BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR : 5 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN DI RSU NEGARA DALAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN JEMBRANA
BUPATI JEMBRANA, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan yang bermutu dan memadai baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan dengan standar pelayanan yang jelas;
b.
bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7412/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
c
bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Pembiayaan di RSU Negara;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN DI RSU NEGARA DALAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN JEMBRANA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana. 5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana adalah suatu kegiatan yang memadukan pelayanan kesehatan dan pembiayaannya. 6. Pembiayaan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat / Pemerintah sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 7. Standar Pelayanan adalah Standar Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan. 8. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I, selanjutnya disebut RJTP adalah pemberi Pelayanan Rawat Jalan di Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi RSU Negara. 9. Pemberi Pelayanan Tingkat II, selanjutnya disebut RJTL, adalah Pemberi Pelayanan Rawat Jalan di Poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis di RSU Negara dan pelayanan rawat jalan di IRD RSU Negara. 10. Pemberi Pelayanan Tingkat III, selanjut disebut RJTL, adalah Pemberi Pelayanan Rawat Inap Klas III di RSU Negara, pelayanan di IRD RSU Negara dan Klas III RSUP Sanglah Denpasar.
BAB II KEPESERTAAN Pasal 2 (1) Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana adalah : Penduduk Kabupaten Jembrana yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan baik dari Askes, Jamsostek, Asabri, Jamkesmas, BUMN/BUMD/Perusahaan maupun penjamin kesehatan lainnya. (2) Identitas kepesertaan adalah kartu KTP dan kartu JID Penduduk Kabupaten Jembrana. (3) Penduduk yang belum memiliki KTP/JID dapat diganti dengan surat pernyataan tidak memiliki Jaminan Kesehatan dari Perbekel/Lurah dilampiri kartu KK, dengan ketentuan : a. untuk pasien rawat inap wajib mengurus dan menyerahkan KTP/JID Jembrana dalam waktu 2 x 24 jam. b. untuk pasien rawat inap sebelum batas waktu 2 x 24 jam pasien pulang wajib menyertakan jaminan berupa uang sesuai jumlah klaim.
BAB III JENIS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3 Jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat dilayani melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jembrana adalah : a. pelayanan PPK II rawat jalan di Rumah Sakit Umum Negara dengan standar : 1. pelayanan di Instalasi Gawat Darurat; 2. poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi; 3. pelayanan di poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis dengan rujukan; 4. pemberian Obat sesuai dengan standar diagnosa dan terapi atau daftar jenis daftar obat RSU Negara; 5. pelayanan penunjang diagnose sederhana dan sedang berdasarkan indikasi medis atas permintaan dokter spesialis di Poliklinik RSU Negara kecuali bagi ibu hamil,melahirkan dan nifas sampai penunjang diagnose canggih; 6. tindakan operatif kecil; 7. pelayanan visum et repertum; 8. standar biaya pelayanan di Poliklinik Umum; a) Pemeriksaan fisik, konsultasi medis, penyuluhan kesehatan. b) Pemberian obat sesuai standar diagnosa dan terapi . c) tindakan medis ringan. d) rujukan ke PPK III. e) standar biaya yang ditetapkan adalah paling banyak Rp. 20.000,00 dengan rincian Rp. 8.200,00 merupakan komponen jasa dan Rp. 11.000,00 adalah komponen obatobatan termasuk obat injeksi emergency / life saving (bantuan hidup dasar) 9. standar biaya pelayanan di Poliklinik Gigi; a) pemeriksaan fisik, konsultasi medis, penyuluhan kesehatan. b) pemberian obat sesuai standar diagnosa dan terapi. c) tindakan pecabutan gigi permanen, tumpatan sementara dan permanen untuk gigi sulung maupun gigi permanen, insisi abses.
d) pencabutan gigi permanen komponen jasa Rp. 20.000,00 dan Rp. 29.500,00 komponen obat-obatan dan bahan pakai habis termasuk obat injeksi emergency/life saving (bantuan hidup dasar) e) tumpatan/tambalan gigi permanen jasa Rp. 20.000,00 dan Rp. 29.500,00 komponen obat-obatan dan bahan pakai habis termasuk obat injeksi emergency/life saving (bantuan hidup dasar) f) tumpatan / tambalan gigi sulung jasa Rp. 10.250,00 dan Rp. 19.750,00 komponen obat-obatan dan bahan pakai habis termasuk obat injeksi emergency/life saving (bantuan hidup dasar) 10. standar biaya pelayanan PPK II di RSU Negara adalah sebagai berikut; pelayanan di instalasi Rawat Darurat (IRD) dan Pelayanan di Poliklinik yang dilayani dokter spesialis ditanggung paling banyak Rp.75.000,00. b. pelayanan PPK III RSU Negara dengan standar : 1. pelayanan rawat inap di klas III; 2. pelayanan di instalasi Rawat Darurat; 3. pemberian obat dan alat sesuai dengan standar diagnosa dan terapi atau daftar jenis obat RSU Negara; 4. tindakan operatif sedang , berat atau khusus; 5. pemeriksaan penunjang diagnose sesuai indikasi medis untuk kategori pemeriksaan penunjang sederhana dan sedang , kecuali bagi peserta hamil,melahirkan dan nifas sampai penunjang diagnose canggih; 6. pelayanan KB Metode Operatif Pria (MOP) dan Metode Operatif Wanita (MOW); 7. pemeriksaan IVA ( Inspeksi VisuaL Asam Asetat); 8. pelayanan NICU; 9. pelayanan rehabilitasi medis; 10. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit ( PONEK ); 11. pelayanan intensif atau khusus di RSU Negara; 12. biaya ambulance khusus rujukan untuk ibu hamil dan peserta Jamkesmas; 13. pelayanan visum et repertum; 14. standar biaya pelayanan PPK III di RSU Negara adalah sebagai berikut; a) biaya rawat inap ditanggung paling banyak Rp. 1.200.000,00, selebihnya dibebankan pada peserta. b) biaya pelayanan KB Metode Operatif Pria (MOP) dibayar Rp 600.000,00 sedangkan biaya pelayanan Metode Operatif Wanita (MOW) dibayar Rp 1.000.000,00; dan c) pelayanan visum et repertum ditanggung sesuai tarif yang berlaku. c. pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) PPK Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan standar : 1. pelayanan Rawat Inap di Klas III dengan rujukan dari RSU Negara; 2. pemberian obat-obatan sesuai stándar diagnosa dan terapi atau formularium RSUP Sanglah Denpasar; 3. pemeriksaan penunjang diagnosa sesuai indikasi medis; 4. hemodialisa (cuci darah) untuk kasus Gagal Ginjal Akut maximal 6 (enam) kali selama kehidupan; 5. tindakan operatif tingkat sedang, berat atau khusus; 6. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK) dengan rujukan dari RSU Negara atau Puskesmas Pekutatan; 7. rehabilitasi Medis; 8. pelayanan ICU; dan 9. standar biaya pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) PPK RSUP Sanglah Denpasar untuk pelayanan rawat inap di klas III, pemberian obat-obatan sesuai stándar diagnosa dan terapi atau formularium RSUP Sanglah Denpasar, penunjang diagnosa, rehabilitasi medis, persalinan dan tindakan operatif sedang, berat atau khusus ditanggung paling banyak Rp. 10.000.000,00, biaya rawat jalan khusus (haemodialisa) ditanggung paling banyak Rp. 750.000,00/kali, dan biaya pelayanan emergency tidak
rawat inap ditanggung paling banyak Rp. 150.000,00, selebihnya dibebankan pada peserta.
BAB IV PEMBATASAN PELAYANAN (LIMITATION) Pasal 4 Pembatasan Pelayanan ( Limitation ) dengan standar: a. waktu kunjungan ulang pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah 10 (sepuluh) hari tanpa menghitung hari libur serta tidak memandang kompetensi PPK maupun diagnosa penyakit. b. waktu kunjungan ulang pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sekurang-kurangnya sesudah 1 (satu) bulan dari kunjungan sebelumnya. c. lama perawatan pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau sesuai indikasi medis?
BAB V PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN Pasal 5
Pelayanan yang tidak dijamin adalah : a. pelayanan yang sudah ditanggung oleh Askes, Jamsostek, Asabri, Jamkesmas, BUMN/BUMD/Perusahaan, Jasa Raharja maupun penjamin kesehatan lainnya. b. pelayanan yang tidak sesuai prosedur atau ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4. c. pelayanan di PPK yang tidak melaksanakan ikatan kerja sama (KONTRAK). d. pelayanan penunjang diagnosa canggih kecuali untuk ibu hamil, melahirkan dan nifas sesuai indikasi medis. e. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan kosmetika. f. prothesa (palsu). g. general check up (pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh). h. injeksi kecuali emergency / life saving (bantuan hidup dasar), dan rawat inap. i. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keturunan. j. pelayanan kesehatan pada masa Pasca Tanggap Darurat Bencana dan bakti sosial k. alat bantu dengar dan alat bantu gerak. l. obat dan pelayanan kesehatan yang telah dibiayai oleh program tertentu seperti OAT(Obat anti Tuberkulosa), Obat Anti Malaria, ARV ( Ati Retro Virus) untuk HIV/AIDS. m. tumpatan gigi dengan sinar. n. pembersihan karang gigi/skaling. o. perawatan ortodonti. p. pencabutan gigi komplikasi/operasi. q. surat Keterangan Sehat. r. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keturunan.
s. kacamata . t. obat dan pelayanan kesehatan yang telah dibiayai oleh program tertentu seperti OAT (Obat Anti Tuberkulosa), Obat Anti Malaria, ARV ( Anti Retro Virus) untuk HIV/AIDS. u. pelayanan transfusi darah, kecuali ibu hamil, melahirkan dan nifas. v. pelayanan Instalasi forensik dan kamar mayat, serta pengiriman jenazah. w. kemoterapi dan Radiotherapi. BAB VI PENUTUP Pasal 6
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2011 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara Pada tanggal 5 Januari 2011 PJ. BUPATI JEMBRANA ttd
I GUSTI MADE SUNENDRA
Diundangkan di Negara pada tanggal 5 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA ttd I GDE SUINAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 5
