BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, kualitas dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, perlu diberikan tugas belajar dan ijin belajar; b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 595/D5.1/T/2007 tentang Larangan Kelas Jauh; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu mengatur tentang tugas belajar dan ijin belajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana adalah Bagian atau organisasi yang mengelola Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Kepala Bagian Kepegawaian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana yang mengelola Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana. 6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana.
3 7. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dengan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Negara Asing, Lembaga Internasional atau Lembaga Non Pemerintah lainnya yang berbadan hukum dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS. 8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari. 9. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 10. Penanggung beasiswa adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar. 11. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar. 12. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi PNS agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (2) Mendorong PNS untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme melalui tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.
BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN Pasal 3 Pejabat yang berwenang memberikan tugas belajar atau izin belajar adalah Bupati Jembrana.
BAB IV TUGAS BELAJAR Bagian Pertama Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar Pasal 4 Calon Peserta Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
4 Pasal 5 Persyaratan umum bagi Calon Peserta Tugas Belajar dengan Biaya APBD Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut : a. berstatus PNS; b. masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka sesuai dengan kebutuhan Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS; c. pangkat serendah-rendahnya, Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1), Penata Muda (III/a) untuk program profesi, Strata 2 (S.2), dan Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program pendidikan Strata 3 (S.3); d. PNS yang telah menyelesaikan program tugas belajar dan akan melanjutkan program tugas belajar berikutnya, minimal 2 tahun sejak selesai mengikuti program tugas belajar sebelumnya; e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurangkurangnya bernilai baik, kecuali untuk bidang pendidikan yang langka sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas; f. hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir dilaksanakan bernilai baik; g. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas; h. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu; i. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan; j. tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya; k. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; l. memenuhi persyaratan umum untuk mengikuti Program Pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), Strata 1 (S.1), Strata 2 (S.2) dan Strata 3 (S.3) yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan penyelenggara.
Pasal 6 Persyaratan umum bagi Calon Peserta Tugas Belajar dengan Biaya Non-APBD Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut : a. berstatus PNS; b. masa kerja minimal sesuai dengan ketentuan penanggung beasiswa; c. pangkat serendah-rendahnya, Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1), Penata Muda (III/a) untuk program profesi, Strata 2 (S.2), dan Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program pendidikan Strata 3 (S.3); d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurangkurangnya bernilai baik, kecuali bagi yang mempersyaratkan masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun; e. hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir dilaksanakan bernilai baik; f. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan; g. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu; h. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan; i. tidak dalam status peserta tugas belajar; j. sehat jasmani dan rohani.
Pasal 7 (1) Persyaratan khusus bagi Calon Peserta Tugas Belajar dengan Biaya APBD Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut : a. program Pendidikan Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan nilai rata-rata minimal 7,5;
5 b. program Pendidikan Strata 1 (S.1) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan nilai rata-rata minimal 7,5 atau dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 ; c. program Pendidikan Strata 2 (S.2) mempunyai ijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau sederajat dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75; d. program Profesi dan Spesialis mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S1) atau sederajat dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75; e. program Pendidikan Strata 3 (S.3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau sederajat dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25. f. usia maksimum 25 (dua puluh lima) tahun untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), program Strata (S.1) dan 40 (empat puluh) tahun untuk program pendidikan Strata 2 (S.2), Program Profesi dan Spesialis atau Strata 3 (S.3). (2) Menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon PNS Tugas Belajar ; (3) Program studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jembrana ; (4) Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
Bagian Kedua Tata Cara Mengikuti Program Tugas Belajar Pasal 8 (1) Calon peserta Tugas Belajar berdasarkan tawaran dari penanggung beasiswa/Pemerintah Kabupaten Jembrana, baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Pencalonan peserta Tugas Belajar diajukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kepegawaian untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk pada lembaga pendidikan yang diminati. (3) Calon peserta sebagaimana tersebut pada ayat (2) yang lulus seleksi untuk mendapatkan Surat Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kepegawaian dengan diketahui oleh Kepala SKPD. (4) Permohonan Surat Tugas Belajar diajukan sebelum perkuliahan dimulai. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut : a. Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk; b. Surat Keterangan Lulus Seleksi Masuk dari lembaga pendidikan bagi peserta Tugas Belajar; c. Surat Jaminan Pemberian Biaya Pendidikan dari penanggung beasiswa atau Pemerintah Kabupaten Jembrana yang ditandatangani oleh Bupati Jembrana; d. Surat Perjanjian Tugas Belajar bermaterai; e. fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir; f. fotocopy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik; g. fotocopy sah ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir; h. hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir dilaksanakan; i. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas; j. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; k. surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin; l. surat pernyataan dari calon peserta yang diketahui Kepala SKPD bahwa tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
6 BAB V IZIN BELAJAR Bagian Pertama Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar Pasal 9 Calon peserta izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pasal 10 Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sebagai berikut : a. berstatus PNS; b. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; c. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti di luar jam kerja; d. program studi yang dipilih telah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan; e. program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu atau sejenisnya; f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
Pasal 11 (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, untuk peningkatan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : a. program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat; b. program Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat; c. program Pendidikan Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; d. program Pendidikan Strata 1 (S.1) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; e. program Pendidikan Strata 2 (S.2) mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat; f. program Profesi mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat; g. program Pendidikan Strata 3 (S.3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau sederajat. (2) Program studi yang ditempuh harus disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten; (3) Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
Bagian Kedua Tata Cara Mengikuti Program Izin Belajar Pasal 12 Tata cara dalam mengikuti program Izin Belajar adalah dengan mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kepegawaian dengan melampirkan : a. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
7 b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
jadwal mengajar bagi guru; jadwal shift bagi PNS dengan kerja shift; hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir bernilai baik; fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir; fotocopy sah ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar; fotocopy surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan; fotocopy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik; melampirkan rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas; surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai akan mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu; surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin; surat keterangan tidak mengganggu jam kerja dengan diketahui oleh Kepala SKPD dan dibuktikan dengan jadwal dari Lembaga Pendidikan.
BAB VI KETENTUAN BAGI PNS YANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN Pasal 13 PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tidak bisa diikutkan dalam program Tugas Belajar .
Pasal 14 (1) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku tidak bisa diikutkan dalam program Tugas Belajar dan Izin belajar, kecuali telah melampaui periode waktu hukuman. (2) Periode waktu hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. untuk hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman teguran tertulis, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 4 (empat) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin; b. untuk hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin; c. untuk hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman penundaan kenaikan gaji berkala, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin; d. untuk hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin; e. untuk hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman penundaan kenaikan pangkat, pemberlakuan periode waktu hukuman selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak dijatuhkan hukuman disiplin; f. untuk hukuman disiplin sedang dengan penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, pemberlakuan periode waktu hukuman sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak diberikan hukuman disiplin; g. untuk hukuman disiplin berat dengan pembebasan dari jabatan, pemberlakuan periode waktu hukuman sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) bulan sejak diberikan hukuman disiplin.
8 BAB VII KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 15 (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan dengan tugas belajar dipindahkan ke Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana; (2) PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan dengan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dibebaskan dari jabatannya.
Pasal 16 PNS dengan status Tugas Belajar memperoleh hak : a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku; b. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku; c. biaya kuliah (SPP), biaya ujian, biaya penelitian, biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran, biaya wisuda, biaya perlengkapan pendidikan, biaya perjalanan pulang-pergi, serta tunjangan pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Jembrana bagi yang didanai oleh APBD Kabupaten Jembrana; d. tunjangan pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Jembrana bagi yang didanai oleh pihak lain/pihak ketiga dengan didasari oleh Surat Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan pihak pemberi bantuan beasiswa/sponsor.
Pasal 17 PNS status Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib membuat Laporan Perkembangan Studi pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kepegawaian dengan diketahui oleh Kepala SKPD dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.
BAB VIII MASA STUDI Pasal 18 (1) Pemberian masa studi maksimal untuk peserta Tugas Belajar dengan biaya APBD Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : a. program Pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun; b. program Pendidikan Diploma IV (D.IV) : 4 (empat) tahun; c. program Pendidikan Strata 1 (S.1) dari SLTA : 5 (lima) tahun; d. program Pendidikan Strata 1 (S.1) dari DIII : 2 (dua) tahun; e. program Pendidikan Strata 2 (S.2) : 2 (dua) tahun; f. program Pendidikan Strata 3 (S.3) : 3 (tiga) tahun; g. program Profesi dan spesialis : 2 (dua) tahun atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan; (2) Pemberian masa studi untuk peserta Tugas Belajar dengan biaya Non-APBD disesuaikan dengan masa studi yang diberikan oleh penanggung beasiswa.
Pasal 19 Peserta Tugas Belajar dengan biaya APBD Kabupaten Jembrana yang akan mengikuti program pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dilakukan, apabila memenuhi persyaratan :
9 a. mengajukan permohonan sebelum program pendidikan lanjutan dimulai kepada Bupati melalui Bagian Kepegawaian oleh PNS yang bersangkutan; b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan; c. disetujui oleh Kepala SKPD; d. lulus dengan predikat cumlaude bagi PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan pada program pendidikan Diploma IV (D.IV), Strata 1 (S.1) dan Strata 2 (S.2); e. program studi sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten; f. tersedia dana, ; g. disetujui oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
BAB IX SANKSI Pasal 20 (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan : a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; c. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal; d. mendapat hukuman disiplin berat dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Pemberhentian Tugas Belajar yang ditandatangani Sekretaris Daerah.
Pasal 21 (1) PNS Tugas belajar dengan biaya APBD Kabupaten Jembrana wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditambah 2 (dua) tahun. (2) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD Kabupaten Jembrana yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan; (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Pemerintah Kabupaten Jembrana dan atau Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengembalian seluruh biaya pendidikan oleh Bupati.
BAB X PEMANTAUAN/EVALUASI DAN LAPORAN Pasal 22 (1) Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui laporan perkembangan studi serta melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Jembrana. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Kepala SKPD dimana PNS yang bersangkutan bertugas.
10 Pasal 23 (1) Kepala Bagian Kepegawaian melakukan evaluasi kinerja PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar paling lambat 1 (satu) tahun setelah selesai tugas belajar. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana .
Pasal 24 (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar atau Ijin Belajar membuat laporan Telah Selesai Studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kepegawaian dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampiri : a. foto kopi sah ijazah; b. foto kopi sah transkrip nilai; c. foto kopi sah surat izin tugas belajar atau surat izin belajar; d. karya tulis/skripsi/thesis/disertasi. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses peningkatan pendidikan untuk kepentingan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan surat keterangan peningkatan pendidikan yang digunakan untuk manajemen sumber daya PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana.
BAB XI PENEMPATAN KEMBALI Pasal 25 Peserta tugas belajar atau izin belajar yang telah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
BAB XII PERALIHAN Pasal 26 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PNS yang sedang atau telah selesai mengikuti pendidikan ke jenjang lebih tinggi tetapi belum memiliki surat tugas belajar atau surat ijin belajar wajib sudah memiliki surat keterangan sedang atau selesai mengikuti pendidikan dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 800/06/Kepeg/2010 tentang Standar Waktu Pendidikan dan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Tugas belajar dan Ijin Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun 2010, dinyatakan tidak berlaku.
11 BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara pada tanggal : 11 Juli 2011 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA
Diundangkan di : Negara pada tanggal : 11 Juli 2011 PJ. KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd I MADE ARDANA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2011 NOMOR 81
