BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
bahwa menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta perlu dilakukan penataan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara; UndangUndang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang................
2 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 12. Peraturan Pemerintah...............
3 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/Prt/M/2009, Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 ); Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 32); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
BAB I ..........
4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana. 5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. 6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana. 7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melaui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan,koperasi atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi 10. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-banguan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi; 12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelolah atau mengoperasikan menara yang di miliki oleh pihak lain. 13. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi. 14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. 15. Izin Operasional Menara yang selanjutnya disingkat IOM adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebelum mengoperasionalkan menara telekomunikasi. 16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang di tetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. 17. Persebaran..........
5 17. Persebaran menara selanjutnya disebut Zona Cell Plan menara telekomunikasi. 18. Mobile Base Transceiver Station selanjutnya disebut MBTS adalah adalah bagian dari network element GSM yang berhubungan langsung dengan Mobilestation. BAB II AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penyelenggaraan menara berlandaskan asas: a. kaidah tata ruang; b. kemanfaatan; c. keselamatan; d. keseimbangan; e. keserasian lingkungan; dan f. estetika. Pasal 3 Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk: a. mengatur/mengendalikan pembangunan menara; b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya; c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara. Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan meliputi proses perizinan, pembangunan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban setiap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu, seperti telekomunikasi, radio, televisi, dan sejenisnya. BAB III PEMBANGUNAN MENARA Pasal 5 (1) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung. (2) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, wajib mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan, serta keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.
Pasal. 6..........
6 Pasal 6 (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamananan dan kenyamanan serta kesinambungan dan pertumbuhan industri. (2) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi seluler, harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan. Pasal 7 (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh: a. penyelenggara telekomunikasi; b. penyedia menara; c. kontraktor; dan d. pemerintah daerah. (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan pembangunan menara, wajib menyusun informasi rencana penggunaan menara bersama. Pasal 8 Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain: a. tempat/space penempatan perangkat; b. ketinggian menara; c. struktur menara; d. rangka struktur menara; e. pondasi menara; dan f. kekuatan angin. Pasal 9 (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas. (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. pentanahan (grounding); b. penangkal petir; c. catu daya; d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking);dan f. sarana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. nama pemilik; b. nama penanggungjawab; c. identitas lain; d. lokasi; e. tinggi; f. tahun pembuatan/pemasangan; g. kontraktor; h. pabrikan, dan i. beban maksimum. Pasal 10 ..........
7 Pasal 10 (1) (2)
Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan. Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan; b. kawasan pengawasan militer; c. kawasan cagar budaya; d. kawasan pariwisata; e. kawasan hutan kota; f. daerah aliran sungai dan saluran;dan g. kawasan suci. BAB IV PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA Pasal 11
Pembangunan menara, khususnya pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) mewajibkan persyaratan, meliputi : a. Ketersedian lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara; b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan c. Struktur menara harus mampu menampung maksimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama. Pasal 12 Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang di timbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan menara hingga beroperasinya menara tersebut. Pasal 13 Penyedia menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan asset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada : a. zona cell plan menara telekomunikasi baru; dan /atau ; b. zona Cell Plan menara telekomunikasi eksisting ketika menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan/atau; c.zona cell..........
8 c. zona cell plan menara telekomunikasi eksisting ketika menara eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun. BAB V PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA Pasal 15 (1) Penempatan lokasi menara mengacu pada zona cell plan menara telekomunikasi. (2) Penempatan lokasi menara bersama tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana dengan mempertimbangkan : a. potensi ketersediaan lahan; b. perkembangan teknologi;` c. permintaan jasa telekomunikasi baru; d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi; e. kaidah penataan ruang; f. tata bangunan; g. estetika; h. keamanan lingkungan; dan i. kebutuhan luasan area menara. (3) Pembangunan menara bersama pada zona menara baru harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung maksimal 3 (tiga) operator penyelenggara telekomunikasi,dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting. BAB VI IZIN MENDIRIKAN MENARA Bagian Kesatu Umum Pasal 16 (1) Setiap orang atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Bupati. (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap: a. menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; dan b. kegiatan yang termasuk pemeliharaan biasa dan tidak mengubah bentuk aslinya. Bagian Kedua Persyaratan IMB Pasal 17 (1) Permohonan IMB diajukan kepada Bupati dengan melampirkan: a. persyaratan umum: 1) identitas pemohon; 2)perhitungan..........
9 2) perhitungan konstruksi menara atau dokumen analisis kekuatan konstruksi menara; 3) rencana bangunan menara (denah tampak dan potongan); 4) kajian dampak lingkungan sesuai peraturan perundangundangan; 5) surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan menara; 6) berita acara sosialisasi terhadap warga sekitar dalam radius 125 % dari tinggi menara, beserta daftar hadir warga; 7) informasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler); dan 8) Tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. b. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas tanah (grounding): 1) tanda bukti/atas hak pemanfaatan atas tanah; 2) laporan hasil penilaian tanah; c. persyaratan tambahan untuk menara yang dibangun di atas bangunan gedung: 1) izin Mendirikan Bangunan gedung; 2) tanda bukti/atas hak pemanfaatan bangunan gedung; 3) perhitungan konstruksi bangunan gedung. d. persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. 1) Koordinat rencana lokasi bangunan menara yang dimohonkan; 2) Rencana ketinggian menara; 3) Dalam mengajukan permohonan IMB menara pemohon wajib menyertakan surat kesediaan dan ketidakberatan jika nanti bangunan menaranya digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan IMB Pasal 18 (1) Sebelum mengajukan permohonan IMB menara terlebih dahulu pemohon mencari informasi tentang zona cell plan menara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. (2) Permohonan IMB diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Bagian Keempat Penerbitan IMB Pasal 19 (1) Berkas permohonan izin hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Terhadap permohonan IMB yang diterima, Bupati menerbitkan IMB paling lama dalam jangka waktu 18 ( delapan belas ) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (3)Terhadap......... .
10 (3) Terhadap permohonan IMB yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 10 ( sepuluh ) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Pasal 20 (1) Dalam hal terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan izin, maka izin dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut. (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon. BAB VII PEMANFAATAN MENARA Bagian Kesatu Izin Operasional Menara Pasal 21 Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pasal 22 (1) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki IOM yang dikeluarkan oleh Bupati. (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Penyelenggaraan menara telekomunikasi masih beroperasi. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 23 Setiap orang atau badan yang tidak memiliki memanfaatkan atau mengoperasikan menara.
IOM
dilarang
Pasal 24 (1) Persyaratan untuk mengajukan IOM adalah sebagai berikut: a. identitas pemohon; b. IMB; c. Sertifikat Laik Fungsi; d. informasi pemilik, pengelola/penanggung jawab, dan pengguna menara;dan e. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungan. Bagian Kedua..........
11
Bagian Kedua Tata Cara Permohonan IOM Pasal 25 (1) Permohonan IOM diajukan kepada bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. (2) Permohonan IOM diajukan dengan melampirkan : a. identitas pemohon; b. foto copy IMB menara yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; c. foto copy Izin HO yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; d. Sertifikat Laik Fungsi; e. informasi pemilik, pengelola/penanggung jawab, dan pengguna menara; f. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungan;dan g. Surat Keterangan hasil penilaian kelayakan menara bahwa menara siap untuk digunakan dari Dinas Pekerjaan Umum. Pasal 26 (1) Berkas permohonan IOM hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). (2) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati menerbitkan IOM paling lama 6 ( enam ) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap. (3) Terhadap permohonan IOM yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 ( empat ) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap. (4) Apabila dalam waktu paling lambat 6 ( enam ) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak. BAB VIII PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS Pasal 27 (1) Persebaran menara diselenggarakan dengan memperhatikan potensi ruang daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan teknis operasional. (2) Persebaran menara dituangkan ke dalam Zona Cell Plan menara. (3) Zona Cell Plan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) mempunyai radius 400 meter dari titik pusat zona. (4) Dalam 1 ( satu ) Zona maksimal ada 3 ( tiga )menara. (5) Persebaran menara dituangkan dalam gambar peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. (6)Persebaran..........
12 (6) Persebaran menara disamping dituangkan dalam gambar peta juga dituangkan dalam bentuk tabel Zona Cell Plan Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. (7) Zona Cell Plan menara dapat ditinjau ulang minimal setelah berjalan dalam 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan atau ketika ada usulan peninjauan ulang dari penyelenggara telekomunikasi, karena perkembangan kebutuhan telekomunikasi. (8) Tinjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 7 ) didasarkan pada kajian analisis teknis dan mendapat persetujuan Bupati. (9) Atas kajian analisis teknis maka hasil peninjauan ulang terhadap Zona Cell Plan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan perubahan dan hasil perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. (10)Ketentuan Zona cell Plan Menara ini dikecualikan bagi pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus, meliputi : a. keperluan meteorologi dan geofisika; b. televisi; c. radio Siaran; d. navigasi Penerbangan; e. keperluan SAR; f. radio Komunikasi dan sejenisnya; g. penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah; h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama ( backbone ); i. menara/tower Air . Pasal 28 Bupati berwenang mengatur batas maksimal ketinggian menara berdasarkan pertimbangan teknis, keselamatan, kenyamanan, dan estetika. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN (1)
(2)
(3) (4)
Pasal 29 MBTS dapat dioperasikan hanya untuk kepentingan : a. survai kebutuhan telekomunikasi seluler; b. menunjang kebutuhan telekomunikasi pada wilayah yang tidak dapat terjangkau layanan telekomunikasi/blankspot. Sebelum mengoperasikan MBTS wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan : a. menyertakan koordinat lokasi; b. rencana ketinggian penempatan MBTS; dan c. luas jangkauan area pelayanan. Melaporkan hasil survai setelah 3 ( tiga ) bulan semenjak izin operasi di keluarkan. Batas waktu pengoperasian MBTS untuk survai maksimal selama 6 ( enam ) bulan dan sesudahnya wajib dibongkar.
(5)MBTS..........
13 (5) MBTS yang dipasang untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi pada wilayah yang tidak terjangkau layanan telekomunikasi/blankspot wajib dilaporkan setiap 3 ( tiga ) bulan sekali selama wilayah tersebut masih belum adanya menara telekomunikasi permanen. (6) MBTS yang sudah terpasang sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib mengikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 9 September 2013 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd GEDE GUNADNYA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 429
0 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA GAMBAR PETA ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN JEMBRANA
Keterangan Gambar : 1. Lingkaran Merah adalah Zona Eksisting. 2. Lingkaran Biru adalah Zona Baru.
BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA
1
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TABEL ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI EKSISTING KABUPATEN JEMBRANA NO 1
SITE_NAME 2
LONGITUDE
LATTITUDE
3
4
STATUS
LOKASI DI KECAMATAN
5
6
1
CP_NGA1
114,632
-8,35674
Eksisting
JEMBRANA
2
CP_NGA2
114,631
-8,36655
Eksisting
JEMBRANA
3
CP_NGA3
114,624
-8,35817
Eksisting
JEMBRANA
4
CP_NGA4
114,657
-8,3959
Eksisting
JEMBRANA
5
CP_NGA5
114,617
-8,37211
Eksisting
JEMBRANA
6
CP_NGA6
114,647
-8,36494
Eksisting
JEMBRANA
7
CP_NGA7
114,639
-8,36168
Eksisting
JEMBRANA
8
CP_NGA8
114,528
-8,31242
Eksisting
MELAYA
9
CP_NGA9
114,522
-8,2888
Eksisting
MELAYA
10
CP_NGA10
114,539
-8,28278
Eksisting
MELAYA
11
CP_NGA11
114,531
-8,26938
Eksisting
MELAYA
12
CP_NGA12
114,534
-8,25009
Eksisting
MELAYA
13
CP_NGA13
114,533
-8,2599
Eksisting
MELAYA
14
CP_NGA14
114,463
-8,23378
Eksisting
MELAYA
15
CP_NGA15
114,473
-8,24569
Eksisting
MELAYA
16
CP_NGA16
114,484
-8,25341
Eksisting
MELAYA
17
CP_NGA17
114,492
-8,27181
Eksisting
MELAYA
18
CP_NGA18
114,502
-8,27926
Eksisting
MELAYA
19
CP_NGA19
114,438
-8,1796
Eksisting
MELAYA
20
CP_NGA20
114,436
-8,16962
Eksisting
MELAYA
21
CP_NGA21
114,543
-8,32765
Eksisting
MELAYA
22
CP_NGA22
114,763
-8,39638
Eksisting
MENDOYO
23
CP_NGA23
114,773
-8,39489
Eksisting
MENDOYO
24
CP_NGA24
114,753
-8,39083
Eksisting
MENDOYO
25
CP_NGA25
114,743
-8,3802
Eksisting
MENDOYO
26
CP_NGA26
114,725
-8,3886
Eksisting
MENDOYO
27
CP_NGA27
114,707
-8,38775
Eksisting
MENDOYO
28
CP_NGA28
114,687
-8,37547
Eksisting
MENDOYO
29
CP_NGA29
114,709
-8,37591
Eksisting
MENDOYO
30
CP_NGA30
114,676
-8,3714
Eksisting
MENDOYO
31
CP_NGA31
114,782
-8,40112
Eksisting
MENDOYO
32
CP_NGA32
114,61
-8,35313
Eksisting
NEGARA
33
CP_NGA33
114,622
-8,3499
Eksisting
NEGARA
34
CP_NGA34
114,604
-8,39408
Eksisting
NEGARA
35
CP_NGA35
114,587
-8,39387
Eksisting
NEGARA
36
CP_NGA36
114,582
-8,38321
Eksisting
NEGARA
37
CP_NGA37
114,575
-8,35841
Eksisting
NEGARA
38
CP_NGA38
114,577
-8,34782
Eksisting
NEGARA
39
CP_NGA39
114,559
-8,338
Eksisting
NEGARA
40
CP_NGA40
114,608
-8,31364
Eksisting
NEGARA
41
CP_NGA41
114,616
-8,36316
Eksisting
NEGARA
2
NO
SITE_NAME
LONGITUDE
LATTITUDE
STATUS
LOKASI DI KECAMATAN
42
CP_NGA42
114,888
-8,4399
Eksisting
PEKUTATAN
43
CP_NGA43
114,858
-8,43221
Eksisting
PEKUTATAN
44
CP_NGA44
114,822
-8,41716
Eksisting
PEKUTATAN
45
CP_NGA45
114,859
-8,39678
Eksisting
PEKUTATAN
46
CP_NGA46
114,869
-8,38744
Eksisting
PEKUTATAN
47
CP_NGA47
114,808
-8,41242
Eksisting
PEKUTATAN
48
CP_NGA48
114,798
-8,40281
Eksisting
PEKUTATAN
49
CP_NGA49
114,907
-8,45729
Eksisting
PEKUTATAN
TABEL ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU KABUPATEN JEMBRANA NO 1
SITE_NAME
LONGITUDE
2
3
LATTITUDE
STATUS
4
LOKASI DI KECAMATAN
5
6
1
CP_NGA50
114,642
-8,40209
baru
JEMBRANA
2
CP_NGA51
114,62
-8,40257
baru
JEMBRANA
3
CP_NGA52
114,634
-8,34233
baru
JEMBRANA
4
CP_NGA53
114,639
-8,3265
baru
JEMBRANA
5
CP_NGA54
114,653
-8,31255
baru
JEMBRANA
6
CP_NGA55
114,661
-8,34234
baru
JEMBRANA
7
CP_NGA56
114,626
-8,37679
baru
JEMBRANA
8
CP_NGA57
114,654
-8,37563
baru
JEMBRANA
9
CP_NGA58
114,519
-8,23703
baru
MELAYA
10
CP_NGA59
114,503
-8,25611
baru
MELAYA
11
CP_NGA60
114,45
-8,21361
baru
MELAYA
12
CP_NGA61
114,444
-8,18897
baru
MELAYA
13
CP_NGA62
114,557
-8,26518
baru
MELAYA
14
CP_NGA63
114,518
-8,30159
baru
MELAYA
15
CP_NGA64
114,638
-8,38224
baru
JEMBRANA
16
CP_NGA65
114,548
-8,31188
baru
MELAYA
17
CP_NGA66
114,57
-8,29482
baru
MELAYA
18
CP_NGA67
114,564
-8,31283
baru
MELAYA
19
CP_NGA68
114,678
-8,39391
baru
MENDOYO
20
CP_NGA69
114,701
-8,3648
baru
MENDOYO
21
CP_NGA70
114,77
-8,3514
baru
MENDOYO
22
CP_NGA71
114,703
-8,32189
baru
MENDOYO
23
CP_NGA72
114,699
-8,34423
baru
MENDOYO
24
CP_NGA73
114,721
-8,35073
baru
MENDOYO
25
CP_NGA74
114,742
-8,35831
baru
MENDOYO
26
CP_NGA75
114,747
-8,33584
baru
MENDOYO
27
CP_NGA76
114,789
-8,38443
baru
MENDOYO
28
CP_NGA77
114,77
-8,37631
baru
MENDOYO
29
CP_NGA78
114,725
-8,3246
baru
MENDOYO
30
CP_NGA79
114,678
-8,31992
baru
MENDOYO
31
CP_NGA80
114,664
-8,36644
baru
MENDOYO
32
CP_NGA81
114,593
-8,35296
baru
NEGARA
33
CP_NGA82
114,609
-8,34176
baru
NEGARA
34
CP_NGA83
114,584
-8,36839
baru
NEGARA
35
CP_NGA84
114,601
-8,37259
baru
NEGARA
36
CP_NGA85
114,593
-8,28765
baru
MELAYA
3 37
CP_NGA86
114,586
-8,31066
baru
MELAYA
38
CP_NGA87
114,632
-8,31161
baru
JEMBRANA
39
CP_NGA88
114,557
-8,35526
baru
NEGARA
40
CP_NGA89
114,575
-8,32771
baru
NEGARA
41
CP_NGA90
114,603
-8,32973
baru
NEGARA
42
CP_NGA91
114,568
-8,36988
baru
NEGARA
43
CP_NGA92
114,833
-8,3889
baru
PEKUTATAN
44
CP_NGA93
114,918
-8,41732
baru
PEKUTATAN
45
CP_NGA94
114,898
-8,37253
baru
PEKUTATAN
46
CP_NGA95
114,807
-8,37875
baru
PEKUTATAN
47
CP_NGA96
114,864
-8,41502
baru
PEKUTATAN
48
CP_NGA97
114,871
-8,43936
baru
PEKUTATAN
49
CP_NGA98
114,839
-8,42666
baru
PEKUTATAN
BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA
