BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KELAS, NILAI JABATAN DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan penetapan kelas dan nilai jabatan serta perhitungan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana secara adil, obyektif, transparan dan konsisten yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas, Nilai Jabatan dan Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang
............
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman
Analisis Jabatan di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan
……………
Menteri
3
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah; 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS, NILAI JABATAN DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang meliputi Setda, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam satuan oraganisasi. 7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri dari; Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah jabatan yang kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit dan Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya di sebut JFU adalah jabatan yang kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit (secara regular). 8. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Nilai Jabatan..........................
4
9. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan. 10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 11. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level. 12. Kinerja atau Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS pada Satuan Organisasi sesuai dengan beban kerja dan sasaran kerja pegawai. 13. Tunjangan Beban Kerja yang selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. 14. Pejabat yang berwewenang adalah pejabat yang berwewenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di lingkungannya dalam dan dari jabatan atau jabatan lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan. BAB II KELAS DAN NILAI JABATAN Pasal 2 (1) Untuk menentukan Kelas dan Nilai Jabatan didahului dengan melaksanakan Evaluasi Jabatan. (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam struktur organisasi, yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. (3) Kreteria penilaian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) faktor jabatan, meliputi: a. ruang lingkup dan dampak program; b. pengaturan organisasi; c. wewenang penyelia dan manajerial; d. hubungan personal yang harus dilakukan; e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan f. kondisi lain dan situasi khusus. (4) Kreteria penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi: a. pengetahuan dan keahlian; b. pengawasan penyelia; c. pedoman/panduan kerja; d. kompleksitas pekerjaan; e. ruang lingkup dan dampak tugas; f. hubungan personal yang harus dilakukan; g. tujuan hubungan; h. persyaratan/tuntutan fisik; dan i.
lingkungan kerja. (5) Setiap Faktor........................
5
(5) Setiap Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kreteria dan nilai tertentu. (6) Kreteria setiap level dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini Pasal 3 (1) Penentuan level dan nilai dari masing-masing faktor jabatan dalam suatu satuan organisasi dengan memilih level yang dianggap sesuai/tepat dengan tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan terhadap kreteria masing-masing level sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6). (2) Tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan yang telah ditentukan atau dari hasil analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Hasil komulatif nilai semua faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 17 (tujuh belas) kelas jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan Evaluasi Jabatan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jabatan Struktural tercantum dalam Lampiran III dan IV, sedangkan untuk Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap kali diperlukan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebijaksanaan dan/atau kebutuhan organisasi.
BAB III PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 5 (1) Menentukan besaran tunjangan kinerja PNS secara adil, obyektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat ringan suatu jabatan, wajib berdasarkan nilai atau kelas jabatan dari hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Setiap nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks besaran rupiah (IDrp) tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah /dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6 ………..........
6
Pasal 6 (1) Penghitungan pemberian tunjangan kinerja (TK) bagi PNS dilakukan dengan cara mengalikan nilai jabatan (NJ) dengan IDrp atau dengan formula sebagai berikut :
TK = NJ X IDrp Keterangan : TK
= Tunjangan Kinerja
NJ
= Nilai Jabatan
IDrp
= Indeks besaran rupiah
(2) Besaran pemberian Tunjangan Kinerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1).
BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 7 Pembiayaan tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 (1) Apabila terdapat kesalahan penyebutan dan tidak tercantum nama suatu jabatan dalam kolom nama jabatan dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini mengenai nilai jabatan dan kelas jabatan dipersamakan dengan jabatan yang penjabaran tugasnya memiliki kesesuai serta besaran tunjangan kinerjanya disesuaikan pula. (2) Bagi Satuan Kerja Perangkata Daerah (SKPD)/Unit SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pemberian tunjangan kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VI ………..
7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara. pada tanggal 20 Desember 2013 BUPATI JEMBRANA,
ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 20 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd GEDE GUNADNYA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 479
