M
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D
