BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang…

2 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgainisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/MDAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Perusahaan;

: 37/MPendaftaran

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pergudangan;

: 16/MPembinaan

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggara Pratik Bidan;

16. Peraturan Menteri…

3 16. Peraturan Menteri Kesehatan 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;

Nomor

17. Peraturan Menteri Kesehatan 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Pelaksanaan Pratik Kedokteran;

Nomor Patik dan

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Pratik Perawat; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; 20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah; 21. Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah; 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus; 24. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : Hk.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 95 tanggal 7 Oktober 1991 Seri B Nomor 2); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Dsaerah Kabupaten Jembrana Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);

29. Peraturan Daerah…

4 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 29); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 32); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15); 35. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Kantor…

5 4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana. 5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana. 6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu loket dan satu tempat. 7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu. 10. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala KPPT. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 12. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan. 13. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu. 14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsurunsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu. 15. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana. BAB II…

6 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah sebagai upaya : a. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah. BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 4 (1) Bupati memelimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala KPPT. (2) Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPT berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan izin serta menangani pengaduan masyarakat. (3) Penandatangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati. (4) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala KPPT berkewajiban untuk: a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik; b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan. d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada SKPD terkait. BAB IV…

7 BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan kewenangan, KPPT dibantu oleh Tim Teknis. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur SKPD yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan. Pasal 7 (1) KPPT dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V PENGADUAN Pasal 8 (1) Apabila pelayanan perizinan oleh KPPT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala KPPT. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala KPPT, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di KPPT dilakukan oleh Kepala KPPT. (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya. Pasal 10...

8

Pasal 10 Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 1. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 136). 2. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perijinan Lingkungan Terhadap Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Perijinan Lingkungan Mengenai Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi pada Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 239). 3. Keputusan Bupati Jembrana Nomor 161/KPPT/2009, tentang Pelimpahan wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jembrana untuk dan atas nama Bupati Jembrana Menetapkan dan Menandatangani SuratSurat di Bidang Perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara. pada tanggal 30 Juni 2014 BUPATI JEMBRANA, ttd I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara. pada tanggal 30 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, ttd GEDE GUNADNYA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 540

9 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA

NO

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN JEMBRANA YANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MENANDATANGANI

1

2

I

PERIZINAN : 1. Persetujuan Prinsip. 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Izin Undang-Undang Gangguan ( HO). 4. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). 5. Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha (TDU) Perusahaan Penggilingan Padi/Huller dan Penyosohan Beras (RMU). 6. Izin Pemasangan Reklame. 7. Izin Usaha Hotel. 8. Izin Usaha Pondok Wisata. 9. Izin Usaha Restoran/Rumah Makan/Warung Wisata. 10. Izin Usaha Peternakan. 11. Izin Pemotongan Ternak, Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya. 12. Izin Usaha Perikanan. 13. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). 14. Izin Menebang Kayu Kebun/Kayu Rakyat 15. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK ). 16. Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah. 17. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T). 18. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). 19. Izin Usaha Toko Modern (IUTM). 20. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). 22. Izin Usaha Industri (IUI). 23. Tanda Daftar Industri (TDI). 24. Tanda Daftar Gudang (TDG). 25. Izin Apotek. 26. Izin Optical. 27. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum. 28. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi. 29. Izin Klinik / Balai Pengobatan (BP)/Rumah Bersalin (RB) dan BKIA. 30. Izin Balai Pengobatan Gigi.

3 Kepala Kepala Kepala Kepala

KPPT KPPT KPPT KPPT

Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala

KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT

Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala

KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT

Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala

KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT

Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala

KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT

Kepala KPPT Kepala KPPT

10 NO

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

YANG MENANDATANGANI

1

2

3

31. Izin Unit Transfusi Darah. 32. Izin Tukang Gigi. 33. Izin Praktik Fisioterapi. 34. Izin Praktik Perorangan Dokter/Dokter Gigi. 35. Surat Izin Praktik Bidan ( SIPB ). 36. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). 37. Izin Toko Obat. 38. Izin Salon Kecantikan. 39. Surat Izin Kerja (SIK): A. SIK Perawat/Perawat Gigi. B. SIK Bidan. C. SIK Refraksionis Optisien (RO). 40. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta 41. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum 42. Izin Operasional Rumah Sakit Umum 43. Izin Operasional Menara (IOM). 44. Izin Penimbunan/Penyimpanan BBM. 45. Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum. 46. Izin Trayek Angkutan Pedesaan. 47. Izin Insidentil (Penyimpangan Trayek) 48. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3. 49. Izin Pemanfaatan Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah. 50. Izin Pembuangan Limbah Cair. 51. Izin Lingkungan. II.

NON PERIZINAN : 1. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat. 2. Tanda Daftar Izin Usaha Perikanan (TD-IUP). 3. Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) VCD Rental. 4. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ). 5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). 6. Rekomendasi Izin Penutupan Jalan. 7. Kartu Tanda Pemilikan Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum. 8. Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor. 9. Pengesahan Nomor Kode Tenaga Teknik ( NKTT ). 10. Rekomendasi Izin Pemakaian Gedung Mendapa Kesari.

Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala

KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT

Kepala Kepala Kepala Kepala

KPPT KPPT KPPT KPPT

Kepala KPPT Kepala KPPT Kepala Kepala Kepala Kepala

BUPATI JEMBRANA, ttd

I PUTU ARTHA

KPPT KPPT KPPT KPPT