BUPATI GUNUNGKIDUL PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR
17
TAHUN 2010
TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI GUNUNGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul
Pembentukan,
Susunan
Nomor Organisasi,
10
Tahun Kedudukan,
2008 dan
tentang Tugas
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diatur mengenai uraian tugas Staf Ahli Bupati ; b.
bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Staf Ahli Bupati Gunungkidul;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI GUNUNGKIDUL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5.
Staf Ahli Bupati adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan sesuatu tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
6.
Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2
(1)
Staf Ahli Bupati berkedudukan sebagai pembantu Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahliannya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(2)
Staf Ahli Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)
Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 3
Staf Ahli Bupati terdiri dari : a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Pasal 4 (1) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas memberikan telaah mengenai pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik. (2) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas memberikan telaah mengenai pemerintahan daerah di bidang pemerintahan. (3) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertugas memberikan telaah mengenai pemerintahan daerah di bidang pembangunan. (4) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertugas memberikan telaah mengenai pemerintahan daerah di bidang pembangunan. (5) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertugas memberikan telaah mengenai pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan.
Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Dan Politik mempunyai fungsi: a. pemberian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik; b. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum dan politik; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi: a. pemberian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan; b. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan mempunyai fungsi: a. pemberian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan; b. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi: a. pemberian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; b. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Dan Keuangan mempunyai fungsi: a. pemberian bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan; b. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan keuangan; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
BAB III TATA KERJA Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Bupati menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi dengan perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (2) Staf Ahli Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal
11 Oktober 2010
BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUMPENO PUTRO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 11 Oktober 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. MOHAMAD JOKO SASONO BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 NOMOR 03 SERI D.
